Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

Introduction to the Law of the Constitution berpendapat bahwa Negara hukum harusmempunyai 3 unsur pokok, yakni, pertama, supremasi aturan‐aturan hukum (supremacy Oflaw). Dalam hal ini, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harustunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Dengan kata lain,hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedua, kedudukanyang sama di hadapan hukum (equality before the law). Dalam negara hukum, kedudukanpenguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat). Yang akhirnyamembedakan hanyalah fungsinya: pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat sebagai yangdiatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang‐undang.Ketiga, terjaminnya hak‐hak manusia oleh undang‐undang serta keputusan‐keputusanpengadilan. Unsur tersebut lebih menekankan pada seorang warga negara untuk dapatmelakukan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalani kehidupannya 6 .Nyatanya, kompleksitas masyarakat Indonesia membuka ruang rentan bagidilanggarnya hak‐hak konstitusional kelompok tertentu. Salah satu kelompok yang rentanterhadap pengabaian dan pelanggaran hak‐haknya sebagai warga negara adalah kelompokmasyarakat (hukum) adat. Jaminan perlindungan terhadap keduanya sebetulnya sudahada. Konstitusi kita, sebagai bentuk konkrit pengejawantahan negara hukum, menuangkanperlindungan normatif terhadap masyarakat adat/lokal. Eksistensi masyarakat hukumadat/lokal diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi ”Negaramengakui dan menghormati kesatuan­kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak­haktradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang­undang”. Pasal 28Iayat (3) juga memberikan perlindungan dengan menetapkan bahwa “Identitas budaya danhak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman danperadaban.”Secara sederhana, beberapa pemahaman tentang negara hukum yang dikemukakan diatas, maupun berbagai macam pemikiran para ahli seharusnya dapat digunakan untukmenilai keberadaan Indonesia sebagai negara hukum seperti yang dikemukakan olehPage | 15saat itu dikuasai oleh gagasan bahwa negara dan pemerintahannya hendaknya tidak campur tangan dalamurusan warga negaranya. Aliran fikiran ini disebut liberalisme dan dirumuskan dalam dalil “The leastgovernment is the best government.”6 Ibid., hal. 58.