Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

Undang‐undang Dasar. Di dalam praktek, masyarakat adat atau lokal masih jauh dariperlindungan sebagaimana dijanjikan. Pun jika hak tersebut diakui lewat instrumeninternasional yang diratifikasi negara, pemenuhan hak mereka tak serta merta terjadi.Misalnya bagi masyarakat adat, pengakuan mereka secara tersurat dalam konstitusi tidakdisertai dengan pengakuan penuh dan pemenuhan hak‐hak mereka dalam pengelolaansumber daya alam dan sumber‐sumber kehidupan lainnya. Padahal sebetulnya masyarakatadat/lokal telah ada sebelum negara sebagai fiksi hukum diciptakan/dibentuk. Noer FauziRachman mengungkapkan bahwa tidak sedikit rute transformasi masyarakat darikedudukannya sebagai penduduk (sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah di dalamNegara) menjadi warga negara (yang memiliki hak‐hak konstitusional yang harus dipenuhioleh Negara) dihambat oleh cara pemerintah memasukan tanah‐air masyarakat adat itu kedalam konsesi‐konsesi usaha‐usaha ekstraksi sumber daya alam, dan produksi komoditasglobal 7 . Dalam kasus‐kasus tertentu, hukum di negara hukum ini tidak lagi dibuat untukmemberi batasan bagi pelaksanaan kekuasaan yang sewenang‐wenang. Sebaliknya,kontestasi kepentingan politik, sosial, dan ekonomi menjadikan hukum sebagai ajangpermainan, yang jika dimenangkan, dapat melanggengkan kekuasaan.Page | 16Fokus pembahasanFokus pembahasan dalam panel ini adalah Indonesia sebagai negara hukum dalamrelasinya dengan Masyarakat Adat/Lokal: antara idealita dan kenyataan. Topik yangditawarkan dalam abstrak antara lain:1. Diskursus pemikiran tentang Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia dan bagaimanahukum mengaturnya2. Jaminan hukum keberadaan Masyarakat Adat/Lokal di indonesia sertaimplementasinya3. Realitas keberadaan Masyarakat Adat/Lokal dan bagaimana hukum memandangnya7 Noer Fauzi Rachman, Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya, (Jakarta: April 2012), hal. 5.