Konferensi dan Dialog Nasional - Elsam

Panel 5Judul PanelLegislasi dan LegisprudensiPengelola Panel Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)Penanggung jawab Panel Rival Ahmad dan Farid HanggawanPage | 12PengantarLegislasi kerap dimaknai sebagai sebuah proses politik. Sehingga, tak heran jika permainankekuasaan diyakini sebagai yang menentukan dalam legislasi. Adanya permainankekuasaan itu meneguhkan asumsi tentang ketakmungkinan pendekatan teoritis ataspembuatan peraturan. Akibatnya, teori hukum menjadi sesuatu yang asing untuk masuk kedalam jantung proses legislasi. Teori hukum seakan hanya menjadi basis pada hal ihwalpenegakan atau pelaksanaan suatu hukum semata. Akar dari paradigma itu tak lain adalahtradisi teori hukum klasik yang lebih menitikberatkan pada struktur dan fungsi dari sebuahperaturan, bukan substansi dari sebuah peraturan.Berangkat dari persoalan tersebut, legisprudensi menawarkan suatu paradigmaberpikir yang berbeda. Legisprudensi beranjak dari sudut teori hukum dalam menyelidikipersoalan‐persoalan legislasi. Masuknya teori hukum dalam proses pembuatan hukumtentunya akan menebar jala‐jala interdisipliner, sehingga kualitas dari sebuah peraturanjadi lebih baik. Dalam bahasa Luc J Wintgens, sementara dalam tradisi teori hukum klasikberkutat pada pertanyaan tentang penerapan peraturan oleh hakim, legisprudensimemperluas lapangan studi dengan memasukkan persoalan pembuatan peraturan olehlegislator.Perluasan tersebut juga membawa pada konsekuensi pertanyaan mengenai posisilegislator. Ada semacam kedaulatan inheren yang ada dalam legislator ketika membuatperaturan. Dengan demikian, menjadi tantangan bagi legisprudensi untuk membuka tabiryang menyelubungi kedaulatan itu. Hal ini lebih jauh juga akan menyoal pada persoalanrepresentasi dan legitimasi. Dalam tradisi legalisme yang kuat, representasionalismemerupakan sandaran yang kokoh. Di sisi lain, legisprudensi berpihak pada versi legalismeyang lemah, yakni menempatkan subjek secara lebih emansipatoris ketimbang terlarutdalam dogma‐dogma hukum.