Belum Berdaulat, Indonesia Sudah Krisis Energi - Ford Foundation ...

PERSPECTIVE33WNI TakBeridentitas Oleh: Partono SaminoTak Miliki Hak PilihAkhirnya, revisi UUNo 10 Tahun 2008tentang PemiluAnggota DPR, DPD, dan DPRDyang telah disahkan olehparipurna DPR pertengahanApril lalu telah resmidiundangkan menjadi UU No8 Tahun 2012. Setidaknyakelompok masyarakatseperti penyelenggarapemilu, partai politik, danpemerhati pemilu memilikikepentingan yang tinggiterhadap undang-undangtersebut telah menunggunungguundang-undang ini.satu kepentingannya adalahbagaimana undang-undang inimengatur pemilu 2014.Di luar substansi dari UUNo 8 Tahun 2012, masyarakatsepatutnya memberikanapresiasi kepada DPR danPemerintah yang telahberusaha dengan keras untukmerampungkan undangundangpemilu ini jauh harisebelum tahapan pemilu 2014dimulai.Berbeda dengan UU No 10Tahun 2008 yang diundangkanbeberapa hari menjelangtahapan pemilu dimulai, RUUPemilu pengganti UU No 10Tahun 2008 disetujui oleh DPRmenjadi undang-undang dalamjangka waktu kurang lebih 2tahun sebelum pemungutansuara diselenggarakan.Bagi banyak pihak, 2 tahunmerupakan waktu yangmemadai bagi KPU untukmempersiapkan Pemilu 2014dengan lebih baik.Pemilih Tak BeridentitasNamun demikian, UUNo 8 Tahun 2012 masihmenyisakan sejumlah masalahkhususnya terkait denganpengaturan penyusunan daftarpemilih. Mengapa daftarpemilih sangat penting dalampemilu? Masyarakat tentuingat bagaimana DPT menjadi“kisruh nasional” dalampenyelenggaraan Pemilu 2009.Harus diakui bahwaundang-undang ini memilikisemangat tinggi untukmemberi jaminan kepadaseluruh WNI yang telahmemiliki hak pilih untukdidaftar ke dalam DPT danmemberikan hak pilihnya.Hal ini terlihat jelas padaPasal 40 ayat (5) yangmemberikan jaminan bagipemilih yang tidak memilikiidentitas kependudukanuntuk dimasukkan ke dalamDaftar Pemilih (DP) Khusus.Pengaturan ini diharapkanmenjawab permasalahanDPT 2009 di mana puluhanbahkan ratusan ribupemilih yang tidak memilikiidentitas kependudukandapat menggunakan hakkonstitusinya.Sayang, semangat untukmengakomodasi PemilihKhusus tersebut harus sirnakarena dibatalkan oleh pasallainnya. Pasal tersebut adalahPasal 149 ayat (1) yangmengatur kategori pemilihyang berhak menggunakan hakpilihnya di TPS. Dalam pasaltersebut disebutkan 3 kategoripemilih yang memiliki hakpilih, yaitu (1) pemilih yangterdaftar di DPT di TPS yangbersangkutan, (2) pemilih yangterdaftar di Daftar PemilihVOL. 2 TAHUN 1 - SEPTEMBER 2012SOCIAL JUSTICE MAGZ