Binder MO 157

Perkembangan ekonomi Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir
ditandai oleh berlangsungnya
dua hal secara bersamaan. Di satu
sisi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
cenderung melambat. Dalam periode 2010 -
2012, misalnya, laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia masih berada dalam kisaran
6,2 - 6,5 persen. Namun pada 2013 laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia tiba-tiba
merosot menjadi 5,4 persen. Bahkan, pada
2015, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
merosot lebih jauh menjadi 4,8 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
2016 diperkirakan hanya akan berada dalam
kisaran 5,0 - 5,1 persen.
Di sisi lain, kesenjangan ekonomi
Indonesia yang diukur dengan angka Gini
Ratio, cenderung meningkat. Hingga akhir
2010, Gini Ratio Indonesia masih berada
di bawah 0,38. Namun sejak 2011, Gini
Ratio Indonesia tiba-tiba melonjak mencapai
0,41. Lonjakan Gini Ratio yang cukup besar
tersebut terutama dipicu oleh lonjakan Gini
Ratio di daerah perkotaan. Hingga Maret
2016, walaupun Gini Ratio Indonesia telah
turun sedikit menjadi 0,397, Gini Ratio di
daerah perkotaan masih bertahan sebesar
0,41.
Kedua perkembangan tersebut tentu
sangat merisaukan. Terkait pelambatan laju
pertumbuhan ekonomi, kegelisahan terutama
dipicu oleh sangat besarnya jarak antara
target yang dicanangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dengan tingkat pencapaiannya.
Sebagaimana diketahui, target laju
pertumbuhan ekonomi 2015 - 2019 yang
tercantum dalam RPJMN adalah sebesar 7,0
persen. Dengan realisasi dua tahun pertama
yang jauh berada di bawah target, peluang
untuk mencapai target RPJMN itu tentu
terasa semakin berat.
Persoalannya adalah, ditengah-tengah
perkembangan perekonomian dunia
yang secara merata cenderung melambat,
masuk akalkah memaksakan diri untuk
mencapai target pertumbuhan yang lebih
tinggi? Jika dibandingkan dengan laju
pertumbuhan ekonomi di beberapa negara
lain, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia
sesungguhnya tidak terlalu mengecewakan.
Laju pertumbuhan ekonomi Thailand pada
2015, misalnya, hanya 2,5 persen, Korea
Selatan 2,5 persen, Australia 2,3 persen,
Singapura 1,9 persen, dan Jepang 0,7 persen.
Bahkan Cina, yang pada 2010 masih tumbuh
di atas 10 persen, pada 2015 hanya mampu
tumbuh sebesar 6,9 persen.
Sebaliknya dengan persoalan pelebaran
kesenjangan ekonomi. Tanda-tanda
perbaikan Gini Ratio memang sudah
mulai kelihatan. Namun karena dihitung
berdasarkan pendekatan pengeluaran, Gini
Ratio sesungguhnya belum sepenuhnya
mengungkapkan fakta kesenjangan ekonomi
yang dialami Indonesia. Menurut fakta
yang sebenarnya, sebagaimana diungkapkan
oleh Bank Dunia pada akhir 2015 lalu, satu
persen rumah tangga terkaya di Indonesia
ternyata telah menguasai sekitar 50,3 persen
kekayaan nasional, sedangkan 10 persen
rumah tangga terkaya telah menguasai sekitar
77 persen kekayaan nasional.
Berdasarkan angka-angka tersebut, maka
Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai
negara dengan tingkat konsentrasi kekayaan
nomor tiga terburuk di dunia. Dua negara
yang mengungguli Indonesia adalah Rusia
dan Thailand, masing-masing dengan tingkat
konsentrasi kekayaan sebesar 66 persen dan
50,5 persen. Sebagai pembanding, tingkat
konsentrasi kekayaan di dua negara tetangga
terdekat, Singapura dan Australia, masingmasing
hanya 28,6 persen dan 21,1 persen.
Menyimak berbagai fakta sebagaimana
di atas, mungkin saat ini merupakan waktu
yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan
reorientasi dalam pelaksanaan pembangunan
ekonominya. Alih-alih terus memaksakan
diri untuk memacu laju pertumbuhan
ekonomi, mungkin ada baiknya bila kita
lebih memusatkan perhatian pada upaya
untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan
ekonomi.
Reorientasi pelaksanaan pembangunan
ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan
yang berkualitas ini, sama sekali tidak
dimaksudkan untuk mengabaikan laju
pertumbuhan ekonomi. Yang perlu dilakukan
adalah menyesuaikan strategi pencapaiannya.
Jika selama ini pertumbuhan ekonomi dicoba
dipacu dengan menggelar karpet merah
bagi masuknya modal asing, maka dengan
menggeser orientasi pembangunan ekonomi
ke arah pertumbuhan yang berkualitas, hal
tersebut dicoba dicapai dengan memperkuat
permintaan domestik.
Beberapa agenda strategis yang perlu
mendapat perhatian sehubungan dengan
reorientasi pertumbuhan ini adalah:
pelaksanaan reforma agraria, peningkatan
kualitas angkatan kerja, peningkatan alokasi
kredit untuk UMKM, pengembangan
industri substitusi impor, dan pengurangan
kesenjangan ekonomi antar wilayah.
Dengan orientasi dan agenda seperti
itu, secara fiskal, pemerintah tidak hanya
terhindar dari keharusan untuk terus
menerus menggenjot pendapatan negara
atau memangkas belanja pelayanan sosial,
tetapi juga dapat menahan diri dari dorongan
untuk membuat utang baru. Reorientasi
pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk
mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas
ini, hemat saya, tidak hanya sejalan dengan
amanat untuk mewujudkan “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tetapi
juga sejalan dengan semangat Nawacita.
Wallahua’lam bishawab. n
FEBRUARI 2017 | | 41