Hal 40-58 - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

tulnya sudah berusaha membuat berbagai macam regulasi, termasuk asuransi TKI. Kementerian Tenaga Kerja itu mengharuskan seorang TKI yang akan dikirim ke luar negeri itu harus diasuransikan di periode prapemberangkatan, periode penempatan, dan periode pemulangan. Jadi, kalau selama periode pemberangkatan sampai pemulangan ada accident, atau ada berbagai macam risiko yang ditulis dalam polis, dia akan memperoleh penggantian dari pihak asuransi. Masalahnya kemudian, asuransi yang ditunjuk untuk bisa mengeluarkan produk asuransi TKI ini banyak sekali. Ratusan perusahaan yang tergabung dalam puluhan konsorsium. Akibatnya, mereka kemudian bersaing. Sayangnya, bersaing bukan di pelayanan tetapi di harga. Mereka berlomba-lomba memberikan diskon. Bahkan, ada yang berani memberikan diskon sampai 50% dari premi yang seharusnya dibayar sebesar Rp300.000. Jadi, PJTKI cukup membayar Rp150.000. Namun, dalam hitungan dia, tetap Rp300.000. Karena upaya menekan cost. Anda bisa bayangkan kalau asuransi saja sudah banting harga seenaknya, darimana nanti dia memperoleh untung. Pasti berusaha menghindari klaim. Begitu datang di Indonesia, TKW yang me ngadu tidak dibayar upahnya, diperkosa, ditanya mana bukti-buktinya. Sulit sekali, bagaimana membuktikan TKW pernah diperkosa. Akhirnya, hampir sulit sekali untuk bisa mengklaim asuransi itu. Oleh karena itu, pemerintah melalui kementerian tenaga kerja membubarkan konsorsium asuransi itu, diganti hanya satu konsorsium yang anggotanya kira-kira 9-10 perusahaan. Khusus pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah, bikin passport-nya harus ke Tangerang. Coba bayangkan. Padahal yang namanya kantor imigrasi ada di seluruh Indonesia. Dari NTB, dari Jawa Timur, dari Probolinggo dari mana, harus bikin passport ke Tangerang. Kenapa itu terjadi? Warta BPK Ada semacam kesepakatan antara PNB2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kantor Imigrasi. Yang tidak jelas reasoningnya apa? Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa mesti di Tangerang. Passport bisa dibikin dimana saja. Dan pihak Arab Saudi tidak melihat ini passport mana, yang penting Indonesia. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Juga ada masalah lain seperti pelatihan juga dari sisi perlindungan. Pemeriksaan ini adalah audit kinerja, bukan audit keua ngan neg- pemerintah selalu melihat persentase TKW yang bermasalah lebih kecil dibandingkan dengan yang berhasil. Bagi kami, kalau menyangkut manusia, tidak ada toleransi persentase. Satu nyawa harus kita perhatikan. ara, atau kerugian negara akibat hal itu. Petunjuk apa untuk mengarah ke arah kerugian negara? Ini audit kinerja seperti yang saya katakana tadi. Kami tidak mengaudit bagaimana pemerintah menggunakan uang, tetapi bagaimana pemerintah melaksanakan penempatan dan perlindungan TKI. Jadi, tidak ada hubungan dengan masalah kerugian negara. Apakah BPK akan mengarah ke sana? Tidak sama sekali. Ini tidak ada hubungan dengan pertanggungjawaban keuangan. Ini lebih pada bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan. Memang semua itu ada biaya, tetapi kami tidak melihat dari sisi itu. Saat ini ada TKI yang legal dan ilegal, tanggapan Anda? Sejauh ini, saya membicarakan yang legal. Kalau bicara yang ilegal sulit sekali yang mana. Di Malaysia misalnya, jumlah TKI yang ilegal jauh lebih banyak. Namun, sulit untuk membuktikan. Datanya juga sulit sekali. Namun, itu banyak sekali, terutama yang bekerja di sektor perkebunan. Di Arab Saudi juga banyak sekali. Ini lebih berbahaya lagi yang ilegal karena sama sekali tidak terpantau oleh kedutaan kita di sana. Siapa yang salah dengan adanya TKI Ilegal? Saya tidak tahu siapa yang salah. Yang jelas, adalah tugas kita semua untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk. Kalau memang kerja di kita memungkinkan, orang lebih baik memperoleh upah 5.000 di ne gerinya sendiri aman, daripada 7.500 di luar negeri tapi berisiko. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintahw? Selama ini penyelesaian kasus-kasus TKI selalu parsial. Kalau ada masalah, ribut, kita selesaikan. Namun, tidak dikaji kebijakan secara menyeluruh. Dari mulai proses rekruitmen, regulasi-regulasi, kemudian bagaimana koordinasi dengan instansi lain, dan sebagainya. Selalu penyelesaiannya parsial. Ada masalah, ya selesaikan, tetapi tidak secara komprehensif. Makanya di dalam laporan kami dikatakan bahwa tidak ada suatu kebijakan yang komprehensif, yang menyeluruh mulai dari proses rekruitmen sampai masalah perlindungan di luar negeri. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, tentang pera turan perundangan, kebijakan sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja ini. Dan, yang lebih penting lagi adalah law enforcement. Perusahaan pengerah TKI yang melakukan pelanggaran mesti ada sanksi yang tegas. BPK sudah memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara yang tidak mempunyai UU tentang perlindungan tenaga kerja a sing dan/atau belum ada MoU dengan pemerintah RI. Namun, sejauh mana pemerintah dapat melakukan rekomendasi tersebut kita lihat saja nanti. (and/bw) MARET 2011 49
KOLOM Optimalisasi Peran BPK Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa * Oleh : Diky Adisaputra IndOnEsIA merupakan negara yang aktif dalam perdagangan internasional. Tidak hanya melakukan ekspor, tetapi juga impor. Akibatnya, barang-barang yang dijual di Tanah Air tidak hanya dari dalam negeri. salah satu kebijakan perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia pada 2010 ialah ACFTA (Asean-China Free Trade Area). Perjanjian dalam bidang ekonomi ini mengharuskan produksi dalam negeri bersaing dengan produksi dari negara Asean lainnya dan juga China. Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2010-2011, daya saing Indonesia memperoleh nilai 4,4 dan menempati peringkat 44 dari 139 negara yang disurvei. Indikator yang mendapat penilaian kurang ialah kesiapan teknologi (nilai 3,2 dengan peringkat 91) dan infrastruktur (nilai 3,6 dengan peringkat 82). Indonesia tentunya harus memperbaiki teknologi dan infrastruktur yang dimilikinya. namun, masih akan terhalang oleh praktik korupsi di pemerintahan yang kerap kali melebihkan dana yang dibutuhkan sehingga dana yang dialokasikan akan melebihi kewajaran. Bahkan, boleh dikatakan kalau tingkat korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil survei Transparency International (TI) pada 2010, Corruption Perspective Index (CPI) Indonesia ialah 2,8 menduduki peringkat 110 dari 178 negara yang disurvei. Terlebih lagi, angka 2,8 merupakan penilaian yang buruk dari nilai maksimal 10. nilai 10 menunjukan negara yang bersih dari praktik korupsi. Pada 2010, CPI tertinggi diperoleh denmark, selandia Baru, dan singapura dengan angka 9,3 Korupsi secara harfiah memiliki makna kebusukan, kebejatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Indonesia Corruption Watch, 2004). Korupsi akan berdampak buruk, seperti kerusakan mental masyarakat, hilangnya citra dan martabat, biaya tinggi, investasi rendah, laporan kinerja rendah, hasil pembangunan yang tidak dinikmati masyarakat umum, dan hasil yang tidak optimal (Hasan Bisri, 2008). Untuk menghadapi korupsi, good governance merupakan salah satu konsep yang harus diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya pihak swasta dengan good corporate governance tetapi juga pemerintah dengan good public governance. wPrinsip penting yang harus ditekankan dari good public governance untuk meminimalisir korupsi ialah transparansi dan juga akuntabilitas, terutama pada laporan keuangan. Jika laporan keuangan transparan dan akuntabel maka kesempatan menggunakan dana pemerintah tanpa diketahui akan menjadi sangat sulit. setiap penggunaan dana pemerintah akan diminta pertanggungjawabannya sehingga pegawai pemerintah akan berhati-hati dalam menggunakan dana pemerintah. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan, BPK hadir menjawab harapan banyak pihak. BPK merupakan lembaga yang tepat dalam menciptakan transaparansi dan akuntabilitas karena perannya mengaudit laporan keuangan pemerintah. Tindakan yang dilakukan BPK bersifat independen karena diterbitkannya UU no. 15 Tahun 2006. BPK telah memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dikeluarkan lembaga pemerintah. Berbagai temuan pun telah diungkap BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester (IHPs). Harapan peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan lenyap jika peran BPK terhalang oleh lemahnya tanggapan atas tindakan BPK. selama 5 tahun, dari 2004-2008, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memperoleh opini disclaimer atau TMP (Tidak Memberi Pendapat) dari BPK karena berbagai permasalah yang membuat penyampaian opini mengenai kewajaran tidak dapat dilakukan. Pemerintah pusat tentunya berperan dijadikan teladan bagi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah. Apakah BPK dapat berperan secara optimal sebagai pencipta transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah? Pemeriksaan BPK menghasilkan opini berdasarkan 50 MARET 2011 Warta BPK
Page 1 and 2: GALLERY FOTO Penandatanganan MoU de
Page 3 and 4: AKSENTUASI Perlu Forum BPK, Ditjen
Page 5 and 6: pantau Duh ...Nasibmu TKI... Di neg
Page 7 and 8: pantau pina memilih untuk melahirka
Page 9: pantau Artinya, sentra pengirim TKI
Page 13 and 14: Road To WTP Kemendagri songsong Opi
Page 15 and 16: BPK DAERAH BpK perwakilan Jawa Bara
Page 17 and 18: TEMPO DOELOE DEngAn tugas pokok mem
Page 19: eformasi birokrasi n Hendar Ristria

Hal 40-58 - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?