Hal 40-58 - Badan Pemeriksa Keuangan

AKSENTUASI
Perlu Forum BPK,
Ditjen Pajak, dan Bank
Para bankir papan atas
dan petinggi direktorat
perpajakan berkumpul
di auditorium BPK Pusat
awal Maret lalu. Bukan
untuk kongkow kongkow
bicarakan kasus mafia
pajak, akan tetapi
menghadiri penerimaan
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) dua bank BUMN
dan delapan bank BUMD,
khususnya terkait dengan
kepatuhan terhadap
kewajiban perpajakan.
Selain para petinggi BPK dan eksekutif bank milik
pemerintah, hadir juga pengurus asosiasi bank
BUMn dan bank pembangunan daerah (BPD) yaitu
Ketua Himpunan Bank-Bank Milik negara (Himbara)
Gatot M. Suwondo dan Winny erwindia, Ketua asosiasi
Bank Pembangunan Daerah (asbanda). Juga nampak hadir
dirjen pajak yang baru Fuad Rahmany.
Penerima lHP yaitu PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank
Rakyat indonesia Tbk untuk bank BUMn. Sementara delapan
BUMD yakni PT Bank Jabar Banten (BJB), PT Bank DKi,
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, Bank Jatim, BPD
Sumut, BPD Sumsel, BPD Kaltim, dan BPD Sulsel.
Ketua Himbara menyambut baik lHP tentang kepatuhan
terhadap kewajiban perpajakan. Baginya, pemeriksaan
BPK kali ini sangat fokus. Pemeriksaan yang spesifik hanya
mengenai kepatuhan kewajiban pajak auditee. Dia mengakui
anggota Himbara, lebih responsif dalam mempersiapkan
apa yang dibutuhkan BPK.
Gatot mengharapkan adanya suatu forum bersama antara
pihaknya, Ditjen Pajak, dan BPK. Forum ini bertujuan
Dari kiri: Winny Erwindia, Gatot M. Suwondo,
Taufiequrachman Ruki, Fuad Rahmany
agar bisa menjembatani komunikasi sehingga permasalahan
perpajakan bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu,
agar masalah perpajakan ataupun laporan kepatuhan kewajiban
perpajakan dapat sinkron dengan pihak BUMn dan
BUMD perbankan.
“Selama ini, belum ada sinkronisasi maupun aturan yang
dipahami bersama terkait dengan perpajakan. Kerap pihak
auditee yang juga Wajib Pajak, dan juga pihak pemungut
pajak, merasa ada yang memberatkan, kurang memahami,
ataupun ketidakjelasan sisi teknis pajak. Untuk itu, forum
bersama itu bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini,”
jelasnya.
Ketua Umum asbanda Winny erwindia merasa prihatin
dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Dia merasa kondisi
ini membuat hubungan antara sektor riil, khususnya
perbankan serta Ditjen Pajak dipenuhi ketidakpastian.
“Ketidakpastian ini karena ada kekhawatiran bahwa halhal
yang terjadi akan terus berlarut, dan akhirnya menyeret
kepada situasi yang sangat memprihatinkan.”
Berdasarkan hasil dari lHP BPK untuk bank BUMn dan
42 MaReT 2011
Warta BPK