Hal 40-58 - Badan Pemeriksa Keuangan

ersyukur pada 2009 memperoleh
peningkatan setelah mendapatkan
opini WDP. “Kondisi ini dapat dicapai
karena kerja keras dan komitmen untuk
meningkatkan penilaian kinerja
pengelolaan keuangan dan bimbingan
BPK,” katanya.
Meski begitu, tambahnya, sejumlah
permasalahan masih mengganjal.
Misalnya, masih adanya pengeluaran
belanja yang tidak tertib pada 2009,
pengelolaan anggaran di luar mekanisme
APBn, serta terdapatnya perbedaan
aset tetap antara neraca dalam
SAK dan SiMAK.
Pada 2010, beberapa langkah perbaikan
untuk menindaklanjuti rekomendasi
atas temuan BPK telah dilakukan.
Langkah perbaikan itu telah
dituangkan dalam dokumen rencana
aksi. Selain itu, kementerian juga telah
membentuk tim supervisi dan monitoring
yang di ketuai oleh irjen Kemendagri.
tim bertugas mengawal secara
langsung implementasi rencana
aksi di lapangan.
Menurut dia, pihaknya telah sepenuhnya
menyelenggarakan sis tem
a kun tasi manajemen pengelolaan barang
milik negara. “Kami telah menyelesaikan
secara lengkap inventarisasi
serta barang milik negara,” katanya
terkait dengan penataan barang milik
negara.
Penyerapan anggaran
Sementara itu, dari sisi penyerapan
anggaran mengalami peningkatan
secara signifikan setiap tahun. Pada
2007 penyerapan anggaran sebesar
72 %, naik menjadi 82% (2008), 86%
(2009), dan 89 % (2010). Selain itu,
dari sisi kinerja Kemendagri juga makin
membaik. ini bisa dilihat dari ranking
yang diraih.
“Sebelumnya, Kemendagri hanya
mendapat ranking 24, naik menjadi
13, dan tahun lalu masuk 10 besar.
Jadi dari penyerapan dan kinerja terus
mengalami peningkatan yang membaik,”
tegas Gamawan.
Kemendagri juga mempelopori
sistem pengedalian internal sesuai
dengan Peraturan Pemerintah no. 60/
Warta BPK
n Mendagri bersama staf saat di kantor BPK Pusat
2008 tentang Sistem Pengedalian internal
Pemerintah dengan menetapkan
Peraturan Mendagri no. 40/ 2010.
Untuk mendukung transparansi
pengelolaan keuangan, lanjutnya,
kementerian telah melakukan kerja
sama dengan BPK dalam pengembangan
dan pengelolaan sistem pengelolaan
informasi akses data dalam
rangka pemeriksaan dan pengelolaan
tanggungjawab pengelolaan keuangan
negara.
Selain itu, mulai 2012 Kemendagri
mengadakan layanan informasi elektronik
dalam pengadaan barang dan
jasa. Untuk itu, Gamawan mengajak
BPKP guna memantau dan mensupervisi
proses pengadaan barang dan jasa.
“Dengan upaya itu kami harapkan
dapat meningkat dari opni sebelumnya.
Selain itu penyerahan laporan
keuangan Kemendagri tahun 2010
berdasarkan catatan registrasi tercapai
nomor dua untuk tingkat kementerian
setelah Menkopolhukam,” katanya.
Gamawan menambahkan telah
melakukan reformasi birokrasi dan
telah diusulkan ke tim reformasi birokrasi
nasional. “Kami membuka diri
terhadap saran dan perbaikan penge­
lolaan keuangan,” tegasnya.
Mengenai pemeriksaan BPK
yang telah dimulai sejak Feberuari,
Gamawan menginstruksikan kepada
seluruh jajarannya untuk memberikan
perhatian yang optimal terhadap
pemeriksaan ini.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengingatkan
bahwa laporan keuangan
yang baik tidak hanya berujung pada
tercapainya opini WtP. namun, juga
harus dapat dijadikan instrumen
dalam pengambilan keputusan yang
terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.
“BPK menghimbau agar upaya
mencapai opini WtP dimaksudkan
sebagai bagian dari upaya perbaikan
sistem informasi keuangan sehingga
dapat digunakan untuk mencapai
keputusan yang terbaik,” katanya.
Ketua BPK meminta agar laporan
pemantauan tindak lanjut dapat dipelajari
dengan baik. Selain itu, dia juga
meminta agar rekomendasi BPK yang
belum ditindaklanjuti, segera dilakukan
oleh Kemendagri.
“BPK sangat berharap bahwa laporan
keuangan yang disampaikan telah
memenuhi kriteria kualitas yang baik,”
tegasnya. (bw/and)
MAret 2011
53