BAB 3

Desa adalah
kesatuan
masyarakat
hukum terendah
yang berhak
menyelenggarakan
rumah tangganya
dalam ikatan
NKRI.
86
3.1
POLA PERSEBARAN, HUBUNGAN, SERTA
INTERAKSI ANTARA DESA DAN KOTA
A. Pengertian Desa, Kaitannya dengan Tata Ruang,
Sistem Perhubungan, dan Pengangkutan
Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deshi yang
berarti ‘tanah kelahiran’ atau ‘tanah tumpah darah’. Kemudian desa
menjadi suatu istilah yang merujuk pada suatu wilayah hukum di
daerah Jawa pada umumnya. Dinyatakan dalam UU No. 5 Tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa bahwa yang dimaksud dengan
desa (Inggris: the village) adalah kesatuan wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk
di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana UU tersebut telah
diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
Desa yang dimaksud dalam UU tersebut termasuk antara
lain Nagari di Sumatra Barat, Gampong di Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di
Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Menurut Pasal
200 UU No. 32 Tahun 2004, ditentukan bahwa dalam Pemerintahan
Daerah, Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintah Daerah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.
Pembentukan, penghapusan, dan/ atau penggabungan desa
dengan memperhatikan asal-usulnya atau prakarsa masyarakat.
Desa di kabupaten/ kota secara bertahap dapat diubah atau
disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa
pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang
ditetapkan dengan Perda.
Dibandingkan dengan keadaan atau pun kehidupan kota,
keadaan dan kehidupan di desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
1. Bangunan rumah penduduk pada umumnya jarang-jarang atau
terpencar.
2. Penduduknya relatif kecil atau sedikit.