Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

DAFTAR ISI 

warta anggaran | 21 Tahun 2011 

LAPORAN UTAMA 7 

PERENCANAAN ANGGARAN 22 

PNBP 25 

LAPORAN KHUSUS 29 

REFORMASI BIROKRASI 38 

SISTEM PENGANGGARAN 41 

BERITA 44 

RESENSI BUKU 45 

INTERMEZO 47 

PROFILE 48 

PERISTIWA 53 

PENATAAN 

ORGANISASI DJA: 

Mengantisipasi Kepakan 

Sayap Kupu-kupu di Brazil 

38 

Penataan Organisasi DJA: Di wilayah 

manajerial, tuntutan akan keterbukaan 

dan akuntabilitas direspon oleh DJA 

dengan penguatan di bidang kepatuhan 

internal, manajemen risiko, dan bantuan 

hukum. Dibentuknya Bagian Kepatuhan 

dan Bantuan Hukum merupakan bukti 

komitmen DJA terhadap keterbukaan 

dan akuntabilitas. 

LAPORAN UTAMA 

PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR: 

Anggaran, Capaian, dan 

Tantangan 

7 

Jika memang peran infrastruktur 

penting, tentu negara-negara 

yang ingin memajukan 

perekonomiannya akan 

menginvestasikan sebagian 

(besar) dari anggarannya untuk 

membangun jalan jembatan yang 

memfasilitasi..... 

LAPORAN 

KHUSUS 

29 

Pembiayaan 2011 

Mengandalkan 

Utang Sebagai 

Sumber 

Penerimaan 

Akar permasalahan berulangnya 

temuan BPK berupa Pungutan 

Tanpa Dasar Hukum bukan 

semata-mata terletak pada 

ketidakpatuhan K/L terhadap 

ketentuan di bidang PNBP, namun 

justru kekakuan ketentuan PNBP 

yang mengharuskan penetapan 

jenis dan tarif PNBP minimal 

dalam PP sedikit banyak turut 

menyebabkan..... 

Redaksi menerima kritik saran, pertanyaan, atau sanggahan 

terhadap masalah-masalah yang berkait dengan keuangan sektor publik

Salam Redaksi 

Edisi 21 Tahun 2011 

PENGARAH 

Direktur Jenderal Anggaran 

PENANGGUNG JAWAB 

Sekretaris Ditjen Anggaran 

REDAKTUR 

Kepala Bagian Ortala 

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran I 

Kasubdit Pengembangan Sistem Penganggaran 

Kasubdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran 

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN 

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran II 

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Anggaran III 

Kasubdit Data dan Dukungan Teknis PNBP 

REDAKTUR PELAKSANA 

I.G.A Krisna Murti - Agus Kuswantoro 

Puji Wibowo - Afrizal - Triana Ambarsari 

Rini Ariviani - Asrukhil Imro - Mujibuddawah 

Eko Widyasmoro - Sunawan Agung S. - Achmad 

Zunaidi - Arief Masdi - Sudadi 

Dyah Kusumawati - Hidayat Kusuma R. 

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAPHER 

Mulyanto - Dana Hadi 

Mujono Basuki - Bayu Segara 

KEUANGAN 

Ferry Iskandar - Sis Sabani 

Arfan Udi Winasis - Rachmat Apriansyah 

TATA USAHA DAN DISTRIBUSI 

Achmad Purwo Hardjanto - Ihsan Maulana 

Niken Ajeng Lestari - Eko Prasetyo 

Alamat 

Gedung Sutikno Slamet Lt. 11 

Jl. Dr. Wahidin No.1 

Jakarta 10710 

Telepon : (021) 3435 7505 

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam 

majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 

1.5 maksimal 5 hal. Artikel dapat dikirim 

ke www.wartaanggaran.yahoo.co.id 

Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan 

Direktorat Jenderal Anggaran 

Ketika kita meminta uang kepada 

orang tua kita apakah kita akan 

meminta sesuai dengan kebutuhan 

ataukah lebih dari yang kita perlukan 

Setelah uang di tangan apakah kita 

dapat membelanjakan uang tersebut 

sesuai rencana kebutuhan kita hingga 

uang kita habis. Kemudian, jika ternyata 

uang tersebut tidak habis apakah 

orang tua kita akan meminta kembali 

uang yang tersisa. Rasanya tidak, kita 

hanya akan menerima nasihat bahwa 

kalau kita meminta uang jumlahnya 

harus sesuai dengan kebutuhan. 

Analogi di atas rasanya dapat 

digunakan untuk melihat interaksi 

hubungan antara DJA dengan K/L. 

Sebagai “orang tua” yang harus 

menjaga anggaran pemerintah, 

sudah selayaknya DJA dapat 

membina semua K/L agar dapat 

merencanakan belanja nya dengan 

baik sehingga anggaran yang tersedia 

tidak menumpuk di akhir tahun. 

Rasanya Peraturan tentang reward 

and punishment kepada K/L atas 

penyerapan anggaran harus didukung 

penuh. 

Selain Reward and Punishment, 

kami juga menyajikan catatan tentang 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 

Tahun 2010 tentang Penyusunan 

RKA-KL yang mengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. 

Anda juga dapat juga menikmati 

penjelasan tentang New Innitiative 

dan penyesuaian baseline. Selain itu, 

untuk mengetahui apa permasalahan 

yang dihadapi Kementerian/Lembaga 

dalam perencanaan anggaran, kami 

melakukan roadshow ke beberapa 

K/L. 

Dalam hal PNBP, kami mencoba 

menyoal mengenai kepatuhan K/L 

dalam melaporkan PNBP nya. 

Semoga perencanaan anggaran 

K/L ke depan lebih baik lagi. Selamat 

menikmati sajian Majalah Warta 

Anggaran edisi 21. 

4 Warta anggaran | 21 Tahun 2011

LAPORAN UTAMA 

Pembangunan 

Infrastruktur: 

Anggaran, Capaian, dan Tantangan 

Oleh: Purwanto 

Jika memang peran infrastruktur penting, tentu negara-negara yang ingin memajukan perekonomiannya akan menginvestasikan 

sebagian (besar) dari anggarannya untuk membangun jalan jembatan yang memfasilitasi transportasi orang, bahan baku/mentah 

(raw materials), bahan antara/setengah jadi (intermediate goods), dan produk akhir (final products), dan menghubungkan antara 

pabrik dan daerah produksi dengan pasar; pelabuhan dan bandara untuk pengiriman barang-barang tersebut dari dan ke luar 

negeri (impor/ekspor) serta antar pulau (interland transportasion); jaringan listrik sejak dari pembangkitan hingga distribusi yang 

memungkinkan beroperasinya pabrik dan kantor, pelabuhan dan bandara; sedangkan pembangunan jaringan telekomunikasi 

umumnya lebih banyak dibiayai oleh sektor swasta. 

Warta anggaran | 21 Tahun 2011 5

LAPORAN UTAMA 

Infrastruktur adalah segala sesuatu 

sarana dasar yang dibutuhkan agar 

suatu perekonomian atau masyarakat 

dapat berfungsi. Dalam hal ini terdapat 

dua kelompok infrastruktur yaitu 

infrastruktur ekonomi dan infrastruktur 

sosial. Infrastruktur ekonomi mencakup 

semua struktur teknis yang mendukung 

perekonomian seperti jalan dan jembatan, 

air bersih, saluran limbah, pasokan listrik, dan 

jaringan telekomunikasi. Fungsi infrastruktur 

ekonomi adalah memfasilitasi produksi 

dan distribusi barang dan jasa, seperti 

jalan yang memungkinkan pengangkutan 

bahan mentah ke pabrik, dan kemudian 

pengangkutan barang jadi ke pasar 

(Wikipedia). Infrastruktur ekonomi ini 

sangat berpengaruh terhadap efisiensi 

usaha, terutama biaya logistik dan 

transportasi, serta biaya produksi, yang 

pada akhirnya berpengaruh terhadap 

daya saing, baik daya saing produk lokal/ 

domestik dalam berhadapan dengan 

produk luar negeri, maupun daya saing 

perekonomian dalam memperebutkan 

penanaman modal asing. 

Sementara itu infrastruktur sosial 

mencakup sarana kesehatan dan 

pendidikan. Selain itu, infrastruktur dapat 

pula dibedakan sebagai infrastruktur fisik 

dan non fisik. Infrastruktur fisik, disebut 

juga “hard” infrastructure adalah struktur 

fisik sarana dan prasarana yang dapat 

disentuh (tangible) seperti jalan-jembatan, 

pelabuhan, jaringan listrik; sedangkan 

infrastruktur dalam pengertian nonfisik 

mencakup infrastruktur yang tidak dapat 

disentuh (intangible) yang mendukung 

pembangunan dan beroperasinya 

infrastruktur fisik, seperti peraturan dan 

perundangan, sistem dan prosedur, serta 

mekanisme tatakelola, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pembiayaan dan 

pengadaannya (Bhattacharyay 2009). 

Infrastruktur nonfisik juga, disebut juga 

sebagai “soft” infrastructure mencakup 

sistem keuangan dan sistem hukum 

(Wikipedia). Pada perkembangannya 

kemudian, kata infrastruktur lebih sering 

dimaksudkan, termasuk dalam tulisan ini, 

sebagai infrastruktur ekonomi dan fisik. 

Mengingat fungsinya tersebut, peran 

infrastruktur dalam perekonomian 

sangatlah vital. Dari lintasan sejarah negaranegara 

yang kini disebut sebagai negara 

maju, serta negara-negara yang dijuluki the 

emerging markets dapat diambil pelajaran 

bahwa infrastruktur berperan fundamental 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

secara berkelanjutan. Peran infrastruktur 

Anggaran infrastruktur 

tersebut dialokasikan 

sebagian terbesar dalam 

bentuk belanja (spending), 

dan sebagian dalam bentuk 

pemberian pinjaman/kredit, 

penyertaan modal pada 

BUMN,serta penjaminan/ 

kontijensi. 

dalam perekonomian mulai populer 

antara lain sebagaimana terlihat dalam 

sejarah Amerika Serikat saat dirintis dan 

dibangunnya jaringan kereta api dan 

telekomunikasi (pos dan telegram), pada 

awal abad ke-20. 

Melesatnya perkembangan ekonomi 

Jepang, Korea Selatan dan Singapura dari 

semula negara berkembang menjadi negara 

maju, juga didukung oleh pembangunan 

infrastruktur yang tidak tanggung-tanggung 

(WG Huff, 1995; Atkinson et al, 2009). 

Untuk contoh paling mutakhir, pesatnya 

perkembangan ekonomi China juga 

difasilitasi oleh pembangunan jaringan 

jalan-jembatan, pelabuhan, dan energi listrik 

secara massif di tahun 1980-an (Yoshimo 

dan Nakahigashi 2000; Sahoo, 2010), yang 

merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

yang sudah dibangun mulai 1876 semasa 

Dinasti Qing (Wikipedia). 

Berbagai hasil kajian (antara lain Aschauer 

1989; World Bank 1994; Calderon dan 

Serven 2003; Estache 2006 dalam Sahoo, 

Dash, dan Nataraj 2010) membuktikan 

bahwa infrastruktur mempunyai peran 

penting dalam memajukan perekonomian, 

dan sebaliknya taraf perekonomian 

yang lebih tinggi berpengaruh terhadap 

ketersediaan infrastruktur yang lebih 

berkualitas. 

Namun demikian tulisan ini tidak 

mengasumsikan peran infrastruktur 

nonfisik dapat diabaikan. Dalam 

literatur mengenai pembangunan, 

infrastruktur nonfisik juga berperan 

penting, sehingga dapat diibaratkan 

sebagai “software”, sedangkan 

infrastruktur fisik sebagai “hardware”, 

dari sistem perekonomian. Dalam 

teori pertumbuhan, infrastruktur 

nonfisik berperan dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja (pendidikan dan kesehatan), 

inovasi teknologi (pendidikan & 

penelitian dasar, sistem hukum, 

khususnya terkait dengan hak paten/ 

intellectual property), atau pembentukan 

kapital (sistem keuangan dan hukum, 

khususnya terkait dengan perlindungan 

properti dan perjanjian bisnis). Jika 

infrastruktur fisik berpengaruh terhadap 

perekonomian jangka pendek (1-2 tahun), 

menengah (3-5 tahun), dan panjang (20 

tahun atau lebih), maka infrastruktur 

nonfisik berpengaruh dalam jangka panjang. 

Anggaran infrastruktur 

Jika memang peran infrastruktur penting, 

tentu negara-negara yang ingin memajukan 

perekonomiannya akan menginvestasikan 

sebagian (besar) dari anggarannya 

untuk membangun jalan jembatan yang 

memfasilitasi transportasi orang, bahan 


LAPORAN UTAMA 

baku/mentah (raw materials), bahan yang memadai, mereka bisa bekerjasama Dibandingkan dengan Produk Domestik 

antara/setengah jadi (intermediate goods), 

dan produk akhir (final products), dan 

dalam membangun infrastruktur, terutama 

infrastruktur yang bagi pihak swasta bisa 

Bruto (PDB), nilai dukungan tersebut setara 

dengan 0,9 persen dari PDB nominal 2005 

menghubungkan antara pabrik dan daerah mendatangkan keuntungan (profitable) (tidak disajikan dalam diagram). Dukungan 

produksi dengan pasar; pelabuhan dan 

bandara untuk pengiriman barang-barang 

dalam jangka panjang. Bentuk kerjasama 

tersebut antara lain pemberian penjaminan 

anggaran tersebut diinvestasikan pada 

berbagai proyek infrastruktur mencakup 

tersebut dari dan ke luar negeri (impor/ (guarantee, insurance), pinjaman, pembangunan dan perawatan jalanjembatan, 

ekspor) serta antar pulau (interland penyertaan modal pada BUMN, atau 

waduk dan berbagai bentuk 

transportasion); jaringan listrik sejak dari public private partnership (PPP). Dalam penampungan air berikut jaringan irigasi, 

pembangkitan hingga distribusi yang banyak hal, seringkali suatu infrastruktur pelabuhan kapal dan bandar udara, serta 

memungkinkan beroperasinya pabrik dan sangat dibutuhkan masyarakat dan jaringan listrik. 

kantor, pelabuhan dan bandara; sedangkan perekonomian regional bahkan nasional, 

Nilai nominal dan riil dari dukungan APBN 

pembangunan jaringan telekomunikasi namun membutuhkan modal yang sangat 

tersebut meningkat setiap tahunnya, kecuali 

umumnya lebih banyak dibiayai oleh sektor besar untuk pengadaannya sehingga sektor 

di tahun 2010 saat kenaikan anggaran 

swasta. 

swasta tidak berminat (terjadi apa yang 

infrastruktur tidak sebesar laju inflasi (lihat 

disebut sebagai market failure, ‘kegagalan 

Berbagai literatur ekonomi antara lain 

Diagram 2). Dalam tahun 2006, belanja 

pasar’), maka pemerintah dapat melakukan 

Rotner (1983), dan Aschauer (1989) 

infrastruktur naik pesat 111,6% menjadi 

intervensi dengan belanja APBN. 

dalam Yoshino & Nakahigashi (2000) 

Rp50,0 triliun (atau 7,5% dari Belanja 

Kemampuan pemerintah untuk menerima 

menemukan bahwa pemerintah berperan 

Negara, atau 1,5% dari PDB), sebagai 

pajak serta melakukan pinjaman domestik 

penting dalam mendorong pertumbuhan 

dampak dari penghematan subsidi energi 

dan internasional memungkinkannya untuk 

ekonomi, pengurangan pengangguran, 

yang sudah dilakukan pada tahun 2005. 

menerima mendanai pajak serta proyek melakukan infrastruktur pinjaman berskala domestik dan internasional memungkinkannya untuk 

dan pengentasan penduduk miskin mendanai proyek infrastruktur berskala besar. Dalam tahun 2011, anggaran infrastruktur 

besar. 

secara berkelanjutan, melalui intervensi 

naik 50% dari tahun sebelumnya Rp82,6 

Berapa besar dana yang telah diinvestasikan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur Seperti 

dalam bentuk belanja pembangunan Berapa besar dana yang telah diinvestasikan triliun menjadi Rp123,9 triliun (atau 10,1% 

disajikan dalam Diagram 1, pada tahun 2005 Pemerintah memberikan dukungan untuk infrastruktur 

infrastruktur. Pembangunan jalan dan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur dari Belanja Negara, dan 1,8% dari PDB). 

sebesar Rp23,7 triliun (nilai tahun 2005), atau 4,6 persen dari total Belanja Negara 2005. 

jembatan non-tol, serta waduk dan sistem Dibandingkan Seperti dengan disajikan Produk dalam Domestik Diagram Bruto 1, pada (PDB), nilai Anggaran dukungan infrastruktur tersebut tersebut setara dengan dialokasikan 0,9 

irigasi (pertanian) merupakan contoh persen dari tahun PDB 2005 nominal Pemerintah 2005 (tidak memberikan disajikan dalam diagram). Dukungan anggaran tersebut 

sebagian terbesar dalam bentuk belanja 

utama dari infrastruktur sebagai barang diinvestasikan dukungan pada berbagai untuk infrastruktur proyek infrastruktur sebesar mencakup pembangunan dan perawatan jalanjembatan, 

Rp23,7 waduk triliun dan berbagai (nilai tahun bentuk 2005), penampungan atau 4,6 air berikut jaringan irigasi, pelabuhan kapal 

(spending), dan sebagian dalam bentuk 

public (public goods) yang pemakaiannya 

dan bandar udara, serta jaringan listrik. 

pemberian pinjaman/kredit, penyertaan 

tidak dikenai biaya dan semua orang bisa persen dari total Belanja Negara 2005. 

menggunakannya (non-excludable). 

Diagram 1 

Sementara infrastruktur seperti jalan 

tol, telepon, listrik, gas, dan internet, 

Anggaran Infrastruktur, 

yang penggunanya harus membayar 

Nominal, triliun Rp (skala kiri), 

dan % thdp Belanja Negara (skala kanan) 

dengan tarif tertentu (excludable), 

140.0 

14.0 

123.9 

pengadaan dan pengelolaannya 120.0 

12.0 

dapat dilakukan sepenuhnya oleh 

82.6 

10.1 

100.0 

8.4 

10.0 

sektor swasta. Sektor swasta dapat 

7.5 

80.0 

7.1 7.1 

8.0 

melakukan investasi dalam proyek 60.0 4.6 

78.9 

70.0 

7.8 

6.0 

infrastruktur yang menjanjikan profit 40.0 

50.0 54.0 

4.0 

berkelanjutan, dengan dana dari 20.0 

2.0 

berbagai sumber seperti modal ‐ 

23.7 

‐ 

sendiri, pinjaman, atau patungan. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dalam situasi di mana pemerintah 

dan sektor swasta masing-masing 

tidak memiliki anggaran atau modal 

Anggaran Infrastruktur (triliun) 

% thdp Belanja Negara (skala kanan) 

Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJA‐KemKeuangan, 22 Februari 2011 

Nilai nominal dan riil dari dukungan APBN tersebut meningkat setiap tahunnya, kecuali di tahun 

2010 saat kenaikan anggaran infrastruktur tidak sebesar laju inflasi (lihat Diagram 2). Dalam tahun 

2006, belanja infrastruktur naik pesat 111,6% menjadi Warta Rp50,0 anggaran triliun (atau | 21 7,5% Tahun dari Belanja 2011 Negara, 7 

atau 1,5% dari PDB), sebagai dampak dari penghematan subsidi energi yang sudah dilakukan pada 

tahun 2005. Dalam tahun 2011, anggaran infrastruktur naik 50% dari tahun sebelumnya Rp82,6

LAPORAN UTAMA 

Diagram 2 

public private partnership (PPP). 

120.0 

Kenaikan Anggaran Infrastruktur & Inflasi 

111.6 

Sementara itu, dukungan pemerintah dalam 

bentuk investasi juga terlihat semakin besar. 

100.0 

Investasi tersebut dilaksanakan dalam 

bentuk suntikan modal untuk PT Sarana 

80.0 

Multi Infrastruktur (PT SMI), yang khusus 

60.0 

50.0 

didirikan dalam tahun 2009 dalam rangka 

34.7 

40.0 

29.8 

mempercepat pembangunan infrastruktur 

20.0 

12.6 

17.1 

7.8 

4.7 

serta bersinergi dengan pihak ketiga, 

6.6 6.6 

11.1 

2.8 

7.0 

0.0 

5.3 baik swasta, pemerintah daerah, BUMN, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 maupun organisasi multilateral. PT SMI 

merupakan suatu holding company dan 

Kenaikan Angg. Infrastruktur (%) Kenaikan Inflasi (yoy) Anggaran Infrastruktur telah & mendirikan Inflasi anak perusahaan yaitu 

120.0 

111.6 

PT Indonesia Infrastructure Finance (PT 

Anggaran modal infrastruktur pada tersebut BUMN,serta dialokasikan penjaminan/ sebagian pemerintah terbesar dalam dalam bentuk bentuk penjaminan belanja &(spending), 

kontijensi. Sebagaimana disajikan dalam 

100.0 

IIF) pada tahun 2010, berpatungan dengan 

dan sebagian dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit, kontijensi penyertaan (land capping, modal kontijensi pada PLN BUMN,serta 

ADB, International Finance Corporation 

penjaminan/kontijensi. Tabel 1, anggaran Sebagaimana infrastruktur disajikan dalam dalam dan 80.0 Tabel PDAM), 1, anggaran investasi infrastruktur pemerintah, serta dalam bentuk 

belanja (spending) bentuk belanja adalah (spending) sebesar adalah Rp115,1 sebesar triliun, atau pinjaman 93% dari dan kredit. total anggaran Dengan penjaminan, infrastruktur dalam (IFC), dan DEG-Badan Investasi dan 

60.0 

50.0 

tahun 2011 (APBN) sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja infrastruktur Pembangunan yang Jerman. PT IIF merupakan 

Rp115,1 triliun, atau 93% dari total anggaran dana akan 34.7 dikeluarkan hanya jika resiko 

dikelola oleh kementerian/lembaga , dan belanja non 40.0kementerian/lembaga seperti public 29.8service 

perusahaan pembiayaan proyek-proyek 

infrastruktur dalam tahun 2011 (APBN) yang telah diperhitungkan (kenaikan harga 

obligation (PSO) kepada PT KAI dan PT Pelni, DAK Infrastruktur, dan Tambahan Otonomi Khusus 

sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut tanah, 20.0 

infrastruktur. 12.6 

BUMN 17.1 gagal bayar/default) 7.8 benarbenar 

terjadi. Guna mengelola penjaminan Selain 2.8 

4.7 

Infrastruktur, pengembangan Sabang dan Batam. Dalam Diagram 3 disajikan perkembangan total 

6.6 6.6 

11.1 

mencakup belanja infrastruktur yang 

7.0 

belanja infrastruktur kementerian/lembaga, sementara 0.0 

itu, dukungan untuk 

5.3 

dalam Tabel 2 ditampilkan data lebih rinci 

pembangunan 

mengenai dikelola anggaran oleh infrastruktur kementerian/lembaga di luar belanja , dan kementerian/lembaga. 

ini, pemerintah 2005 telah 2006 mendirikan 2007 PT 2008 infrastruktur 2009 juga 2010dilakukan 2011pemerintah 

belanja non kementerian/lembaga seperti Penjamin Infrastruktur Indonesia/Indonesia dengan membentuk suatu unit di 

Tabel 1 

Kenaikan Angg. Infrastruktur (%) Inflasi (yoy) 

public service obligation (PSO) kepada PT Infrastructure Guarantee Funda (PT PII/IIGF) Kementerian Keuangan, yaitu Pusat 

Komponen Anggaran Infrastruktur 

KAI dan PT Pelni, DAK Infrastruktur, (triliun dan rupiah) yang fungsinya adalah menangani proses Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun 

Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan sebagian terbesar dalam bentuk belanja (spending), 

Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur, penjaminan bagi kewajiban finanasial sektor 2007 dan sejak tahun 2009 telah berstatus 

dan 2005 sebagian 2006 dalam 2007 bentuk 2008 pemberian 2009 2010 pinjaman/kredit, 2011 penyertaan modal pada BUMN,serta 

pengembangan Sabang dan Batam. Dalam publik (kementerian, BUMN, dan pemda) sebagai instansi badan layanan umum 

penjaminan/kontijensi. Sebagaimana disajikan dalam APBN Tabel 1, anggaran infrastruktur dalam bentuk 

Belanja Diagram Infrastruktur: 3 disajikan perkembangan total dalam kontrak kerjasama atau konsesi (BLU). PIP juga berfungsi sebagai pengelola 

belanja 23,5 (spending) 47,8 51,7 adalah 68,0 sebesar 76,2 Rp115,1 65,4 triliun, 115,1 atau 93% dari total anggaran infrastruktur dalam 

‐ belanja Belanja infrastruktur K/L kementerian/lembaga, 21,4 42,2 dengan 45,1 sektor 59,4 swasta. 65,7 PT PII 57,6 diharapkan 105,1 

tahun 2011 (APBN) sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut 

Rekening 

mencakup 

Induk Dana 

belanja 

Investasi 

infrastruktur 

dan penilai 

yang 

‐ Belanja Non K/L 2,2 5,6 6,6 8,6 10,6 7,8 9,9 

sementara dalam Tabel 2 ditampilkan data dapat menunjang masuknya pendanaan dari kelayakan, manajemen resiko, divestasi, 

Pemberian Pinjaman/Kredit dikelola 0,1 oleh 2,3 kementerian/lembaga 2,3 1,8 1,3 , 13,8 belanja non 5,3 kementerian/lembaga seperti public service 

lebih rinci mengenai anggaran infrastruktur swasta untuk pembangunan infrastruktur di pengembangan instrumen, pengendalian, 

Penyertaan Modal obligation ‐ (PSO) ‐ kepada ‐ PT 1,0 KAI dan 1,0 PT Pelni, 2,0 DAK 1,5 Infrastruktur, dan Tambahan Otonomi Khusus 

Penjaminan di luar belanja & kementerian/lembaga. 

Kontijensi Infrastruktur, ‐ ‐ Indonesia pengembangan ‐ melalui 0,3 Sabang peningkatan 0,4 dan 1,4 Batam. kelayakan Dalam 1,9 pembiayaan, Diagram 3 dan disajikan masalah perkembangan hukum dan total 

Anggaran Infrastruktur belanja 23,7 infrastruktur 50,0 kredit 54,0 kementerian/lembaga, dan 71,0 kualitas 78,9 proyek-proyek 82,6 sementara 123,8 perjanjian dalam Tabel investasi 2 ditampilkan Pemerintah data lebih Pusat. rinci 

Dalam Diagram 3 terlihat bahwa 

Catatan: 2005‐2010 adalah data realisasi; 

mengenai 

sumber Buku 

anggaran 

Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJ, diolah. 

infrastruktur infrastruktur yang di menggunakan luar belanja kementerian/lembaga. 

skim Dengan fungsi tersebut, PIP melakukan 

Kementerian Pekerjaan Umum 

(PU), Kementerian Perhubungan, 

Tabel 1 

Dalam Diagram 3 terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, 

dan Kementerian ESDM 

Komponen Anggaran Infrastruktur 

dan Kementerian ESDM merupakan tiga kementerian yang menerima alokasi anggaran belanja 

(triliun rupiah) 

infrastruktur merupakan terbesar, tiga dengan kementerian total yang pagu 90,7 persen dari total pagu belanja infrastruktur 

kementerian/lembaga menerima alokasi dalam anggaran tahun belanja 2011. Dalam Tabel 2, terlihat peran dana 2005 alokasi 2006 khusus 2007 (DAK) 2008 

infrastruktur infrastruktur yang semakin terbesar, besar. dengan Selain total itu, menarik pula untuk dicermati, dukungan pemerintah 

dalam bentuk pagu 90,7 penjaminan persen dari & total kontijensi pagu (land Belanja capping, Infrastruktur: kontijensi PLN dan 23,5PDAM), 47,8 investasi 51,7 68,0 

2009 

76,2 

2010 

65,4 

2011 

APBN 

115,1 

belanja infrastruktur kementerian/ 

‐ Belanja K/L 21,4 42,2 45,1 59,4 65,7 57,6 105,1 

4 

‐ Belanja Non K/L 2,2 5,6 6,6 8,6 10,6 7,8 9,9 

lembaga dalam tahun 2011. Dalam 

Pemberian Pinjaman/Kredit 0,1 2,3 2,3 1,8 1,3 13,8 5,3 

Tabel 2, terlihat peran dana alokasi Penyertaan Modal ‐ ‐ ‐ 1,0 1,0 2,0 1,5 

khusus (DAK) infrastruktur yang 

semakin besar. Selain itu, menarik 

Penjaminan & Kontijensi 

Anggaran Infrastruktur 

‐ 

23,7 

‐ 

50,0 

‐ 

54,0 

0,3 

71,0 

0,4 

78,9 

1,4 

82,6 

1,9 

123,8 

pula untuk dicermati, dukungan 

Catatan: 2005‐2010 adalah data realisasi; sumber Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJ, diolah. 

8 Warta anggaran | 21 Tahun 2011 

Dalam Diagram 3 terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, 

dan Kementerian ESDM merupakan tiga kementerian yang menerima alokasi anggaran belanja 

infrastruktur terbesar, dengan total pagu 90,7 persen dari total pagu belanja infrastruktur

erfungsi sebagai pengelola Rekening Induk Dana Investasi dan penilai kelayakan, manajemen 

resiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan 

perjanjian investasi Pemerintah Pusat. Dengan fungsi tersebut, PIP melakukan penilaian kelayakan 

terhadap proyek‐proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Selain itu, 

PIP juga dapat melakukan investasi selain di sektor infrastruktur. 

LAPORAN UTAMA 

32.11 

57.96 

22.11 

15.30 

15.42 

5.53 

Sumber: Buku Saku APBN, Feb 2011 

penilaian kelayakan terhadap proyekproyek 

infrastruktur yang akan dilaksanakan 

oleh kementerian/lembaga. Selain itu, PIP 

juga dapat melakukan investasi selain di 

sektor infrastruktur. 

Dibandingkan dengan anggaran fungsi 

pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% 

dari belanja negara, anggaran infrastruktur 

dalam tahun 2011 adalah sekitar setengah 

dari belanja fungsi pendidikan. 

Diagram 3 

Anggaran Infrastruktur dalam Bentuk Belanja K/L (triliun Rp) 

2010 (Real) 2011 (APBN) 

3.45 2.76 0.81 1.29 1.16 

2.20 0.91 0.24 0.64 0.51 ‐ 0.29 

Capaian Pembangunan 

Infrastruktur 

Selain besaran anggaran, yang juga penting 

adalah desain (grand design) dari program 

dan kegiatan yang didanai dengan alokasi 

anggaran tersebut. Hal ini mengingat 

besaran dana yang sama dapat digunakan 

untuk berbagai alternatif program dan 

kegiatan. Hanya ketika program dan 

kegiatan yang dipilih adalah yang paling 

efektif dan efisien dalam mencapai sasasaran, 

Tabel 2 

Anggaran Infrastruktur Non‐Belanja K/L (triliun Rp) 

2010 (Real) 2011 

(APBN) 

1 Resiko kenaikan harga tanah (land capping) 0,35 0,89 

2 Investasi Pemerintah 3,61 4,57 

3 PMN 2,00 1,50 

4 PSO 0,37 1,88 

5 Kredit rumah (KPRSH & Rusunami) 0,42 0,70 

6 DAK 4,49 6,05 

7 Tambahan Otonomi 1,40 1,40 

8 Dana Kontijensi PLN 1,00 0,89 

9 Dana Kontijensi PDAM ‐ 0,15 

10 Pinjaman ke PLN 7,50 ‐ 

11 Dana bergulir pengadaan tanah 2,30 ‐ 

12 Pengembangan Kawasan Free Trade Sabang 0,42 0,39 

13 Pengembangan Otoritas Batam 0,14 0,14 

14 

Merauke Integrated Food and Energy Estate 

(MIFEE) 

‐ 0,16 

Total Non Belanja K/L (Triliun Rp) 25,01 18,72 

Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJA Edisi Februari 2011 

barulah dapat dinyatakan bahwa anggaran 

yang besar tersebut telah digunakan 

secara bertanggungjawab (accountable). 

Merupakan sebuah pertanyaan yang 

menarik untuk dikaji, apakah belanja 

infrastruktur dalam APBN telah digunakan 

untuk mendanai program/kegiatan/proyek 

infrastruktur yang paling efektif dan efisien 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan serta meningkatkan 

daya saing 

Dalam Tabel 3, disajikan stok beberapa 

infrastruktur di Indonesia sampai dengan 

2010. Jalan nasional yang telah dibangun 

mencapai 5 38.569,49 km, sedangkan 

panjang rel kereta api mencapai 4.818,9 

km. Pertanyaan yang menarik terkait 

dengan data ini antara lain adalah berapa 

kilometerkah yang dianggap memadai Ini 

penting untuk memperoleh makna dari 

panjang jalan atau panjang rel KA yang 

telah dibangun tersebut. Dibandingkan 

dengan panjang pantai Indonesia sejauh 

95.181 Km (PBB, 2008), berarti panjang 

jalan nasional tersebut adalah sekitar 40 

persen dari jalan yang perlu dibangun agar 

seluruh wilayah/pulau mempunyai akses 

jalan (asumsi: pulau-pulau yang terlalu kecil 

untuk dibangun jalan tidak diperhitungkan). 

Namun, apakah pembandingan/rasio 

seperti demikian dapat digunakan untuk 

mengukur kecukupan penyediaan jalan 

Adakah standar mengenai kecukupan 

infrastruktur di suatu negara Untunglah, 

Bank Dunia telah mengembangkan 

Indikator Pembangunan Dunia (World 

Development Indicators/WDI) untuk 

membandingkan tingkat pembangunan 

antarnegara. Beberapa indikator 

diantaranya berkaitan dengan infrastruktur, 

salah satu diantaranya yang terkait dengan 

jalan adalah road density, yaitu rasio antara 

total panjang jaringan jalan (road network) 

terhadap luas wilayah (km jalan per 

km persegi luas wilayah). Jaringan jalan 

tersebut mencakup jalan nasional, propinsi, 

ibandingkan dengan anggaran fungsi pendidikan yang sekurang‐kurangnya 20% dari belanja 

egara, anggaran infrastruktur dalam tahun 2011 adalah sekitar setengah dari belanja fungsi 

endidikan. 

apaian Pembangunan Infrastruktur 


telah dibangun tersebut. Dibandingkan dengan panjang pantai Indonesia sejauh 95.181 Tabel Km 3 

08), berarti panjang jalan nasional tersebut adalah sekitar 40 persen Beberapa dari jalan Capaian yang perlu Pembangunan Infrastruktur 

agar seluruh wilayah/pulau mempunyai akses jalan (asumsi: Infrastruktur pulau‐pulau yang terlalu kecil Capaian s/d 2009 

angun jalan tidak LAPORAN diperhitungkan). UTAMA 

Jalan nasional 38.569,49 Km 

Jembatan 17.964 Buah 

Tabel 3 

Panjang rel KA kapita berbagai model/skim 4.818,90 kerjasama. Km Pemerintah 

Beberapa Capaian Pembangunan Infrastruktur Bandar udara (kwh/ juga telah membentuk 190 beberapa Buah wahana 

Infrastruktur Capaian s/d 2009 Pelabuhan capita). untuk mempercepat 644 (debotlenecking) Buah 

Jalan nasional 

Sumber: Kompas 

38.569,49 Km 

(Lihat pembangunan infrastruktur, seperti PT SMI 

Jembatan Namun, apakah 17.964 pembandingan/rasio Buah 

Diagram 

seperti 

4, 

demikian 

dan PT IIF dan 

dapat 

PT PII. 

digunakan 

Lembaga-lembaga 

untuk menguk 

Panjang rel KA penyediaan 4.818,90 jalan Adakah Km standar 5, 6 mengenai dan 7). keuangan kecukupan internasional infrastruktur dan negara di seperti suatu negara 

Bandar udara Bank Dunia 190 telah Buah mengembangkan Indikator China juga Pembangunan telah banyak yang Dunia berminat (World 

Pelabuhan Indicators/WDI) 644untuk Buah membandingkan tingkat untuk memberikan pembangunan bantuan antarnegara. pendanaan dan Beber 

Sumber: Kompas diantaranya berkaitan dengan infrastruktur, salah teknis satu dalam diantaranya pembangunan infrastruktur yang terkait di denga 

road density, yaitu rasio antara total panjang Indonesia. jaringan Kesulitannya jalan (road justru network) dalam hal terhadap 

kabupaten/kota dan pedesaan. 

apakah pembandingan/rasio seperti demikian (km jalan dapat per digunakan km persegi untuk luas mengukur wilayah). kecukupan Jaringan regulasi jalan dan implementasinya. tersebut mencakup jalan nasio 

an jalan Dari Adakah Tabel standar terlihat, dalam mengenai hal kepadatan/ kabupaten/kota kecukupan Tantangan infrastruktur dan pedesaan. di suatu negara Untunglah, 

unia telah kerapatan mengembangkan jalan dibandingkan Indikator luas wilayah Pembangunan Dunia (World Development 

Sejak krisis 

(daratan), Indonesia menduduki ranking ke 

Tabel 4 

s/WDI) untuk membandingkan tingkat pembangunan antarnegara. Beberapa indikator 

ekonomi 1998, Ranking Kepadatan Jalan (Road Density/RD) 

ya berkaitan 91 (dari dengan 134 negara), infrastruktur, dengan RD salah sebesar satu diantaranya 

pembangunan 

yang terkait dengan jalan adalah 

sity, yaitu 20 rasio km jalan antara per kmtotal 2 wilayah. panjang Hal ini memang jaringan jalan infrastruktur (road network) terhadap luas wilayah Road Density 

Ranking Negara 

per km dipengaruhi persegi luas oleh wilayah). luas wilayah Jaringan daratan jalan tersebut berkurang mencakup jalan nasional, propinsi, (km/km 2 ) 

n/kota dan Indonesia pedesaan. yang jauh lebih luas dibandingkan 

8 Singapore 471,68 

drastis dan 

dengan negara-negara tetangga di Asia 

57 Phillipine 67 

hingga kinipun 

Tenggara. Dengan wilayah daratan Tabel yang 4 

58 Brunei 63 

berjalan lambat, 

lebih luas tentu Ranking perlu Kepadatan dibangun jalan Jalan yang (Road Density/RD) 64 Vietnam 48,61 

terlebih bila 71 China 36,02 

lebih panjang, dan tentunya diperlukan 

dibandingkan Road Density 72 Thailand 35,24 

anggaran Ranking yang lebih Negara besar. Sebagai 

d e (km/km n g a n ) 87 Cambodia 22 

perbandingan, China (mainland China) dari Wikipedia). 

negara-negara 

Selain beberapa 

8 Singapore 471,68 91 indikator Indonesia berkaitan dengan jalan raya, seperti rasio 20panjang jalan 

dengan luas wilayah daratan 9.596.960 yang km2 diaspal dibandingkan 

57 Phillipine sekawasan. 67 

Sumber: keseluruhan World jalan, Development dalam WDI juga Indicators‐Infrastructure 

disiapkan data mengenai infrastruktur 

atau sekitar lima kali luas daratan Indonesia lain seperti ketersediaan air bersih di perkotaan dan pedesaan (diukur dengan persentase penduduk 

58 Brunei Menariknya, 63 

1.919.440 km2, memiliki RD sebesar 

Dari 

36,02 yang Tabel mempunyai terlihat, akses dalam ke air bersih hal kepadatan/kerapatan seperti PAM maupun sumber jalan lain dibandingkan seperti sumur penduduk, luas wilay 

64 Vietnam Indonesia sumur bor, persoalannya menduduki dan penampungan 48,61 bukan ranking pada air); ke ketersediaan kuantitas 91 (dari lalu 134 lintas Menurut negara), petikemas Wakil dengan dari Presiden pelabuhan RD sebesar Boediono ke transportasi 20 km 

km. Sedangkan India, dengan luas wilayah 

71 China wilayah. daratan Hal dana, ini sebaliknya/Container karena memang saat 36,02 ini justru dipengaruhi telah Port tersedia Traffic oleh (diukur (Tempo, luas dalam wilayah 10/3/2011) jumlah daratan petikemas ada tiga Indonesia faktor setara yang ukuran yang 20 ja 

sekitar 1,5 kali luas Indonesia, memiliki 

72 Thailand dibandingkan kaki), atau berbagai konsumsi dengan alternatif listrik 35,24 negara‐negara per pembiayaan, kapita (kwh/capita). baik tetangga dari (Lihat menyebabkan di Asia Diagram Tenggara. 4, kemacetan 5, 6 dan Dengan 7). pembangunan wilayah darat 

RD yang jauh lebih besar yaitu 1.001 km/ 

87 Cambodia luas tentu perbankan, perlu dibangun pasar 22 modal/obligasi, jalan yang lebih dan panjang, infrastruktur. dan Pertama, tentunya masalah pembebasan diperlukan anggar 

km2; menduduki ranking ke-3 di dunia 

91 Indonesia besar. Sebagai kerjasama perbandingan, bilateral 20 serta multilateral, China (mainland serta lahan, China) yang tidak dengan mudah luas dilakukan wilayah karena daratan 9 

dalam hal RD (sumber data luas wilayah 

Sumber: World Development atau Indicators‐Infrastructure 

sekitar lima kali luas daratan Indonesia Diagram 4 1.919.440 km 2 , memiliki RD sebes 

dari Wikipedia). Selain beberapa 

Sedangkan 

indikator 

India, dengan luas wilayah sekitar 1,5 kali luas Indonesia, memiliki RD ya 

el terlihat, berkaitan dalam dengan hal kepadatan/kerapatan jalan raya, seperti besar rasio yaitu jalan 1.001 dibandingkan km/kmPersentase 2 ; menduduki luas wilayah Penduduk ranking (daratan), Kota yang ke‐3 Memiliki di dunia Akses dalam hal RD (sumber dat 

a menduduki panjang ranking jalan yang ke 91 diaspal (dari dibandingkan 134 negara), dengan RD sebesar 20 km ke jalan Sarana per Air km Bersih 

2 

Hal ini memang keseluruhan dipengaruhi jalan, dalam oleh WDI luas juga wilayah daratan Indonesia yang jauh lebih luas 

100 

gkan dengan disiapkan negara‐negara data mengenai tetangga infrastruktur di Asia lain Tenggara. Dengan wilayah daratan yang lebih 

u perlu dibangun seperti ketersediaan jalan yang air bersih lebih di panjang, perkotaan dan tentunya 95 diperlukan anggaran yang lebih 

bagai perbandingan, 

dan pedesaan (diukur 

China 

dengan 

(mainland 

persentase 

China) dengan luas wilayah daratan 9.596.960 km 2 

itar lima 

penduduk 

kali luas 

yang 

daratan 

mempunyai 

Indonesia 

akses ke 

1.919.440 

air 90 

km 2 92 

, memiliki RD sebesar 36,02 90 km. 

89 

bersih seperti PAM maupun sumber lain 

n India, dengan luas wilayah sekitar 1,5 kali luas Indonesia, 

85 

memiliki RD yang jauh lebih 

seperti sumur penduduk, sumur bor, dan 

tu 1.001 km/km 2 ; menduduki ranking ke‐3 di dunia dalam hal RD (sumber data luas wilayah 

penampungan air); kuantitas lalu lintas 

80 

petikemas dari pelabuhan ke transportasi 

7 

1990 2000 2008 

daratan dan sebaliknya/Container Port Traffic 

(diukur dalam jumlah petikemas setara 

ukuran 20 kaki), atau konsumsi listrik per 

Indonesia 

China 

Malaysia 

East Asia & Pacific * 

Thailand 

Lower middle income 

Sumber: World Development Indicators 


Diagram 5 

Persentase Penduduk Desa yang Memiliki Akses 

ke Sarana Air Bersih

9 

1990 2000 2008 

Indonesia Malaysia Thailand 

China East Asia & Pacific * Lower middle income 

Sumber: World Development Indicators 

LAPORAN UTAMA 

100 

75 

50 

25 

0 

Diagram 5 

Persentase Penduduk Desa yang Memiliki Akses 

ke Sarana Air Bersih 

62 

antara lain akibat dari iklim demokratis 

dan desentralisasi yang membuat proses 

pembebasan lahan ikut terhambat. Kedua, 

anggaran infrastruktur publik saat ini 

lebih terfokus pada perawatan. Hal ini 

menggambarkan adanya masalah dalam 

pemanfaatan anggaran. Faktor terakhir 

adalah kelemahan koordinasi di kalangan 

pemerintah. Koordinasi ini menjadi penting 

dan mendesak mengingat beberapa 

pembangunan infrastruktur melintasi 

lebih dari satu kabupaten dan bahkan 

lebih dari satu propinsi, yang tentunya 

memerlukan koordinasi dan sinergi antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah, antarpemerintah daerah, dan juga 

antarkementerian lembaga. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, 

pemerintah (i) menyiapkan rancangan 

undang-undang mengenai pembebasan 

lahan yang akan segera dibahas bersama DPR, 

(ii) memperbaiki koordinasi perencanaan 

dan penganggaran serta pencairan, (iii) 

memperbaiki/menyederhanakan proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 

dengan ditetapkannya Perpres 54/2010; 

(iv) mendesain dan memprioritaskan 

proyek infrastruktur yang strategis antara 

lain Domestic Connectivity, pengintegrasian 

pengelolaan transportasi Jabodetabek, 

pembangunan rel kereta api Jakarta- 

Bandara Soekarno-Hatta, dan perluasan 

pelabuhan Tanjung Priok, dan pembangunan 

67 71 

1990 2000 2008 


China East Asia & Pacific * Lower middle income 

Diagram 6 

Jumlah Lalu Lintas Kontainer Pelabuhan/ Container Port Traffic 

(TEUs) di 5 

8 

Negara Asean 

Jumlah Lalu Lintas Kontainer Pelabuhan/ Container Port Traffic 

30,250,000 

(TEUs) di 5 Negara Asean 

30,250,000 

25,250,000 

25,866,400 

25,866,400 

25,250,000 

20,250,000 

15,843,486 

20,250,000 

15,250,000 

15,843,486 

15,250,000 

10,250,000 

5,503,176 

6,394,190 

10,250,000 

5,250,000 

5,503,176 

6,394,190 

3,797,948 

5,250,000 

250,000 

3,797,948 

2000 2005 2009 

250,000 

Indonesia Thailand Malaysia Vietnam Singapura 

2000 2005 2009 

Indonesia Thailand Malaysia Vietnam Singapura 

4000 

4000 

3000 

3000 

2000 

2000 

1000 

1000 

0 

0 

listrik 10.000 MW, untuk sekedar menyebut 

beberapa contoh. 

Dalam tahun 2011 ini, dukungan swasta, 

BUMN, lembaga keuangan internasional 

dan beberapa negara sahabat (G to G) 

telah menyatakan siap untuk memberikan 

dukungan pendanaan, dan tentunya tenaga 

ahli. Namun apakah Indonesia mampu 

memanfaatkan kesempatan tersebut, tentu 

tergantung apakah Indonesia mampu 

mengatasi kendala-kendala yang disebut 

Diagram Wakil 6 Presiden tersebut di atas. 

TEUs: twenty‐feet Equivalent Units 

TEUs: twenty‐feet Equivalent Units 

Diagram 7 

Diagram 7 

Konsumsi Listrik (Kwh/capita) 

Konsumsi Listrik (Kwh/capita) 

3,489.9 

2,455.2 

2,455.2 

591.2 799.3 

1970 1980 1990 2000 2008 591.2 


1970 1980 1990 2000 2008 

Vietnam China East Asia & Pacific * 

Indonesia Lower & middle income Malaysia Thailand 

Vietnam China East Asia & Pacific * 

Lower & middle income 

3,489.9 

799.3 


LAPORAN UTAMA 

Inisiatif Baru 

Oleh Achmad Zunaidi 

Jenis inisiatif baru yang terakhir adalah percepatan pencapaian target. Inisiatif 

baru jenis ini merupakan penambahan target baru yang menambah output 

pada tahun yang direncanakan karena percepatan pencapaian target (yang 

diambil dari target tahun yang akan datang, bisa 1 atau 2 tahun). 


Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 

2010 tetang RKA-K/L mendefinisikan Inisiatif 

Baru sebagai usulan tambahan rencana 

kinerja selain yang telah dicantumkan dalam 

prakiraan maju, baik berupa program, 

kegiatan, keluaran, dan/atau komponen. 

Selanjutnya definisi tersebut dijabarkan 

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang 

Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru: “Inisiatif 

Baru adalah kebijakan baru atau perubahan 

kebijakan berjalan yang menyebabkan 

adanya konsekuensi anggaran, baik pada 

anggaran baseline maupun anggaran 

ke depan. Inisiatif baru dapat berupa 

penambahan program (priority focus)/ 

outcome/kegiatan/output baru, penambahan 

volume target, atau percepatan pencapaian 

target.” 

(on top), dari realokasi anggaran, atau 

kombinasi keduanya. Tambahan anggaran 

(on top) merupakan tambahan alokasi 

yang dapat berupa Rupiah Murni, Pinjaman 

atau Hibah. Penambahan anggaran ini akan 

menyebabkan bertambahnya anggaran 

baseline. 

Sumber pendanaan yang berasal dari 

realokasi anggaran didapat dari realokasi 

tahun yang direncanakan atau realokasi 

antar tahun. Realokasi tahun yang 

direncanakan merupakan realokasi dengan 

mengambil anggaran dari program/ 

kegiatan lain pada tahun yang direncanakan, 

tanpa mengubah total anggaran tahun 

direncanakan. Syaratnya target program/ 

kegiatan yang direalokasi tidak boleh 

berubah. Sedangkan realokasi antar tahun 

dilakukan dengan mengambil anggaran 

LAPORAN UTAMA 

Jenis yang kedua adalah penambahan 

volume target. Penambahan volume 

target yang menyebabkan dibutuhkan 

penambahan anggaran yang diakibatkan 

oleh perubahan kebijakan, baik kebijakan 

yang ada pada kegiatan prioritas nasional, 

prioritas bidang, atau prioritas K/L. 

Misal Kementerian Pekerjaan Umum 

melaksanakan pembangunan jalan pada 

tahun 2011 sepanjang 50 km dengan 

volume prakiraan maju: tahun 2012 

sepanjang 100 km; dan tahun 2013 

sepanjang 150 km. Saat penyusunan 

anggaran tahun 2012, ada perubahan 

kebijakan yang menyebabkan perubahan 

(mengalami penambahan) volume target 

menjadi 120 km. Penambahan volume 

sebanyak 20 km (semula 100 km menjadi 

120 km) diklasifikasikan sebagai inisiatif 

baru yang diajukan oleh Kementerian 

program yang sama di tahun selanjutnya. 

perubahan angka 

Namun 

dasar 

syaratnya 

(baseline). 

adalah 

Misalnya 

target 

Kementerian 

Pekerjaan 

jangka 

Y pada 

Umum. 

Tahun 2011 memiliki 3 Unit Eselon 

Adanya mekanisme Inisiatif 

I dan 

Baru 

melaksanakan 

menengah 

3 program 

tidak berubah. 

(Program 

Pendanaan 

A, B, dan 

ini 

C). 

Jenis 

Pada 

inisiatif 

tahun 

baru 

2012 

yang 

terjadi 

terakhir 

reorganisasi 

adalah 

pada 

merupakan penguatan penerapan 

Kementerian 

digunakan 

A yang berakibat 

untuk mendanai 

adanya 

usulan 

penambahan 

Inisiatif 

1 

percepatan 

(satu) Unit 

pencapaian 

Eselon I 

target. 

dengan 

Inisiatif 

melaksanakan 

baru 

pendekatan KPJM. KPJM adalah pendekatan 

suatu program 

Baru 

baru 

jenis 

(Program 

Percepatan 

D). 

Pencapaian 

Program 

Target. 

D ini diklasifikasikan 

jenis ini merupakan 

sebagai inisiatif 

penambahan 

baru (sebelumnya 

target 

yang digunakan oleh pembuat tidak kebijakan ada) termasuk kegiatan dan output yang dihasilkan baru pada yang tahun menambah 2012. output pada tahun 

dimaksudkan untuk memotret implikasi Jenis yang kedua adalah penambahan volume yang target. direncanakan Penambahan karena volume percepatan target yang 

kebijakan yang disusun dan ditetapkan menyebabkan saat Ruang dibutuhkan Lingkup penambahan Inisiatif Baru anggaran yang pencapaian diakibatkan target oleh perubahan (yang diambil kebijakan, dari baik 

ini terhadap besaran anggaran kebijakan yang yang ada pada kegiatan prioritas nasional, target prioritas tahun bidang, yang akan atau datang, prioritas bisa K/L. 1 Misal 

ditimbulkan pada tahun-tahun Kementerian anggaran Ruang Pekerjaan lingkup Umum inisiatif melaksanakan baru pembangunan dapat atau 2 jalan tahun). pada Penambahan tahun 2011 target sepanjang output 50 km 

berikutnya. Untuk sebuah kebijakan dengan akan volume dikelompokkan prakiraan maju: menjadi tahun tiga jenis. 2012 Jenis sepanjang yang disebabkan 100 km; dan oleh tahun perubahan 2013 kebijakan sepanjang baik 150 km. 

dihitung anggaran beserta perhitungan Saat penyusunan pertama anggaran adalah tahun program 2012, baru, ada kegiatan perubahan untuk kebijakan kegiatan yang prioritas menyebabkan nasional, prioritas perubahan 

biaya prakiraan maju-nya dalam (mengalami jangka penambahan) baru, atau output volume baru. target Inisiatif baru menjadi jenis 120 bidang km. Penambahan maupun prioritas volume K/L, sebanyak namun 20 km 

waktu 3 tahun ke depan. Angka (semula prakiraan 100 ini km dapat menjadi terjadi apabila 120 km) ada kebijakan diklasifikasikan baru percepatan sebagai inisiatif pencapaian baru target yang tidak diajukan boleh oleh 

maju tersebut merupakan angka Kementerian dasar atau Pekerjaan perubahan Umum. kebijakan yang sedang mengubah pagu anggaran baseline jangka 

(baseline) dalam rangka pengalokasian berlangsung (existing) yang berakibat menengah. Sebagai contoh, Kementerian 

Jenis inisiatif baru yang terakhir adalah percepatan pencapaian target. Inisiatif baru jenis ini 

anggaran tahun yang direncanakan. Angka perubahan angka dasar (baseline). Misalnya Pendidikan Nasional memberikan Bantuan 

merupakan penambahan target baru yang menambah output pada tahun yang direncanakan karena 

dasar tersebut selanjutnya disesuikan Kementerian Y pada Tahun 2011 memiliki 3 Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 

percepatan pencapaian target (yang diambil dari target tahun yang akan datang, bisa 1 atau 2 tahun). 

dengan parameter. Angka dasar yang telah Unit Eselon I dan melaksanakan 3 program 2011 kepada 1000 siswa dengan volume 

Penambahan target output disebabkan oleh perubahan kebijakan baik untuk kegiatan prioritas 

disesuaikan tersebut ditambah dengan (Program A, B, dan C). Pada tahun 2012 prakiraan maju: Tahun 2012 sebanyak 1200 

nasional, prioritas 

inisiatif baru menjadi anggaran tahun yang terjadi 

bidang 

reorganisasi 

maupun 

pada 

prioritas 

Kementerian 

K/L, namun percepatan pencapaian target tidak boleh 

siswa; dan Tahun 2013 sebanyak 1500 

mengubah pagu 

direncanakan. Jika tidak ada kebijakan A yang 

anggaran 

berakibat 

baseline 

adanya penambahan 

jangka menengah. 

1 

Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan 

siswa (baseline 2011-2014 sebanyak 5000 

Nasional memberikan 

baru, maka prakiraan maju tersebut akan (satu) Unit 

Bantuan 

Eselon I dengan 

Operasional 

melaksanakan 

Sekolah (BOS) pada Tahun 2011 kepada 1000 siswa 

siswa). Saat penyusunan anggaran tahun 

dengan volume 

ditetapkan sebagai alokasi anggaran K/L suatu 

prakiraan 

program 

maju: 

baru (Program 

Tahun 2012 

D). Program 

sebanyak 1200 siswa; dan Tahun 2013 sebanyak 1500 

2012 terjadi perubahan kebijakan yang 

pada tahun berikutnya. 

siswa (baseline 

D ini 

2011-2014 

diklasifikasikan 

sebanyak 

sebagai 

5000 

inisiatif 

siswa). 

baru 

Saat 

mengharuskan 

penyusunan anggaran 

percepatan 

tahun 

pencapaian 

2012 terjadi 

perubahan kebijakan 

(sebelumnya 

yang 

tidak 

mengharuskan 

ada) termasuk 

percepatan 

kegiatan target 

pencapaian 

pemberian 

target 

BOS 

pemberian 

dengan perubahan 

BOS dengan 

Mekanisme Inisiatif Baru mengatur perubahan tata sebagai 

dan output 

berikut: 

yang dihasilkan pada tahun sebagai berikut: 

cara apabila ada kebijakan baru yang belum 

2012. 

masuk dalam perencanaan yang ada. 

Tahun 

Setiap K/L dapat mengajukan inisiatif 

2011 

2012 

2013 

2014 

Uraian 

baru sesuai dengan ketersediaan 

(Sebelumnya) (Tahun yang (Prakiraan Maju 1) (Prakiraan Maju 2) 

ruang fiskal untuk mendanai 

direncanakan 

inisiatif baru tersebut. Ketersediaan 

dana untuk Inisiatif Baru dapat 

bersumber dari tambahan anggaran 

Target BOS (lama) 

Target BOS (baru) 

1.000 

1.000 

1.200 

1.500 

1.500 

1.700 

1.300 

800 

(jadi matriks) Selain hal tersebut di atas, perubahan lain yang bukan merupakan inisiatif baru, 

adalah : 

Warta anggaran | 21 Tahun 2011 13 

1. Penyesuaian anggaran terhadap parameter ekonomi antara lain berupa penyesuaian terhadap 

inflasi, kurs; 

2. Penyesuaian anggaran terhadap parameter non-ekonomi, seperti perubahan SBU dan SBK

3. Menetapkan output mana yang bersifat on-going/non-on-going; 

4. Menetapkan Komponen Input mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan output; 

5. Menetapkan Komponen Input mana yang bersifat on-going/non-on-going. 

LAPORAN UTAMA 

(jadi matriks) Selain hal tersebut di atas, 

perubahan lain yang bukan merupakan 

inisiatif baru, adalah : 

1. Penyesuaian anggaran terhadap 

parameter ekonomi antara lain berupa 

penyesuaian terhadap inflasi, kurs; 

2. Penyesuaian anggaran terhadap 

parameter non-ekonomi, seperti 

perubahan SBU dan SBK selama tidak 

mengubah total pagu K/L dan tetap 

menjaga output dan outcome yang 

sudah ditetapkan; 

3. Perubahan target tanpa mengubah 

Perhitungan Inisiatif Baru 

Inisiatif baru dapat dihitung setelah 

penyesuaian baseline dilakukan sehingga 

ruang fiskal diketahui. Penghitungan 

anggaran untuk inisiatif baru harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Inisiatif Baru dan Alokasi Anggaran Tahun 2012 

Usulan angka inisiatif baru yang sudah mendapatkan persetujuan selanjutnya ditambahkan 

kedalam angka baseline yang telah disesuaikan sebelumnya. Angka gabungan merupakan angka atau 

jumlah alokasi anggaran untuk suatu program tahun 2012. Gambaran penghitungan menjadi angka 

gabungan atau alokasi anggaran tahun 2012, sebagai berikut: 

anggaran tahun 2012, sebagai berikut: 

Uraian 

Baru 

(B) / 

Lama 

(L) 

Tahun 

Awal 

1. Mengacu pada tujuan dari proposal 

yang diajukan. Tujuan yang terdapat 

dalam proposal mengacu atau harus 

sesuai dengan Arah Kebijakan dan 

Prioritas Pembangunan Nasional 

yang ditetapkan Presiden (di awal 

tahun berjalan). Tujuan tersebut juga 

menginformasikan mengenai rincian 

Tahun 

Akhir 

Sifat 

Biaya 

Indeks 

Biaya 

Tahun 2012 2013 2014 

Indeks 1,00 1,04 1,08 

2011 

sebelumnya 

2012 

Tahun yang 

direncanakan 

Program 3.140 3.584 7.617 

Kegiatan 

Output 1 

Volume Output 10 10 10 10 

Tanpa Sub-output 

Output 2 

2013 

PM 1 

Komponen 1 L 2011 utama Ya 100 1.000 1.040 1.080 1.125 

Volume Output 10 12 14 

Tanpa Sub-output 

Inisiatif Baru dan Alokasi 

Anggaran Tahun 2012 

Usulan angka inisiatif baru yang sudah 

mendapatkan persetujuan selanjutnya 

ditambahkan kedalam angka baseline 

yang telah disesuaikan sebelumnya. Angka 

gabungan merupakan angka atau jumlah 

alokasi anggaran untuk suatu program 

tahun 2012. Gambaran penghitungan 

menjadi angka gabungan atau alokasi 

Komponen 1 B 2012 utama tdk 200 - 2.000 2.400 2.800 

Komponen 2 B 2012 pendukung ya 100 100 104 108 

2014 

PM 2 

anggaran yang telah ditetapkan (diluar 

prioritas nasional, prioritas bidang dan 

prioritas K/L), seperti perubahan target 

program dan kegiatan non-prioritas; 

4. Penambahan target yang disebabkan 

tidak tercapainya target tahun 

sebelumnya, sehingga target tahun ini 

ditambahkan, tapi total pagu anggaran 

unit kerja tidak berubah, seperti 

Luncuran (carried over) target yang 

tidak tercapai pada tahun sebelumnya; 

5. Jenis-jenis perubahan kebijakan/ 

anggaran lainnya. 

informasi kinerja dan rincian anggaran 

secara jelas, spesifik, dan terukur; 

2. Menetapkan output mana yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan 

jumlah volumenya; 

3. Menetapkan output mana yang bersifat 

on-going/non-on-going; 

4. Menetapkan Komponen Input mana 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

output; 

5. Menetapkan Komponen Input mana 

yang bersifat on-going/non-on-going. 

3 


LAPORAN UTAMA 

Perbaikan Dan Penyesuaian 

Angka Dasar 

Oleh: M. Rifki, Dit. SP 

Penyesuaian Angka Dasar merupakan proses menjadikan Angka Dasar 

yang disusun tahun sebelumnya (misal tahun 2011) sesuai dengan asumsiasumsi 

atau parameter yang akan terjadi pada tahun yang direncanakan 

(misal tahun 2012). 


LAPORAN UTAMA 

Penerapan pendekatan Penganggaran 

Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 

secara penuh merupakan komitmen 

Pemerintah yang dilaksanakan 

Kementerian Negara dan Lembaga 

(K/L) sejak tahun 2011. Penerapan PBK 

memberikan kerangka dasar dalam 

penyusunan anggaran yang berdasarkan 

kinerja yang akan dihasilkan oleh K/L. 

Implementasinya diwujudkan dalam 

hasil restrukturisasi program dan 

kegiatan K/L. Keluaran (Output) yang 

dihasilkan dari pelaksanaan program 

dan kegiatan yang dilaksanakan K/L 

akan diproyeksikan menjadi Prakiraan 

Maju. 

Prakiraan Maju didefinisikan sebagai 

perhitungan kebutuhan dana untuk 

tahun anggaran berikutnya dari tahun 

Indikatif dari tahun anggaran yang 

direncanakan yang dibuat ketika 

menyusun anggaran. 

Angka Dasar yang dihasilkan ketika 

menyusun anggaran tahun sebelumnya 

(misal tahun 2011) kemungkinan masih 

memiliki beberapa kesalahan sehingga 

perlu diperbaiki saat penyusunan 

anggaran tahun yang direncanakan 

(tahun 2012). Perbaikan tersebut juga 

meliputi perubahan-perubahan asumsi 

pada tahun yang direncanakan yang 

berbeda dengan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan angka dasar tersebut 

juga perlu disesuaikan. 

Angka Dasar merupakan 

angka awal ketika akan menyusun 

anggaran berdasarkan proyeksi 

KPJM. Keakuratan dari angka dasar 

akan menunjukkan secara jelas ruang 

disesuaikan ditambah dengan angka 

alokasi anggaran usulan inisiatif baru 

akan menjadi alokasi anggaran tahun 

yang direncanakan. Gambaran utuh 

hubungan antara angka prakiraan 

maju, penyesuaian angka dasar, inisiatif 

baru, dan alokasi anggaran tahun yang 

direncanakan sebagaimana diagram di 

bawah ini. 

Perbaikan Angka Dasar 

Penyempurnaan KPJM (Angka Dasar) 

harus dilakukan untuk memberikan 

dasar (benchmark) yang jelas dalam 

penyusunan anggaran tahun berkenaan. 

Tahap awal dari penyempurnaan Angka 

Dasar adalah memperbaiki Angka 

Dasar tersebut. Kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi disaat menetapkan 

yang direncanakan. Fungsinya adalah 

untuk memastikan kesinambungan 

program dan kegiatan yang telah 

disetujui dan menjadi dasar penyusunan 

anggaran tahun berikutnya. Total 

keseluruhan Prakiraan Maju suatu K/L 

akan menjadi indikasi pagu awal K/L 

untuk tahun berikutnya yang disebut 

juga dengan Angka Dasar (baseline). 

Angka Dasar merupakan indikasi pagu 

prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan 

yang berulang dan/atau kegiatankegiatan 

tahun jamak berdasarkan 

kebijakan yang telah ditetapkan dan 

menjadi acuan penyusunan Pagu 

fiskal untuk tiap tahun anggaran yang 

selanjutnya digunakan untuk pendanaan 

Inisiatif Baru (New Initiative). Inisiatif Baru 

adalah usulan tambahan rencana kinerja 

selain yang telah dicantumkan dalam 

prakiraan maju, yang berupa program, 

kegiatan, keluaran, dan/atau komponen. 

Inisiatif Baru merupakan mekanisme 

yang dilaksanakan untuk menguatkan 

pelaksanaan KPJM. Mekanisme Inisiatif 

Baru dilaksanakan oleh K/L untuk 

melaksanakan kebijakan baru yang 

belum masuk dalam kebijakan yang 

telah ada. 

Penggabungan angka dasar yang telah 

angka dasar awal harus di perbaiki 

sehingga menunjukan angka yang dapat 

dipertanggungjawabkan (reliable). 

Alasan utama untuk memperbaiki 

angka dasar adalah kurang tepatnya 

K/L dalam mengklasifikasikan “berhenti” 

atau “berlanjut” untuk Output atau 

komponen, mengklasifikasikan 

komponen “utama” atau “pendukung”, 

atau ketika mencantumkan Volume 

Output pada Prakiraan Maju. 

Kesalahan pada Angka Dasar akan 

berdampak sangat besar dalam prakiraan 

maju ditahun berikutnya terutama 

kesalahan dalam pencantuman Volume 


LAPORAN UTAMA 

Output 

belum 

atau pembiayaan oleh donor 

lainnya, dan tidak ada persetujuan 

untuk meneruskan pembiayaan 

tersebut; atau 

Output, 

contoh: kegiatan suatu K/L pada 

tahun 2011 menghasilkan Output 

100 dengan biaya per Output Rp. 

100.000 dan untuk tahun berikutnya 

direncanakan akan dilaksanakan 100 

Output lagi namun terjadi kesalahan 

teknis sehingga Volume Output pada 

Prakiraan Maju tercantum 10.000. Hal 

ini akan terjadi peningkatan Angka 

Dasar yang sangat signifikan, untuk itu 

perlu dilakukan perbaikan Angka Dasar. 

Langkah-langkah yang dilakukan K/L 

untuk menelusuri kesalahan atau 

kekurangtepatan Angka Dasar sebagai 

berikut: 

1. Pengecekan program/kegiatan 

Angka prakiraan maju (misal tahun 

2012) yang ditetapkan tahun 

sebelumnya, lebih besar atau lebih 

kecil dibandingkan pagu program/ 

kegiatan tahun 2011 (misalnya 

dengan deviasi 10%) 

a. Jika nilainya jauh lebih besar, hal 

tersebut mungkin akibat kesalahan 

memasukkan Volume Output; 

b. Jika nilainya jauh lebih rendah, hal ini 

dapat diakibatkan karena Volume 

dimasukkan 

ke Prakiraan 

Maju atau 

O u t p u t 

salah diklasifikasikan sebagai 

“berhenti”. 

2. Lakukan pengecekan satker mana 

yang menyebabkan masalah 

tersebut 

Setelah pengecekan dan pemeriksaan 

sehingga kesalahan-kesalahan yang 

terjadi pada Angka Dasar dapat 

diidentifikasi maka, perbaikan Angka 

Dasar dapat dilakukan. 

Perbaikan kesalahan klasifikasi “berhenti” 

atau “berlanjut” 

Untuk dapat memperbaiki kesalahan 

karena salah mengklasifikasikan 

“berhenti” atau “berlanjut”, harus 

diketahui terlebih dahulu Output atau 

komponen input mana yang harus 

diklasifikasikan “berhenti” 

Klasifikasi berhenti diberikan kepada: 

1. Proyek jangka pendek atau proyek 

dengan waktu yang terbatas, seperti 

pembangunan gedung baru; 

2. Proyek yang didanai oleh Hutang 

3. Kegiatan yang didanai dari BA 999. 

K/L memiliki kesempatan untuk 

mereklasifikasi output yang telah 

diklasifikasikan sebagai output 

berhenti menjadi output berlanjut 

namun hal ini akan mengurangi 

ruang fiskal K/L dalam mengajukan 

inisiatif baru. 

Perbaikan kesalahan klasifikasi “utama” 

dan “pendukung” 

Reklasifikasi terhadap komponen 

input dari “komponen input utama” 

menjadi “komponen input pendukung” 

akan memberikan dampak terhadap 

angka dasar awal yang telah disusun. 

Karakteristik “komponen input 

pendukung” harus diindeks dan tidak 

terkait langsung dengan perubahan 

Volume Output. Jika hal tersebut 

diubah menjadi “komponen input 

utama” yang berkarakteristik terkait 

langsung dengan Volume Output (tidak 

diindeks) atau sebaliknya tentu akan 

merubah struktur anggaran (tahapan 

proses pencapaian Output). K/L bisa 

melakukan reklasifikasi ini sepanjang 

tidak menambah pagu anggaran. 

Perbaikan kesalahan dalam 

pencantuman Volume Output 

Beberapa K/L mungkin telah 


LAPORAN UTAMA 

mencantumkan Volume Output lebih 

besar atau lebih kecil dari yang 

seharusnya direncanakan. Dalam 

memperbaiki Angka Dasar, K/L dapat 

memperbaiki pencantuman Volume 

Output tersebut. Pengecekan terhadap 

Volume Output dapat dibandingkan 

dengan Volume Output yang tercantum 

dalam Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). 

Penyesuaian Angka Dasar 

Penyesuaian Angka Dasar merupakan 

proses menjadikan Angka Dasar yang 

disusun tahun sebelumnya (misal tahun 

2011) sesuai dengan asumsi-asumsi 

atau parameter yang akan terjadi 

pada tahun yang direncanakan (misal 

tahun 2012). Parameter yang perlu 

disesuaikan yaitu parameter ekonomi 

yang secara otomatis dilakukan oleh 

sistem aplikasi dan parameter nonekonomi 

yang disesuaikan secara 

manual oleh perencana. Selain 

penyesuaian parameter, penyesuaian 

Angka Dasar juga meliputi penyusunan 

Prakiraan Maju baru untuk 2 (dua) 

tahun dari tahun yang direncanakan 

(tahun 2014). Penyesuaian tersebut 

meliputi : 

1. Penyesuaian parameter ekonomi 

Setiap tahun prakiraan inflasi 

berbeda dari tahun sebelumnya, 

oleh karena itu perlu dilakukan 

update terhadap asumsi inflasi yang 

akan digunakan pada tahun yang 

direncanakan (misal tahuan 2012). 

Asumsi inflasi digunakan sebagai 

parameter penyesuaian agar 

pengeluaran yang direncanakan di 

tahun 2012 menjadi lebih tepat. 

Ketika penyesuaian dilakukan 

dengan asumsi parameter 

inflasi baru untuk menyusun 

anggaran tahun 2012 prakiraan 

pengeluaran dapat meningkat atau 

berkurang sesuai dengan kenaikan 

atau penurunan asumsi inflasi. 

Penyesuaian parameter ekonomi 

secara otomatis akan dilakukan 

oleh sistem aplikasi. 

2. Penyesuaian parameter nonekonomi. 

Parameter ekonomi merupakan 

parameter yang berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah atau K/L. 

Lingkup parameter ekonomi 

yang harus dilakukan penyesuaian 

adalah: 

a. Penyesuaian perhitungan belanja 

pegawai disesuaikan dengan 

perubahan database kepegawaian. 

b. Penambahan atau pengurangan 

target Volume Output. 

K/L dapat menaikan Volume Output 

untuk setiap kegiatan tapi tanpa 

menambah anggaran, sedangkan 

untuk penguragan target Volume 

Output hanya boleh untuk Output 

yang merupakan non-prioritas atau 

prioritas K/L 

c. Pengurangan anggaran. 

Sesuai peraturan Menteri Keuangan 

tentang penerapan Penghargaan 

dan sanksi tahun 2011 secara 

langsung akan mempengaruhi 

Angka Dasar yang telah disusun 

berdasarkan Prakiraan Maju. 

Pemberian sanksi kepada K/L 

yang yang tidak sepenuhnya 

melaksanakan anggaran tahun 2010 

akan mengakibatkan pengurangan 

anggaran ditahun 2011 yang 

akan memberikan efek terhadap 

pengurangan pada prakiraan maju 

di tahun 2012 (Angka Dasar). 

Pengurangan anggaran yang 

dikarenakan oleh sanksi tidak boleh 

mengurangi target Volume Output 

yang direncanakan. 

Selain diakibatkan oleh pemberian 

sanksi, pengurangan anggaran 

juga dapat terjadi jika K/L 

melakukan optimalisasi. Dalam hal 

pengurangan anggaran tersebut 

merupakan hasil optimalisasi K/L 

dapat mengajukan inisiatif baru 

yang dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme pengajuannya. 

d. Pengurangan target volume dan 

anggaran. 

Pengurangan Volume Output dan 

anggaran dapat dilakukan jika 

dalam evaluasi tahun sebelumnya 

Volume Output yang menjadi 

target tidak mampu dicapai oleh 

K/L atau K/L melakukan prioritas 

ulang pembiayaan untuk Output 

baru, atau menaikkan target Output 

lainnya. Pengurangan Volume Output 

dan anggaran hanya dapat dilakukan 

untuk kegiatan non-prioritas atau 

prioritas K/L. 

e. Realokasi anggaran dan target 

Output serta pagu K/L. 


Dalam melaksanakan KPJM K/L 

diberikan fleksibelitas dalam 

melakukan realokasi target Output 

dalam melakukan penyesuaian 

sepanjang dalam pagu anggaran 

yang tetap. Realokasi dapat 

dilakukan antar program, kegiatan, 

output dan satker termasuk antar 

lokasi. Batasan yang diberikan 

adalah realokasi tidak dapat 

dilakukan dari priotas nasional atau 

prioritas bidang ke non-prioritas 

atau prioritas K/L. 

f. Memindahkan target Volume 

Output ke masa depan. 

Dalam melakukan penyesuaian 

Angka Dasar, K/L diberikan 

fleksibilitas untuk memindahkan 

Volume Output ke tahun anggaran 

berikutnya sesuai dengan 

pertimbangan-pertimbangan 

pencapaian Output tersebut. 

Memindah target Volume Output 

ke masa depan tidak diikuti dengan 

carried over anggarannya. 

g. Membuat prakiraan maju baru. 

No. 

1. 

2. 

Perbaikan Angka Dasar 

Kesalahan klasifikasi Output dan 

Komponen input “berhenti” atau 

“Berlanjut”. 

Kesalahan klasifikasi Komponen Input 

“utama” atau “Pendukung”. 

Output dalam melakukan penyesuaian sepanjang dalam pagu anggaran yang tetap. 

Realokasi dapat dilakukan antar program, kegiatan, output dan satker termasuk antar 

lokasi. Batasan yang diberikan adalah realokasi tidak dapat dilakukan dari priotas nasional 

atau prioritas bidang ke non-prioritas atau prioritas K/L. 

LAPORAN UTAMA 

f. Memindahkan target Volume Output ke masa depan. 

Dalam melakukan penyesuaian Angka Dasar, K/L diberikan fleksibilitas untuk 

memindahkan Volume Output ke tahun anggaran berikutnya sesuai dengan pertimbanganpertimbangan 

pencapaian Output tersebut. Memindah target Volume Output ke masa 

depan tidak diikuti dengan carried over anggarannya. 

Dasar utama dari penerapan KPJM 

adalah rolling budget. Sebagai 

bagian dari penyusunan anggaran 

setiap tahun maka prakiraan maju 

yang baru harus ditambahkan 

dalam Angka Dasar yang telah 

disusun sebelumnya. 

Contoh: 

dilakukan oleh K/L dilakukan dengan 

jangka waktu 3 (tiga) kali dalam setahun 

yaitu sebelum pagu indikatif, pagu 

angggaran, dan pagu definitif. Hal ini 

sejalan dengan waktu pengajuan Inisiatif 

Baru. 

Ringkasan 

Dalam rangka memperjelas hubungan 

antara perbaikan angka dasar, 

Prioitas Nasional, Bidang 

Penyesuaian Angka Dasar 

penyesuaian angka dasar, dan inisiatif 

baru, di bawah ini disajikan tabel 

ringkasan: 

Tabel Perbandingan Perbaikan Angka 

Dasar, Penyesuaian Angka Dasar, dan 


g. Membuat prakiraan maju baru. 

Dasar utama dari penerapan KPJM adalah rolling budget. Sebagai bagian dari penyusunan 

anggaran setiap tahun maka prakiraan maju yang baru harus ditambahkan dalam Angka 

Dasar yang telah disusun sebelumnya. 

Contoh: 

2011 

2012 

2013 

Tahun 

TA 

PM 1 

PM 2 

Anggaran xx.xxx xx.xxx xx.xxx 

2011 

2012 

2013 

2014 

Tahun 

Realisasi 

TA 

PM 1 

PM 2 

Anggaran xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx 

Penyesuaian Angka dasar yang dilakukan oleh K/L dilakukan dengan jangka waktu 3 (tiga) kali 

dalam setahun yaitu 

Penyesuaian 

sebelum pagu 

Angka 

indikatif, 

dasar 

pagu 

yang 

angggaran, dan pagu definitif. Hal ini sejalan 

dengan waktu pengajuan Inisiatif Baru. 

Non-prioritas, Prioritas K/L 


Inflasi, Kurs Inflasi, Kurs Program baru 

Realokasi anggaran dalam pagu 

prioritas 

Perubahan Volume Output 

Kegiatan baru 

3. Kesalahan pencantuman Volume Output. Pengurangan anggaran Pengurangan anggaran Output Baru 

5 

4. Menaikkan Volume Output 

5. 

Memindahkan Volume Output 

ke masa depan 

6. Membuat prakiraan maju baru 

7. 

Pengurangan Volume 

Output dan anggaran 

Realokasi anggaran dalam 

pagu K/L 

Memindahkan Volume 

Output ke masa depan 

Membuat prakiraan maju 

baru 

Outcome Baru 

Penambahan target 

Volume Output 

Percepatan 

pencapaian target 


PERENCANAAN ANGGARAN 

PP Nomor 90 Tahun 2010 

Tentang Penyusunan RKA-K/L 

Edy Sudarto : Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran 

Di akhir tahun 2010 telah terbit PP Nomor 

90 Tahun 2010 Penyusunan RKA-K/L 

sebagai pengganti PP Nomor 21 Tahun 

2004. PP Nomor 90 Tahun 2010 tersebut 

pada prinsipnya mengatur mekanisme 

dan business process perencanaan dan 

penganggaran yang merupakan hulu dari 

sistem pengelolaan keuangan. Meskipun 

demikian, di lingkungan para pengelola 

keuangan tersebut timbul beragam 

pendapat dan pandangan terhadap 

lahirnya PP 90 tahun 2010, sebagian 

menanti kehadirannya dan sebagian lagi 

lebih menunggu rencana operasionalisasi 

ketentuan tersebut sembari mereka-reka 

perubahan apa yang akan mempengaruhi 

pola kerjanya yang selama ini telah dijalani. 

Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, 

maka tulisan ini dimaksudkan untuk 

mencoba mengenal sedikit beberapa 

materi yang termuat dalam PP 90 Tahun 



2010 tersebut. Dan sebagaimana lazimnya 

bahwa setiap orang mempunyai perspektif 

dan kacamata yang berbeda dalam melihat 

sesuatu yang baru, tergantung dari arah 

mana dia berdiri. Kebetulan Penulis saat ini 

dalam posisi yang tidak terlibat langsung 

dalam proses penanganan RKA-K/L dan 

hanya sedikit mengetahui beberapa hal 

terkait mekanisme penganggaran. 

Pengertian RKA-K/L 

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004, RKA-K/L 

diartikan sebagai dokumen perencanaan 

dan penganggaran yang berisi program 

dan kegiatan suatu kementerian/lembaga 

yang merupakan penjabaran dari RKP 

dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam 

satu tahun anggaran serta anggaran 

yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

Sementara, dalam PP Nomor 90 Tahun 

2010 pengertian RKA-K/L diubah menjadi 

dokumen rencana keuangan tahunan 

kementerian/lembaga yang disusun 

menurut Bagian Anggaran kementerian/ 

lembaga. Perubahan ini sepintas terkesan 

biasa dan normatif, namun sepertinya PP 

Nomor 90 Tahun 2010 mencoba melakukan 

inisiasi efisiensi melalui perubahan dari sisi 

administrasi. 

Seperti diketahui bersama bahwa saat ini 

beragam jenis, bentuk, dan variasi dokumen 

yang dibuat oleh lementerian/lembaga 

yang apabila dicermati lebih seksama, pada 

prinsipnya memuat hal yang sama. Rencana 

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ 

Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

masing-masing memuat hal yang secara 

prinsip sama yaitu suatu rencana kinerja 

suatu Kementerian/Lembaga dalam satu 

tahun berikut anggaran yang dibutuhkan 

untuk mencapai kinerja tersebut. 

berbagai aplikasi software sehingga dalam 

suatu satker dapat dimungkinkan terdapat 

paling sedikit 3 (tiga) aplikasi yang masingmasing 

mempunyai perbedaan-perbedaan 

meskipun output-nya sama. Aplikasi itupun 

tentu membutuhkan cost, baik dari sisi 

pembuatannya maupun bagi satker yang 

kemungkinan mempunyai jumlah pegawai 

yang terbatas. 

PP Nomor 90 Tahun 2010 yang memaknai 

RKA-K/L sebagai suatu dokumen rencana 

keuangan tahunan Kementerian/Lembaga 

semoga dapat menjadi pintu masuk bagi 

integrasi berbagai dokumen yang secara 

prinsip mengandung muatan yang sama 

sehingga dapat menciptakan efisiensi 

pengelolaan anggaran pada tahap yang 

paling awal. Yang perlu digarisbawahi 

adalah pengintegrasian dokumen 

anggaran tersebut tidak serta merta akan 

menghilangkan fungsi bawaan dari jenisjenis 

dokumen sebelumnya. Pada tahap 

perencanaan, RKA-K/L berfungsi sebagai 

dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang selanjutnya menjadi bahan dalam 

penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN). 

Pada tahap selanjutnya, RKA-K/L juga 

berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan 

APBN apabila seluruh isinya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan. Pada tahapan yang 

lain, RKA-K/L juga menjadi bahan dalam 

melakukan audit, pemeriksaan, monitoring, 

dan evaluasi serta bahan dalam menyusun 

pertanggungjawaban APBN. 

Secara teori, satu dokumen dengan 

beragam fungsi akan dapat menciptakan 

efisiensi tanpa mengurangi aspek 

akuntabilitasnya dan tentu perubahan ke 

arah tersebut perlu dijadikan sebagai bahan 

diskusi lebih lanjut dalam rangka perbaikan 

dalam pengelolaan APBN. 

Proses Bisnis Penyusunan RKA- 

K/L 

Menurut Penulis, secara prinsip tidak ada 

perubahan siklus penyusunan RKA-K/L 

dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 apabila 

dibandingkan dengan PP Nomor 21 Tahun 

2004. Perubahan justru terdapat pada 

content pada setiap siklus penyusunan RKA- 

K/L dimaksud. Perbandingan pengaturan 

proses bisnis penyusunan RKA-K/L dalam 

kedua peraturan pemerintah di atas dapat 

dipetakan sebagaimana dalam Gambar 1. 

Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut, 

terlihat bahwa dalam proses penyusunan 

RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian 

antara kebijakan berjalan dan kebijakan 

baru yang akan diusulkan pada tahun yang 

Berbagai macam dokumen tersebut 

mempunyai implikasi dibutuhkannya cost 

dalam penyusunannya, baik uang, waktu, 

bahan, dan tenaga. Selain itu, masingmasing 

dokumen tersebut diikuti dengan 

Gambar 1 

Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa dalam proses 

penyusunan RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian antara kebijakan berjalan dan 

kebijakan baru yang akan diusulkan pada tahun yang direncanakan. Berdasarkan best 

practice, pengklasifikasian dimaksud sangat penting dan dapat menciptakan peluang 

Warta anggaran | 21 Tahun 2011 21


direncanakan. Berdasarkan best practice, 

pengklasifikasian dimaksud sangat penting 

dan dapat menciptakan peluang efisiensi 

waktu dalam proses penyusunan RKA- 

K/L karena dalam setiap pembahasan, 

baik dalam proses pembahasan di internal 

Pemerintah maupun antara Pemerintah dan 

DPR, akan difokuskan pada usulan kebijakan 

baru. Namun demikian, pengaturan baru 

mengenai pengklasifikasi yang terdapat 

dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 tersebut 

perlu dielaborasi lebih detail sehingga dapat 

mudah dipahami dan diterapkan oleh para 

pemangku kepentingan. 

Ketentuan lain dalam proses bisnis ini 

adalah dalam hal penelahaan RKA- 

K/L antara Kementerian/Lembaga dan 

Kementerian Keuangan serta Bappenas 

yang pengaturannya dibuat lebih berbobot. 

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004, 

penelahaan RKA-K/L dipersepsikan sebagai 

kegiatan yang lebih bersifat administratif 

karena hanya fakus pada kesesuaian RKA- 

K/L dengan pagu yang telah ditetapkan. 

Sementara, dalam PP Nomor 90 Tahun 

2010, penelaahan merupakan kegiatan 

dalam rangka menilai kelayakan anggaran 

atas kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat 

ditampung dalam RKA-K/L. Perubahan di 

atas sangat bagus namun tetap memerlukan 

pengaturan yang lebih detail mengenai 

mekanisme dan metode dalam menguji 

kelayakan dimaksud. 

Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara 

Salah satu ketentuan baru yang diatur 

dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 adalah 

mengenai mekanisme penyusunan 

anggaran Bandahara Umum Negara, atau 

yang lebih dikenal dengan BA-BUN. 

Pada intinya, pasal-pasal yang mengatur 

mengenai BA-BUN dalam PP Nomor 

90 Tahun 2010 ini mengadopsi pasalpasal 

sebelumnya dalam PP dimaksud 

yang mengatur RKA-K/L untuk Bagian 

Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana 

ada ketentuan penetapan pagu indikasi, 

penetapan alokasi, sampai dengan 

penerbitan dokumen pelaksanaan 

anggaran. Perbedaan utama dibanding 

mekanisme yang berlaku dalam 

penyusunan RKA-K/L untuk BA K/L adalah 

adanya pejabat yang menjalankan fungsi 

sebagai Pembantu Pengguna Anggaran 

(PPA) serta adanya ketentuan penerbitan 

dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat 

diterbitkan pada tahun anggaran berjalan. 

Seluruh ketentuan yang menyangkut BA- 

BUN tersebut pada hakekatnya merupakan 

pengukuhan atas apa yang telah berjalan 

selama ini, misalnya fungsi PPA yang 

selama ini telah dijalankan oleh beberapa 

pejabat unit eselon I lingkup Kementerian 

Keuangan. 

Meskipun secara mekanisme mengadopsi 

pengaturan yang berlaku bagi penyusunan 

RKA-K/L, namun RKA BUN tetap memiliki 

karakteristik khusus sehingga dalam 

pengaturan pelaksanaan teknis nanti 

perlu memperhatikan karakteristik khusus 

tersebut. Itulah mengapa PP Nomor 90 

Tahun 2010 ini memberikan waktu 2 (dua) 

tahun bagi penerapan pasal-pasal terkait 

BA. 

Evaluasi Kinerja Penganggaran 

Pengaturan mengenai evaluasi kinerja 

penganggaran juga semakin dikembangkan 

dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 dibanding 

dengan PP Nomor 21 Tahun 2004. 

Sebagaimana dipahami bersama bahwa 

salah satu elemen penting dalam penerapan 

penganggaran berbasis kinerja adalah 

adanya evaluasi kinerja penganggaran. 

Evaluasi kinerja penganggaran pada 

hakekatnya mengandung pengertian 

“melihat ke belakang untuk menentukan 

langkah terbaik ke depan”. Oleh karena 

itu, PP Nomor 90 Tahun 2010 telah 

mengatur beberapa indikator yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan evaluasi 

yang antara lain meliputi tingkat keluaran, 

capaian hasil, tingkat efisiensi, konsistensi 

antara perencanaan dan implementasi, 

dan penyerapan anggaran. Tentu indikatorindikator 

tersebut dapat diperluas sesuai 

dengan kebutuhan pengukuran kinerja 

penganggaran suatu instansi. 

PP Nomor 90 Tahun 2010 ini telah mengatur 

bahwa hasil dari evaluasi tersebut akan 

digunakan sebagai bahan penetapan alokasi 

anggaran setiap Kementerian/Lembaga. 

Dengan demikian, kualitas hasil evaluasi 

sangat menentukan kualitas anggaran yang 

akan ditetapkan nanti. Mengingat evaluasi 

kinerja penganggaran ini mutlak dibutuhkan 

di berbagai tingkatan, mulai tingkat makro 

sampai dengan mikro dan mulai tingkat 

nasional sampai dengan tingkat satker, maka 

harus ada kesamaan mekanisme, parameter, 

ukuran, dan metode. Oleh karena itu, PP 

Nomor 90 Tahun 2010 mengamanatkan 

agar Menteri Keuangan perlu menyusun 

norma dan pedoman dalam melaksanakan 

evaluasi kinerja penganggaran tersebut. 

Penutup 

Selain mengatur ketentuan yang telah 

disebutkan di atas, PP Nomor 90 Tahun 

2010 ini juga memuat ketentuan-ketentuan 

baru mengenai perubahan RKA-K/L dalam 

pelaksanaan APBN dan sistem informasi 

yang terintegrasi. 

Meskipun PP Nomor 90 Tahun 2010 

memuat lebih banyak pengaturan 

dibanding PP Nomor 21 Tahun 2004, 

namun efektivitas pengaturan tersebut 

akan dilihat dari penerapannya. Penetapan 

PP Nomor 90 Tahun 2010 bagaimanapun 

merupakan upaya menuju penyempurnaan 

dan perbaikan bagi pengelolaan keuangan 

negara, khususnya dibidang penganggaran. 

Namun demikian, PP dimaksud baru 

sebuah landasan hukum dan norma 

umum. Langkah penting berikutnya 

adalah bagaimana mengoperasionalkan 

PP tersebut sehingga terwujud tujuan 

dari ditetapkan PP sebagaimana tertuang 

dalam Penjelasannya, yaitu meningkatkan 

kualitas belanja (quality of spending). 

Untuk itu, pekerjaan rumah yang harus 

segera diselesaikan adalah ditetapkannya 

berbagai petunjuk operasional atas norma 

umum sebagaimana telah diamanatkan di 

beberapa pasal dalam PP Nomor 90 Tahun 

2010. 


LAPORAN UTAMA 

PNBP 

Menyoal Ketidakpatuhan 

Kementerian/Lembaga 

dalam Pengelolaan PNBP 

Oleh: Supriyadi & Wahyu Indrawan 

Akar permasalahan berulangnya temuan BPK berupa Pungutan Tanpa Dasar Hukum bukan semata-mata terletak 

pada ketidakpatuhan K/L terhadap ketentuan di bidang PNBP, namun justru kekakuan ketentuan PNBP yang 

mengharuskan penetapan jenis dan tarif PNBP minimal dalam PP sedikit banyak turut menyebabkan timbulnya 

permasalahan tersebut. Pendelegasian wewenang penetapan jenis dan tarif PNBP kepada Menteri sebagai alternatif 

solusi perlu dipertimbangkan, tetapi tetap perlu kajian lebih lanjut. Apabila berdasarkan hasil kajian ternyata 

pendelegasian wewenang penetapan jenis dan tarif PNBP tersebut lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, 

maka revisi UU PNBP perlu dilakukan. 


PNBP 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 

tentang PNBP, didefinisikan sebagai seluruh 

penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak 

berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP 

memiliki kontribusi yang cukup signifikan 

bagi penerimaan negara. Selama lima tahun 

terakhir (2006-2010) rata-rata kontribusi 

PNBP bagi penerimaan negara sekitar 30%. 

Pada tahun 2010 penerimaan PNBP sekitar 

Rp270 triliun atau sebesar 27% dari total 

penerimaan negara, dengan komposisi 

sebagaimana grafik sebagai berikut dibawah 

ini. 

Kementerian/ Lembaga. 

Berbeda dengan penerimaan pajak yang 

hanya dikelola oleh satu kementerian 

yaitu Kementerian Keuangan dalam hal ini 

dikelola oleh Ditjen Pajak, PNBP dikelola 

oleh banyak Kementerian atau Lembaga, 

terutama untuk penerimaan PNBP Lainnya. 

Saat ini, PNBP dikelola oleh lebih dari 

3000 satker dengan jenis dari tarif PNBP 

sangat beragam yang jumlahnya lebih dari 

15.000 jenis. Oleh karena itu, wajar apabila 

penertiban pengelolaan PNBP sesuai 

ketentuan yang berlaku bukanlah suatu 

pekerjaan yang mudah. 

karena berada dibawah kisaran 1% (sebagai 

contoh dalam LKPP TA 2009 Penerimaan 

PNBP mencapai Rp227.174,42 Milyar). 

Namun, yang mengkhawatirkan adalah 

peningkatan temuan dari tahun ke tahun, 

baik dari sisi jumlah K/L maupun nilai 

nominal. 

Penyebab terjadinya temuan adalah 

a. Pungutan Tanpa Dasar Hukum 

Sesuai Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 

1997 tentang PNBP diatur bahwa Jenis 

PNBP dan Tarif atas Jenis PNBP harus 

ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) 

atau Peraturan Pemerintah (PP). Dari sisi 

kepastian hukum tentunya penetapan jenis 

dan tarif PNBP minimal dengan PP tersebut 

akan memberikan kepastian hukum 

yang lebih kuat dibandingkan dengan 

peraturan menteri, namun tidak dipungkiri 

proses pembentukan PP dimaksud sering 

membutuhkan waktu cukup panjang dan 

energi yang cukup besar serta biaya yang 

tidak sedikit. 

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas 

dan Dividen merupakan PNBP pada Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 

BUN) yang dikelola di bawah Kementerian 

Keuangan. Penerimaan SDA Non Migas 

terutama dikelola oleh Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 

dan Kementerian Kehutanan. Sementara 

itu, penerimaan PNBP Lainnya seperti 

penjualan aset, sewa aset, jasa, pendidikan, 

dan bunga pengelolaannya tersebar pada 

Temuan BPK terkait PNBP 

Hasil pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun 

menunjukkan temuan yang sama yaitu 

tingginya Pungutan Tanpa Dasar Hukum 

atau Terlambat Setor, dan belum ada 

kecenderungan turun. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tahun Jenis Temuan Jumlah K/L Nilai Temuan 

2007 

2008 

2009 

(i) Pungutan Tanpa Dasar Hukum dan/atau 

dikelola di luar mekanisme APBN 

(ii) PNBP Terlambat/Belum Disetor ke Kas 

Negara 

Pungutan Tanpa Dasar Hukum dan/atau 


(i) Pungutan Tanpa Dasar Hukum dan/atau 


(ii) PNBP Terlambat/Belum Disetor ke Kas 

Negara 

11 Rp286,41 miliar 





Berdasarkan tabel diatas, apabila 

dibandingkan dengan total penerimaan 

PNBP tentu nilainya tidak begitu signifikan 

Sebagai gambaran PP Jenis dan Tarif atas 

Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian 

Dalam Negeri (PP No 71 Tahun 2009), 

Kementerian Kesehatan (PP No 13 

Tahun 2009), Kementerian Kebudayaan 

dan Pariwisata (PP No 41 Tahun 2010) 

membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 

2 tahun. Bahkan, untuk RPP Jenis dan 

Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada 

Kementerian Keuangan sendiri sudah lebih 

dari 3 tahun tetapi sampai dengan saat ini 

belum juga selesai. Beberapa Kementerian 

lain juga mengalami hal serupa seperti RPP 

Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku 

pada Kementerian ESDM dan Kementerian 

Pekerjaan Umum. Meskipun ada juga yang 

bisa selesai lebih cepat seperti PP Jenis 

dan Tarif PNBP pada Badan Pertanahan 

Nasional (PP No 13 Tahun 2010) yang 

diselesaikan kurang dalam 1 tahun, tetapi 

perlu dicatat PP tersebut menjadi Program 

Prioritas dari Pemerintah (Program 100 

Hari Presiden). 

Waktu, energi, dan biaya yang cukup 


anyak dalam pembentukan PP tersebut 

pada gilirannya membuat keengganan bagi 

K/L untuk mengusulkan jenis PNBP baru 

atau mengusulkan perubahan atas jenis dan 

tarif yang dirasa sudah tidak sesuai dengan 

kondisi sekarang. Hal inilah yang pada 

akhirnya sering menyebabkan beberapa 

satker pengelola PNBP pada K/L melakukan 

pungutan PNBP tanpa dasar hukum yaitu 

dengan memungut jenis PNBP baru 

hanya dengan peraturan dibawah PP atau 

memungut jenis PNBP yang sebagaimana 

tercantum di PP namun dengan tarif tidak 

sesuai di PP. 

Sebagai contoh kasus, berdasarkan PP 

No 47 Tahun 2004 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis PNBP yang 

berlaku pada Departemen Agama, 

antara lain ditetapkan bahwa tarif 

untuk Nikah sebesar Rp 30.000. 

Namun banyak KUA yang tidak 

menerapkan tarif tersebut karena 

dianggap sudah tidak sesuai dengan 

kondisi saat ini (dirasa terlalu 

murah). Oleh karena itu, merebak 

di beberapa daerah munculah yang 

namanya tarif “nikah bedolan” yang 

bisa diartikan sebagai biaya tambahan untuk 

transportasi dan uang lelah untuk penghulu/ 

pembantu penghulu yang menikahkan 

pasangan pengantin di luar kantor dan 

biasanya di luar hari kerja, dengan besaran 

tarif bervariasi, bahkan di kota Bandung ada 

yang tarifnya hingga Rp 500.000. 

Selain itu, PP juga dipandang kurang mampu 

mengakomodir adanya jenis PNBP yang 

tarifnya memiliki karakter khusus seperti 

tarif mudah berubah dan tarif dalam 

bentuk kontrak. Sebagai contoh kasus, PP 

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan 

Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada 

Departemen Kesehatan, yang mengatur 

sekitar 500 jenis dan tarif PNBP, ditetapkan 

tanggal 16 Januari 2009, tetapi Kementerian 

Kesehatan pada tanggal 13 Juli 2010 telah 

mengusulkan kembali perubahan atas PP 

dimaksud mengingat banyak jenis tarifnya 

yang mempunyai karakter mudah berubah, 

seperti tarif jasa pengujian laboratorium 

yang besaran tarifnya sangat dipengaruhi 

oleh harga bahan baku (bahan kimia) yang 

digunakan untuk pengujian, dimana harga 

bahan kimia tersebut sangat fluktuatif. 

Melihat permasalahan tersebut di atas, maka 

waktu untuk penyelesaian PP jelas menjadi 

salah satu kunci permasalahan. Dengan 

demikian, sepenuhnya menyalahkan 

Kementerian/Lembaga sebagai biang 

permasalahan pungutan tanpa dasar hukum 

menjadi tidak fair. Tentunya, hal tersebut 

juga tidak bisa dijadikan pembenaran 

bagi Kementerian/Lembaga untuk tidak 

menunda atau menempatkan jenis dan tarif 

PNBP pada PP, mengingat ketentuan yang 

Sebagai gambaran PP 

Jenis dan Tarif atas Jenis 

PNBP yang Berlaku pada 

Kementerian Dalam Negeri 

(PP No 71 Tahun 2009), 

Kementerian Kesehatan (PP 

No 13 Tahun 2009) 

masih berlaku saat ini menetapkan bahwa 

jenis dan tarif PNBP minimal harus dengan 

PP. Namun demikian, perlu dilakukan 

kajian mengenai pendelegasian wewenang 

penetapan jenis dan tarif PNBP kepada 

peraturan yang lebih rendah seperti 

peraturan menteri sebagai alternatif solusi 

atas permasalahan di atas. 

b. PNBP dikelola di luar APBN 

(Penggunaan Langsung) 

Sesuai Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 

20 Tahun 1997 tentang PNBP antara lain 

diatur bahwa seluruh PNBP wajib disetor 

langsung secepatnya ke Kas Negara dan 

dikelola dalam sistem APBN. Hal tersebut 

sejalan dengan Undang-Pasal 3 Undang No. 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

semua penerimaan yang menjadi hak dan 

pengeluaran yang menjadi kewajiban negara 

dalam tahun anggaran yang bersangkutan 

PNBP 

harus dimasukkan dalam APBN dan 

dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, penerimaan kementerian negara/ 

lembaga/satuan kerja perangkat daerah 

tidak boleh digunakan langsung untuk 

membiayai pengeluaran. 

Tiga undang-undang tersebut di atas secara 

tegas melarang K/L menggunakan langsung 

penerimaan negara untuk membiayai 

kegiatan operasionalnya, namun mengapa 

masih banyak K/L pengelola PNBP yang 

berani melanggar 3 undang-undang 

tersebut. Hal ini tentunya perlu analisis 

lebih dalam terhadap temuan BPK tersebut. 

Dari temuan BPK berupa 

penggunaan langsung tersebut 

sebagian besar merupakan 

penggunaan langsung dari 

penerimaan sewa ruangan atau 

gedung. Seperti Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menggunakan langsung 

penerimaan sewa Wisma 

Karya Jasa Ciloto atau Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) menggunakan 

langsung penerimaan dari Pengelolaan 

guest house. Penerimaan sewa tersebut 

antara lain untuk membiayai pembayaran 

listrik, gaji karyawan, pemeliharaan gedung 

dan bangunan serta untuk kesejahteraan 

anggota. Selain itu, terjadi juga terhadap 

penggunaan langsung terhadap penerimaan 

jasa penelitian, seperti di Kementerian 

ESDM yang menggunakan langsung 

terhadap penerimaan jasa Pusat Penelitian 

dan Pengembangan (Puslitbang) Teknologi 

Mineral dan Batubara. 

Dari kasus di atas, tentunya permasalahan 

alokasi dana yang cukup menjadi kunci 

penting untuk penyelesaian masalah 

tersebut. Namun, hal tersebut mengapa 

bisa terjadi pada PNBP yang menerapkan 

earmarking, dimana penerimaan bisa 

digunakan kembali oleh Satker penghasil 

PNBP setelah tentunya terlebih dahulu 

harus disetor ke Kas Negara. Setelah diteliti, 


PNBP 

ternyata earmarking hanya diterapkan untuk 

penerimaan PNBP fungsional, sementara 

untuk penerimaan sewa yang merupakan 

penerimaan bersifat umum tidak bisa diearmark 

atau digunakan kembali oleh K/L 

penghasil PNBP. 

Faktor lainnya penyebab penggunaan 

langsung adalah adanya pembatasan waktu 

pengajuan revisi anggaran hanya sampai 

dengan pertengahan bulan Oktober. 

Ketentuan ini membuat dilema bagi 

Kementerian/Lembaga khususnya pada 

saat ada permintaan pelayanan di bulan 

November dan Desember. Dilema terjadi 

mengingat pelayanan dimaksud harus tetap 

diberikan sedangkan di sisi lain hal ini akan 

mengakibatkan adanya kelebihan 

realisasi penerimaan PNBP 

tetapi biaya pelayanan tidak bisa 

dicairkan mengingat DIPA sudah 

tidak bisa dilakukan revisi lagi. 

Untuk mengatasi hal ini, sebagian 

satuan kerja mengambil jalan pintas 

menggunakan secara langsung 

seluruh penerimaan untuk 

membiayai kegiatan pelayanan 

dimaksud, dimana jalan pintas ini 

tidak sesuai dengan ketentuan dan 

pada akhirnya menjadi temuan 

oleh aparat pengawas fungsional 

(BPK). 

c. PNBP Terlambat/Belum 

Disetor ke Kas Negara 

Ketidaktertiban atau “pelanggaran” 

berikutnya dalam pengelolaan PNBP 

berupa keterlambatan dalam penyetoran 

PNBP. Keterlambatan disini diartikan suatu 

dana PNBP yang telah diterima oleh 

Bendahara Penerima dari masyarakat tetapi 

tidak segera disetorkan ke Kas Negara 

secara tepat waktu. 

Kriteria yang digunakan oleh auditor 

yang dalam hal ini BPK adalah ketentuan 

perundangan di bidang PNBP dan Keuangan 

Negara, yaitu Pasal 4 Undang-Undang 

No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang 

menyatakan bahwa seluruh PNBP wajib 

disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, 

Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara 

yang menyatakan bahwa penerimaan harus 

disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah 

pada waktunya yang selanjutnya diatur 

dalam peraturan pemerintah. 

Selanjutnya, dalam Pasal 26 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, 

yang merupakan peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

menyatakan bahwa Penerimaan Negara 

yang ditampung pada rekening penerimaan 

Faktor lainnya penyebab 

penggunaan langsung adalah 

adanya pembatasan waktu 

pengajuan revisi anggaran 

hanya sampai dengan 

pertengahan bulan Oktober. 

Ketentuan ini membuat 

dilema bagi Kementerian/ 

Lembaga khususnya pada saat 

ada permintaan pelayanan 

di bulan November dan 

Desember. 

setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening 

Kas Umum Negara. 

Berdasarkan ketentuan di atas, seluruh 

jenis PNBP tanpa kecuali harus disetor 

langsung ke Kas Negara atau maksimal satu 

hari di rekening Bendahara dan selanjutnya 

harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas 

Umum Negara. Ketentuan inilah yang 

mengakibatkan munculnya temuan BPK 

berupa PNBP terlambat setor ke Kas 

Negara. Hal ini terjadi karena Bendahara 

Penerima Kementerian/Lembaga umumnya 

menampung terlebih dahulu setoran 

PNBP dari Wajib Bayar/masyarakat baru 

kemudian disetorkan ke Kas Negara. 

Seperti temuan BPK yang lain, temuan 

ini terjadi juga tidak sepenuhnya karena 

kesalahan atau kealpaan Bendahara 

Penerima K/L. Jenis PNBP yang jumlahnya 

mencapai puluhan ribu tentu juga diiringi 

dengan beragamnya karakteristik PNBP. Hal 

ini berdampak juga terhadap penyetoran 

masing-masing jenis PNBP tersebut. 

Kendala waktu dan biaya mungkin tidak 

terlalu mengganggu untuk Satuan Kerja 

yang berdomisili di daerah perkotaan. 

Namun, hal ini akan menjadi berbeda bagi 

Satuan Kerja yang berdomisili di daerah 

terpencil. 

Sebagai contoh, agar lebih mudah 

ilustrasinya kita gunakan lagi kasus 

PNBP berupa biaya nikah pada 

Kementerian Agama sebesar Rp 

30.000, apabila dalam suatu hari 

atau bahkan dalam suatu minggu 

di suatu kecamatan terpencil 

di Kepulauan Aru hanya terjadi 

satu kali peristiwa pernikahan 

dan harus disetorkan langsung 

pada satu hari berikutnya, maka 

petugas Kantor Urusan Agama 

setempat akan mengeluarkan 

biaya transportasi yang lebih 

besar daripada PNBP akan yang 

disetorkan ke Kas Negara karena 

Bank Persepsi tidak tersedia di 

seluruh Kecamatan atau bahkan 

Bank Persepsi terletak di pulau 

lain yang terpisah laut. 

Kasus ini tidak dimaksudkan sebagai 

dasar pembenaran untuk menunda 

penyetoran PNBP ke Kas Negara secara 

umum, tetapi seyogianya dijadikan salah 

satu pertimbangan dalam penentuan 

batas waktu penyetoran. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu peraturan yang beragam 

untuk jenis PNBP yang beragam pula. 


PNBP 

LAPORAN KHUSUS 

Pembiayaan 2011, 

Mengandalkan Utang 

Sebagai Sumber Penerimaan 

Oleh Agus Kuswantoro 

Sebagai konsekuensi kebijakan APBN 

yang defisit, Pemerintah harus berusaha 

mencari sumber penerimaan pembiayaan 

yang digunakan untuk menutup “financing 

gap” tersebut. Namun, besaran pembiayan 

defisit tersebut terlihat semakin menurun 

dibandingkan defisit tahun sebelumnya, 

dalam APBN-P 2010 ditetapkan besaran 

defisit adalah sebesar 2,1 persen terhadap 

PDB, sedangkan pada tahun 2011 dalam 

APBN ditetapkan besaran defisit adalah 

sebesar 1,8 persen terhadap PDB. 

Pada APBN 2011, Total Pendapatan Negara 

dan hibah mencapai Rp1.104,9 triliun, 

sedangkan total belanja Negara mencapai 

Rp1.229,6 triliun, sehingga terjadi defisit 

sebesar Rp124,7 triliun. Untuk menutup 

besaran tersebut akan ditutup dari sumber 

non utang dan utang. Untuk jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Penerimaan cicilan pengembalian 

penerusan pinjaman: Penerimaan 

cicilan pengembalian penerusan pinjaman 

terhadap APBN pada tahun-tahun 

sebelumnya diklasifikasikan ke dalam RDI. 

Perubahan klasifikasi ini dimaksudkan untuk 

perbaikan sistem dan penertiban rekening 



PEMBIAYAAN, 2010-2011 

(miliar rupiah) 

2010 2011 

Keterangan 

APBN-P 

% thd 

PDB 

Real 31 Des 

(Rev II) 

% thd 

APBN-P 

APBN 

% thd 

PDB 

I. Pembiayaan Nonutang 25,402.8 0.4 3,910.9 15.4 (2,387.9) (0.0) 

A. Perbankan Dalam Negeri 45,477.1 0.7 21,477.9 47.2 12,657.2 0.2 

1. Rekening Dana Investasi 5,504.2 0.1 4,130.0 75.0 6,803.4 0.1 

2. Rekening Pembangunan Hutan 625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3. Saldo Anggaran Lebih 39,347.9 0.6 17,347.9 44.1 5,000.0 0.1 

4. Rek.KUN untuk Pemb. Kredit Invest. Pem. 0.0 0.0 0.0 0.0 853.9 0.0 

B. Non Perbankan Dalam Negeri (20,074.2) (0.3) (17,567.0) 87.5 (15,045.2) (0.2) 

1. Privatisasi 1,200.0 0.0 2,098.7 174.9 340.0 0.0 

2. Hasil Pengelolaan Aset 1,200.0 0.0 1,133.4 94.5 583.1 0.0 

3. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (12,924.2) (0.2) (12,299.1) 95.2 (13,932.3) (0.2) 

4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (1,000.0) (0.0) (1,000.0) 100.0 (1,000.0) (0.0) 

5. Kewajiban Penjaminan (1,050.0) (0.0) 0.0 0.0 (1,036.0) (0.0) 

6. Pinjaman kepada PT PLN (7,500.0) (0.1) (7,500.0) 100.0 0.0 0.0 

II. Pembiayaan Utang 108,344.8 1.7 85,633.7 79.0 127,044.4 1.8 

A. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (155.5) (0.0) (5,837.9) 3,753.2 (609.5) (0.0) 

1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 70,777.1 1.1 50,616.6 71.5 58,933.0 0.8 

2. Penerusan Pinjaman (16,796.6) (0.3) (5,822.0) 34.7 (11,724.8) (0.2) 

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (54,136.0) (0.9) (50,632.5) 93.5 (47,817.7) (0.7) 

B. Surat Berharga Negara (neto) 107,500.4 1.7 91,113.8 84.8 126,653.9 1.8 

C. Pinjaman Dalam Negeri 1,000.0 0.0 357.7 35.8 1,000.0 0.0 

Total Pembiayaan Anggaran 

133,747.7 2.1 89,544.6 67.0 124,656.5 1.8 

yang dikelola oleh Pemerintah, khususnya 

yang dikelola oleh Menteri Keuangan 

selaku BUN. Oleh karena itu, mulai tahun 

2011 pengembalian dari debitur tidak 

lagi melalui rekening RDI tetapi langsung 

disetorkan kepada Rekening Kas Umum 

Negara (RKUN). Target penerimaan cicilan 

pengembalian penerusan pinjaman dalam 

APBN 2011 adalah sebesar Rp6,8 triliun 

dimana didalamnya termasuk adanya 

konversi piutang penerusan pinjaman pada 

PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) sebesar 

Rp1,4 triliun. 

Rekening KUN untuk pembiayaan 

kredit investasi pemerintah: 

Penerimaan ini bersifat in-out, yaitu in pada 

rekening KUN untuk pembiayaan kredit 

investasi pemerintah, dan out pada investasi 

pemerintah untuk pembiayaan kredit 

investasi pemerintah. Target setoran adalah 

sebesar Rp853,9 miliar. 

Saldo anggaran lebih (SAL): 

Penggunaan SAL antara lain ditujukan untuk 

mengurangi idle cash sehubungan besarnya 

posisi SAL yang terdapat dalam Rekening 

Pemerintah. Target SAL yang digunakan 

dalam APBN 2011 adalah sebesar Rp5,0 

triliun. 

Privatisasi: Kebijakan privatisasi dalam 

APBN 2011 adalah privatisasi ditujukan 

untuk memperbaiki kinerja dan nilai 

tambah perusahaan, perbaikan struktur 

keuangan dan manajemen, penciptaan 

struktur industri yang sehat dan kompetitif, 

serta perkembangan BUMN yang mampu 

bersaing dan berorientasi global. Target 

privatisasi APBN 2011 ditetapkan tidak 

terlalu besar yaitu hanya Rp340,0 miliar, 

karena privatisasi tidak ditujukan untuk 

menutup defisit. 

Hasil pengelolaan asset (HPA): Hasil 

pengelolaan Aset berasal dari penerimaan 

Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) dan PT 

PPA. Penerimaan DJKN berasal dari aset 

eks bank dalam likuidasi (BDL), aset eks PT 

PPA. aset eks BPPN, dan hak tagih terhadap 

PT DI (sebagai akibat dari konversi utang 

menjadi PMN). Penerimaan PT PPA berasal 

dari percepatan pelunasan Multi Years Bond 

(MYB) PT Tuban Petrochemical Industries 

(PT TPI). Adapun target HPA pada tahun 

2011 adalah sebesar Rp583,1 miliar. Namun, 

HPA ini sudah tidak dapat menjadi andalan 

penerimaan pembiayaan berhubung aset 

yang dikelola makin menurun baik kualitas 

maupun kuantitasnya. 

Sumber utang yang digunakan sebagai 

penerimaan pembiayaan pada tahun 

2011 adalah berasal dari surat berharga 

Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, 

dan penarikan pinjaman luar negeri. 

Dalam mengelola utang tersebut, terdapat 

kebijakan umum pengelolaan utang yaitu: 

mengoptimalkan potensi utang domestik 

melalui penerbitan SBN dan PDN; 

melakukan pengembangan instrumen 

utang agar diperoleh fleksibilitas dalam 

memilih berbagai instrumen yang lebih 

cost-efficient dan risiko minimal; pengadaan 

PLN dilakukan untuk pembiayaan kegiatan 

prioritas yang memberikan terms and 

conditions yang wajar, dan tanpa agenda 

politik dari kreditur; mempertahankan 

kebijakan pengurangan PLN dalam periode 

jangka menengah; meningkatkan koordinasi 

dengan otoritas moneter dan otoritas 


pasar modal, untuk mendorong financial 

deepening; meningkatkan koordinasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi 

pengelolaan pinjaman dan sovereign credit 

rating. 

Surat berharga negara (SBN): Setelah 

penerimaan dari HPA menurun, Pemerintah 

selalu mengandalkan penerbitan SBN 

sebagai sandaran dalam menutup defisit 

dan membiayai pengeluaran pembiayaan. 

Pada APBN 2011, target penerbitan SBN 

(neto) adalah sebesar Rp126,7 triliun, yang 

nantinya akan ditutup dari SBN dalam 

negeri dan SBN internasional. 

Pinjaman dalam negeri (PDN): 

Pinjaman dalam negeri merupakan sumber 

penerimaan pembiayaan yang relatif baru, 

yaitu mulai tahun 2010. Pinjaman ini berasal 

dari bank pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai pengadaan alat utama sistem 

pertahanan pada Kementerian Pertahanan 

dan Kepolisian Negara dalam rangka 

pemberdayaan industri dalam negeri. Target 

penerimaan PDN pada APBN 2011 adalah 

sebesar Rp1,0 triliun. 

Penarikan pinjaman luar negeri 

(PLN): Pengadaan pinjaman luar negeri 

dilakukan hanya untuk pembiayaan kegiatan 

prioritas dan dalam rangka budget support. 

Sumber pembiayaan PLN ini berasal dari 

lender baik multilateral, bilateral, maupun 

lembaga keuangan komersial. Sedangkan 

prioritas pengadaan utang diarahkan 

bagi (i) lender yang memberikan terms 

and condition yang favorable (wajar), (ii) 

tidak adanya agenda politik tertentu, 

dan (iii) ketersediaan sumber pinjaman 

yang disesuaikan dengan karakteristik 

kegiatannya. Penarikan PLN ini dibedakan 

menjadi pinjaman program (untuk budget 

support) dan pinjaman proyek (earmark 

dengan kegiatan pada K/L). Pada APBN 

2011, target pinjaman program adalah 

sebesar Rp19,8 triliun sedangkan pinjaman 

proyek sebesar Rp39,1 triliun. Dalam 

pinjaman proyek tersebut termasuk 

penerimaan penerusan pinjaman sebesar 

Rp11,7 triliun. 

Selain penerimaan, pada pembiayaan juga 

terdapat pengeluaran pembiayaan 

baik pada non utang maupun utang. 

Pengeluaran Pembiayaan yang terdapat 

pada non utang meliputi Dana investasi 

pemerintah & penyertaan modal Negara 

(PMN), dana pengembangan pendidikan 

nasional, serta kewajiban penjaminan. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan 

yang terdapat pada utang yaitu berupa 

penerusan pinjaman dan pembayaran 

cicilan pokok Utang LN. 

Dana investasi pemerintah & 

penyertaan modal Negara (PMN): 

Pembiayaan dalam bentuk dana investasi 

Pemerintah & PMN bersifat cash outflow 

atau berupa pengeluaran pembiayaan, 

serta bersifat ad-hoc tergantung pada 

kebijakan Pemerintah. Pengeluaran dana 

untuk investasi Pemerintah dan PMN 

dalam APBN 2011, dialokasikan sebesar 

Rp13,9 triliun yang digunakan untuk: (a) 

Investasi Pemerintah Rp1,9 triliun, (b) 

PMN sebesar Rp7,1 triliun, yang dirinci 

PMN kepada BUMN Rp6,4 triliun dan 

organisasi/lembaga keuangan internasional 

Rp721,5 miliar, dan (d) dana bergulir 

Rp4,9 triliun, yang terdiri dari LPDB 

KUKM Rp250,0 miliar, Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan Rp3.571,6 miliar, 

dan Geothermal Rp1.126,5 miliar. 

Dana pengembangan pendidikan 

nasional: Dana pengembangan 

pendidikan nasional merupakan bagian 

dari anggaran pendidikan nasional secara 

keseluruhan, yang dialokasikan untuk 

pembentukan endowment fund dan dana 

cadangan pendidikan untuk mengantisipasi 

keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan 

yang rusak akibat bencana alam. Dalam 

APBN 2011, alokasi anggaran untuk 

dana pengembangan pendidikan nasional 

dialokasikan sebesar Rp1,0 triliun. 

Kewajiban penjaminan: Dana 

ini ditujukan untuk mengantisipasi 

kemungkinan gagal bayar PT PLN (persero) 


maupun PDAM terhadap kreditur sesuai 

dengan perjanjian pinjaman. Pada APBN 

2011, Pemerintah mengalokasikan anggaran 

untuk dana kewajiban penjaminan sebesar 

Rp1.036,0 triliun, yang terdiri dari untuk PT 

PLN (Persero) sebesar Rp889,0 miliar dan 

PDAM sebesar Rp147,0 miliar. 

Penerusan pinjaman: Merupakan PLN 

atau PDN yang diterima Pemerintah Pusat 

dan diteruspinjamkan kepada pemerintah 

daerah atau BUMN. Penerusan pinjaman 

ini bersifat in-out, yaitu in pada pinjaman 

proyek dan out pada penerusan pinjaman. 

Sedangkan pada APBN 2011, alokasi 

penerusan pinjaman adalah sebesar Rp11,7 

triliun. 

Pembayaran cicilan pokok Utang 

LN: Salah satu kewajiban pembayaran 

apabila Pemerintah menarik PLN adalah 

pembayaran cicilan pokok kepada lender. 

Pada APBN 2011, alokasi pembayaran ini 

adalah sebesar Rp47,8 triliun. Sedangkan 

kebijakan Pemerintah adalah selalu 

berupaya untuk membayar kewajiban ini 

tepat waktu. 

Kesimpulan: 

Sumber utama penerimaan pembiayaan 

adalah berasal dari utang, dalam 

perencanaan utang tersebut selalu 

mempertimbangkan “fiscal sustainability“ 

sehingga tambahan utang tersebut tidak 

membebani APBN dimasa mendatang. 

Salah satu indikator yang dipercaya adalah 

debt to GDP ratio yang semakin menurun, 

yaitu dari 47% pada tahun 2005 menjadi 

26% pada tahun 2011. Sedangkan dari sisi 

pengeluaran pembiayaan, PMN merupakan 

pengeluaran terbesar serta diharapkan 

penggunaannya dapat dilakukan dengan 

efektif dan efisien. 

Referensi: Disarikan dari Nota Keuangan dan APBN 2011 


REFORMASI BIROKRASI 

Penataan Organisasi DJA: 

Mengantisipasi Kepakan Sayap 

Kupu-kupu di Brazil 

Oleh Eko Widyasmoro 

Di wilayah manajerial, tuntutan akan keterbukaan dan akuntabilitas direspon oleh DJA dengan 

penguatan di bidang kepatuhan internal, manajemen risiko, dan bantuan hukum. Dibentuknya 

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum merupakan bukti komitmen DJA terhadap keterbukaan 

dan akuntabilitas. 


Pada tahun 1972, Edward Lorenz, 

seorang ahli meteorologi, menyampaikan 

pidatonya yang terkenal dengan judul 

‘Apakah kepakan sayap seekor kupu-kupu 

di Brazil dapat menyebabkan badai di 

Texas’. Pertanyaan bersayap ini tentu saja 

mengandung makna bahwa dalam suatu 

sistem yang kompleks, dalam hal ini cuaca, 

perubahan kecil di suatu tempat dapat 

memicu perubahan besar di tempat lain. 

Jika di lihat secara seksama, sepertinya 

kita akan sepakat bahwa Direktorat 

Jenderal Anggaran merupakan bagian dari 

suatu sistem yang luar biasa kompleks 

yang dinamakan keuangan negara. Dalam 

sistem ini setiap perubahan 

berpotensi membawa dampak 

yang hebat. Contoh sederhana 

misalnya pergolakan di kawasan 

Timur Tengah berdampak kepada 

perubahan harga minyak yang 

memicu perubahan asumsi 

ekonomi makro di APBN kita, 

demikian seterusnya sehingga 

seorang Kepala Puskesmas di 

pedalaman Mamuju akhirnya 

hanya menerima 6 box 

Parasetamol dari 10 yang dia 

ajukan. 

Dari kaca mata organisasi, 

lingkungan yang sangat dinamis menuntut 

suatu desain organisasi yang responsif. 

Responsif dalam arti tidak membentengi 

dirinya terhadap serbuan perubahan, 

melainkan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan perubahan, untuk tetap berkinerja 

prima di tengah dinamika. 

Selain sebagai upaya untuk 

mengejawantahkan core values DJA, 

semangat untuk tetap responsif merupakan 

hal penting yang mendasari penataan 

organisasi di Direktorat Jenderal Anggaran. 

Sejak awal perancangannya, piranti yang 

digunakan untuk mendiagnosa kebutuhan 

akan perubahan adalah metode PETS yang 

dikembangkan oleh Johnson dan Scholes. 

Metode ini memetakan faktor-faktor Politik, 

Ekonomi, Teknologi, dan Sosial yang menjadi 

pemicu berubahnya struktur organisasi. 

Faktor politik dalam hal ini diantaranya 

adalah terbitnya peraturan maupun inisiatif 

tentang Reformasi Birokrasi, Reformasi 

Penganggaran dan program-program 

seperti Program Legislasi Nasional. Dari 

segi ekonomi, organisasi DJA dihadapkan 

kepada mengemukanya isu-isu strategis 

nasional dan kebijakan yang berdampak 

kepada APBN seperti Sistem Jaminan 

Sosial Nasional, pembangunan infrastruktur, 

perubahan iklim, dan, secara internal, 

efesiensi operasional DJA sendiri. 

Perkembangan teknologi menuntut 

DJA untuk melakukan integrasi Teknologi 

Penataan ulang juga 

dilakukan di Direktorat 

PNBP. Pendekatan struktur 

organisasi yang semula 

menggunakan pendekatan 

jenis penerimaan PNBP, 

yaitu kementerian dari nonkementerian 

dianggap tidak 

sesuai lagi. 

Informasi ke dalam mekanisme kerja 

DJA, baik dalam proses bisnisnya sendiri 

maupun ketika bisnis proses tersebut 

berkaitan erat dengan organisasi lain. Dan 

yang tak kalah pentingnya adalah faktor 

sosial. Tuntutan publik akan keterbukaan 

dan akuntabilitas merupakan suatu faktor 

pemicu yang tidak dapat diabaikan. DJA 

perlu didesain sedemikan rupa setiap 

kebijakan dirumuskan dalam suatu proses 

yang transparan dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dengan mempertimbangkan faktorfaktor 

di atas DJA menata kembali 

organisasinya. Untuk mengantisipasi Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, isu Remunerasi 

dan Program Legislasi Nasional 2010-2014 

yang didalamnya terdapat 247 RUU yang 


harus disahkan, sebuah direktorat baru pun 

dibentuk. Direktorat Harmonisasi Peraturan 

Penganggaran bertugas menyelaraskan 

peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh 

DJA maupun instansi-instansi lain dengan 

peraturan yang telah ada dan kaidah-kaidah 

penganggaran yang telah disepakati. 

Terdiri dari empat subdirektorat, 

wilayah kerja direktorat baru ini mencakup 

harmonisasi peraturan penganggaran 

yang terkait kementerian dan lembaga, 

harmonisasi peraturan jaminan sosial, 

harmonisasi peraturan PNBP, dan 

harmonisasi penganggaran remunerasi. 

Keempat bidang tersebut merupakan 

wilayah yang terus berkembang dan 

perlu perhatian khusus. Diharapkan 

dengan ditangani secara tersendiri, 

keamanan APBN menjadi semakin 

terjaga dan remunerasi aparatur 

negara kedepan dapat mengacu 

pada pola yang lebih rasional dan 

berkeadilan. 

Masih dengan semangat untuk 

mengantisipasi perkembangan, 

DJA membenahi kembali sistem 

monitoring dan evaluasi yang selama 

ini melekat ke dalam tugasnya. 

Sebelum penataan, monitoring 

dan evaluasi penganggaran kurang 

optimal karena belum adanya kerangka 

yang dapat dijadikan acuan dan tingginya 

beban kerja unit teknis. Akibatnya, 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

cenderung terfragmentasi dan hasilnya 

belum dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

Penguatan fungsi monitoring dan 

evaluasi dilakukan dengan membentuk 

suatu unit eselon III di bawah Direktorat 

Sistem Penganggaran, yaitu Subdirektorat 

Evaluasi Kinerja Penganggaran. Tugas unit 

ini adalah mempersiapkan kerangka kerja 

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan 

oleh unit-unit teknis sekaligus mengolah 

hasilnya sehingga dapat dijadikan referensi 

bagi pimpinan DJA maupun unit-unit teknis 

tersebut. Hasil kajian unit ini diharapkan 



mampu memberikan gambaran mengenai 

sejauh mana kementerian dan lembaga 

mampu secara optimal memanfaatkan 

anggaran yang dimiliki untuk menghasilkan 

output yang direncanakan. Hal ini menjadi 

penting karena dalam implementasi 

penganggaran berbasis kinerja, posisi DJA 

ke depan tidak hanya berkutat dengan 

‘posting dan costing’ melainkan juga sebagai 

unit yang mampu menganalisis output 

kementerian dan lembaga. 

Dari sisi perencanaan anggaran, 

perkembangan sistem penganggaran dan 

perubahan struktur APBN membawa 

dampak langsung kepada DJA. Kini, DJA 

dituntut juga untuk menangani bidang 

anggaran strategis nasional, antara lain 

perubahan iklim, pengembangan alutsista, 

dan ketahanan pangan. Belum lagi ditambah 

dengan bertambahnya beban kerja di 

bidang belanja negara akibat penerapan 

belanja prioritas, serta kewajiban yang 

terkait dengan dampak implementasi 

sistem jaminan sosial nasional terhadap 

APBN. 

Mencermati perkembangan tersebut, 

DJA memutuskan untuk menata ulang 

pembagian tugas di Direktorat Penyusunan 

APBN dan merombak strukturnya 

untuk menyesuaikan dengan postur 

APBN. Dalam struktur yang baru, belanja 

negara ditangani oleh tiga subdirektorat 

sementara demi efisiensi tugas yang terkait 

dengan pendapatan negara digabung ke 

dalam subdirektorat yang menangani 

asumsi ekonomi makro. Di tingkat eselon 

IV, pembagian tugas dan pemberian 

nomenklatur dilakukan sehingga setiap 

seksi merupakan cerminan dari aspek 

tertentu dalam postur APBN. Semua ini 

dilakukan untuk memastikan agar DJA 

dapat memberikan respon yang cepat dan 

akurat terhadap setiap pergerakan APBN. 

Penataan ulang juga dilakukan di 

Direktorat PNBP. Pendekatan struktur 

organisasi yang semula menggunakan 

pendekatan jenis penerimaan PNBP, 

yaitu kementerian dari non-kementerian 

dianggap tidak sesuai lagi. Kini tugas 

pengelolaan penerimaan PNBP terkait 

kementerian dan lembaga dibagi habis 

oleh dua subdirektorat. Hal ini untuk 

membagi beban kerja agar lebih seimbang, 

meningkatkan efisiensi operasional dan 

memudahkan koordinasi dengan mitra 

kerja. 

Hal serupa juga dilakukan untuk 

mempertajam tugas dan fungsi DJA di bidang 

pengembangan sistem penganggaran. 

Nomenklatur pengembangan sistem 

penganggaran disesuaikan menjadi 

transformasi sistem penganggaran, 

dalam hal ini Subdirektorat Transformasi 

Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem 

Penganggaran. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjadi titik tolak perubahan pola pikir DJA 

dari upaya pengembangan sistem menjadi 

upaya transformasi sistem sehingga nuansa 

implementasinya menjadi semakin kuat. 

Sebagai salah satu core product DJA, 

Standar Biaya juga menjadi pusat perhatian 

dalam upaya penataan organisasi DJA. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam 

implementasi selama ini seperti belum 

memadainya standar biaya masukan baik 

jumlah maupun besarannya serta belum 

tersedianya suatu norma atau pedoman 

yang mengatur metodologi pembiayaan 

yang sesuai dengan karakteristik maupun 

jenis kegiatan yang ada di masing-masing 

Kementerian /Lembaga adalah tantangan 

besar bagi DJA. Untuk menjawabnya, 

DJA menata ulang Subdirektorat Standar 

Biaya agar kementerian dan lembaga 

dapat mendapatkan layanan yang lebih 

customized. Lebih jauh lagi, DJA membentuk 

Seksi Riset dan Pengembangan Standar 

Biaya untuk mengantisipasi perkembanganperkembangan 

di masa depan. 

Di wilayah manajerial, tuntutan akan 

keterbukaan dan akuntabilitas direspon 

oleh DJA dengan penguatan di bidang 

kepatuhan internal, manajemen risiko, 

dan bantuan hukum. Dibentuknya Bagian 

Kepatuhan dan Bantuan Hukum merupakan 

bukti komitmen DJA terhadap keterbukaan 

dan akuntabilitas. Bagian ini bertugas antara 

lain melakukan internalisasi kode etik di 

lingkungan DJA mengingat pengembangan 

sistem dan manusia yang melaksanakan 

sistem tersebut harus berjalan seiring. 

Peningkatan integritas pegawai dan 

akuntabilitas proses merupakan salah satu 

tanggungjawab bagian baru ini. 

Tugas yang lain mencakup 

pengembangan dan implementasi 

manajemen resiko untuk memastikan 

kelancaran pelaksanaan tugas DJA secara 

umum. Hal lain yang tak kalah penting 

adalah untuk memberikan pertimbangan 

dari sisi hukum kepada pimpinan DJA agar 

setiap keputusan yang diambil, terutama 

yang menyangkut wilayah abu-abu (grey 

area), mempunyai landasan yang kuat. 

Unit ini juga akan memberikan dukungan 

kepada pagawai dan pejabat DJA ketika 

dihadapkan kepada permasalahan hukum 

akibat pelaksanaan tugas. 

Bisa dikatakan, pada tahun 2010 yang 

lalu DJA melakukan suatu perombakan 

struktur yang cukup signifikan. Hampir 

di semua lini terjadi perubahan. Namun 

dari semua ini, benang merah yang dapat 

ditarik adalah DJA berupaya untuk selalu 

responsif terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi di lingkungan. Lebih jauh 

lagi, jika dicermati, maka dapat dilihat 

upaya-upaya DJA dalam mengantisipasi 

perubahan itu sendiri, misalnya perubahan 

struktur di Direktorat Penyusunan APBN 

dan pembentukan Direktorat Harmonisasi 

Peraturan Penganggaran. 

Dan tentu saja, semua itu dilakukan agar 

DJA dapat memberikan layanan yang terbaik 

kepada segenap pemangku kepentingan 

dan mitra kerjanya. Sedemikian sehingga 

walaupun seribu kupu-kupu mengepakkan 

sayapnya di Brazil, sang Kepala Puskesmas 

di pedalaman Mamuju tetap menerima 10 

boks Parasetamol. 



SISTEM PENGANGGARAN 

Implementasi Reward 

and Punishment 

pada Tahun Anggaran 2011 

Oleh: Jati Wibowo, Dit. SP 

Meski evaluasi atas penyerapan anggaran 

selama ini telah dilakukan, namun terkesan 

tidak ada tindak lanjut dari hasil evaluasi 

itu sendiri. Seiring dengan pelaksanaan 

reformasi penganggaran di Indonesia, 

ada keinginan kuat Pemerintah untuk 

mengaitkan hasil evaluasi atas pelaksanaan 

anggaran dengan besaran alokasi anggaran 

tahun berikutnya. Semangat tersebut 

tercermin pada UU Nomor 2 Tahun 2010 

tentang APBN-P TA 2010 dan UU No 10 

Tahun 2010 tentang APBN TA 2011. Kedua 

UU tersebut memayungi mekanisme 

penambahan dan pengurangan pagu 

anggaran sebagai akibat dari hasil kinerja 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atas 

pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2010. 

Mekanisme tersebut lazim dikenal dengan 

istilah reward and punishment system. 

Implementasi pemberian penghargaan 

(reward) pada tahun 2011 ini diilhami 

oleh amanat Pasal 16A UU Nomor 2 

Tahun 2010 tentang APBN-P TA 2010, 

yang menyatakan bahwa hasil optimalisasi 

pada TA 2010 dapat digunakan pada TA 

2011. Sedangkan implementasi pengenaan 

sanksi (punishment) pada TA 2011 ini 

merupakan penjabaran dari amanat Pasal 

20 UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

APBN TA 2011, yang menyebutkan adanya 

mekanisme pemotongan pagu belanja 

K/L pada TA 2011 yang tidak sepenuhnya 

melaksanakan anggaran belanja TA 2010 

diatur oleh Pemerintah. 

Dari Amanat Kedua UU tersebut, pada 

Triwulan pertama 2011 ini Menteri 



Keuangan Telah Menerbitkan PMK No 

38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara 

Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 

2010 pada TA 2011 dan Pemotongan Pagu 

Belanja Kementerian Negara/Lembaga 

pada TA 2011 yang Tidak Sepenuhnya 

Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010. 

KMK tersebut telah ditandatangani oleh 

Menteri Keuangan pada tanggal 2 Maret 

2011. 

Mengingat TA 2010 belum mengenal 

anggaran berbasis kinerja, maka tingkat 

penyerapan anggaran selama TA 2010 yang 

menjadi satu-satunya parameter dalam 

PMK reward and punishment tersebut. 

Dari tingkat penyerapan anggaran, yang 

menjadi fokus penilaian ada dua hal yaitu 

sisa anggaran yang merupakan Hasil 

Optimalisasi dan sisa anggaran yang 

tidak disertai dengan alasan yang dapat 


Untuk memudahkan dalam memahami 

substansi PMK reward and punishment, 

disajikan tabel sebagai berikut: 

Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas, 

adapun kriteria alasan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan meliputi: 

1. tidak dipenuhinya kriteria-kriteria 

kegiatan yang dapat dibiayai dari 

anggaran belanja Tahun Anggaran 2010; 

2. tidak diikutinya peraturan perundangan 

di bidang pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

3. keterlambatan penunjukan kepala 

satuan kerja dan/atau pelaksana 

kegiatan; dan/atau 

4. tidak mencantumkan penjelasan atas 

laporan yang disampaikan. 

Sedangkan hal-hal yang bukan 

termasuk alasan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan alias yang termasuk 

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

diantaranya yaitu: 

Penghargaan (Reward) 

1. mempunyai Hasil Optimalisasi di 

Tahun Anggaran 2010 dan belum 

digunakan pada Tahun Anggaran 2010; 

dan 

2. hasil perhitungan dari Hasil Optimalisasi 

setelah dikurangi sisa anggaran yang 


dipertanggungjawabkan, menghasilkan 

nilai positif. 

1. tambahan alokasi anggaran pada 

Tahun Anggaran 2011; 

2. prioritas dalam mendapatkan dana 

atas Inisiatif Baru (new initiative) yang 

diajukan; 

3. prioritas dalam mendapatkan anggaran 

belanja tambahan apabila kondisi 

keuangan negara memungkinkan; 

4. pemberian piagam penghargaan 

(award) kepada menteri/ pimpinan 

lembaga atau kepala satuan kerja; dan/ 

atau 

5. publikasi ke mass media. 

maksimal tambahan dana yang diberikan 

yaitu sama dengan Hasil Optimalisasi yang 

belum digunakan pada Tahun Anggaran 

2010. 

tambahan dana tersebut digunakan untuk 

Inisiatif Baru (new initiative) atau untuk 

penambahan volume keluaran yang sama 

diberikan kepada satuan kerja yang 

memberikan kontribusi terhadap 

perolehan penghargaan (reward) yang 

bersangkutan. 

Syarat yang harus dipenuhi: 

Wujudnya dapat berupa: 

Tambahan (Pengurangan) Pagu 

Peruntukan 

Sanksi (Punishment) 

1. terdapat sisa anggaran yang tidak 

disertai dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan; dan 

2. hasil perhitungan dari sisa anggaran 

yang tidak disertai dengan alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan 

setelah dikurangi Hasil Optimalisasi 

yang belum digunakan pada tahun 

anggaran 2010, menghasilkan nilai 

positif. 

Pemotongan pagu belanja pada Tahun 

Anggaran 2011. 

maksimal sebesar anggaran belanja Tahun 

Anggaran 2010 yang tidak terserap dan 



Tidak diatur 

Pembebanan 

Pengecualian 

1. Sanksi (punishment) dibebankan 

kepada satuan kerja yang 

menyebabkan pengurangan pagu K/L 

yang bersangkutan. 

2. Pembebanan sanksi (punishment) 

kepada satuan kerja tidak boleh 

menghambat pencapaian target 

pembangunan nasional dan 

menurunkan pelayanan kepada publik. 

1. alokasi anggaran yang bersumber 


Tidak diatur 

Sanksi (punishment) tidak diberikan apabila 

K/L mampu mencapai seluruh target 

kinerjanya.

dari Pinjaman dan Hibah Luar 

Negeri (PHLN), Pinjaman dan Hibah 

Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP)/Badan 

Layanan Umum (BLU), Rupiah Murni 

Pendamping; 

tanggal 31 Maret 2011”, maka dari tanggal 

tersebut, mekanisme ini dihitung mundur 

sehingga menghasilkan jadwal pelaksanaan 

penilaian reward and punishment sebagai 

berikut: 


penyusunan mekanisme evaluasi kinerja 

yang berdasarkan penganggaran berbasis 

kinerja. Payung hukum pelaksanaannya 

jelas, yaitu Pasal 19 dan 20 Peraturan 

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 

tentang Penyusunan RKA-K/L. Sedangkan 

Uraian Kegiatan 

K/L menyampaikan laporan realisasi anggaran beserta ADK kepada DJA 

Catatan: 

Jika K/L tidak mencantumkan penjelasan, sisa anggaran belanja tersebut dikategorikan sebagai alasan 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

DJA melakukan penilaian atas laporan tersebut 

Menteri Keuangan menetapkan KMK atas Reward and Punishment 

Penyesuaian RKA Satker dan DIPA Satker 

Catatan: 

Harus memperhatikan realisasi DIPA Satker berkenaan sehingga tidak mengakibatkan pagu minus, 

dengan melampirkan data realisasi yang diketahui oleh KPPN setempat. 

Periode Waktu 

Paling lambat 

11 Maret 2011 

Paling lambat 

25 Maret 2011 

Paling lambat 

31 Maret 2011 

Paling lambat 

30 April 2011 

2. alokasi anggaran yang penggunaannya 

harus mendapatkan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat terlebih 

dahulu; atau 

Kondisi Pagu Realisasi Sisa Anggaran HO 

Sebagai gambaran sederhana tata cara 

penilaian atas pelaksanaan anggaran 

belanja K/L, berikut disampaikan contoh 

perhitungannya. 

Non HO 

SAYTD SAYDD 

variabel yang digunakan tidak lagi hanya 

menitikberatkan pada penyerapan anggaran, 

namun mempertimbangkan aspek lain 

yaitu minimal harus memperhitungkan 

tingkat keluaran (output), capaian hasil 

Reward/ 

(Punishment) 

Keterangan 

(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) (7) (8)=(5)-(6) (9) 

Kondisi 1 178 158 20 20 0 0 20 Reward = 20 M 

Kondisi 2 178 158 20 12 6 2 6 Reward = 6 M 

Kondisi 3 178 158 20 5 11 4 (6) Punishment = 6 M 

Non HO Reward/ 

Kondisi Pagu Realisasi Sisa Anggaran HO 

Keterangan 

SAYTD SAYDD (Punishment) 

(1) (2) (3) (4) = (2) – (3) (5) (6) (7) (8)=(5)-(6) (9) 

Kondisi 4 178 158 20 5 10 5 (5) Punishment = 5 M 

Kondisi 5 178 158 20 10 10 0 0 No Reward No Punishment 

3. akibat keadaan kahar (force majeure) 

antara lain meliputi bencana alam, 

terjadi konflik/berpotensi terjadi 

konflik sosial, dan cuaca. 

Dengan mempertimbangkan amanat pasal 

20 ayat (3) uu No 10 tahun 2010 tentang 

APBN 2011 yang menyatakan bahwa 

“pengurangan pagu kepada Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L) ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan paling lambat 

Keterangan: 

HO 

: Hasil Optimalisasi 

SAYDD : Sisa Anggaran yang Dapat 

Dipertanggungjawabkan 

SAYTDD : Sisa Anggaran Yang Tidak 

Dapat Dipertanggungjawabkan 

Alhasil, PMK tersebut merupakan 

langkah awal pelaksanaan evaluasi kinerja 

penganggaran. Kedepan, akan dilakukan 

(outcome), tingkat efisiensi, dan konsistensi 

antara perencanaan dan impelementasi. 

Diharapkan dengan menjadikan hasil dari 

evaluasi atas pelaksanaan anggaran K/L 

sebagai pertimbangan dalam penyusunan 

anggaran pada tahun berikutnya, K/L 

terdorong untuk terus meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kinerja 

penganggaran. 


Serah Terima Jabatan Direktur Jenderal Anggaran 

Menteri Keuangan pada tanggal 16 Februari 2011 secara resmi 

telah melantik Herry Purnomo sebagai Direktur Jenderal Anggaran, 

menggantikan Anny Ratnawaty yang kini menjabat Wakil Menteri 

Keuangan. Herry Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Direktur 

Jenderal Perbendaharaan. 

Sebelum secara resmi dijabat oleh Herry Purnomo, jabatan Direktur 

Jenderal Anggaran telah diserah terimakan oleh Anny Ratnawaty 

kepada Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai Pelaksana Tugas Direktur 

Jenderal Anggaran. Kiagus Ahmad Badaruddin menjalankan tugasnya 

dari 27 Januari 2011 hingga 16 Februari 2011. 

Serah terima jabatan dari Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran kepada Herry Purnomo 

dilakukan sehari setelah pelantikannya sebagai Direktur Jenderal 

Anggaran oleh Menteri Keuangan, bertempat di Ruang Rapat 

Direktur Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet. 


RESENSI BUKU 

Resensi Buku 

The Shallows: 

How the internet 

is changing the way 

we think, read and 

remember 

Penulis Nicholas Carr 

Oleh Agus Kuswantoro 

Internet bukan merupakan hal yang 

asing bagi kita, kalau kita sedang ingin 

mencari tahu tentang hal tertentu, 

maka kita ketik kata kunci tentang apa 

yang kita cari dengan menggunakan 

search engine seperti Google, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Opera, dll maka 

akan muncul websites yang membahas 

tentang hal yang kita cari tersebut. Itu 

merupakan salah satu manfaat dengan 

adanya Internet tersebut, bayangkan 

apabila kita harus mencari hal tersebut 

di perpustakaan, berapa hari waktu 

yang kita perlukan Menurut Nicholas 

Carr, ternyata internet tersebut 

membawa dampak yang kurang baik 

terhadap otak kita, ini yang diulas dalam 

buku Carr tersebut. 

Sedangkan latar belakang dari Nicholas 

Carr sendiri yaitu, dia adalah penulis 

buku The Big Switch: Rewiring the 

World, from Edison to Google, seorang 

kontributor pada New York Times, 

Guardian, Fiancial Times, dan Wired, 

serta sebelumnya sebagai executive 

editor di Harvard Business Review. 

Dalam buku tersebut, Nicholas Carr 

menggambarkan hasil riset yang 

paling baru untuk menunjukkan 

bahwa internet secara harafiah telah 

mengubah saluran otak kita, yang hanya 

menginduksi pemahaman yang dangkal 

(superficial). Sebagai konsekuensinya, 

banyak perubahan yang sangat besar 

dalam cara hidup kita dan komunikasi, 

mengingat dan sosialisasi. Terdapat 

pergeseran cara berpikir dari yang 

dalam menjadi yang dangkal, serta web 

menyebabkan ketidaktahuan menyebar 

kemana-mana. 

Internet telah membuat informasi 

menyebar secara luas. Pada waktu yang 

bersamaan telah mengubah cara kita 

membaca dan cara kita memperhatikan 

sesuatu. Thesis utama pada pekerjaan 

ini adalah membuat kita menjadi 

makluk yang lebih dangkal. Berdasarkan 

kata Carr “kita ingin diinterupsi 

karena tiap interupsi membawa ke 

kita informasi yang sangat berharga. 

Dan kita sering bertanya ke internet 

agar tetap menginterupsi kita bahkan 

dalam frekuensi yang lebih dan cara 

yang berbeda. Kita mau menerima 

untuk kehilangan konsentrasi dan focus, 

bagian dari perhatian kita dan pecahan 


RESENSI BUKU 

dari pikiran kita, sebagai balasan dari 

informasi yang kita terima”. Hal ini 

menyebabkan bahwa kekuatan kita 

untuk konsentrasi dan kontemplasi 

semakin jarang kita gunakan. Hal ini 

berarti, kita menjadi tidak terlalu 

memperhatikan apa yang kita lihat dan 

baca, tetapi hanya melihat sesuatu yang 

baru yang menarik dan mengganggu 

kita. Berdasarkan Carr transformation, 

hal seperti itu sangat merugikan 

struktur otak yang sebenarnya. Dan 

Carr menggunakan riset otak cognitive 

untuk menunjukkan bagaimana 

penggunaan internet yang sangat 

berlebihan akan mengubah bentuk dari 

struktur otak kita. 

Riset yang ditulis oleh Carr 

menggambarkan adanya suatu 

masalah, dari perjalanan hidup telah 

dikumpulkan ingatan sedikit demi 

sedikit, dan otak mempertahankan 

jumlah tertentu yang dilihat selama 

hidup, yang dapat diubah bentuknya, 

dan dapat mengubah bagaimana kita 

berpikir, serta dapat digunakan untuk 

yang bagus atau yang jahat. Jadi, jika otak 

dilatih untuk merespon dalam waktu 

yang lebih cepat dalam dunia digital, 

itu akan merubah bentuk tentang 

pengalaman dunia secara keseluruhan. 

Carr menyatakan bahwa hal ini sangat 

berbeda apabila dibandingkan dengan 

membaca buku. Pikiran tertuju pada 

buku daripada mencari beberapa kata 

kunci kata dan paragraph. Pikiran yang 

berkembang melalui kontemplasi yang 

tenang dan mendalam, menggali ide 

secara utuh, dan terus berkembang. 

Hal ini menyebabkan kematangan 

pikiran dengan lebih mendasarkan 

pada kemungkinan dan konsekuensi 

daripada mendasarkan sekilas atas hal 

yang menarik dalam arus digital. Selain 

itu, karena beberapa aspek kehidupan, 

sering yang sangat berarti dan berharga 

mensyaratkan waktu dan kedalaman 

yang lebih. Dalam dunia digital membuat 

hal itu terpecah menjadi potonganpotongan, 

dimana kita tidak mempunyai 

waktu untuk memperhentikannya dan 

berpikir, serta kita tidak mengetahui 

“true self awareness’ dalam kontek yang 

sebenarnya. 

Carr berpendapat bahwa dengan 

membaca akan mengembangkan 

bentuk lain dari struktur syaraf. 

Membaca dengan bercerita 

memungkinkan kita untuk mulai bicara 

dengan kita sendiri, untuk kontemplasi 

berdasarkan realitas dengan cara lebih 

mendalam. Selain itu, Carr menyatakan 

bahwa bookman mind lebih merupakan 

deeper mind dibandingkan electronic 

mind. 

Selanjutnya, Carr menyatakan bahwa 

berdasarkan penelitian, orang yang 

sering menghabiskan waktu di taman 

akan menyebabkan hasil tes cognitivenya 

meningkat, dibandingkan orang 

yang berjalan dikota. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa menghabiskan 

waktu di alam terbuka (back to nature) 

merupakan cara yang paling baik dalam 

upaya agar cognitive dapat berfungsi 

secara efektif. 

Selain itu, Nicholas Carr juga 

mengutarakan pendapatnya tentang 

internet yang mendasari penulisan 

bukunya yaitu: 

• greater access to knowledge is not 

the same as greater knowledge, 

• an ever-increasing plethora of facts 

& data is not the same as wisdom, 

• breadth of knowledge is not the 

same as depth of knowledge, dan 

• multitasking is not the same as 

complexity. 

Kesimpulan: 

Buku tersebut sangat bermanfaat bagi 

kita, bahkan menurut Chris Anderson, 

pengarang The Long Tail, The Shallows 

merupakan one of the most insightful 

thinkers about technology’s impact on the 

world. Namun, apakah dengan adanya 

internet menyebabkan kerugian yang 

jauh lebih besar daripada keuntungan 

yang kita terima Hal ini mungkin 

menjadi pertanyaan kita. Tetapi 

saya yakin sebagian besar dari kita 

sependapat bahwa banyak keuntungan 

yang kita terima dengan adanya internet 

tersebut. Namun terdapat sesuatu yang 

tidak boleh kita lupakan, yaitu membaca 

buku, agar kemampuan otak cognitive 

kita tidak menghilang. Semoga kita tidak 

pernah mengabaikan hal tersebut. 

Product Details 

• Paperback: 276 pages 

• Publisher: Atlantic Books 

London (2010) 

• Language: English 

• Hardback ISBN: 978 I 84887 

225 7 

• Trade Paperback ISBN: 978 I 

84887 226 4 

• Product Dimensions: 9.3 x 6.2 

x 1.1 inches 


RENUNGAN 

PENDEKAR TAKO 

Oleh : Satya Susanto 

Bila kita menyaksikan film-film Kungfu 

Shaolin, gerakan-gerakan indah nan 

dahsyat diperagakan saat menghadapi 

lawan. Dan hebatnya, mereka biasanya 

tangan kosong, tanpa membawa senjata. 

Kalaupun bersenjata, maka senjatanya 

hanya sebuah tongkat yang sebenarnya 

tidak mematikan. Aura yang terpancar 

dari setiap gerakannya adalah keanggunan. 

Aura yang terpancar dari 

wajahnya adalah wibawa dan kearifan. 

Tidak mau menyakiti, tidak mau curang 

meski dalam perang. Selalu menjura pada 

siapa saja meski pada lawan sekalipun 

juga. 

Keindahan Kungfu Shaolin tiba-tiba 

terbayang saat Bapak Direktur Jenderal 

Anggaran menyampaikan arahan kepada 

pegawai DJA pada Rapat Pimpinan yang 

lalu. Beliau berpesan agar pegawai DJA 

siap menjadi Pendekar Tako. Pendekar 

Tangan Kosong. Yaitu pendekar yang 

datang melayani bangsa dengan tangan 

kosong, dan pulangpun tetap bertangan 

kosong. Tidak datang dengan senjata 

dan tidak pula pulang membawa hasil 

jarahannya. 

Pesan itu memicu angan. 

Membangkitkan khayalan liar 

yang menari-nari di udara. 

Membayangkan pegawai 

DJA yang sedang 

memperagakan 

jurus-jurus yang 

bernama 

“ketentuan dan peraturan”. Berdiri 

tegak diatas kuda-kuda yang bernama 

“Moralitas dan integritas”. 

Membayangkan pegawai DJA, pendekarpendekar 

Keuangan Negara, meliuk-liuk 

menyelamatkan uang rakyat dari tindakan 

oknum yang tercela. Gerakannya 

begitu indah, jumawa, sehingga tidak 

ada hati yang terluka. Sehingga mampu 

menyadarkan oknum yang berniat 

berbuat dusta pada negara. 

Ya, peran DJA sangat strategis untuk 

mencegah terjadinya korupsi sejak 

dini. Dengan seluruh kemampuan 

kanuragan, dengan penguasaan pada 

jurus “ketentuan dan peraturan”, dengan 

kokohnya kuda-kuda “moralitas dan 

integritas”, pegawai DJA bak pendekar 

Shaolin yang amanat menjaga uang rakyat. 

Bak pendekar Shaolin yang menjaga biara 

kedamaian. Menjaga biara kemakmuran. 

Menjaga biara kesejahteraan bersama. 

Dengan keahliannya menari-nari 

membela Ibu Pertiwi, pendekar Shaolin 

yang Tako, yang kalaupun bersenjata, 

hanyalah dengan sebuah pena, meliuk-liuk 

diatas kertas Rencana Kerja Kementerian 

Lembaga (RKA-KL), menorehkan goresan 

disana sini bukan untuk kepentingan 

pribadi. Mencorat-coret disana sini hanya 

untuk kepentingan Ibu Pertiwi. 

Gerakannya indah. Penuh hormat dan 

sahaja. Tidak ada mitra kerja yang merasa 

dizalimi. Lewat gerakan indahnya mitra 

kerja menjadi mengerti. Lewat aura 

yang terpancar dari seluruh tubuhnya, 

mitra kerja menjadi sadar akan prioritas 

negara. Sehingga 

sang Pendekar Tako tidak pernah 

membinasakan asa. Dikagumi karena 

jurus-jurusnya. Dihormati karena kudakudanya. 

Khayalan ini semakin liar, membayangkan 

pembangunan pesat bak cendana 

dimusim hujan. Membayangkan rakyat 

jelata tersenyum bahagia. Membayangkan 

orang papa mulai bisa tertawa. Karena 

mereka merasakan pembelaan yang 

nyata. Karena mereka merasakan alokasi 

anggaran yang berpihak kepadanya. 

Pendekar Tako terus meliuk-liuk indah. 

Berpijak pada kokohnya kuda-kuda 

yang bernama “integritas-moralitas”. 

Mengabaikan goresan luka yang terkadang 

menimpa jiwanya. Setiap gerakannya 

menebarkan kemakmuran. Setiap 

coretan penanya menggambarkan 

pembelaan negara. Sepak terjangnya 

menutup ruang-ruang hampa. Ruangruang 

hampa yang biasanya dipenuhi 

hawa kolusi, hawa korupsi. 

Arahan Bapak Direktur Jenderal 

Anggaran menggelorakan jiwa. 

Membakar asa. Ayo kawan-kawan DJA, 

olah terus kemampuan kanuragan 

kita. Belajar, belajar dan terus belajar 

meningkatkan kapasitas, integritas 

dan moralitas kita. Karena kita 

adalah Sang Pendekar Tako. 

Sang Pendekar Tangan 

Kosong yang menjaga 

keuangan negara. 

Ciiiiaaaaattttt. 


PROFIL 

Wawancara Dengan Dirjen Anggaran Herry Purnomo 

Change Management 

Untuk Dja Lebih Baik 


PROFIL 

Sebagai orang nomor satu di DJA, Herry 

Purnomo sangatlah sibuk. Kesibukanya 

sebagai Dirjen Anggaran dalam mengelola 

keuangan negara khususnya APBN dan 

belanja pemerintah pusat menyita banyak 

energinya. Untuk mengisi kembali energi 

yang hilang, Bapak dari tiga orang cucu 

ini menyeimbangkan hidupnya dengan 

kegiatan lain di luar kantor. Salah satunya 

adalah bermain golf bersama temantemannya. 

Bagi beliau bermain golf adalah 

bagian dari upaya untuk melepaskan diri 

dari rutinitas kantor, mengisi paru-parunya 

dengan udara segar dan menikmati alam 

terbuka. Selain itu, waktu liburnya beliau 

khususkan untuk keluarga dan bermain 

dengan cucu-cucunya yang lucu. 

Ditengah kesibukannya, beliau berkenan 

menerima redaktur Majalah Warta 

Anggaran untuk wawancara khusus, berikut 

petikannya. 

Sesuai dengan PMK No. 184/ 

PMK.01/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Keuangan, 

DJA mengalami perubahan struktur 

organisasi. Bagaimana Bapak melihat 

peran strategis DJA sebagai pengelola 

anggaran dengan struktur baru 

tersebut 

Pertama yang ingin saya katakan bahwa 

reorganisasi ini sudah dipikirkan secara 

intens oleh pimpinan sebelumnya yaitu 

Ibu Anny Ratnawati untuk mengantisipasi 

kebutuhan dan perkembangan di masa 

datang untuk tugas dan fungsi yang 

ditangani oleh DJA. Salah satu hal yang 

harus saya apresiasi adalah terbentuknya 

satu direktorat baru yaitu Direktorat 

Harmonisasi Peraturan Penganggaran (Dit. 

HPP) yang fokus terhadap harmonisasi 

peraturan terkait dengan penganggaran. 

Kalau saya coba merangkum dengan kalimat 

adalah karena banyaknya peraturan yang 

dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) 

baik dalam bentuk UU, PP, Perpres yang 

sedikit banyak mengganggu atau melanggar 

kaidah atau prinsip-prinsip penganggaran. 

Peran direktorat HPP menjadi penting 

untuk menjaga hal ini. Contohnya, banyak 

UU yang tidak mengindahkan kaidah 

penganggaran karena dalam UU tersebut 

mencantumkan persentase tertentu dari 

APBN untuk membiayai bidang tertentu 

diluar yang ditetapkan dalam UUD yakni 

20 persen untuk pendidikan. 

Dalam perkembangannya, saya mengikuti 

ada beberapa UU yang sudah ditetapkan 

dan mencantumkan persentase tertentu 

untuk membiayai bidang tertentu karena kita 

tidak dilibatkan dalam proses pembahasan. 

Terakhir RUU Desa minta sekian persen 

dari UU. Nah, saya kira ini yang menjadi 

DJA dengan direktorat baru ini menjadi 

strategis yaitu mewakili pemerintah untuk 

menjaga agar jangan sampai keluar suatu 

peraturan yang mengkapling-kapling APBN. 

Karena kalau penyusunan peraturan tidak 

diharmonisasi dengan prinsip-prinsip atau 

kaidah APBN bisa jebol APBN kita. Apalagi 

kalau kita melihat postur APBN, space yang 

tersedia untuk pemerintah bisa bergerak, 

katakanlah untuk membangun infrastruktur 

sangat kecil. Sebagian postur APBN kita 

untuk membayar utang, sebagain besar 

sudah dikapling untuk DAU dan pendidikan. 

Padahal ada hal-hal lain yang masih banyak 

perlu perhatian, apa jadinya kalau banyak 

UU atau Peraturan yang mengklaim atau 

mengkaplingkan diri dalam APBN . 

Oleh karena itu, saya sangat mendukung 

dan mempunyai banyak harapan bahwa 

direktorat baru ini dapat berfungsi 

dengan baik sesuai dengan harapan dari 

dibentuknya direktorat ini. 

Bagaiamana menurut Bapak fungsi Dit 

HPP dan DSP untuk mengantisipasi 

perkembangan sistem penganggaran 

Saya melihat unit di dalam DJA ada unit DSP 

dan Dit HPP. Saya ingin menterjemahkan 

Dit HPP fokus kepada peraturan-peraturan 

sedangkan sistem penganggaran menjadi 

tugas DSP. DSP berbicara tentang bisnis 

proses atau desain sistem penganggaran 

yang akan kita buat, menjaga dan 

mengembangkan sistem pengangaran 

yang ada kemudian mengembangkannya 

dengan kaidah-kaidah sistem penganggaran 

yang akan kita pakai. Misanya dalam sistem 

penganggaran kita mulai menerapkan 

sistem anggaran berbasis kinerja sesuai 

amanat UU Nomor 17/2003. Demikian 

pula dalam merencanakan anggaran yang 

tahunan juga harus memperhatikan MTEF 

tiga tahu ke depan. Tugas mendesain dan 

menyempurnakan adalah DSP. sedangkan 

untuk menyusun bisnis proses dan aturan 

main bekerja sama dengan Dit. HPP. Jadi 

ada pembagian tugas, Dengan demikian 

dua direktiorat ini dalam mengembangkan 

sistem penganggaran harus berkolaborasi. 

Termasuk dalam sistem penganggaran 

adalah pengembangan Infomasi Teknologi 

(IT)-nya karena sekarang kecenderunganya 

adalah proses bisnis harus didukung atau 

diwadahi dengan IT. 

Terkait dengan SPAN, Bapak 

berulang kali mengatakan bahwa 

DJA harus mempunyai peran yang 

lebih banyak dalam implemtasi SPAN, 

selama ini peran DJA agak tertinggal 

dibandingkan dengan DJPB dalam 

implemetasi SPAN. Apa yang harus 

dilakukan oleh DJAl dalam mengejar 

ketertinggalan dalam SPAN 

Kita harus menyadari, memahami, dan 

mempunyai rasa memiliki bahwa justru 

DJA harus memainkan peran yang sangat 

penting dalam SPAN karena produk yang 

dihasilkan oleh DJA menjadi dasar bagi 

Ditjen Perbendaharaan (DJPB) dan satker 

dalam bekerja kemudian. Kalau kita tidak 

mengisi dengan benar, peran dalam SPAN 

atau katakanlah, ya… sudahlah kita tidak 

ikutan SPAN. Berarti DJPB dan satker tidak 

bisa melakukan apa-apa. Karena produk 

DJA menjadi dasar sistem SPAN yang 

menjadi landasan bagi DJPB dan satker 

untuk bekerja dalam sistem SPAN. 

Produk DJA adalah RKA-KL yang 

merupakan wujud operasional dari 

penyusunan APBN. RKA-KL ini menjadi 

tanggung jawab DJA, kalau RKA-KL ini tidak 

bisa disediakan dengan benar dan tepat 

waktu, DJPB tidak bisa memulai dengan 

menerbitkan DIPA. Penerbitan, pencairan 

DIPA, pertanggungjawaban DIPA, dan 

revisi DIPA akan difasilitasi dengan sistem 

terintegrasi. Sistem terintegrasi bukan 

hanya menyangkut sisi pelaksanaan, which 

is menjadi tanggung jawab DJPB. Tetapi 

dimulai dari awal yaitu perencanaan 

anggaran yaitu penyusunan RKA-KL. Jadi 


posisi DJA itu paling depan. Oleh karena 

itu, saya mendorong. 

Memang agak ketinggalan penyiapannya, 

tetapi kita sudah memulai langkah dengan 

duduk bersama di Rapimtas Yogya. 

Saya mendorong bahwa ini tanggung 

jawab kita bersama. Nah, kembali saya 

mengajak teman-teman untuk mengajak 

ketertinggalan. Apa yang harus dilakukan 

teman-teman DJA Menyelesaikan bisnis 

proses dari sisi segmentasi SPAN yang 

menjadi tanggung jawab DJA yaitu agar bisa 

menjamin tersedianya RKA-KL yang kredibel 

agar dapat menjadi dasar penerbitan DIPA 

kemudian menjadi dasar pelaksanaan 

anggaran oleh satker sampai dengan 

pembukuannya, pertanggungjawabannya, 

dan cash management. Kita harus segera 

menyelesaikan bisnis proses yang telah 

disepakati di Yogya. 

Sebenarnya saya melihat sudah ada rasa 

memiliki dan memahami atas sesuatu yang 

akan kita bangun tetapi masih kurang. Oleh 

karena itu, saya ajak teman-teman untuk 

menyelesaikan bisnis proses dari sisi DJA, 

ada sekitar tujuh butir. Paling tidak ada tiga 

hal, pertama dari sisi perencanaan anggaran 

murni yaitu penyusunan RAPBN 2012, ada 

bisnis prosesnya. Kedua, sisi pelaksanaan 

anggaran ada dua menyangkut penyusunan 

R-APBNP kalau sekarang RAPBNP 2011 

dan menyangkut revisi. Dari sisi pelaksanaan 

DJA ada kaitannya karena revisi di DJA. 

Kemudian yang akan kita kembangkan 

adalah monev. Jadi saya kira ada empat 

segmentasi bisnis proses yang harus segera 

diselesaikan DJA. 

Bisnis proses ini kita sepakati bersama, 

kemudian kita terjemahkan ke dalam 

sistem IT memakai hyperion. Kita harus 

bekerja keras karena deadline-nya bulan 

Mei 2011. Karena prinsip buat saya dalam 

membangun IT, kita sendiri yang harus 

menyusun bisnis prosesnya sedangkan 

konsultan hanya membantu, mereka tidak 

tahu. Seperti pengalaman Australia pada 

saat membangun IT SPAN, Mereka punya 

pengalaman buruk. Kenapa Kata mereka, 

pada waktu membangun sistem terpadu ini 

kami serahkan ke orang IT, diborongin, kita 

tidak mau tahulah… pokoknya kita tunjuk. 

Mereka yang mengerjakan tetapi ternyata 

dalam waktu tiga tahun tidak selesai karena 

mereka tidak tahu bisnis prosesnya. Dari 

pengalaman ini saya selalu mengatakan 

bisnis proses selalu kita susun dahulu. 

Demikian pula pada saat SPAN awal, 

pada waktu itu saya sebagai Dirjen 

Perbendaharaan, pihak World Bank 

mengejar-ngejar saya untuk segera 

melaksanakan SPAN. Saya bilang apa yang 

harus segera dilaksanakan. Padahal menurut 

kita tidak. Setelah melalui diskusi dan Rapim 

dengan Menteri Keuangan ternyata tidak. 

Karena yang harus diselesaikan adalah 

bisnis prosesnya. Bisnis proses selesai baru 

kemudian kita masukan ke dalam IT sistem. 

Jadi yang harus dicermati teman-teman 

DJA, bisnis proses harus kita selesaikan. 

Bagaimana rencana pengembangan 

RKA-KL Online oleh DJA dengan 

keterkaitannya dengan SPAN 

Saya mendukung pengembangan RKA- 

KL Online apalagi diintegrasikan dengan 

SPAN. RKA-KL Online adalah sarana untuk 

perencanaan anggaran K/L. Penyusunan 

anggaran K/L adalah domain dari DJA. Dalam 

perkembangannya, karena program SPAN 

dikembangkan sistem yang terintergrasi 

ke dalam satker, maka untuk kepraktisan, 

pendanaan, dan pengembangan sistem 

yang terintegrasi di satker maka kita sepakat 

untuk pengembangan RKA-KL Online oleh 

tim SPAN yang mengembangkan aplikasi 

dan bisnis proses di satker. 

Kita membayangkan ke depan sistem 

penganggaran harusnya bottom up yang 

dimulai dari ujungnya adalah satker. 

Sekarangkan ditengah-tengah, karena kita 

berhubungan dengan K/L padahal yang kita 

minta penyusunannya dari satker-satker. 

Makanya fasilitasinya dimulai dari satker. 

Walaupun pengembangnya ada di tim SPAN 

tetapi tanggung jawab pengembangan bisnis 

proses ada di DJA. Karena teman-teman 

DJPB tidak tahu bisnis prosesnya RKA-KL 

itu. Ini tetap menjadi tanggung jawab DJA, 

disinilah kita berkolaborasi. Pengembangan 

PROFIL 

IT masuk ke dalam pengembangan IT satker 

yang namanya SAKTI tetapi pengembangan 

bisnis proses ada di DJA. Jadi yang ingin saya 

katakan disini adalah kita tidak kehilangan 

tanggung jawab atau kehilangan pekerjaan 

terkait dengan pengembangan RKA-KL 

Online. Ini yang perlu kita sadari, sekarang 

jamannya kolaborasi. Dari segi kepraktisan 

dan efisiensi kita sepakati kontraktornya 

satu, kita tidak perlu repot lagi mencari 

kontraktor. Kita menggunakan kontraktor 

yang mengembangkan SAKTI. Inilah yang 

saya sebut simbiosis mutualistis, kita tidak 

bisa hidup menyendiri. 

Kemudian ke depan, RKA-KL Online 

sebagai sarana dalam rangka melakukan 

penyusunan anggaran. Pertama orang 

menyusun RKA-KL dari satker-satker, 

saya ingat waktu di daerah satker-satker 

menyusun RKA-KL disampaikan ke K/L, 

kemudian K/L yang akan membahas dengan 

DJA. Saya mencoba menterjemahkan ide 

dari Ibu Anny Ratnawati, RKA-KL Online 

dikembangkan lebih jauh lagi dalam arti 

melalui RKA-KL Online suatu hari nanti 

penelahaan RKA-KL tidak saling bertemu. 

Orang tidak perlu berbondong-bondong 

datang ke DJA membawa berkas. 

Dengan dikembangknnya RKA-KL Online 

ini, kita memakai sarana modern, orang 

menelaah di kantor masing-masing saja. 

Demikian pula DJA baik di Direktorat 

Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan 

Direktorat Anggaran III bekerja dibelakang 

komputer. Semua indeks harga dan semua 

parameter dimasukkan ke dalam data 

base komputer. Kita bermain dalam sarana 

komputer. Saya ingin mewujudkan RKA- 

KL Online itu seperti itu. Tidak hanya 

memasukan data ke komputer atau 

membawa soft copy data. Kalau seperti itu 

dari dulu juga sudah ada. Bukan sekedar 

transfer data, karena kalau seperti itu 

jamannya saya masih menjadi Kasubdit 

sudah ada. 

Padahal ketika itu diinginkan waktu 

pembahasan sudah di depan komputer, 

meskipun aplikasi komputer belum 

secanggih saat ini. Karena sistem belum 


PROFIL 

mendukung makanya transfer data 

berupa soft copy ke komputer kemudian 

di tayangkan dan pembahasannya masih 

bertemu. Satker membawa hardcopy 

kemudian dicoret-coret. Setelah dicoretcoret 

baru diedit dalam komputer. Itu 

memang lebih cepat dibandingkan 

mengetik tetapi ke depan tentu bukan 

seperti ini yang diharapkan. 

Oleh karena itu, perlu kesiapan kita untuk 

mengubah paradigma dan mindset. Kalau 

selama ini kita menunggu-nunggu tamu 

datang saat penelaahan dengan segala 

“implikasinya” sehingga Ibu Anny Ratnawati 

harus memasng CCTV untuk memonitor. 

Apakah seperti itu kelakuan kita… 

Ide brilliant dari pimpinan yang lama untuk 

membentuk satu tenaga pengkaji PNBP 

dengan Eselon II/b. Hal ini menunjukan 

bahwa ke depan PNBP akan menjadi 

primadona penerimaan APBN. Tentu 

akan menjadi tantangan buat kita semua, 

bagaimana mengembangkan Direktorat 

PNBP dan tenaga pengkaji untuk bisa 

menggali potensi-potensi PNBP agar bisa 

diwujudkan menjadi realitas penerimaan 

APBN. 

Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan 

ada sisi PNBP SDA yang harus didorong 

peningkatannya. Karena untuk PNBP SDA 

migas sudah jelas penanganannya meskipun 

tertatih-tatih untuk peningkatnnya. Sisi 

diupayakan untuk ditertibkan agar tidak 

menjadi temuan kembali. Fungsi DJA adalah 

kebijakan dan mendorong, bagaimana K/L 

bisa mematuhi ketentuan yang ada. Nah, 

di sini kita berfungsi sebagai regulator. 

Kitalah yang memproses regulasi PNBP 

K/L. Bagaiman K/L menyetorkan PNBP 

nya, dan agar sumber-sumber PNBP K/L 

di landasi peraturan serta bagaimana DJA 

memonitor laporan PNBP K/L. 

Bagaimana Bapak melihat SDM DJA 

saat ini Apa harapan Bapak terhadap 

pengembangan SDM DJA 

Saya melihat SDM DJA dalam menangani 

reformasi penganggaran berdasarkan UU 

Nomor 17/20003 dan UU Nomor 1/2004 

Nantinya tidak ada lagi yang seperti itu. 

Kita harus melakukan transformasi 

atau reformasi yang meliputi tiga hal. 

Pertama, perbaikan bisnis proses. Kedua, 

pengembangan IT dan ketiga changes 

management meliputi perubahan sikap dan 

peningkatan kapasitas. Yang berat adalah 

ketiga yakni merubah mentalitas kita dan 

satker. 

Peranan PNBP dalam penerimaan 

negara semakin penting. Bagaimana 

upaya yang akan dilakukan Bapak 

untuk meningkatkan peran PNBP 

dalam penerimaan negara 

lain yang harus didorong adalah PNBP 

SDA non migas seperti batubara dan hasil 

tambang lain seperti nikel. 

Peran DJA adalah dalam peningkatan dari 

segi kebijakan karena DJA tidak operasional. 

Bagaimana konsep yang dirumuskan oleh 

DJA dari segi kebijakan dan pengaturan 

inilah yang diharapkan oleh K/L dan 

stakeholder. Seperti batubara, eksekutor ada 

di kementerian lain, sedangkan peran DJA 

adalah bagaimana membuat desain-desain 

kebijakan agar PNBP dari sektor ini bisa 

ditingkatkan. 

Terkait dengan temuan BPK atas 

pengelolaan PNBP oleh K/L, harus 

sudah kelihatan profesionalismenya. Saya 

berinteraksi langsung dengan para direktur 

dan para kasubdit. Berdasarkan pengamatan 

saya, penguasaan mereka terhadap tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya sudah 

bagus. Demikian pula penguasaan terhadap 

peraturan juga bagus artinya dalam setiap 

pengajuan penyelesaian masalah selalu 

dipertimbangkan landasan hukumnya 

sehingga jalan keluar yang diusulkan cukup 

kuat. Ini menunjukan sikap profesionalisme. 

Tantangan ke depan tentu akan terus 

berkembang karena kita belum sepenuhnya 

menjalankan anggaran berbasis kinerja. Dari 

sisi peran, selama ini kita baru menjaga sisi 

keuangannya atau lebih kecil lagi sisi SBU 


dan SBK. Padahal berdasarkan anggaran 

berbasis kinerja kita juga harus menguasai 

program-program dari masing-masing 

K/L dalam penyusunan anggaran serta 

dalam berinteraksi dengan K/L. Dengan 

memahami program-program K/L maka 

akan ketahuan kinerja yang akan menjadi 

target. Tanpa memahami program-program 

dan kebijakan K/L, kita tidak akan bisa 

membuat judgment atas target kinerja, 

output, dan outcame yang akan dicapai. 

Dengan demikian, dalam rangka untuk 

mengantisipasi tuntutan perubahan dalam 

rangka implementasi PBB dan MTEF, kita 

perlu peningkatan kapasitas seluruh jajaran. 

Bukan hanya pelaksana tetapi juga para 

direktur, kasubdit, kasie bahkan saya juga 

harus meng- improve diri untuk menguasai 

ilmu-ilmu yang terkait dengan perubahan. 

Dalam rangka perubahan ini, saya berharap 

dari Sekretaris Ditjen Anggaran dan para 

direktur untuk bersama-sama merumuskan 

konsep capacity building keseluruh jajaran 

dengan segmentasi untuk eselon II, III, IV, 

dan pelaksana. 

Dan yang lebih penting lagi untuk fresh 

graduate kita harus menyiapkan konsep 

capacity building yang baik dan terarah 

buat mereka karena kader masa depan kita 

adalah anak-anak muda ini. Karena saya terus 

terang masuk DJA dulu menggelundung 

begitu saja, didiamkan begitu saja. Kamu 

mau belajar apa dan menjadi apa terserah. 

Nah, saya tidak ingin pengalaman itu kita 

wariskan. 

Saya sudah melihat di sini sudah 

dipersiapkan pembekalan untuk anak-anak 

baru. Di depan tentu harus ada programprogram 

yang terarah untuk menyiapkan 

kader-kader masa depan. Karena saya 

sendiri tinggal dua tahun lagi pensiun, 

demikian pula para direktur juga ada yang 

tinggal dua sampai tiga tahun lagi pensiun. 

Nah, yang muda-muda inilah yang akan 

menggantikan kita. Mereka harus diberikan 

bekal. 

Apa filosofi Bapak dalam menjalani 

kehidupan ini 

Saya tidak mempunyai filosofi khusus. Palingpaling 

saya mengatakan bahwa saya rasakan 

hidup itu menggelundung saja, pasrah, lepas 

tetapi tetap berusaha yang terbaik. Tidak 

tahu bagaimana harus merumuskannya. 

Tetapi saya merasa hidup mengalir saja. 

Kalau dalam bekerja saya bekerja sebaikbaiknya, 

amanah yang diberikan pimpinan 

saya laksanakan sebaik mungkin dengan 

dilandasi kejujuran dan keikhlasan karena 

saya yakin manusia diminta untuk berusaha 

dan berdoa kemudian hasilnya kita 

serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Kita serahkan kepada yang gawe urip, Allah 

SWT. Saya tidak begitu ngoyo karena 

menurut saya, hidup sudah mempunyai 

bagiannya masing-masing. Dalam arti kata 

kita harus berbuat yang terbaik. Do the best 

and lets God take the rest. 

Apa yang melatarbelakangi hubungan 

personal Bapak dengan staf dalam 

suasana yang lebih informal dalam 

Rapimtas di Yogyakarta 

Karena saya merasakan bekerja terusmenerus 

dalam ruangan seperti ini dengan 

pakaian formal, sudah terlalu terkungkung 

oleh batasan-batasan formal. Kita biasa 

melakukan rapat ruangan tertutup, antar 

meja jaraknya jauh, pakaiannya formal, 

duduknya pun harus formal. Untuk 

mencari penyegaran agar materi rapat yang 

berat menjadi kelihatan ringan sehingga 

diharapkan pemahamanpun menjadi lebih 

enak. Maka kita ajak keluar, biar ada suasana 

lain. Pakaian pun bebas, pokoknya santailah. 

Secara psikologis akan mempengaruhi kita 

dalam bersikap dan dalam memahami 

sesuatu. 

Karena tidak mempunyai tekanan dan beban 

sehingga dalam menerima penjelasanpun 

akan menjadi santai dan enak. Suasana 

hubungan atasan dan bawahanpun cair. 

Saya salut dengan teman-teman masih 

bisa menjaga unggah-ungguh dan saya juga 

dalam berinteraksi dengan siapapun tidak 

membedakan diri. Saya sebagai Dirjen 

Anggaran dan kamu sebagai pelaksana 

mencoba membaur, karena jabatan kan 

hanya sarana saja. Kembali ke filosofi saya, 

walau bagaimanapun seorang dirjen tidak 

dapat melaksanakan tugas sendirian tetapi 

sangat tergantung dan dibantu oleh temanteman 

yang lain. 

Siapa tokoh idola Bapak 

PROFIL 

Sebagai seorang muslim tokoh idola saya 

adalah satu yaitu Kanjeng Nabi Muhamad 

SAW. Saya tidak akan mengidolakan orang 

lain karena mengkultuskan orang kan tidak 

boleh. Nabi Muhamad bagi saya dan orangorang 

muslin yang lain adalah He is the best 

dari sudut apapun kita melihatnya. Dari 

sudut akhlaqnya, leadership-nya, hubungan 

dengan orang lain tanpa membedabedakan 

hubungan dengan orang lain, 

bahkan hubungan dengan non muslim juga 

luar biasa. 

Di tengah kesibukan Bapak, 

bagaimana Bapak menyeimbangkan 

hidup antara pekerjaan, hobi dan 

keluarga 

Saya sudah tidak mempunyai hobi khusus. 

Saya paling-paling mencoba untuk bisa 

menikmati udara segar kalau hari libur 

sambil jalan menikmati pemandangan 

indah di lapangan golf. Di lapangan kita 

bisa melepakan unek-unek, bahkan 

teriakpun bisa walaupun rule-nya katanya 

tidak boleh teriak-teriak. He he he….saya 

berusaha untuk rileks di lapangan atau di 

alam terbuka meskipun permainan golf 

saya tidak bagus. Tetapi saya harus mengisi 

sesuatu diluar dan berinteraksi dengan 

teman-teman. Saya kalau main golf tidak 

dengan teman-teman kantor, tetapi dengan 

grup khusus tanpa ada vested interest. Saya 

juga menghindari bermain dengan orang 

yang punya kepentingan. 

Selain itu saya juga berinteraksi dengan 

keluarga, anak dan cucu, karena waktunya 

sudah terbatas sekali dari hari Senin sampai 

dengan Jumat bekerja sampai malam 

kadang-kadang sampai pagi. Hari Sabtu 

dan Minggu kita manfaatkan untuk mencari 

udara segar dan berkumpul dengan 

keluarga, anak dan cucu. 

Rini Ariviani F dan Asrukhil Imro. 

Fotografer Dana Hadi 


PERISTIWA 

SOSIALISASI PMK REVISI 

Bertempat di Auditorium Dhanapala, Direktorat Jenderal Anggaran bersama dengan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan memberikan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara 

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 kepada Kementerian Negara/Lembaga. 

Pada dasarnya, revisi anggaran bertujuan untuk antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian 

kinerja, dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Peraturan Menteri Keuangan 

tersebut mengatur bahwa revisi dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap kebutuhan biaya 

operasional satuan kerja, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan, kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan, pembayaran 

berbagai tunggakan, kegiatan multiyears dan paket pekerjaan yang sudah dikontrakkan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. 

Selain itu, revisi dapat pula dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran kegiatan prioritas nasional dan mengurangi spesifikasi 

keluaran (output). 

PENELAAHAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP 

Penerimaan Negara Bukan Pajak kini menjadi salah satu andalan sumber pendapatan bagi negara selain dari 

pendapatan perpajakan. 

Sebagai salah satu andalan pendapatan bagi negara untuk membantu membiayai jalannya roda pemerintahan, diperlukan perhatian yang 

lebih dari semua pihak dalam menentukan 

besaran target PNBP dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Dari dana PNBP yang terkumpul tersebut, tidak semuanya dapat dipakai 

oleh Kementerian/Lembaga bersangkutan, hal ini harus sesuai dengan prinsip penggunaan PNBP yang bersifat earmark.

PENANDATANGANAN KONTRAK 

KINERJA PEJABAT ESELON II DJA 

Diharapkan keseriusan dan kesungguhan 

dari para Pejabat Eselon II untuk memenuhi 

target-target yang telah ditetapkan dalam 

kontrak kinerja yang baru ditandatangani ini, 

demikian pesan singkat Direktur Jenderal 

Anggaran pada acara penadatanganan 

kontrak kinerja Pejabat Eselon II di 

lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. 

Kontrak kinerja ini dibuat sebagai bentuk komitmen 

Direktorat Jenderal Anggaran dalam mendukung 

pelaksanaan program reformasi birokrasi di 

Kementerian Keuangan yang telah memasuki tahun 

keempat sejak digulirkan pada tahun 2007. 

Pada acara yang dihadiri pula oleh para Pejabat Eselon 

III tersebut, Direktur Jenderal Anggaran menghimbau 

kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat 

Jenderal Anggaran untuk menghilangkan “kebiasaankebiasaan” 

pada masa lalu demi peningkatan citra 

Direktorat Jenderal Anggaran yang lebih baik di mata 

para stakeholder. 

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV 

Seluruh jajaran pejabat Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan terus meningkatkan capacity masing-masing 

sehingga dapat mengubah mindset tentang DJA tidak hanya sebagai budget administrator tetapi juga sebagai 

budget analyst. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Anggaran, Herry Purnomo dalam sambutannya pada acara 

pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan DJA (24/03). 

Sebanyak 51 orang pejabat dilantik, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KM.1/UP/11/2011 tentang Mutasi Para Pejabat 

Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan. Satu orang pejabat eselon III berotasi ke unit eselon III lain dan 12 orang pejabat eselon IV 

mendapat promosi menjadi eselon III. Selanjutnya, pada kesempatan yang sama juga dilantik 10 orang pejabat eselon IV yang berotasi ke unit 

eselon IV lainnya dalam rangka agenda rutin mutasi organisasi di Lingkungan DJA dan 28 orang pejabat mendapat promosi menjadi eselon IV. 

Pada tanggal 1 s.d. 3 April yang lalu, dilaksanakan Rapat Pimpinan DJA di Yogyakarta. 

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Anggaran beserta para pejabat eselon II dan pejabat eselon III melakukan kunjungan ke Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Yogyakarta dan KPPN Yogyakarta.

Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?