Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN KHUSUS PEMBIAYAAN, 2010-2011 (miliar rupiah) 2010 2011 Keterangan APBN-P % thd PDB Real 31 Des (Rev II) % thd APBN-P APBN % thd PDB I. Pembiayaan Nonutang 25,402.8 0.4 3,910.9 15.4 (2,387.9) (0.0) A. Perbankan Dalam Negeri 45,477.1 0.7 21,477.9 47.2 12,657.2 0.2 1. Rekening Dana Investasi 5,504.2 0.1 4,130.0 75.0 6,803.4 0.1 2. Rekening Pembangunan Hutan 625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3. Saldo Anggaran Lebih 39,347.9 0.6 17,347.9 44.1 5,000.0 0.1 4. Rek.KUN untuk Pemb. Kredit Invest. Pem. 0.0 0.0 0.0 0.0 853.9 0.0 B. Non Perbankan Dalam Negeri (20,074.2) (0.3) (17,567.0) 87.5 (15,045.2) (0.2) 1. Privatisasi 1,200.0 0.0 2,098.7 174.9 340.0 0.0 2. Hasil Pengelolaan Aset 1,200.0 0.0 1,133.4 94.5 583.1 0.0 3. Dana Investasi Pemerintah dan PMN (12,924.2) (0.2) (12,299.1) 95.2 (13,932.3) (0.2) 4. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (1,000.0) (0.0) (1,000.0) 100.0 (1,000.0) (0.0) 5. Kewajiban Penjaminan (1,050.0) (0.0) 0.0 0.0 (1,036.0) (0.0) 6. Pinjaman kepada PT PLN (7,500.0) (0.1) (7,500.0) 100.0 0.0 0.0 II. Pembiayaan Utang 108,344.8 1.7 85,633.7 79.0 127,044.4 1.8 A. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (155.5) (0.0) (5,837.9) 3,753.2 (609.5) (0.0) 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 70,777.1 1.1 50,616.6 71.5 58,933.0 0.8 2. Penerusan Pinjaman (16,796.6) (0.3) (5,822.0) 34.7 (11,724.8) (0.2) 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (54,136.0) (0.9) (50,632.5) 93.5 (47,817.7) (0.7) B. Surat Berharga Negara (neto) 107,500.4 1.7 91,113.8 84.8 126,653.9 1.8 C. Pinjaman Dalam Negeri 1,000.0 0.0 357.7 35.8 1,000.0 0.0 Total Pembiayaan Anggaran 133,747.7 2.1 89,544.6 67.0 124,656.5 1.8 yang dikelola oleh Pemerintah, khususnya yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Oleh karena itu, mulai tahun 2011 pengembalian dari debitur tidak lagi melalui rekening RDI tetapi langsung disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Target penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam APBN 2011 adalah sebesar Rp6,8 triliun dimana didalamnya termasuk adanya konversi piutang penerusan pinjaman pada PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) sebesar Rp1,4 triliun. Rekening KUN untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah: Penerimaan ini bersifat in-out, yaitu in pada rekening KUN untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah, dan out pada investasi pemerintah untuk pembiayaan kredit investasi pemerintah. Target setoran adalah sebesar Rp853,9 miliar. Saldo anggaran lebih (SAL): Penggunaan SAL antara lain ditujukan untuk mengurangi idle cash sehubungan besarnya posisi SAL yang terdapat dalam Rekening Pemerintah. Target SAL yang digunakan dalam APBN 2011 adalah sebesar Rp5,0 triliun. Privatisasi: Kebijakan privatisasi dalam APBN 2011 adalah privatisasi ditujukan untuk memperbaiki kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, serta perkembangan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global. Target privatisasi APBN 2011 ditetapkan tidak terlalu besar yaitu hanya Rp340,0 miliar, karena privatisasi tidak ditujukan untuk menutup defisit. Hasil pengelolaan asset (HPA): Hasil pengelolaan Aset berasal dari penerimaan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) dan PT PPA. Penerimaan DJKN berasal dari aset eks bank dalam likuidasi (BDL), aset eks PT PPA. aset eks BPPN, dan hak tagih terhadap PT DI (sebagai akibat dari konversi utang menjadi PMN). Penerimaan PT PPA berasal dari percepatan pelunasan Multi Years Bond (MYB) PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI). Adapun target HPA pada tahun 2011 adalah sebesar Rp583,1 miliar. Namun, HPA ini sudah tidak dapat menjadi andalan penerimaan pembiayaan berhubung aset yang dikelola makin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber utang yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun 2011 adalah berasal dari surat berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan penarikan pinjaman luar negeri. Dalam mengelola utang tersebut, terdapat kebijakan umum pengelolaan utang yaitu: mengoptimalkan potensi utang domestik melalui penerbitan SBN dan PDN; melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal; pengadaan PLN dilakukan untuk pembiayaan kegiatan prioritas yang memberikan terms and conditions yang wajar, dan tanpa agenda politik dari kreditur; mempertahankan kebijakan pengurangan PLN dalam periode jangka menengah; meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas 28 Warta anggaran | 21 Tahun 2011
pasar modal, untuk mendorong financial deepening; meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating. Surat berharga negara (SBN): Setelah penerimaan dari HPA menurun, Pemerintah selalu mengandalkan penerbitan SBN sebagai sandaran dalam menutup defisit dan membiayai pengeluaran pembiayaan. Pada APBN 2011, target penerbitan SBN (neto) adalah sebesar Rp126,7 triliun, yang nantinya akan ditutup dari SBN dalam negeri dan SBN internasional. Pinjaman dalam negeri (PDN): Pinjaman dalam negeri merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang relatif baru, yaitu mulai tahun 2010. Pinjaman ini berasal dari bank pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengadaan alat utama sistem pertahanan pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri. Target penerimaan PDN pada APBN 2011 adalah sebesar Rp1,0 triliun. Penarikan pinjaman luar negeri (PLN): Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan hanya untuk pembiayaan kegiatan prioritas dan dalam rangka budget support. Sumber pembiayaan PLN ini berasal dari lender baik multilateral, bilateral, maupun lembaga keuangan komersial. Sedangkan prioritas pengadaan utang diarahkan bagi (i) lender yang memberikan terms and condition yang favorable (wajar), (ii) tidak adanya agenda politik tertentu, dan (iii) ketersediaan sumber pinjaman yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatannya. Penarikan PLN ini dibedakan menjadi pinjaman program (untuk budget support) dan pinjaman proyek (earmark dengan kegiatan pada K/L). Pada APBN 2011, target pinjaman program adalah sebesar Rp19,8 triliun sedangkan pinjaman proyek sebesar Rp39,1 triliun. Dalam pinjaman proyek tersebut termasuk penerimaan penerusan pinjaman sebesar Rp11,7 triliun. Selain penerimaan, pada pembiayaan juga terdapat pengeluaran pembiayaan baik pada non utang maupun utang. Pengeluaran Pembiayaan yang terdapat pada non utang meliputi Dana investasi pemerintah & penyertaan modal Negara (PMN), dana pengembangan pendidikan nasional, serta kewajiban penjaminan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terdapat pada utang yaitu berupa penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok Utang LN. Dana investasi pemerintah & penyertaan modal Negara (PMN): Pembiayaan dalam bentuk dana investasi Pemerintah & PMN bersifat cash outflow atau berupa pengeluaran pembiayaan, serta bersifat ad-hoc tergantung pada kebijakan Pemerintah. Pengeluaran dana untuk investasi Pemerintah dan PMN dalam APBN 2011, dialokasikan sebesar Rp13,9 triliun yang digunakan untuk: (a) Investasi Pemerintah Rp1,9 triliun, (b) PMN sebesar Rp7,1 triliun, yang dirinci PMN kepada BUMN Rp6,4 triliun dan organisasi/lembaga keuangan internasional Rp721,5 miliar, dan (d) dana bergulir Rp4,9 triliun, yang terdiri dari LPDB KUKM Rp250,0 miliar, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Rp3.571,6 miliar, dan Geothermal Rp1.126,5 miliar. Dana pengembangan pendidikan nasional: Dana pengembangan pendidikan nasional merupakan bagian dari anggaran pendidikan nasional secara keseluruhan, yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Dalam APBN 2011, alokasi anggaran untuk dana pengembangan pendidikan nasional dialokasikan sebesar Rp1,0 triliun. Kewajiban penjaminan: Dana ini ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar PT PLN (persero) LAPORAN KHUSUS maupun PDAM terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada APBN 2011, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dana kewajiban penjaminan sebesar Rp1.036,0 triliun, yang terdiri dari untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp889,0 miliar dan PDAM sebesar Rp147,0 miliar. Penerusan pinjaman: Merupakan PLN atau PDN yang diterima Pemerintah Pusat dan diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah atau BUMN. Penerusan pinjaman ini bersifat in-out, yaitu in pada pinjaman proyek dan out pada penerusan pinjaman. Sedangkan pada APBN 2011, alokasi penerusan pinjaman adalah sebesar Rp11,7 triliun. Pembayaran cicilan pokok Utang LN: Salah satu kewajiban pembayaran apabila Pemerintah menarik PLN adalah pembayaran cicilan pokok kepada lender. Pada APBN 2011, alokasi pembayaran ini adalah sebesar Rp47,8 triliun. Sedangkan kebijakan Pemerintah adalah selalu berupaya untuk membayar kewajiban ini tepat waktu. Kesimpulan: Sumber utama penerimaan pembiayaan adalah berasal dari utang, dalam perencanaan utang tersebut selalu mempertimbangkan “fiscal sustainability“ sehingga tambahan utang tersebut tidak membebani APBN dimasa mendatang. Salah satu indikator yang dipercaya adalah debt to GDP ratio yang semakin menurun, yaitu dari 47% pada tahun 2005 menjadi 26% pada tahun 2011. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, PMN merupakan pengeluaran terbesar serta diharapkan penggunaannya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Referensi: Disarikan dari Nota Keuangan dan APBN 2011 Warta anggaran | 21 Tahun 2011 29
Page 3 and 4: DAFTAR ISI warta anggaran | 21 Tahu
Page 5 and 6: LAPORAN UTAMA Pembangunan Infrastru
Page 7 and 8: LAPORAN UTAMA baku/mentah (raw mate
Page 9 and 10: erfungsi sebagai pengelola Rekening
Page 11 and 12: 9 1990 2000 2008 Indonesia Malaysia
Page 13 and 14: Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun
Page 15 and 16: LAPORAN UTAMA Perbaikan Dan Penyesu
Page 17 and 18: LAPORAN UTAMA Output belum atau pem
Page 19 and 20: Dalam melaksanakan KPJM K/L diberik
Page 21 and 22: PERENCANAAN ANGGARAN 2010 tersebut.
Page 23 and 24: LAPORAN UTAMA PNBP Menyoal Ketidakp
Page 25 and 26: anyak dalam pembentukan PP tersebut
Page 27: PNBP LAPORAN KHUSUS Pembiayaan 2011
Page 31 and 32: Pada tahun 1972, Edward Lorenz, seo
Page 33 and 34: PERENCANAAN ANGGARAN SISTEM PENGANG
Page 35 and 36: dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Page 37 and 38: RESENSI BUKU Resensi Buku The Shall
Page 39: RENUNGAN PENDEKAR TAKO Oleh : Satya
Page 42 and 43: PROFIL Sebagai orang nomor satu di
Page 44 and 45: PROFIL mendukung makanya transfer d
Page 46 and 47: PERISTIWA SOSIALISASI PMK REVISI Be

Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?