Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

PERENCANAAN ANGGARAN PP Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-K/L Edy Sudarto : Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran Di akhir tahun 2010 telah terbit PP Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan RKA-K/L sebagai pengganti PP Nomor 21 Tahun 2004. PP Nomor 90 Tahun 2010 tersebut pada prinsipnya mengatur mekanisme dan business process perencanaan dan penganggaran yang merupakan hulu dari sistem pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, di lingkungan para pengelola keuangan tersebut timbul beragam pendapat dan pandangan terhadap lahirnya PP 90 tahun 2010, sebagian menanti kehadirannya dan sebagian lagi lebih menunggu rencana operasionalisasi ketentuan tersebut sembari mereka-reka perubahan apa yang akan mempengaruhi pola kerjanya yang selama ini telah dijalani. Ibarat pepatah “tak kenal maka tak sayang”, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba mengenal sedikit beberapa materi yang termuat dalam PP 90 Tahun 20 Warta anggaran | 21 Tahun 2011
PERENCANAAN ANGGARAN 2010 tersebut. Dan sebagaimana lazimnya bahwa setiap orang mempunyai perspektif dan kacamata yang berbeda dalam melihat sesuatu yang baru, tergantung dari arah mana dia berdiri. Kebetulan Penulis saat ini dalam posisi yang tidak terlibat langsung dalam proses penanganan RKA-K/L dan hanya sedikit mengetahui beberapa hal terkait mekanisme penganggaran. Pengertian RKA-K/L Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004, RKA-K/L diartikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sementara, dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 pengertian RKA-K/L diubah menjadi dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran kementerian/ lembaga. Perubahan ini sepintas terkesan biasa dan normatif, namun sepertinya PP Nomor 90 Tahun 2010 mencoba melakukan inisiasi efisiensi melalui perubahan dari sisi administrasi. Seperti diketahui bersama bahwa saat ini beragam jenis, bentuk, dan variasi dokumen yang dibuat oleh lementerian/lembaga yang apabila dicermati lebih seksama, pada prinsipnya memuat hal yang sama. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masing-masing memuat hal yang secara prinsip sama yaitu suatu rencana kinerja suatu Kementerian/Lembaga dalam satu tahun berikut anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja tersebut. berbagai aplikasi software sehingga dalam suatu satker dapat dimungkinkan terdapat paling sedikit 3 (tiga) aplikasi yang masingmasing mempunyai perbedaan-perbedaan meskipun output-nya sama. Aplikasi itupun tentu membutuhkan cost, baik dari sisi pembuatannya maupun bagi satker yang kemungkinan mempunyai jumlah pegawai yang terbatas. PP Nomor 90 Tahun 2010 yang memaknai RKA-K/L sebagai suatu dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga semoga dapat menjadi pintu masuk bagi integrasi berbagai dokumen yang secara prinsip mengandung muatan yang sama sehingga dapat menciptakan efisiensi pengelolaan anggaran pada tahap yang paling awal. Yang perlu digarisbawahi adalah pengintegrasian dokumen anggaran tersebut tidak serta merta akan menghilangkan fungsi bawaan dari jenisjenis dokumen sebelumnya. Pada tahap perencanaan, RKA-K/L berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN). Pada tahap selanjutnya, RKA-K/L juga berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan APBN apabila seluruh isinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada tahapan yang lain, RKA-K/L juga menjadi bahan dalam melakukan audit, pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi serta bahan dalam menyusun pertanggungjawaban APBN. Secara teori, satu dokumen dengan beragam fungsi akan dapat menciptakan efisiensi tanpa mengurangi aspek akuntabilitasnya dan tentu perubahan ke arah tersebut perlu dijadikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut dalam rangka perbaikan dalam pengelolaan APBN. Proses Bisnis Penyusunan RKA- K/L Menurut Penulis, secara prinsip tidak ada perubahan siklus penyusunan RKA-K/L dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 apabila dibandingkan dengan PP Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan justru terdapat pada content pada setiap siklus penyusunan RKA- K/L dimaksud. Perbandingan pengaturan proses bisnis penyusunan RKA-K/L dalam kedua peraturan pemerintah di atas dapat dipetakan sebagaimana dalam Gambar 1. Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa dalam proses penyusunan RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian antara kebijakan berjalan dan kebijakan baru yang akan diusulkan pada tahun yang Berbagai macam dokumen tersebut mempunyai implikasi dibutuhkannya cost dalam penyusunannya, baik uang, waktu, bahan, dan tenaga. Selain itu, masingmasing dokumen tersebut diikuti dengan Gambar 1 Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa dalam proses penyusunan RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian antara kebijakan berjalan dan kebijakan baru yang akan diusulkan pada tahun yang direncanakan. Berdasarkan best practice, pengklasifikasian dimaksud sangat penting dan dapat menciptakan peluang Warta anggaran | 21 Tahun 2011 21
Page 3 and 4: DAFTAR ISI warta anggaran | 21 Tahu
Page 5 and 6: LAPORAN UTAMA Pembangunan Infrastru
Page 7 and 8: LAPORAN UTAMA baku/mentah (raw mate
Page 9 and 10: erfungsi sebagai pengelola Rekening
Page 11 and 12: 9 1990 2000 2008 Indonesia Malaysia
Page 13 and 14: Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun
Page 15 and 16: LAPORAN UTAMA Perbaikan Dan Penyesu
Page 17 and 18: LAPORAN UTAMA Output belum atau pem
Page 19: Dalam melaksanakan KPJM K/L diberik
Page 23 and 24: LAPORAN UTAMA PNBP Menyoal Ketidakp
Page 25 and 26: anyak dalam pembentukan PP tersebut
Page 27 and 28: PNBP LAPORAN KHUSUS Pembiayaan 2011
Page 29 and 30: pasar modal, untuk mendorong financ
Page 31 and 32: Pada tahun 1972, Edward Lorenz, seo
Page 33 and 34: PERENCANAAN ANGGARAN SISTEM PENGANG
Page 35 and 36: dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Page 37 and 38: RESENSI BUKU Resensi Buku The Shall
Page 39: RENUNGAN PENDEKAR TAKO Oleh : Satya
Page 42 and 43: PROFIL Sebagai orang nomor satu di
Page 44 and 45: PROFIL mendukung makanya transfer d
Page 46 and 47: PERISTIWA SOSIALISASI PMK REVISI Be

Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?