Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

REFORMASI BIROKRASI
mampu memberikan gambaran mengenai
sejauh mana kementerian dan lembaga
mampu secara optimal memanfaatkan
anggaran yang dimiliki untuk menghasilkan
output yang direncanakan. Hal ini menjadi
penting karena dalam implementasi
penganggaran berbasis kinerja, posisi DJA
ke depan tidak hanya berkutat dengan
‘posting dan costing’ melainkan juga sebagai
unit yang mampu menganalisis output
kementerian dan lembaga.
Dari sisi perencanaan anggaran,
perkembangan sistem penganggaran dan
perubahan struktur APBN membawa
dampak langsung kepada DJA. Kini, DJA
dituntut juga untuk menangani bidang
anggaran strategis nasional, antara lain
perubahan iklim, pengembangan alutsista,
dan ketahanan pangan. Belum lagi ditambah
dengan bertambahnya beban kerja di
bidang belanja negara akibat penerapan
belanja prioritas, serta kewajiban yang
terkait dengan dampak implementasi
sistem jaminan sosial nasional terhadap
APBN.
Mencermati perkembangan tersebut,
DJA memutuskan untuk menata ulang
pembagian tugas di Direktorat Penyusunan
APBN dan merombak strukturnya
untuk menyesuaikan dengan postur
APBN. Dalam struktur yang baru, belanja
negara ditangani oleh tiga subdirektorat
sementara demi efisiensi tugas yang terkait
dengan pendapatan negara digabung ke
dalam subdirektorat yang menangani
asumsi ekonomi makro. Di tingkat eselon
IV, pembagian tugas dan pemberian
nomenklatur dilakukan sehingga setiap
seksi merupakan cerminan dari aspek
tertentu dalam postur APBN. Semua ini
dilakukan untuk memastikan agar DJA
dapat memberikan respon yang cepat dan
akurat terhadap setiap pergerakan APBN.
Penataan ulang juga dilakukan di
Direktorat PNBP. Pendekatan struktur
organisasi yang semula menggunakan
pendekatan jenis penerimaan PNBP,
yaitu kementerian dari non-kementerian
dianggap tidak sesuai lagi. Kini tugas
pengelolaan penerimaan PNBP terkait
kementerian dan lembaga dibagi habis
oleh dua subdirektorat. Hal ini untuk
membagi beban kerja agar lebih seimbang,
meningkatkan efisiensi operasional dan
memudahkan koordinasi dengan mitra
kerja.
Hal serupa juga dilakukan untuk
mempertajam tugas dan fungsi DJA di bidang
pengembangan sistem penganggaran.
Nomenklatur pengembangan sistem
penganggaran disesuaikan menjadi
transformasi sistem penganggaran,
dalam hal ini Subdirektorat Transformasi
Sistem Penganggaran, Direktorat Sistem
Penganggaran. Hal ini dimaksudkan untuk
menjadi titik tolak perubahan pola pikir DJA
dari upaya pengembangan sistem menjadi
upaya transformasi sistem sehingga nuansa
implementasinya menjadi semakin kuat.
Sebagai salah satu core product DJA,
Standar Biaya juga menjadi pusat perhatian
dalam upaya penataan organisasi DJA.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam
implementasi selama ini seperti belum
memadainya standar biaya masukan baik
jumlah maupun besarannya serta belum
tersedianya suatu norma atau pedoman
yang mengatur metodologi pembiayaan
yang sesuai dengan karakteristik maupun
jenis kegiatan yang ada di masing-masing
Kementerian /Lembaga adalah tantangan
besar bagi DJA. Untuk menjawabnya,
DJA menata ulang Subdirektorat Standar
Biaya agar kementerian dan lembaga
dapat mendapatkan layanan yang lebih
customized. Lebih jauh lagi, DJA membentuk
Seksi Riset dan Pengembangan Standar
Biaya untuk mengantisipasi perkembanganperkembangan
di masa depan.
Di wilayah manajerial, tuntutan akan
keterbukaan dan akuntabilitas direspon
oleh DJA dengan penguatan di bidang
kepatuhan internal, manajemen risiko,
dan bantuan hukum. Dibentuknya Bagian
Kepatuhan dan Bantuan Hukum merupakan
bukti komitmen DJA terhadap keterbukaan
dan akuntabilitas. Bagian ini bertugas antara
lain melakukan internalisasi kode etik di
lingkungan DJA mengingat pengembangan
sistem dan manusia yang melaksanakan
sistem tersebut harus berjalan seiring.
Peningkatan integritas pegawai dan
akuntabilitas proses merupakan salah satu
tanggungjawab bagian baru ini.
Tugas yang lain mencakup
pengembangan dan implementasi
manajemen resiko untuk memastikan
kelancaran pelaksanaan tugas DJA secara
umum. Hal lain yang tak kalah penting
adalah untuk memberikan pertimbangan
dari sisi hukum kepada pimpinan DJA agar
setiap keputusan yang diambil, terutama
yang menyangkut wilayah abu-abu (grey
area), mempunyai landasan yang kuat.
Unit ini juga akan memberikan dukungan
kepada pagawai dan pejabat DJA ketika
dihadapkan kepada permasalahan hukum
akibat pelaksanaan tugas.
Bisa dikatakan, pada tahun 2010 yang
lalu DJA melakukan suatu perombakan
struktur yang cukup signifikan. Hampir
di semua lini terjadi perubahan. Namun
dari semua ini, benang merah yang dapat
ditarik adalah DJA berupaya untuk selalu
responsif terhadap perubahan-perubahan
yang terjadi di lingkungan. Lebih jauh
lagi, jika dicermati, maka dapat dilihat
upaya-upaya DJA dalam mengantisipasi
perubahan itu sendiri, misalnya perubahan
struktur di Direktorat Penyusunan APBN
dan pembentukan Direktorat Harmonisasi
Peraturan Penganggaran.
Dan tentu saja, semua itu dilakukan agar
DJA dapat memberikan layanan yang terbaik
kepada segenap pemangku kepentingan
dan mitra kerjanya. Sedemikian sehingga
walaupun seribu kupu-kupu mengepakkan
sayapnya di Brazil, sang Kepala Puskesmas
di pedalaman Mamuju tetap menerima 10
boks Parasetamol.
32 Warta anggaran | 21 Tahun 2011