Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

PROFIL Sebagai orang nomor satu di DJA, Herry Purnomo sangatlah sibuk. Kesibukanya sebagai Dirjen Anggaran dalam mengelola keuangan negara khususnya APBN dan belanja pemerintah pusat menyita banyak energinya. Untuk mengisi kembali energi yang hilang, Bapak dari tiga orang cucu ini menyeimbangkan hidupnya dengan kegiatan lain di luar kantor. Salah satunya adalah bermain golf bersama temantemannya. Bagi beliau bermain golf adalah bagian dari upaya untuk melepaskan diri dari rutinitas kantor, mengisi paru-parunya dengan udara segar dan menikmati alam terbuka. Selain itu, waktu liburnya beliau khususkan untuk keluarga dan bermain dengan cucu-cucunya yang lucu. Ditengah kesibukannya, beliau berkenan menerima redaktur Majalah Warta Anggaran untuk wawancara khusus, berikut petikannya. Sesuai dengan PMK No. 184/ PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJA mengalami perubahan struktur organisasi. Bagaimana Bapak melihat peran strategis DJA sebagai pengelola anggaran dengan struktur baru tersebut Pertama yang ingin saya katakan bahwa reorganisasi ini sudah dipikirkan secara intens oleh pimpinan sebelumnya yaitu Ibu Anny Ratnawati untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan di masa datang untuk tugas dan fungsi yang ditangani oleh DJA. Salah satu hal yang harus saya apresiasi adalah terbentuknya satu direktorat baru yaitu Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran (Dit. HPP) yang fokus terhadap harmonisasi peraturan terkait dengan penganggaran. Kalau saya coba merangkum dengan kalimat adalah karena banyaknya peraturan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) baik dalam bentuk UU, PP, Perpres yang sedikit banyak mengganggu atau melanggar kaidah atau prinsip-prinsip penganggaran. Peran direktorat HPP menjadi penting untuk menjaga hal ini. Contohnya, banyak UU yang tidak mengindahkan kaidah penganggaran karena dalam UU tersebut mencantumkan persentase tertentu dari APBN untuk membiayai bidang tertentu diluar yang ditetapkan dalam UUD yakni 20 persen untuk pendidikan. Dalam perkembangannya, saya mengikuti ada beberapa UU yang sudah ditetapkan dan mencantumkan persentase tertentu untuk membiayai bidang tertentu karena kita tidak dilibatkan dalam proses pembahasan. Terakhir RUU Desa minta sekian persen dari UU. Nah, saya kira ini yang menjadi DJA dengan direktorat baru ini menjadi strategis yaitu mewakili pemerintah untuk menjaga agar jangan sampai keluar suatu peraturan yang mengkapling-kapling APBN. Karena kalau penyusunan peraturan tidak diharmonisasi dengan prinsip-prinsip atau kaidah APBN bisa jebol APBN kita. Apalagi kalau kita melihat postur APBN, space yang tersedia untuk pemerintah bisa bergerak, katakanlah untuk membangun infrastruktur sangat kecil. Sebagian postur APBN kita untuk membayar utang, sebagain besar sudah dikapling untuk DAU dan pendidikan. Padahal ada hal-hal lain yang masih banyak perlu perhatian, apa jadinya kalau banyak UU atau Peraturan yang mengklaim atau mengkaplingkan diri dalam APBN . Oleh karena itu, saya sangat mendukung dan mempunyai banyak harapan bahwa direktorat baru ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan dari dibentuknya direktorat ini. Bagaiamana menurut Bapak fungsi Dit HPP dan DSP untuk mengantisipasi perkembangan sistem penganggaran Saya melihat unit di dalam DJA ada unit DSP dan Dit HPP. Saya ingin menterjemahkan Dit HPP fokus kepada peraturan-peraturan sedangkan sistem penganggaran menjadi tugas DSP. DSP berbicara tentang bisnis proses atau desain sistem penganggaran yang akan kita buat, menjaga dan mengembangkan sistem pengangaran yang ada kemudian mengembangkannya dengan kaidah-kaidah sistem penganggaran yang akan kita pakai. Misanya dalam sistem penganggaran kita mulai menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja sesuai amanat UU Nomor 17/2003. Demikian pula dalam merencanakan anggaran yang tahunan juga harus memperhatikan MTEF tiga tahu ke depan. Tugas mendesain dan menyempurnakan adalah DSP. sedangkan untuk menyusun bisnis proses dan aturan main bekerja sama dengan Dit. HPP. Jadi ada pembagian tugas, Dengan demikian dua direktiorat ini dalam mengembangkan sistem penganggaran harus berkolaborasi. Termasuk dalam sistem penganggaran adalah pengembangan Infomasi Teknologi (IT)-nya karena sekarang kecenderunganya adalah proses bisnis harus didukung atau diwadahi dengan IT. Terkait dengan SPAN, Bapak berulang kali mengatakan bahwa DJA harus mempunyai peran yang lebih banyak dalam implemtasi SPAN, selama ini peran DJA agak tertinggal dibandingkan dengan DJPB dalam implemetasi SPAN. Apa yang harus dilakukan oleh DJAl dalam mengejar ketertinggalan dalam SPAN Kita harus menyadari, memahami, dan mempunyai rasa memiliki bahwa justru DJA harus memainkan peran yang sangat penting dalam SPAN karena produk yang dihasilkan oleh DJA menjadi dasar bagi Ditjen Perbendaharaan (DJPB) dan satker dalam bekerja kemudian. Kalau kita tidak mengisi dengan benar, peran dalam SPAN atau katakanlah, ya… sudahlah kita tidak ikutan SPAN. Berarti DJPB dan satker tidak bisa melakukan apa-apa. Karena produk DJA menjadi dasar sistem SPAN yang menjadi landasan bagi DJPB dan satker untuk bekerja dalam sistem SPAN. Produk DJA adalah RKA-KL yang merupakan wujud operasional dari penyusunan APBN. RKA-KL ini menjadi tanggung jawab DJA, kalau RKA-KL ini tidak bisa disediakan dengan benar dan tepat waktu, DJPB tidak bisa memulai dengan menerbitkan DIPA. Penerbitan, pencairan DIPA, pertanggungjawaban DIPA, dan revisi DIPA akan difasilitasi dengan sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi bukan hanya menyangkut sisi pelaksanaan, which is menjadi tanggung jawab DJPB. Tetapi dimulai dari awal yaitu perencanaan anggaran yaitu penyusunan RKA-KL. Jadi 42 Warta anggaran | 21 Tahun 2011
posisi DJA itu paling depan. Oleh karena itu, saya mendorong. Memang agak ketinggalan penyiapannya, tetapi kita sudah memulai langkah dengan duduk bersama di Rapimtas Yogya. Saya mendorong bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Nah, kembali saya mengajak teman-teman untuk mengajak ketertinggalan. Apa yang harus dilakukan teman-teman DJA Menyelesaikan bisnis proses dari sisi segmentasi SPAN yang menjadi tanggung jawab DJA yaitu agar bisa menjamin tersedianya RKA-KL yang kredibel agar dapat menjadi dasar penerbitan DIPA kemudian menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh satker sampai dengan pembukuannya, pertanggungjawabannya, dan cash management. Kita harus segera menyelesaikan bisnis proses yang telah disepakati di Yogya. Sebenarnya saya melihat sudah ada rasa memiliki dan memahami atas sesuatu yang akan kita bangun tetapi masih kurang. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman untuk menyelesaikan bisnis proses dari sisi DJA, ada sekitar tujuh butir. Paling tidak ada tiga hal, pertama dari sisi perencanaan anggaran murni yaitu penyusunan RAPBN 2012, ada bisnis prosesnya. Kedua, sisi pelaksanaan anggaran ada dua menyangkut penyusunan R-APBNP kalau sekarang RAPBNP 2011 dan menyangkut revisi. Dari sisi pelaksanaan DJA ada kaitannya karena revisi di DJA. Kemudian yang akan kita kembangkan adalah monev. Jadi saya kira ada empat segmentasi bisnis proses yang harus segera diselesaikan DJA. Bisnis proses ini kita sepakati bersama, kemudian kita terjemahkan ke dalam sistem IT memakai hyperion. Kita harus bekerja keras karena deadline-nya bulan Mei 2011. Karena prinsip buat saya dalam membangun IT, kita sendiri yang harus menyusun bisnis prosesnya sedangkan konsultan hanya membantu, mereka tidak tahu. Seperti pengalaman Australia pada saat membangun IT SPAN, Mereka punya pengalaman buruk. Kenapa Kata mereka, pada waktu membangun sistem terpadu ini kami serahkan ke orang IT, diborongin, kita tidak mau tahulah… pokoknya kita tunjuk. Mereka yang mengerjakan tetapi ternyata dalam waktu tiga tahun tidak selesai karena mereka tidak tahu bisnis prosesnya. Dari pengalaman ini saya selalu mengatakan bisnis proses selalu kita susun dahulu. Demikian pula pada saat SPAN awal, pada waktu itu saya sebagai Dirjen Perbendaharaan, pihak World Bank mengejar-ngejar saya untuk segera melaksanakan SPAN. Saya bilang apa yang harus segera dilaksanakan. Padahal menurut kita tidak. Setelah melalui diskusi dan Rapim dengan Menteri Keuangan ternyata tidak. Karena yang harus diselesaikan adalah bisnis prosesnya. Bisnis proses selesai baru kemudian kita masukan ke dalam IT sistem. Jadi yang harus dicermati teman-teman DJA, bisnis proses harus kita selesaikan. Bagaimana rencana pengembangan RKA-KL Online oleh DJA dengan keterkaitannya dengan SPAN Saya mendukung pengembangan RKA- KL Online apalagi diintegrasikan dengan SPAN. RKA-KL Online adalah sarana untuk perencanaan anggaran K/L. Penyusunan anggaran K/L adalah domain dari DJA. Dalam perkembangannya, karena program SPAN dikembangkan sistem yang terintergrasi ke dalam satker, maka untuk kepraktisan, pendanaan, dan pengembangan sistem yang terintegrasi di satker maka kita sepakat untuk pengembangan RKA-KL Online oleh tim SPAN yang mengembangkan aplikasi dan bisnis proses di satker. Kita membayangkan ke depan sistem penganggaran harusnya bottom up yang dimulai dari ujungnya adalah satker. Sekarangkan ditengah-tengah, karena kita berhubungan dengan K/L padahal yang kita minta penyusunannya dari satker-satker. Makanya fasilitasinya dimulai dari satker. Walaupun pengembangnya ada di tim SPAN tetapi tanggung jawab pengembangan bisnis proses ada di DJA. Karena teman-teman DJPB tidak tahu bisnis prosesnya RKA-KL itu. Ini tetap menjadi tanggung jawab DJA, disinilah kita berkolaborasi. Pengembangan PROFIL IT masuk ke dalam pengembangan IT satker yang namanya SAKTI tetapi pengembangan bisnis proses ada di DJA. Jadi yang ingin saya katakan disini adalah kita tidak kehilangan tanggung jawab atau kehilangan pekerjaan terkait dengan pengembangan RKA-KL Online. Ini yang perlu kita sadari, sekarang jamannya kolaborasi. Dari segi kepraktisan dan efisiensi kita sepakati kontraktornya satu, kita tidak perlu repot lagi mencari kontraktor. Kita menggunakan kontraktor yang mengembangkan SAKTI. Inilah yang saya sebut simbiosis mutualistis, kita tidak bisa hidup menyendiri. Kemudian ke depan, RKA-KL Online sebagai sarana dalam rangka melakukan penyusunan anggaran. Pertama orang menyusun RKA-KL dari satker-satker, saya ingat waktu di daerah satker-satker menyusun RKA-KL disampaikan ke K/L, kemudian K/L yang akan membahas dengan DJA. Saya mencoba menterjemahkan ide dari Ibu Anny Ratnawati, RKA-KL Online dikembangkan lebih jauh lagi dalam arti melalui RKA-KL Online suatu hari nanti penelahaan RKA-KL tidak saling bertemu. Orang tidak perlu berbondong-bondong datang ke DJA membawa berkas. Dengan dikembangknnya RKA-KL Online ini, kita memakai sarana modern, orang menelaah di kantor masing-masing saja. Demikian pula DJA baik di Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III bekerja dibelakang komputer. Semua indeks harga dan semua parameter dimasukkan ke dalam data base komputer. Kita bermain dalam sarana komputer. Saya ingin mewujudkan RKA- KL Online itu seperti itu. Tidak hanya memasukan data ke komputer atau membawa soft copy data. Kalau seperti itu dari dulu juga sudah ada. Bukan sekedar transfer data, karena kalau seperti itu jamannya saya masih menjadi Kasubdit sudah ada. Padahal ketika itu diinginkan waktu pembahasan sudah di depan komputer, meskipun aplikasi komputer belum secanggih saat ini. Karena sistem belum Warta anggaran | 21 Tahun 2011 43
Page 3 and 4: DAFTAR ISI warta anggaran | 21 Tahu
Page 5 and 6: LAPORAN UTAMA Pembangunan Infrastru
Page 7 and 8: LAPORAN UTAMA baku/mentah (raw mate
Page 9 and 10: erfungsi sebagai pengelola Rekening
Page 11 and 12: 9 1990 2000 2008 Indonesia Malaysia
Page 13 and 14: Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun
Page 15 and 16: LAPORAN UTAMA Perbaikan Dan Penyesu
Page 17 and 18: LAPORAN UTAMA Output belum atau pem
Page 19 and 20: Dalam melaksanakan KPJM K/L diberik
Page 21 and 22: PERENCANAAN ANGGARAN 2010 tersebut.
Page 23 and 24: LAPORAN UTAMA PNBP Menyoal Ketidakp
Page 25 and 26: anyak dalam pembentukan PP tersebut
Page 27 and 28: PNBP LAPORAN KHUSUS Pembiayaan 2011
Page 29 and 30: pasar modal, untuk mendorong financ
Page 31 and 32: Pada tahun 1972, Edward Lorenz, seo
Page 33 and 34: PERENCANAAN ANGGARAN SISTEM PENGANG
Page 35 and 36: dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Page 37 and 38: RESENSI BUKU Resensi Buku The Shall
Page 39: RENUNGAN PENDEKAR TAKO Oleh : Satya
Page 44 and 45: PROFIL mendukung makanya transfer d
Page 46 and 47: PERISTIWA SOSIALISASI PMK REVISI Be

Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?