Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

PERENCANAAN ANGGARAN
direncanakan. Berdasarkan best practice,
pengklasifikasian dimaksud sangat penting
dan dapat menciptakan peluang efisiensi
waktu dalam proses penyusunan RKA-
K/L karena dalam setiap pembahasan,
baik dalam proses pembahasan di internal
Pemerintah maupun antara Pemerintah dan
DPR, akan difokuskan pada usulan kebijakan
baru. Namun demikian, pengaturan baru
mengenai pengklasifikasi yang terdapat
dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 tersebut
perlu dielaborasi lebih detail sehingga dapat
mudah dipahami dan diterapkan oleh para
pemangku kepentingan.
Ketentuan lain dalam proses bisnis ini
adalah dalam hal penelahaan RKA-
K/L antara Kementerian/Lembaga dan
Kementerian Keuangan serta Bappenas
yang pengaturannya dibuat lebih berbobot.
Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004,
penelahaan RKA-K/L dipersepsikan sebagai
kegiatan yang lebih bersifat administratif
karena hanya fakus pada kesesuaian RKA-
K/L dengan pagu yang telah ditetapkan.
Sementara, dalam PP Nomor 90 Tahun
2010, penelaahan merupakan kegiatan
dalam rangka menilai kelayakan anggaran
atas kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat
ditampung dalam RKA-K/L. Perubahan di
atas sangat bagus namun tetap memerlukan
pengaturan yang lebih detail mengenai
mekanisme dan metode dalam menguji
kelayakan dimaksud.
Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara
Salah satu ketentuan baru yang diatur
dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 adalah
mengenai mekanisme penyusunan
anggaran Bandahara Umum Negara, atau
yang lebih dikenal dengan BA-BUN.
Pada intinya, pasal-pasal yang mengatur
mengenai BA-BUN dalam PP Nomor
90 Tahun 2010 ini mengadopsi pasalpasal
sebelumnya dalam PP dimaksud
yang mengatur RKA-K/L untuk Bagian
Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana
ada ketentuan penetapan pagu indikasi,
penetapan alokasi, sampai dengan
penerbitan dokumen pelaksanaan
anggaran. Perbedaan utama dibanding
mekanisme yang berlaku dalam
penyusunan RKA-K/L untuk BA K/L adalah
adanya pejabat yang menjalankan fungsi
sebagai Pembantu Pengguna Anggaran
(PPA) serta adanya ketentuan penerbitan
dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat
diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
Seluruh ketentuan yang menyangkut BA-
BUN tersebut pada hakekatnya merupakan
pengukuhan atas apa yang telah berjalan
selama ini, misalnya fungsi PPA yang
selama ini telah dijalankan oleh beberapa
pejabat unit eselon I lingkup Kementerian
Keuangan.
Meskipun secara mekanisme mengadopsi
pengaturan yang berlaku bagi penyusunan
RKA-K/L, namun RKA BUN tetap memiliki
karakteristik khusus sehingga dalam
pengaturan pelaksanaan teknis nanti
perlu memperhatikan karakteristik khusus
tersebut. Itulah mengapa PP Nomor 90
Tahun 2010 ini memberikan waktu 2 (dua)
tahun bagi penerapan pasal-pasal terkait
BA.
Evaluasi Kinerja Penganggaran
Pengaturan mengenai evaluasi kinerja
penganggaran juga semakin dikembangkan
dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 dibanding
dengan PP Nomor 21 Tahun 2004.
Sebagaimana dipahami bersama bahwa
salah satu elemen penting dalam penerapan
penganggaran berbasis kinerja adalah
adanya evaluasi kinerja penganggaran.
Evaluasi kinerja penganggaran pada
hakekatnya mengandung pengertian
“melihat ke belakang untuk menentukan
langkah terbaik ke depan”. Oleh karena
itu, PP Nomor 90 Tahun 2010 telah
mengatur beberapa indikator yang perlu
diperhatikan dalam melakukan evaluasi
yang antara lain meliputi tingkat keluaran,
capaian hasil, tingkat efisiensi, konsistensi
antara perencanaan dan implementasi,
dan penyerapan anggaran. Tentu indikatorindikator
tersebut dapat diperluas sesuai
dengan kebutuhan pengukuran kinerja
penganggaran suatu instansi.
PP Nomor 90 Tahun 2010 ini telah mengatur
bahwa hasil dari evaluasi tersebut akan
digunakan sebagai bahan penetapan alokasi
anggaran setiap Kementerian/Lembaga.
Dengan demikian, kualitas hasil evaluasi
sangat menentukan kualitas anggaran yang
akan ditetapkan nanti. Mengingat evaluasi
kinerja penganggaran ini mutlak dibutuhkan
di berbagai tingkatan, mulai tingkat makro
sampai dengan mikro dan mulai tingkat
nasional sampai dengan tingkat satker, maka
harus ada kesamaan mekanisme, parameter,
ukuran, dan metode. Oleh karena itu, PP
Nomor 90 Tahun 2010 mengamanatkan
agar Menteri Keuangan perlu menyusun
norma dan pedoman dalam melaksanakan
evaluasi kinerja penganggaran tersebut.
Penutup
Selain mengatur ketentuan yang telah
disebutkan di atas, PP Nomor 90 Tahun
2010 ini juga memuat ketentuan-ketentuan
baru mengenai perubahan RKA-K/L dalam
pelaksanaan APBN dan sistem informasi
yang terintegrasi.
Meskipun PP Nomor 90 Tahun 2010
memuat lebih banyak pengaturan
dibanding PP Nomor 21 Tahun 2004,
namun efektivitas pengaturan tersebut
akan dilihat dari penerapannya. Penetapan
PP Nomor 90 Tahun 2010 bagaimanapun
merupakan upaya menuju penyempurnaan
dan perbaikan bagi pengelolaan keuangan
negara, khususnya dibidang penganggaran.
Namun demikian, PP dimaksud baru
sebuah landasan hukum dan norma
umum. Langkah penting berikutnya
adalah bagaimana mengoperasionalkan
PP tersebut sehingga terwujud tujuan
dari ditetapkan PP sebagaimana tertuang
dalam Penjelasannya, yaitu meningkatkan
kualitas belanja (quality of spending).
Untuk itu, pekerjaan rumah yang harus
segera diselesaikan adalah ditetapkannya
berbagai petunjuk operasional atas norma
umum sebagaimana telah diamanatkan di
beberapa pasal dalam PP Nomor 90 Tahun
2010.
22 Warta anggaran | 21 Tahun 2011