Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN UTAMA Diagram 2 public private partnership (PPP). 120.0 Kenaikan Anggaran Infrastruktur & Inflasi 111.6 Sementara itu, dukungan pemerintah dalam bentuk investasi juga terlihat semakin besar. 100.0 Investasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk suntikan modal untuk PT Sarana 80.0 Multi Infrastruktur (PT SMI), yang khusus 60.0 50.0 didirikan dalam tahun 2009 dalam rangka 34.7 40.0 29.8 mempercepat pembangunan infrastruktur 20.0 12.6 17.1 7.8 4.7 serta bersinergi dengan pihak ketiga, 6.6 6.6 11.1 2.8 7.0 0.0 5.3 baik swasta, pemerintah daerah, BUMN, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 maupun organisasi multilateral. PT SMI merupakan suatu holding company dan Kenaikan Angg. Infrastruktur (%) Kenaikan Inflasi (yoy) Anggaran Infrastruktur telah & mendirikan Inflasi anak perusahaan yaitu 120.0 111.6 PT Indonesia Infrastructure Finance (PT Anggaran modal infrastruktur pada tersebut BUMN,serta dialokasikan penjaminan/ sebagian pemerintah terbesar dalam dalam bentuk bentuk penjaminan belanja &(spending), kontijensi. Sebagaimana disajikan dalam 100.0 IIF) pada tahun 2010, berpatungan dengan dan sebagian dalam bentuk pemberian pinjaman/kredit, kontijensi penyertaan (land capping, modal kontijensi pada PLN BUMN,serta ADB, International Finance Corporation penjaminan/kontijensi. Tabel 1, anggaran Sebagaimana infrastruktur disajikan dalam dalam dan 80.0 Tabel PDAM), 1, anggaran investasi infrastruktur pemerintah, serta dalam bentuk belanja (spending) bentuk belanja adalah (spending) sebesar adalah Rp115,1 sebesar triliun, atau pinjaman 93% dari dan kredit. total anggaran Dengan penjaminan, infrastruktur dalam (IFC), dan DEG-Badan Investasi dan 60.0 50.0 tahun 2011 (APBN) sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja infrastruktur Pembangunan yang Jerman. PT IIF merupakan Rp115,1 triliun, atau 93% dari total anggaran dana akan 34.7 dikeluarkan hanya jika resiko dikelola oleh kementerian/lembaga , dan belanja non 40.0kementerian/lembaga seperti public 29.8service perusahaan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dalam tahun 2011 (APBN) yang telah diperhitungkan (kenaikan harga obligation (PSO) kepada PT KAI dan PT Pelni, DAK Infrastruktur, dan Tambahan Otonomi Khusus sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut tanah, 20.0 infrastruktur. 12.6 BUMN 17.1 gagal bayar/default) 7.8 benarbenar terjadi. Guna mengelola penjaminan Selain 2.8 4.7 Infrastruktur, pengembangan Sabang dan Batam. Dalam Diagram 3 disajikan perkembangan total 6.6 6.6 11.1 mencakup belanja infrastruktur yang 7.0 belanja infrastruktur kementerian/lembaga, sementara 0.0 itu, dukungan untuk 5.3 dalam Tabel 2 ditampilkan data lebih rinci pembangunan mengenai dikelola anggaran oleh infrastruktur kementerian/lembaga di luar belanja , dan kementerian/lembaga. ini, pemerintah 2005 telah 2006 mendirikan 2007 PT 2008 infrastruktur 2009 juga 2010dilakukan 2011pemerintah belanja non kementerian/lembaga seperti Penjamin Infrastruktur Indonesia/Indonesia dengan membentuk suatu unit di Tabel 1 Kenaikan Angg. Infrastruktur (%) Inflasi (yoy) public service obligation (PSO) kepada PT Infrastructure Guarantee Funda (PT PII/IIGF) Kementerian Keuangan, yaitu Pusat Komponen Anggaran Infrastruktur KAI dan PT Pelni, DAK Infrastruktur, (triliun dan rupiah) yang fungsinya adalah menangani proses Investasi Pemerintah (PIP) pada tahun Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan sebagian terbesar dalam bentuk belanja (spending), Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur, penjaminan bagi kewajiban finanasial sektor 2007 dan sejak tahun 2009 telah berstatus dan 2005 sebagian 2006 dalam 2007 bentuk 2008 pemberian 2009 2010 pinjaman/kredit, 2011 penyertaan modal pada BUMN,serta pengembangan Sabang dan Batam. Dalam publik (kementerian, BUMN, dan pemda) sebagai instansi badan layanan umum penjaminan/kontijensi. Sebagaimana disajikan dalam APBN Tabel 1, anggaran infrastruktur dalam bentuk Belanja Diagram Infrastruktur: 3 disajikan perkembangan total dalam kontrak kerjasama atau konsesi (BLU). PIP juga berfungsi sebagai pengelola belanja 23,5 (spending) 47,8 51,7 adalah 68,0 sebesar 76,2 Rp115,1 65,4 triliun, 115,1 atau 93% dari total anggaran infrastruktur dalam ‐ belanja Belanja infrastruktur K/L kementerian/lembaga, 21,4 42,2 dengan 45,1 sektor 59,4 swasta. 65,7 PT PII 57,6 diharapkan 105,1 tahun 2011 (APBN) sebesar Rp123,8 triliun. Belanja tersebut Rekening mencakup Induk Dana belanja Investasi infrastruktur dan penilai yang ‐ Belanja Non K/L 2,2 5,6 6,6 8,6 10,6 7,8 9,9 sementara dalam Tabel 2 ditampilkan data dapat menunjang masuknya pendanaan dari kelayakan, manajemen resiko, divestasi, Pemberian Pinjaman/Kredit dikelola 0,1 oleh 2,3 kementerian/lembaga 2,3 1,8 1,3 , 13,8 belanja non 5,3 kementerian/lembaga seperti public service lebih rinci mengenai anggaran infrastruktur swasta untuk pembangunan infrastruktur di pengembangan instrumen, pengendalian, Penyertaan Modal obligation ‐ (PSO) ‐ kepada ‐ PT 1,0 KAI dan 1,0 PT Pelni, 2,0 DAK 1,5 Infrastruktur, dan Tambahan Otonomi Khusus Penjaminan di luar belanja & kementerian/lembaga. Kontijensi Infrastruktur, ‐ ‐ Indonesia pengembangan ‐ melalui 0,3 Sabang peningkatan 0,4 dan 1,4 Batam. kelayakan Dalam 1,9 pembiayaan, Diagram 3 dan disajikan masalah perkembangan hukum dan total Anggaran Infrastruktur belanja 23,7 infrastruktur 50,0 kredit 54,0 kementerian/lembaga, dan 71,0 kualitas 78,9 proyek-proyek 82,6 sementara 123,8 perjanjian dalam Tabel investasi 2 ditampilkan Pemerintah data lebih Pusat. rinci Dalam Diagram 3 terlihat bahwa Catatan: 2005‐2010 adalah data realisasi; mengenai sumber Buku anggaran Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJ, diolah. infrastruktur infrastruktur yang di menggunakan luar belanja kementerian/lembaga. skim Dengan fungsi tersebut, PIP melakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Tabel 1 Dalam Diagram 3 terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM Komponen Anggaran Infrastruktur dan Kementerian ESDM merupakan tiga kementerian yang menerima alokasi anggaran belanja (triliun rupiah) infrastruktur merupakan terbesar, tiga dengan kementerian total yang pagu 90,7 persen dari total pagu belanja infrastruktur kementerian/lembaga menerima alokasi dalam anggaran tahun belanja 2011. Dalam Tabel 2, terlihat peran dana 2005 alokasi 2006 khusus 2007 (DAK) 2008 infrastruktur infrastruktur yang semakin terbesar, besar. dengan Selain total itu, menarik pula untuk dicermati, dukungan pemerintah dalam bentuk pagu 90,7 penjaminan persen dari & total kontijensi pagu (land Belanja capping, Infrastruktur: kontijensi PLN dan 23,5PDAM), 47,8 investasi 51,7 68,0 2009 76,2 2010 65,4 2011 APBN 115,1 belanja infrastruktur kementerian/ ‐ Belanja K/L 21,4 42,2 45,1 59,4 65,7 57,6 105,1 4 ‐ Belanja Non K/L 2,2 5,6 6,6 8,6 10,6 7,8 9,9 lembaga dalam tahun 2011. Dalam Pemberian Pinjaman/Kredit 0,1 2,3 2,3 1,8 1,3 13,8 5,3 Tabel 2, terlihat peran dana alokasi Penyertaan Modal ‐ ‐ ‐ 1,0 1,0 2,0 1,5 khusus (DAK) infrastruktur yang semakin besar. Selain itu, menarik Penjaminan & Kontijensi Anggaran Infrastruktur ‐ 23,7 ‐ 50,0 ‐ 54,0 0,3 71,0 0,4 78,9 1,4 82,6 1,9 123,8 pula untuk dicermati, dukungan Catatan: 2005‐2010 adalah data realisasi; sumber Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJ, diolah. 8 Warta anggaran | 21 Tahun 2011 Dalam Diagram 3 terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM merupakan tiga kementerian yang menerima alokasi anggaran belanja infrastruktur terbesar, dengan total pagu 90,7 persen dari total pagu belanja infrastruktur
erfungsi sebagai pengelola Rekening Induk Dana Investasi dan penilai kelayakan, manajemen resiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat. Dengan fungsi tersebut, PIP melakukan penilaian kelayakan terhadap proyek‐proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Selain itu, PIP juga dapat melakukan investasi selain di sektor infrastruktur. LAPORAN UTAMA 32.11 57.96 22.11 15.30 15.42 5.53 Sumber: Buku Saku APBN, Feb 2011 penilaian kelayakan terhadap proyekproyek infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. Selain itu, PIP juga dapat melakukan investasi selain di sektor infrastruktur. Dibandingkan dengan anggaran fungsi pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara, anggaran infrastruktur dalam tahun 2011 adalah sekitar setengah dari belanja fungsi pendidikan. Diagram 3 Anggaran Infrastruktur dalam Bentuk Belanja K/L (triliun Rp) 2010 (Real) 2011 (APBN) 3.45 2.76 0.81 1.29 1.16 2.20 0.91 0.24 0.64 0.51 ‐ 0.29 Capaian Pembangunan Infrastruktur Selain besaran anggaran, yang juga penting adalah desain (grand design) dari program dan kegiatan yang didanai dengan alokasi anggaran tersebut. Hal ini mengingat besaran dana yang sama dapat digunakan untuk berbagai alternatif program dan kegiatan. Hanya ketika program dan kegiatan yang dipilih adalah yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasasaran, Tabel 2 Anggaran Infrastruktur Non‐Belanja K/L (triliun Rp) 2010 (Real) 2011 (APBN) 1 Resiko kenaikan harga tanah (land capping) 0,35 0,89 2 Investasi Pemerintah 3,61 4,57 3 PMN 2,00 1,50 4 PSO 0,37 1,88 5 Kredit rumah (KPRSH & Rusunami) 0,42 0,70 6 DAK 4,49 6,05 7 Tambahan Otonomi 1,40 1,40 8 Dana Kontijensi PLN 1,00 0,89 9 Dana Kontijensi PDAM ‐ 0,15 10 Pinjaman ke PLN 7,50 ‐ 11 Dana bergulir pengadaan tanah 2,30 ‐ 12 Pengembangan Kawasan Free Trade Sabang 0,42 0,39 13 Pengembangan Otoritas Batam 0,14 0,14 14 Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) ‐ 0,16 Total Non Belanja K/L (Triliun Rp) 25,01 18,72 Sumber: Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi, DJA Edisi Februari 2011 barulah dapat dinyatakan bahwa anggaran yang besar tersebut telah digunakan secara bertanggungjawab (accountable). Merupakan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dikaji, apakah belanja infrastruktur dalam APBN telah digunakan untuk mendanai program/kegiatan/proyek infrastruktur yang paling efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Dalam Tabel 3, disajikan stok beberapa infrastruktur di Indonesia sampai dengan 2010. Jalan nasional yang telah dibangun mencapai 5 38.569,49 km, sedangkan panjang rel kereta api mencapai 4.818,9 km. Pertanyaan yang menarik terkait dengan data ini antara lain adalah berapa kilometerkah yang dianggap memadai Ini penting untuk memperoleh makna dari panjang jalan atau panjang rel KA yang telah dibangun tersebut. Dibandingkan dengan panjang pantai Indonesia sejauh 95.181 Km (PBB, 2008), berarti panjang jalan nasional tersebut adalah sekitar 40 persen dari jalan yang perlu dibangun agar seluruh wilayah/pulau mempunyai akses jalan (asumsi: pulau-pulau yang terlalu kecil untuk dibangun jalan tidak diperhitungkan). Namun, apakah pembandingan/rasio seperti demikian dapat digunakan untuk mengukur kecukupan penyediaan jalan Adakah standar mengenai kecukupan infrastruktur di suatu negara Untunglah, Bank Dunia telah mengembangkan Indikator Pembangunan Dunia (World Development Indicators/WDI) untuk membandingkan tingkat pembangunan antarnegara. Beberapa indikator diantaranya berkaitan dengan infrastruktur, salah satu diantaranya yang terkait dengan jalan adalah road density, yaitu rasio antara total panjang jaringan jalan (road network) terhadap luas wilayah (km jalan per km persegi luas wilayah). Jaringan jalan tersebut mencakup jalan nasional, propinsi, ibandingkan dengan anggaran fungsi pendidikan yang sekurang‐kurangnya 20% dari belanja egara, anggaran infrastruktur dalam tahun 2011 adalah sekitar setengah dari belanja fungsi endidikan. apaian Pembangunan Infrastruktur Warta anggaran | 21 Tahun 2011 9
Page 3 and 4: DAFTAR ISI warta anggaran | 21 Tahu
Page 5 and 6: LAPORAN UTAMA Pembangunan Infrastru
Page 7: LAPORAN UTAMA baku/mentah (raw mate
Page 11 and 12: 9 1990 2000 2008 Indonesia Malaysia
Page 13 and 14: Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun
Page 15 and 16: LAPORAN UTAMA Perbaikan Dan Penyesu
Page 17 and 18: LAPORAN UTAMA Output belum atau pem
Page 19 and 20: Dalam melaksanakan KPJM K/L diberik
Page 21 and 22: PERENCANAAN ANGGARAN 2010 tersebut.
Page 23 and 24: LAPORAN UTAMA PNBP Menyoal Ketidakp
Page 25 and 26: anyak dalam pembentukan PP tersebut
Page 27 and 28: PNBP LAPORAN KHUSUS Pembiayaan 2011
Page 29 and 30: pasar modal, untuk mendorong financ
Page 31 and 32: Pada tahun 1972, Edward Lorenz, seo
Page 33 and 34: PERENCANAAN ANGGARAN SISTEM PENGANG
Page 35 and 36: dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Page 37 and 38: RESENSI BUKU Resensi Buku The Shall
Page 39: RENUNGAN PENDEKAR TAKO Oleh : Satya
Page 42 and 43: PROFIL Sebagai orang nomor satu di
Page 44 and 45: PROFIL mendukung makanya transfer d
Page 46 and 47: PERISTIWA SOSIALISASI PMK REVISI Be

Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?