Majalah Warta Anggaran Edisi 21 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

PERENCANAAN ANGGARAN
2010 tersebut. Dan sebagaimana lazimnya
bahwa setiap orang mempunyai perspektif
dan kacamata yang berbeda dalam melihat
sesuatu yang baru, tergantung dari arah
mana dia berdiri. Kebetulan Penulis saat ini
dalam posisi yang tidak terlibat langsung
dalam proses penanganan RKA-K/L dan
hanya sedikit mengetahui beberapa hal
terkait mekanisme penganggaran.
Pengertian RKA-K/L
Dalam PP Nomor 21 Tahun 2004, RKA-K/L
diartikan sebagai dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi program
dan kegiatan suatu kementerian/lembaga
yang merupakan penjabaran dari RKP
dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam
satu tahun anggaran serta anggaran
yang diperlukan untuk melaksanakannya.
Sementara, dalam PP Nomor 90 Tahun
2010 pengertian RKA-K/L diubah menjadi
dokumen rencana keuangan tahunan
kementerian/lembaga yang disusun
menurut Bagian Anggaran kementerian/
lembaga. Perubahan ini sepintas terkesan
biasa dan normatif, namun sepertinya PP
Nomor 90 Tahun 2010 mencoba melakukan
inisiasi efisiensi melalui perubahan dari sisi
administrasi.
Seperti diketahui bersama bahwa saat ini
beragam jenis, bentuk, dan variasi dokumen
yang dibuat oleh lementerian/lembaga
yang apabila dicermati lebih seksama, pada
prinsipnya memuat hal yang sama. Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L),
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
masing-masing memuat hal yang secara
prinsip sama yaitu suatu rencana kinerja
suatu Kementerian/Lembaga dalam satu
tahun berikut anggaran yang dibutuhkan
untuk mencapai kinerja tersebut.
berbagai aplikasi software sehingga dalam
suatu satker dapat dimungkinkan terdapat
paling sedikit 3 (tiga) aplikasi yang masingmasing
mempunyai perbedaan-perbedaan
meskipun output-nya sama. Aplikasi itupun
tentu membutuhkan cost, baik dari sisi
pembuatannya maupun bagi satker yang
kemungkinan mempunyai jumlah pegawai
yang terbatas.
PP Nomor 90 Tahun 2010 yang memaknai
RKA-K/L sebagai suatu dokumen rencana
keuangan tahunan Kementerian/Lembaga
semoga dapat menjadi pintu masuk bagi
integrasi berbagai dokumen yang secara
prinsip mengandung muatan yang sama
sehingga dapat menciptakan efisiensi
pengelolaan anggaran pada tahap yang
paling awal. Yang perlu digarisbawahi
adalah pengintegrasian dokumen
anggaran tersebut tidak serta merta akan
menghilangkan fungsi bawaan dari jenisjenis
dokumen sebelumnya. Pada tahap
perencanaan, RKA-K/L berfungsi sebagai
dokumen perencanaan dan penganggaran
yang selanjutnya menjadi bahan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN).
Pada tahap selanjutnya, RKA-K/L juga
berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan
APBN apabila seluruh isinya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan. Pada tahapan yang
lain, RKA-K/L juga menjadi bahan dalam
melakukan audit, pemeriksaan, monitoring,
dan evaluasi serta bahan dalam menyusun
pertanggungjawaban APBN.
Secara teori, satu dokumen dengan
beragam fungsi akan dapat menciptakan
efisiensi tanpa mengurangi aspek
akuntabilitasnya dan tentu perubahan ke
arah tersebut perlu dijadikan sebagai bahan
diskusi lebih lanjut dalam rangka perbaikan
dalam pengelolaan APBN.
Proses Bisnis Penyusunan RKA-
K/L
Menurut Penulis, secara prinsip tidak ada
perubahan siklus penyusunan RKA-K/L
dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 apabila
dibandingkan dengan PP Nomor 21 Tahun
2004. Perubahan justru terdapat pada
content pada setiap siklus penyusunan RKA-
K/L dimaksud. Perbandingan pengaturan
proses bisnis penyusunan RKA-K/L dalam
kedua peraturan pemerintah di atas dapat
dipetakan sebagaimana dalam Gambar 1.
Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut,
terlihat bahwa dalam proses penyusunan
RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian
antara kebijakan berjalan dan kebijakan
baru yang akan diusulkan pada tahun yang
Berbagai macam dokumen tersebut
mempunyai implikasi dibutuhkannya cost
dalam penyusunannya, baik uang, waktu,
bahan, dan tenaga. Selain itu, masingmasing
dokumen tersebut diikuti dengan
Gambar 1
Dari pemetaan pada Gambar 1 tersebut, terlihat bahwa dalam proses
penyusunan RKA-K/L perlu adanya pengklasifikasian antara kebijakan berjalan dan
kebijakan baru yang akan diusulkan pada tahun yang direncanakan. Berdasarkan best
practice, pengklasifikasian dimaksud sangat penting dan dapat menciptakan peluang
Warta anggaran | 21 Tahun 2011 21