Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

30
Laporan Tahunan 2010
Direktorat Jenderal Anggaran
BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform
Sementara itu, untuk mengoptimalkan fungsi
monitoring dan evaluasi (monev) di bidang
penganggaran, dibentuk suatu unit di bawah
Direktorat Sistem Penganggaran, yaitu Subdirektorat
Analisis dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Disamping
melakukan monev terhadap substansi
penganggaran, dalam rangka mengakomodir
tuntutan untuk menjaga kredibilitas dan transparansi
dibentuk Bagian Kepatuhan Internal dan Bantuan
Hukum yang berada di bawah Sekretariat
Direktorat Jenderal Anggaran.
Meanwhile, a new unit under the Directorate of
Budgeting System, the Subdirectorate of Budgeting
Analysis and Evaluation, is established to optimize
monitoring and evaluation function in budgeting. To
accommodate a growing demand for credibility and
transparency, the Division of Legal and Compliance,
under the Secretariat of Directorate General of
Budget, is launched.
Pada tingkat eselon IV, untuk membantu
pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Anggaran telah
dibentuk pula Subbagian Tata Usaha Pimpinan DJA
yang mempunyai fungsi:
1) Mempermudah pekerjaan pimpinan dalam
melakukan analisis;
2) Urusan protokoler dan akomodasi untuk
koordinasi protokoler Menteri;
3) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan/materi
presentasi paparan DJA.
At echelon IV level, to support performance of the
Director-General of Budget, sub-section of DGB
leaders administration is set to:
1) Assist leaders in analytical tasks;
2) Handle ministerial official ceremonies, occasions
and coordination;
3) Organize materials for DGB presentations.
B. Penyempurnaan Proses Bisnis
Penyempurnaan proses bisnis dilakukan berbasis
pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan dan
peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui
penyederhanaan, transparansi, serta pemberian janji
layanan yang berorientasi kepada kepentingan
stakeholders. Program kerja penyempurnaan proses
bisnis dilaksanakan dengan melakukan Analisis dan
Evaluasi Jabatan untuk memperoleh gambaran rinci
mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan,
menyusun Standard Operating Procedure (SOP) serta
melakukan Analisis Beban Kerja (ABK).
B. Streamlining Business Process
Business process streamlining is to ensure
accountability of job/position and better efficiency
and effectiveness. This is achieved through
simplification, transparency and providing
stakeholder-oriented service. To streamline business
process, several measures are taken which include
conducting job analysis and evaluation to obtain
detailed information about actual tasks of each job,
formulating Standard Operating Procedure (SOP)
and analyzing workload (ABK).
Sampai dengan tahun 2010, DJA telah menyusun
293 SOP dengan 5 SOP layanan unggulan, dan
Uraian Jabatan sebanyak 1.293 buah.
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan SDM DJA diarahkan pada
pencapaian visi organisasi yaitu mewujudkan
profesionalisme pengelolaan keuangan negara.
Model pengembangan yang digunakan merupakan
modifikasi pendekatan strategic competency based
on human resource management, dengan tujuan
akhir adalah terwujudnya individual development
plan bagi tiap-tiap pegawai.
Until 2010, the DGB managed to formulate 293
SOPs including 5 SOPs for prime service and
1, 293 job descriptions.
C. Human Resources (HR) Development
Human resource development in the DGB aims to
materialize the organizational vision, to be a
professional state budget manager. To develop the
DGB human resource, a modified strategic
competency based on human resource management
is employed. The intended end result is an individual
development plan for each personnel.