Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

More documents

Recommendations

Info

38 Laporan Tahunan 2010 Direktorat Jenderal Anggaran Bab 2 Chapter 2 Reformasi Penganggaran Budgeting Reform I. REFORMASI PENGANGGARAN I. BUDGETING REFORM A. Latar Belakang Reformasi Penganggaran A. Background of Budgeting Reform Reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2005 merupakan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tujuannya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada pencapaian kinerja yang akan dicapai dan diikuti perencanaan kebutuhan anggaran yang efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. The budgeting reform that has been carried out since fiscal year 2005 is a result of Act No. 17 of 2003 on State Finance. The reform which aims to improve budgeting process in public sector requires the government to focus on achievement of its goals and to devise an efficient, effective, and accountable budget plan to achieve them. Dalam rangka mewujudkan perbaikan proses penganggaran melalui reformasi penganggaran tersebut pengembangan sistem penganggaran dibagi dalam 3 (tiga) fase: 1) tahap pengenalan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009; 2) tahap pemantapan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014; dan 3) tahap penyempurnaan yang dijadwalkan mulai tahun 2015. Budgeting system development, a product of the reform, is a three-phase process: 1) induction phase, occurring from 2005 to 2009; 2) consolidation phase, scheduled to take place from 2010 to 2014; and 3) refinement phase, scheduled to start in 2015.
Annual Report 2010 Directorate General of Budget 39 Fase 1 fokus kepada penerapan penerapan Penganggaran Terpadu (unified budget) melalui: integrasikan sistem anggaran rutin dan anggaran pembangunan; penyatuan dokumen anggaran (semula berupa DIK, DIP, SKO menjadi DIPA); penerapan klasifikasi anggaran menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja; dan penegasan satuan kerja (Satker) sebagai unit pelaksana dan penanggung jawab kegiatan. Fase 2 lebih difokuskan pada penajaman penerapan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Fase 3 fokus pada penyempurnaan penerapan pendekatan sehingga harmonis/sinkron dan dapat dilaksanakan/ operasional. Phase 1 focuses on the implementation of unified budget which includes integration of routine budgeting system and development budget; integration of budget documents (DIK, DIP and SKO are integrated into Issuance of Spending Authority); classification of budgets based on functions, organizations and types of expenditure; and assigning a work unit to carry out and to hold responsible for all activities. Phase 2 concentrates on specifying the implementation of Performance-based Budgeting (PBB) and Medium-term Expenditure Framework (MTEF). Phase 3 aims at refining implementation of approaches to ensure synchronization is feasible and operational. B. Pengembangan Sistem Penganggaran Tahun 2010 B. Budgeting System Development in 2010 Tahun 2010 merupakan awal dari fase kedua (kurun waktu 2010 s.d 2014), fokus penerapan ditekankan pada bagaimana upaya untuk pemantapan penerapan reformasi penganggaran namun tetap sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003. In 2010, which is the beginning of phase 2 (from 2010 to 2014), the focus was on consolidating budgeting reform implementation while considering Law Number 17 of 2003.
Page 1 and 2: Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 37: Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 89 and 90:
Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
show all

Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?