Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

48
Laporan Tahunan 2010
Direktorat Jenderal Anggaran
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Dengan formula baru tersebut, diharapkan Program
THT PNS tidak lagi menimbulkan Unfunded PSL.
Selain itu, berdasarkan exercise yang telah dilakukan,
manfaat THT yang diterima PNS tidak mengalami
penurunan atau bahkan mengalami kenaikan.
Formula tersebut dituangkan dalam RPMK Formula
Manfaat THT PNS sebagai pengganti KMK 478/
KMK.06/2002 yang telah diubah dengan KMK 500/
KMK.06/2004.
With the new formula, the program will not produce
unfunded PSL. In fact, the formula exercise showed
no reduction of benefit received by recipients.
Instead, the amount of benefit increased. The
formula is stated in Draft Minister of Finance
Regulation on Benefit Formula of Civil Service
Retirement Benefit. The draft will replace Minister of
Finance Decree No. 478/KMK.06/2002, which was
ammended by Minister of Finance Decree No. KMK
500/KMK.06/2004.
5. Penyelenggaraan Program Pensiun PNS Eks
Dephub pada PT KAI
5. Implementation of Pension Program for Ex-
Ministry of Transportation (MoT) Civil
Servants at PT KAI (Indonesian Railway
Company)
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub pada PT Kereta
Api (Persero) Menteri Keuangan telah menyampaikan
surat kepada Menteri BUMN untuk meminta
pendapat untuk proporsi pendanaan bersama.
Menindaklanjuti surat tersebut, Menteri BUMN
menyampaikan bahwa porsi Pendanaan Bersama
atas kekurangan pembayaran manfaat untuk Tahun
Anggaran 2010 diharapkan sama dengan tahun
sebelumnya, yakni porsi APBN sebesar 68% dan PT
Kereta Api (Persero) sebesar 32%. Hal-hal yang
menjadi pertimbangan Menteri BUMN adalah
sebagai berikut:
a. Proporsi Pendanaan Bersama sebesar 32%
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Kereta Api
(Persero) Tahun 2010 yang disahkan oleh
RUPS pada tanggal 19 Januari 2010.
To comply with Government Regulation No. 64 of
2007 on Pension Adjustment for Ex- Ministry of
Finance Civil Servants at PT Kereta Api (Persero),
Minister of Finance sent a letter to Minister of State
Owned Enterprises regarding the proportion of
shared funding. In response, the Minister of State
Owned Enterprises stated that the shared proportion
for benefit back payment of FY 2010 was similar to
that of the previous year, i.e. 68% from the
Indonesian Budget and 32% from the PT Kereta Api
(Persero). The underlying reasons are:
a. The proportion has been listed as 32% in the
Company Work Plan dan Budget (RKAP) PT Kereta
Api (Persero) for 2010, which was made official by
the Annual General Shareholder Meeting in 19
January 2010.
b. Meskipun pada tahun 2009 diproyeksikan
memperoleh keuntungan, namun kebutuhan
dana investasi PT Kereta Api (Persero) pada
tahun 2010 sangat besar, terutama
pemenuhan kebutuhan investasi angkutan
batubara dalam rangka memenuhi kontrak
dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam
Tbk, untuk mendukung program Pemerintah
dalam penyediaan listrik 10.000 MW.
b. Despite the 2009 profit projection, in 2010 PT
Kereta Api (Persero) did require a very large
investment fund, especially in the area of coal
transportation. The company had to satisfy its
contract with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam
Tbk (Bukit Asam Coal Mining Company) to
support the government»s 10,000 MW electricity
provision program.
c. Di samping itu, sampai saat ini PT Kereta Api
(Persero) masih harus menanggung biaya
c. Moreover, PT Kereta Api (Persero) still needs to
cover railway infrastructuere maintenance