Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

50
Laporan Tahunan 2010
Direktorat Jenderal Anggaran
BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform
Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, antara
lain perencanaan yang belum baik, sistem
penganggaran belanja barang yang belum memadai,
atau kesulitan dalam pelaksanaan anggaran belanja
barang tersebut.
It gives an indication of several issues, for example
poor planning, inadequate goods expenditure
budgeting system,or budget implementation
problems.
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk
menyempurnakan Sistem Penganggaran Belanja
Barang dan Modal Tahun 2010 adalah inventarisasi
Data Aset/Barang, koordinasi dengan para
Stakeholder dan implementasi Sistem Penganggaran
Belanja Barang Berbasis Data Aset
Efforts to improve 2010 Goods and Services
Expenditure Budgeting System include making an
inventory of goods/services data, strengthening
stakeholder coordination, and implementing Asset
Data-Based Goods Expenditure Budgeting System.
7. Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan
Bidang Penganggaran
7. Budgeting Policy Evaluation and Alignment
Kegiatan evaluasi dan harmonisasi kebijakan di
bidang penganggaran selama tahun 2010 secara
umum adalah sebagai berikut :
• Penetapan Bagian Anggaran terkait peran dan
fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan
Anggaran ;
• Penyusunan RPP perubahan PP 21/2004
tentang Penyusunan RKA-KL ;
• Evaluasi penyusunan pagu Belanja Pegawai TA.
2011 ;
• PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara
Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
(Multiyears Contract) Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah ;
• Kajian peluang investasi BMN Kemlu di luar
negeri ;
• Kebijakan pengenaan pajak penghasilan pasal
21 untuk Pejabat Negara/ PNS/TNI/POLRI/
Pejabat pada lembaga non struktural (LNS).
Beberapa kegiatan di atas masih perlu tindak
lanjut dan koordinasi dengan beberapa
stakeholder dan instansi terkait seperti
penetapan BA terkait peran dan fungsi PA/
KPA, pagu belanja pegawai TA 2011, revisi
PMK No. 56/PMK.02/2010, pembahasan
kajian peluang investasi BMN di luar negeri dan
pengenaan PPh 21 untuk Pejabat Negara/
PNS/TNI/POLRI/Pejabat pada LNS.
Budgeting policy evaluation and alignment activities
throughout 2010 are as follow:
• Budget Unit Stipulation in relation to Budget User
and Authorized Budget User;
• Formulation of Draft Government Regulation on
the amendment of Government Regulation 21/
2004 on RKAKL Formulation;
• Evaluation of Personnel Expenditure ceiling
formulation for FY 2011;
• Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.02/
2010 on Procedures for Goods/Services
Procurement Multiyears Contract Approval
Proposal;
• Study on the opportunity for Foreign State Asset
Investment by Ministry of Foreign Affair;
• Policy on Article 21 income tax enactment to State
Official/Civil Servant/Armed Forces/National Police
of non-structural agencies;