Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

More documents

Recommendations

Info

46 Laporan Tahunan 2010 Direktorat Jenderal Anggaran BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform 3. Proyeksi Anggaran Belanja Pegawai Yang Akurat 3. Accurate Personnel Expenditure Projection Tujuan dilakukannya proyeksi adalah agar perhitungan belanja pegawai yang akurat adalah untuk mengurangi inefisiensi belanja pegawai, memberikan prinsip penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan merubah mindset atas penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. The projection aims at ensuring an accurate personnel expenditure calculation, which will reduce expenditure inefficiency, apply appropriate budgeting principles, and change the mindset to a performance-based budgeting with medium-term expenditure framework. Proyeksi belanja pegawai yang akurat mengarah kepada belanja pegawai yang tertutup. Beberapa permasalahan utama dalam penentuan pagu belanja pegawai yang tertutup diantaranya adalah : • Pengelolaan database belanja pegawai termasuk sumber, validitas, koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan SOP database ; • Pengembangan infrastruktur pengelolaan database ; • Reformulasi peran DJA sebagai pemelihara data atau pengambil data. Accurate personnel expenditure projection paves the way for fixed personnel expenditure. Some of the main problems of devising fixed personnel expenditure ceiling are: • Personnel expenditure databese management, which includes source, validity, coordination with relevant parties, and database SOP formulation; • Database management infrastructure development; • Reformulating DGB»s role as either data manager or data collector. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka perlu scientific method dan koordinasi lebih intensif agar kebijakan belanja pegawai tertutup sebelum diterapkan kepada seluruh kementerian/lembaga. The above problems neccesitates the use of scientific methods and intensive coordination to ensure that the fixed personnel expenditure policy can be implemented to all ministries/agencies. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkup DJA, beberapa tahapan awal dari rencana kebijakan belanja pegawai tertutup diantaranya adalah : • tertutup hanya dapat dilakukan pada belanja pegawai yang bersifat otomatis dalam aplikasi RKA-KL bukan pada belanja transito ; • kebutuhan alokasi untuk belanja pegawai, sebagaimana yang telah disimulasi oleh tim Direktorat Sistem Penganggaran, secara keseluruhan cukup ; • TNI/POLRI tidak ikut dalam tahap awal belanja pegawai tertutup karena variasi data yang cukup berbeda dengan data pegawai negeri sipil dan frekuensi pola mutasi yang cukup tinggi ; Based on the result of coordination meeting with related units in DGB, some of the initial phases of fixed personnel expenditure policy implementation plan are: • fixed policy will only be applied to personnel expenditure items that are automatic in nature in the RKA-KL application, not to transitional expenditures. • Appropriation needs for personnel expenditure, as simulated by Directorate of Budgeting System, has been deemed sufficient; • Armed Forces/National Police will not participate in the initial implementation of fixed personnel expenditure policy due to differences in data variation to that of other civil servants and high level of personnel rotation;
Annual Report 2010 Directorate General of Budget 47 • alokasi transito jika sudah diterapkan belanja pegawai tertutup, dialokasikan secara terpusat • perubahan mindset atas pengembangan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, sehingga mengharuskan belanja pegawai dapat dilakukan secara tertutup. • Once fixed personnel expenditure policy is applied, transitional allocation will be done centrally; • The change of mindset to performance-based budgeting with medium-term expenditure framework will eventually require, and enable, a fixed personnel expenditure policy. Apabila beberapa tahapan awal telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan scientific method, maka kebijakan belanja pegawai tertutup itu akan diusulkan kepada pimpinan DJA dalam sebuah peraturan setingkat peraturan menteri keuangan. If the initial phases are executed successfully in accordance to scientific methods, the policy will be proposed to the Director General of Budget to be stipulated as a regulation at ministrial level. 4. Penyusunan Pola Pembiayaan Program Pensiun dan THT PNS 4. Formulation of Civil Servants Pension and Retirement Benefit Financing Scheme Tujuan disusunnya Pola Pembiayaan Pensiun dan THT PNS adalah dari untuk mengurangi beban APBN untuk pembiayaan untuk Program Pensiun dan Program THT PNS dan untuk menyesuaikan atau meningkatkan manfaat yang diterima oleh PNS sepadan dengan iuran yang telah dibayarkan sesuai dengan prinsip fairness. a. Penyelesaian Unfunded Past Service Liability Dalam rangka penyelesaian UPSL 2007-2010 telah dilakukan penilaian kewajaran nilai UPSL oleh akturaris independen. Perhitungan tersebut menggunakan data, asumsi, dan metodologi yang telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan PT Taspen (Persero). Saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengakuan, Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Pada PT Taspen (Persero). PMK tersebut akan menjadi dasar hukum penyelesaian UPSL. The objective of Civil Servants Pension and Retirement Benefit Financing Scheme is to reduce the load taxed to the Indonesian Budget by pension and retirement benefit program financing. The scheme also aims to adjust or increase the benefit received by the pensioners, bearing in mind the fees paid and the fairness principles. a. Unfunded Past Service Liability (UPSL) Settlement To settle the 2007-2010 UPSL, an independent actuary had appraised the appropriateness of UPSL amount. The assessment was based on data, assumptions, and methods agreed by the Ministry of Finance and PT Taspen. At the moment, a draft of Minister of Finance Regulation that will be used as a legal basis with which to settle UPSL is being constructed. The regulation will cover the procedures for claiming, calculating, providing, disbursing, and reporting Past Service Liability of Civil Servant Retirement Benefit Plan at PT Taspen. b. Perubahan Formula Manfaat ProgramTHT PNS Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyebab timbulnya Unfunded PSL adalah karena Program THT PNS menggunakan formula manfaat pasti. Untuk itu, telah disusun formula baru yang merupakan formula gabungan antara manfaat pasti dan Iuran Pasti. b. Altering the Benefit Formula of Civil Servant Retirement Benefit Program As has previously been discussed, unfunded PSL arises because the Civil Servant Retirement Benefit Program is employing defined benefit formula. Therefore, a new formula combining defined benefit and defined contribution has been developed.
Page 1 and 2: Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 45: Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 97 and 98:
Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
show all

Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?