Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

More documents

Recommendations

Info

44 Laporan Tahunan 2010 Direktorat Jenderal Anggaran BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tersusunnya peraturan tentang Standar Biaya adalah : To plan Cost Standard Regulations, several activities have been conducted: 1. Kajian Studi Pustaka Kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik secara teoritis maupun empiris. 1. Literature Study Various theoretical and empirical aspects were reviewed to create a frame of reference. 2. Diskusi dengan stakeholder Kegiatan ini dilakukan untuk meminta masukan dari stakeholder (K/L terkait, unit intern di lingkungan DJA dan Praktisi) agar teori yang disusun dapat diimplementasikan di lapangan. 2. Discussion with Stakeholders The objective of discussion was to collect feedbacks from stakeholders (related ministries/ agencies, internal units in the Directorate General of Budget and experts) to ensure feasibility of constructed theoretical framework. 3. Uji petik Uji petik dilakukan untuk mengumpulkan data primer bagi kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyusunan standar biaya umum tahun 2012 3. Sampling Test The test was an effort to collect primary data to support monitoring and evaluation activity and to help prepare 2012 General Cost Standard 4. Pengolahan data Data yang berhasil dikumpulkan pada saat uji petik monev dan penyusunan SBU, diolah sesuai kaidah-kaidah statitika dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Minitab. 4. Data processing The data obtained from sampling test data was processed scientifically using SPSS and Minitab softwares. III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT) III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT) 1. Survey atas Pelayanan Katastropik Serta Efektivitas Iuran Pemerintah Pada Asuransi Kesehatan Tahun 2010 1. Survey on Services to Cathasthropic Illnesses and the effectiveness of Goverment»s contribution on Health Insurance in 2010 Survey dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang peningkatan layanan kesehatan yang diberikan PT Askes dan Rumah Sakit serta hambatanhambatan yang mungkin ada atas adanya iuran dan subsidi Pemerintah tersebut dan bagaimana sambutan Peserta atas program Pemerintah dimaksud. The survey aims to inform the public on health services improvements provided by PT Askes (a state owned health insurance company) and hospitals. It decribes the probable presence of some contraints due to the implementation of government subsidy and contribution and participants» response to the program. Berdasarkan hasil survey dimaksud, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program iuran dan subsidi katastrofi Pemerintah dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun khususnya dalam bidang The survey result shows an overall improvement in the services provided by PT Askes and hospitals in relation to the government»s contributionand cathasthropic coverage subsidy program for civil servants and pensioneer health insurance as
Annual Report 2010 Directorate General of Budget 45 pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta telah diberikan dengan baik oleh Askes maupun rumah sakit dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, khusus terkait dengan program subsidi katastrofi, para peserta mengharapkan program tersebut terus dijalankan dan jangan sampai berhenti karena sangat membantu bagi peserta. compared to the previous years. In fact, participants of cathastrophic coverage subsidy program hope that the program would continue because it is extremely helpful. Sementara itu, meskipun pelayanan yang diberikan telah baik dan mengalami peningkatan, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kedepannya baik itu bagi rumah sakit, PT Askes, Pemda, maupun Pemerintah. Bagi rumah sakit dan PT Askes yaitu terkait masih adanya sharing biaya yang harus dibayarkan oleh peserta seperti iuran biaya beli darah untuk hemodialisa, CT Scan, Obatobatan, Periksa Darah, dan biaya-biaya administratif lainnya meskipun proporsi peserta yang menyatakan demikian sebanyak seperempat (25%) dari keseluruhan jawaban peserta yang kami kumpulkan. Despite the improvements, some areas still require attention from hospitals, PT Askes, local governments, and the central government. One of them is that 25% (a quarter) of the respondents stated they were still required to share the cost of blood for haemodialysis, CT scans, medicines, bloodchecks, and other administrative fees. This must be attended to by PT Askes and hospitals. 2. Penyelesaian Kebijakan Pemberian Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri 2. Settlement of Aparatus and Civil Servant Remuneration Policy Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri Tujuan dari kegiatan adalah untuk memberikan penyesuaian bagi penghasilan home staff yang baru dan menata kembali berbagai kebijakan yang menyangkut penghasilan apartur dan pegawai negeri. The activity aims to adjust the level of home staff pay and restructure several existing policies on state apparatus and civil servant remuneration. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rapatrapat koordinasi dengan para stakeholder terkait misalnya Kementerian Luar Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihakpihak lain. The activity was manifested in a number of coordination meeting with relevant stakeholders such as Ministry of Foreign Affairs, National Personnel Board, Ministry of State Apparatus and Bureaucracy Reform and other parties. Penghasilan home staff telah ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010 tanggal 29 Desember 2010 mengenai Persetujuan ADTLN Baru Bagi Perwakilan R I. Surat Menteri Keuangan yang baru ini mengenai penghasilan home staff (ADTLN) menggantikan surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.02/2006 tanggal 27 September 2006 mengenai Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri. Home staff pay has been set by Minister of Finance Letter No. S-705/MK.02/2010 effective 29 December 2010 on New Foreign Placement Allowance (ADTLN) for Republic of Indonesia Representatives. The letter revokes and replaces the previous Minister of Finance Letter No. S-422/MK.02/2006 dated 27 September 2006 on the Baseline of Foreign Placement Allowance.
Page 1 and 2: Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 43: Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 95 and 96:
Annual Report 2010 Directorate Gene
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
show all

Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?