Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

Annual Report 2010 

Directorate General of Budget 

1 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

DIREKTORAT 

JENDERAL ANGGARAN 

DIRECTORATE 

GENERAL OF BUDGET 

PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, 

KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL 

P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R 

LAPORAN TAHUNAN 

A N N U A L R E P O R T 

2010

2 

Laporan Tahunan 2010 

Direktorat Jenderal Anggaran



3 

Daftar Isi 

Contents 

4 Ringkasan Eksekutif / 

Executive Summary 

8 Sambutan Direktur Jenderal Anggaran / 

Message from Director General of Budget 

14 Profil Pejabat DJA / 

Profile of DGB Officials 

20 Visi dan Misi / 

Vision and Mission 

21 Core Values / 

Core Values 

22 Struktur Organisasi / 

Organizational Structure 

26 BAB 1 / chapter 1 

Reformasi Birokrasi / 

Bureaucratic Reform 


Reformasi Penganggaran / 

Budgeting Reform 


Penyusunan APBN / 

The Indonesian Budget Preparation 


Pengalokasian Anggaran / 

Budget Allocation 


Penerimaan Negara Bukan Pajak / 

Non - Tax Revenues 

100 Peristiwa Penting 2010 / 

Important Events in 2010 

104 Profil SDM / 

Human Resources Profile

4 


Direktorat Jenderal Anggaran 

Ringkasan Eksekutif 

Executive Summary 

Tahun 2010 merupakan tahun dimana DJA terus 

melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang 

diberikan kepada mitra kerja. Peningkatan tersebut 

merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi 

yang terus dijalankan DJA. 

The year 2010 is one during which Directorate 

General of Budget (DGB) continuously strived for 

betterment and performance improvement to 

provide to most optimum services to its partners. 

The improvement is part of the bureaucracy reform 

implemented by DGB. 

Laporan Tahunan 2010 mengambil tema 

pengelolaan anggaran yang profesional, 

kredibel, transparan dan akuntabel. 

The 2010 Annual Report chooses professional, 

credible, transparent, and accountable budget 

management as its main theme. 

Pada bagian awal buku ini ditampilkan profil Dirjen 

Anggaran selama periode 2010 yaitu Dr. Anny 

Ratnawati dan penggantinya Drs. Herry Purnomo 

MSoc.Sc serta seluruh pejabat eselon II 

di lingkungan DJA. 

The profile of Director General of Budget for the 

period of 2010, Dr. Anny Ratnawati, and her 

successor Drs. Herry Purnomo MSoc.Sc, along with 

the entire echelon II officials are presented at the 

beginning of the book. 

Seiring dengan semakin kompleksnya beban tugas 

DJA, pada tahun 2010 telah diselesaikan penataan 

organisasi DJA yang ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain yang 

mendukung terlaksananya reformasi birokrasi 

seperti pengembangan sumber daya manusia, 

penyempurnaan dan evaluasi proses bisnis 

terus dilakukan. 

In anticipation to the growing complexity of DGB»s 

tasks, an organizational restructuring was 

undertaken in 2010. The new structure was 

stipulated by Minister of Finance Regulation No. 184/ 

PMK.01/2010 on Organization and Work Structure 

of Ministry of Finance. In addition, other activities 

supporting the implementation of bureaucracy 

reform such as human resources development and 

business process evaluation and refinement were 

also commenced. 

Reformasi penganggaran yang telah digulirkan sejak 

tahun 2003 terus berjalan sesuai dengan programprogram 

yang telah direncanakan. Capaian tahun 

2010 adalah diselesaikannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai 

pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Initiated in 2003, budgeting reform programs were 

running as planned. One of the most notable 

achievements in 2010 is the stipulation of 

Government Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/ 

Agency Work Plan and Budget Formulation. This new 

regulation replaced Government Regulation No. 21 

of 2004 on Ministry/Agency Work Plan and Budget 

Formulation. Also, the implementation of



5 

Anggaran Kementerian/Lembaga. Selain itu, telah 

dilakukan percepatan penerapan Penganggaran 

Berbasis Kinerja, pengintegrasian dokumen SAPSK 

dengan DIPA dan persiapan penerapan reward and 

punishment system. 

Performance-Based Budgeting, integration of RKAKL 

and DIPA document, and preparation for the 

implementation of reward and punishment system 

were accelerated. 

Capaian kinerja dalam perencanaan anggaran tahun 

2010 diantaranya adalah diselesaikannya Keputusan 

Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja 

Pemerintah Pusat Nomor 26 Tahun 2010 tentang 

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 

2011 secara tepat waktu. 

Another performance achievement completed in 

2010 is the stipulation of Presidential Decree No. 26 

of 2010 on Central Government Expenditure Budget 

Details right on schedule. 

Dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP), pencapaian target PNBP dalam tahun 2010 

adalah sebesar Rp269.374,72 miliar atau sebesar 

108,98% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 

2010. Hal ini tak terlepas dari berbagai upaya 

perbaikan sistem dan administrasi PNBP yang terus 

dilakukan, diantaranya dengan penyempurnaan 

berbagai peraturan di bidang PNBP agar 

pemungutan PNBP memiliki kepastian hukum. 

In the area of Non-Tax Revenue, the year 2010 

yielded Rp269.374,72 billion or 109.98% from the 

target set by Revised Indonesian Budget 2010. This 

was the fruit of various system and administration 

improvement efforts, among which were the 

refinement of several regulation to ensure non-tax 

revenue collection have a sound legal basis. 

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan DJA 

menghadapi berbagai kendala dan hambatan, 

namun upaya perbaikan terus dilakukan demi 

tercapainya DJA yang professional, kredibel, 

transparan, dan akuntabel. 

Over time, the implementation of DGB activities 

encounter various constrains and problems, however 

improvement efforts are continuously being engaged 

to create a professional, credible, transparent, 

accountable organization that is DGB.

6 





7 

PENGELOLA 

ANGGARAN NEGARA 

YANG PROFESIONAL, 

KREDIBEL, TRANSPARAN, 

DAN AKUNTABEL 

P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, 

T R A N S P A R E N T A N D 

A C C O U N T A B L E S T A T E 

B U D G E T M A N A G E R

8 



Sambutan Direktur 

Jenderal Anggaran 

Message from Director General of Budget 

Herry Purnomo 

Direktur Jenderal Anggaran 

Director General of Budget



9 

PENGELOLA ANGGARAN NEGARA YANG PROFESIONAL, 

KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL 

P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, T R A N S P A R E N T A N D A C C O U N T A B L E S T A T E B U D G E T M A N A G E R 

Tanpa terasa satu tahun telah terlewati. Tahun 

dimana kita mencoba mengukir prestasi dan 

berkarya dalam kerja kita. Mencoba 

mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi 

penganggaran dalam bentuk nyata. Reformasi 

tidak akan pernah berhenti karena reformasi 

bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu proses. 

Sebagai suatu organisasi maka Ditjen Anggaran 

(DJA) akan terus melakukan reformasi kearah 

yang lebih baik, dari sisi substansi pekerjaan 

yaitu reformasi penganggaran maupun dari sisi 

sumber daya yang dilakukan melalui reformasi 

birokrasi. 

Another year has gone by. A year within which 

we did our best to excel and achieve in our line 

of work. A year within which we put our best 

effort to roll out bureaucracy reform and 

budgeting reform into practice. These reforms 

never end because a reform is a process, not an 

objective. As an organization, Directorate of 

Budget (DGB) will continuously implement 

reforms towards a better state. Budgeting 

reform for our core business and bureaucratic 

reform for the resource side of the business. 

Dalam reformasi penganggaran, tahun 2010 

merupakan tahun awal implementasi 

penganggaran berbasis kinerja dan penggunaan 

kerangka pengeluaran jangka menengah pada 

Rencana Kerja dan Anggaran seluruh 

Kementerian/Lembaga (RKA-KL), yang ditandai 

dengan restrukturisasi program dan kegiatan. 

Tentu saja hal ini menimbulkan perubahan yang 

cukup besar pada dokumen RKA-KL. Namun, 

kami yakin perubahan tersebut akan membuat 

perencanaan kita lebih baik sehingga output 

yang dihasilkan juga dapat menjadi lebih baik. 

In budgeting reform, the year 2010 was the 

starting point of performance-based budgeting 

implementation and medium-term expenditure 

framework usage for all ministries and agencies, 

which was marked with program and activity 

restructuring. Naturally this caused significant 

changes to RKAKL documents. However, we 

believe that those changes will lead to a better 

budget planning and, in turn, a better output.

10 



Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget 

Dengan format baru tersebut, diharapkan 

penyediaan data sebagai bahan analisis dan 

pengambilan kebijakan bagi pimpinan dapat 

tersedia. Selain itu juga dapat terlihat keterkaitan 

seluruh proses mulai dari perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan anggaran serta 

dapat dilakukan identifikasi isu-isu penting 

berkaitan dengan prioritas pembangunan dan 

tema-tema pembangunan lainnya. 

The new format is hoped to ensure the 

availability of data for DGB officials» analysis and 

decision-making purposes. It also enable us to 

see the linkages between various process, from 

planning, budgeting, to budget execution. 

Therefore, identification of major issues related 

to development priority and other development 

themes is now possible. 

Pekerjaan besar lain terkait dengan reformasi 

penganggaran yang juga dapat diselesaikan 

adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 

90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ 

Lembaga, yang merupakan pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga. Penggantian ini 

dilakukan agar dapat mengakomodir dinamika 

proses penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja 

sehingga mekanisme penyusunan RKA-KL dapat 

terlaksana dengan lebih transparan dan 

akuntabel. Selain itu, mekanisme penyusunan 

RKA-KL selama ini belum sepenuhnya 

mendukung penjabaran secara konsisten sasaran 

strategis kebijakan Pemerintah Pusat ke dalam 

sasaran program dan kegiatan Kementerian 

Negara/Lembaga. 

Other budgeting reform»s major work that was 

completed is the stipulation of Government 

Regulation No. 90 of 2010 on Ministry/Agency 

Work Plan and Budget Formulation to replace 

Government Regulation No. 21 of 2004 on 

Ministry/Agency Work Plan and Budget 

Formulation. The change is meant to be able to 

accommodate the dynamics of performancebased 

Draft Indonesian Budget formulation so 

that the RKAKL formulation mechanism can be 

more transparent and accountable. In addition, 

the previous RKAKL formulation mechanism 

was not entirely able to support a consistent 

detailing of Central Government policy»s 

strategic objectives into Ministry/Agency 

program and activity objectives.



11 

Selain reformasi penganggaran, DJA tetap 

melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan 

arah reformasi birokrasi pusat. Implementasi 

penataan organisasi mencakup antara lain 

penajaman fungsi (refocusing), yaitu 

mengelompokkan fungsi-fungsi sejenis dan 

menghapus/mengalihkan fungsi-fungsi yang 

berbeda sifat, proses, atau sumberdaya yang 

bertujuan mendefinisikan dengan tegas fungsi 

dari suatu unit agar tidak tumpang tindih 

dengan fungsi dari unit lain. 

Aside from budgeting reform, DGB is also 

impementing bureacracy reform in line with the 

reform at central level. DGB»s organizational 

restructuring included refocusing, i.e. grouping 

similar functions and transferring/eliminating 

functions that differ in characteristic, process, or 

resource consumption. 

Selain itu dilakukan pula penyesuaian 

nomenklatur, yaitu mengubah nomenklatur unit 

agar dapat secara jelas merefleksikan tugas dan 

fungsi yang dilaksanakannya. Pada reorganisasi 

kali ini juga tidak dapat dihindari pemekaran unit 

(expansion), yaitu memecah suatu unit yang 

kinerjanya kurang optimal karena tingginya 

beban kerja atau perbenturan fungsi, proses, 

atau sumberdaya serta penggabungan unit 

(merging), yaitu menggabungkan dua atau lebih 

unit yang memiliki kesamaan fungsi, proses, 

atau sumberdaya untuk efisiensi operasional. 

Semua hal ini dilakukan agar masing-masing unit 

hasil pemekaran atau penggabungan dapat lebih 

fokus kepada fungsinya. 

The purpose is to clearly define the functions of 

a certain unit, avoiding any potential of function 

overlap with other units. Some unit 

nomenclatures were also revised to better reflect 

their tasks and functions. In the 2010 

organizational resctucturing, unit expansion, i.e. 

expanding a certain unit that underperformed 

due to work overload or clashes of functions, 

processes, and resources, cannot be avoided. 

Similarly, for operational efficiency, some units 

with similarity in characteristic, processes and 

resources were merged. These measures were 

taken to ensure that the units emerging from 

merger and expansion can perform their 

functions with more focus.

12 



Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget 

Seperti juga tahun-tahun yang lalu, pada tahun 

2010 DJA juga menjadi unit yang mengikuti 

Survey Kepuasan Pelanggan. Pada tahun ini 

terjadi sedikit penurunan pencapaian indeks 

kepuasan, yaitu dari 3,80 pada tahun 2009 

menjadi 3,79 pada tahun 2010. Sementara 

untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi, DJA berada 

pada posisi ketiga dengan skor rata-rata 8,38. 

Hal ini harus ditindaklanjuti oleh DJA dengan 

terus berupaya untuk meningkatkan kinerja 

dalam memberikan pelayanan terbaik kepada 

mitra kerja. 

As was the case with the previous years, in 2010 

DGB was listed as units to be assessed in a 

Stakeholder Satisfaction Survey. This year the 

satisfaction index slightly decreased, from 3.80 

in 2009 to 3.79 in 2010. Meanwhile for Anti- 

Corruption Initiative Assessment, DGB were 

placed in third place with the score of 8.38. 

These results need to be followed up by ever 

increasing our performance in giving the best 

service to our partners. 

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada 

seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan 

berdedikasi melaksanakan tugas. Semoa semua 

ini menjadi amal baik kita kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Dan Buku Laporan Tahunan 2010 ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Finally, I would like to extend my gratuitude to 

all employees who have worked so hard and 

shown the utmost dedication to their job. May 

our hard work become the good deed the we 

present before the Almighty God. And may this 

Annual Report 2010 be beneficial to us all. 

Herry Purnomo 


Director General of Budget



13 

Pejabat DJA 

DGB Officials

14 



Profil Pejabat DJA 


Anny Ratnawati 


Director General of Budget 

Herry Purnomo 


Director General of Budget 

Dr. Anny Ratnawati mengawali 

Anny Ratnawaty started her carrier 

Setelah menamatkan pendidikan 

After obtaining his bachelor degree 

karirnya sebagai dosen dan peneliti 

as a lecturer and researcher at the 

kesarjanaannya di Institut Ilmu 

from the Institute of Financial 

di Institute Pertanian Bogor, tempat 

Bogor Agricultural University, from 

Keuangan, beliau melanjutkan 

Sciences, Herry Purnomo pursued a 

beliau memperoleh gelar master 

where she obtained both her 

pendidikan ke jenjang yang lebih 

higher level of education and was 

dan doktor di bidang ekonomi 

master and doctorate degree in 

tinggi dan memperoleh gelar 

awarded a Master»s degree in Social 

pertanian. Beliau diangkat sebagai 

Agricultural Economics. She was 

Master of Social Sciences dari the 

Sciences from the University of 

Direktur Jenderal Anggaran pada 

appointed as the Director General 

University of Birmingham, United 

Birmingham, United Kingdom. 

tanggal 8 Juli 2008 dan menjabat 

of Budget on 8 July 2008 and 

Kindom. Dalam perjalanan karirnya 

Throughout his long and 

sampai dengan bulan Januari 2011. 

served until Janury 2011. Currently 

yang panjang di Kementerian 

outstanding career in the Ministry 

Sekarang beliau menjabat sebagai 

she is serving as Vice Ministry of 

Keuangan, beliau telah dipercaya 

of Finance, he had assumed several 

Wakil Menteri Keuangan Republik 

Finance. 

untuk mengemban tugas-tugas 

strategic assigments, such as, 

Indonesia. 

penting, diantaranya sebagai 

among others, serving as Director of 

Direktur Pengelolaan Barang Milik/ 

State Asset Management, Director 

Sebagai Direktur Jenderal 

As Director General of Budget, her 

Kekayaan Negara dan Direktur 

General of Treasury before starting 

Anggaran, tugas beliau adalah 

duty is to formulate and implement 

Jenderal Perbendaharaan sebelum 

his tenure as Director General of 

merumuskan serta melaksanakan 

policies and technical standards 

akhirnya menjabat sebagai Direktur 

Budget in 18 January 2011. 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

in the area of budgeting. 

Jenderal Anggaran pada tanggal 

bidang penganggaran. 

18 Januari 2011. 

Sebagai Direktur Jenderal 

As Director General of Budget, his 

Anggaran, tugas beliau adalah 

duty is to formulate and implement 

merumuskan serta melaksanakan 

policies and technical standards in 

kebijakan dan standardisasi teknis di 

the area of budgeting. 

bidang penganggaran



15 

Ari Wahyuni 

Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran 

Secretary of the Directorate General of Budget 

Boediarso T. Widodo 

Direktur Penyusunan APBN 

Director of Indonesian Budget Planning 

Pemegang gelar Master of Public 

A holder of Master of Public 

Alumni Fakultas Ekonomi, 

Both an alumnus of the Faculty of 

Management dari Carnegie Mellon 

Management from Carnegie Mellon 

Universitas Diponegoro Semarang 

Economics, Diponegoro University 

University, USA ini menjabat sebagai 

University, USA, Ari Wahyuni began 

dan doktor lulusan Universitas 

in Semarang and a doctorate 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

serving as Secretary of Directorate 

Indonesia ini menjabat sebagai 

degree holder from University of 

Anggaran sejak 20 Mei 2009. 

General of Budget in 20 May 2009. 

Direktur Penyusunan APBN sejak 

Indonesia, Boediarso T. Widodo 

15 September 2004. 

assumed the position of the 

Sebagai seorang Sekretaris 

Being the Secretary of the 

Director of the Indonesian Budget 

Direktorat Jenderal Anggaran, 

Directorate General of Budget, her 

Planning since September 15, 2004. 

beliau mengemban tugas untuk 

main tasks are to coordinate the 

melaksanakan koordinasi 

DGB»s various tasks as well as to 

Sebagai seorang Direktur 

As the Director of Indonesian 

pelaksanaan tugas serta pembinaan 

provide administration support to all 

Penyusunan APBN, tugas beliau 

Budget Planning, his duties are to 

dan pemberian dukungan 

elements within the vicinity of the 

adalah melaksanakan penyiapan 

prepare the materials for Financial 

administrasi kepada semua unsur di 

Directorate General. 

penyusunan Nota Keuangan dan 

Notes and the Draft of Indonesian 

lingkungan direktorat jenderal. 

Rancangan Anggaran Pendapatan 

Budget (RAPBN), Semester I Report 

dan Belanja Negara (RAPBN), 

on the implementation of the 

Laporan Semester I pelaksanaan 

Indonesian Budget, revision to the 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Indonesian Budget, draft 

Negara (APBN), Rancangan 

Presidential speech and attachments 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

to the Presidential speech, the 

Negara Perubahan (RAPBN-P), 

Government»s responses to the 

sumbangan bahan Pidato dan 

questions raised by the House of 

Lampiran Pidato Presiden, Jawaban 

Representatives, responses and 

Pemerintah atas pertanyaan Dewan 

consultation materials with 

Perwakilan Rakyat, Jawaban 

international and regional 

pertanyaan dan bahan konsultasi 

Institutions, Indonesian Budget 

dengan Lembaga Internasional dan 

Framework, as well as the Medium 

Regional, dan Kerangka Pendapatan 

Term Budget Financing. 

dan Belanja Negara, serta 

Pembiayaan Anggaran Jangka 

Menengah.

16 





Rakhmat 

Direktur Sistem Penganggaran 

Director of Budgeting System 

Parluhutan Hutahaean 

Direktur Anggaran I 

Director of Budget I 

Alumni Universitas Tanjungpura 

An alumnus of University of 

Alumni Universitas Gajah Mada dan 

Awarded the title of Master of Arts 

Pontianak dan Master lulusan 

Tanjungpura, Pontianak and also a 

pemegang gelar Master of Arts 

in Public Finance by the Department 

Charlestown University Ottawa, 

Master degree holder from 

bidang Public Finance dari 

of Economics Michigan State 

Canada ini mulai menjabat Direktur 

Charlestown University Ottawa, 

Departmen of Economics Michigan 

University, East Lansing, USA in 

Sistem Penganggaran sejak tanggal 

Canada, Rakhmat started to take up 

State University, East Lansing, USA 

1988, the alumnus of Gajah Mada 

17 Oktober 2008. 

his position as the Director of 

tahun 1988 ini mulai menjabat 

University has been serving as 

Budgeting System in 

sebagai Direktur Anggaran I sejak 

Director of Budget I since 

17 October 2008. 

tanggal 15 September 2004. 

September 15, 2004. 

Sebagai Direktur Sistem 

As the Director of Budgeting 

Sebagai seorang Direktur Anggaran 

As the Director of Budget I, his duty 

Penganggaran, beliau mengemban 

System, he has the duty to conduct 

I tugas beliau adalah menyiapkan 

is to prepare the policy formulation, 

tugas melaksanakan pengkajian, 

assessment, development, 

perumusan kebijakan, pelaksanaan 

policy implementation, technical 

pengembangan, penyiapan 

preparation of standard 

kebijakan, bimbingan teknis, 

guidance, monitoring and 

perumusan standar, norma, 

formulation, norms, guidelines, 

monitoring dan evaluasi di bidang 

evaluation in the central 

pedoman, kriteria dan prosedur, 

criteria and procedures, as well as 

penganggaran belanja pemerintah 

government expenditure budgeting. 

serta monitoring dan evaluasi 

monitoring and evaluation on the 

pusat. Kementerian negara/lembaga 

The scope of Directorate of Budget 

penerapan sistem penganggaran. 

implementation of the budgeting 

yang ditangani oleh Direktorat 

I»s services includes most ministries 

system. 

Anggaran I sebagian besar adalah 

and agencies dealing in economy. 

kementerian negara/lembaga yang 

membidangi masalah-masalah 

perekonomian.



17 

Dwi Pujiastuti Handayani 

Direktur Anggaran II 

Director of Budget II 

Sambas Mulyana 

Direktur Anggaran III 

Director of Budget III 

Berlatar belakang pendidikan 

Her educational backgound includes 

Pria yang mendapatkan gelar 

Sambas Mulyana obtained his 

sarjana ekonomi dari Universitas 

a bachelor degree in economics 

kesarjanaannya dari Fakultas 

degree from the Faculty of 

Diponegoro, pemegang gelar 

from University of Diponegoro and 

Ekonomi Universitas Padjajaran 

Economics of the Padjajaran 

Magister of Science dari Universitas 

a master degree from Gadjah Mada 

Bandung ini mulai menjabat sebagai 

University Bandung and assumed 

Gajah Mada ini mulai bertugas 

University. Dwi Pujiastuti Handayani 

Direktur Anggaran III sejak tanggal 

his position as Director of Budget III 

sebagai Direktur Anggaran II pada 

started her tenure as Director of 

09 November 2006. 

in 9 November 2006. 

tanggal 12 Oktober 2010. 

Budget II in 12 October 2010. 

Sebagai Direktur Anggaran III tugas 

As the Director of Budget III, his 

Sebagai seorang Direktur Anggaran 

As the Director of Budget II, her 

beliau adalah menyiapkan 

duties are to prepare policy 

II tugas beliau adalah menyiapkan 

duty is to prepare the policy 


formulation, implementation of 


formulation, policy implementation, 


policy, technical guidance, 


technical guidance, monitoring and 


monitoring and evaluation in the 


evaluation in the central 


central government budget and the 


government expenditure budgeting. 

pusat dan Bagian Anggaran 

Budget Unit of Funding and 

pusat. Kementerian negara/lembaga 

The scope of Directorate of Budget 

Pembiayaan dan Perhitungan 

Calculation (BAPP). The scope of 

yang ditangani oleh Direktorat 

I»s services includes most ministries 

(BAPP). Direktorat Anggaran III 

Directorate of Budget I»s services 

Anggaran II sebagian besar adalah 

and agencies dealing in public 

banyak menangani kementerian 

includes most ministries and 

kementerian negara/lembaga yang 

welfare. 

negara/lembaga di bawah 

agencies dealing in politic, law, and 

membidangi masalah-masalah 

koordinasi Kementerian Koordinator 

security. 

kesejahteraan rakyat. 

Politik, Hukum dan Keamanan.

18 





Mudjo Suwarno 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Director of Non-Tax Revenues (PNBP) 

Mariatul Aini 

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran 

Director of Budgeting Regulation Alignment 

Alumni Fakultas Ekonomi 

Both an alumnus of the Faculty of 

Alumni Institut Pertanian Bogor dan 

An alumnus of Bogor Agricultural 

Universitas Nasional dan pemegang 

Economics of National University 

pemegang gelar Master of Business 

University and also a Master of 

gelar Master bidang ekonomi dari 

and a Master of Economics degree 

Administration dari University of 

Business Administration from 

Ball State University, USA ini mulai 

holder from Ball State University, 

Wisconsin at Whitewater ini mulai 

University of Wisconsin at 

menjabat sebagai Direktur PNBP 

USA, Mudjo Suwarno has been 

menjabat sebagai Direktur 

Whitewater, Mariatul Aini was 

sejak tanggal 10 November 2006. 

serving as the Director of Non-Tax 

Harmonisasi Peraturan 

appointed as Director of Budgeting 

Revenues (PNBP) since November 

Penganggaran sejak tanggal 

System in 25 February 2011. 

10, 2006. 

25 Februari 2011. 

Sebagai Direktur PNBP, beliau 

As the Director of Non-Tax 

Sebagai Direktur Harmonisasi 

As the Director of Budgeting 

mengemban tugas melaksanakan 

Revenues his tasks are to prepare 

Peraturan Penganggaran, tugas 

System, her duty is to formulate and 

penyiapan perumusan kebijakan, 

the policy formulation, 

beliau adalah merumuskan serta 

implement policy and technical 

standardisasi dan evaluasi di bidang 

standardization and evaluation in 

melaksanakan kebijakan dan 

standardization in the area of 

penerimaan negara bukan pajak 

the area of non-tax revenues and 

standardisasi teknis di bidang 

budgeting regulation alignment. 

(PNBP) serta pengelolaan subsidi. 

subsidy management. 

harmonisasi peraturan 

penganggaran.



19

20 



Visi - Misi 

Vision - Mission 

V I S I 

Menjadi pengelola anggaran negara yang 

profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel 

V I S I O N 

To be a professional, credible, transparent and 

accountable state budget manager 

Dari rumusan visi tersebut, yang dimaksud dengan 

Profesional adalah seluruh jajaran DJA diharapkan 

mampu menjadi pengelola anggaran yang 

menguasai bidang tugasnya karena memiliki 

pengetahuan dan keterampilan (hardskill) serta 

integritas/moralitas (softskill) yang memadai. 

To explicate ideas in the above vision statement, 

Professional means that all personnel of the 

Directorate General of Budget (DGB) are capable 

state budget manager who can perform well 

because they have the necessary knowledge and 

skills (hardskill) and integrity/morality (softskill). 

Kredibel artinya diharapkan setiap perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung 

jawab DJA dapat dipercaya oleh stakeholders. 

Credible means that all formulated and executed 

policies within the DGB»s scope of responsibility are 

trustworthy to stakeholders. 

Transparan artinya dalam proses pelaksanaan 

pengelolaan anggaran, diharapkan seluruh jajaran 

DJA melakukan dengan jujur dan hasil pelaksanaan 

tugasnya dapat diketahui secara terbuka oleh 

stakeholders. 

Transparent means that all the DGB personnel 

manage state budget in all honesty and access to 

outcome of their work is open to stakeholders. 

Akuntabel artinya DJA diharapkan dapat 

mempertanggungjawabkan proses dan hasil 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah 

yang baik (best practice) dalam pengelolaan 

keuangan negara. 

Accountable means that the DGB is responsible 

for processes and results of its actions in attaining its 

predefined objectives while considering legislation 

and the best practices in state budget management 

M I S I 

1. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN 

yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan; 

2. Mewujudkan pengeluaran negara dan 

pengamanan keuangan negara yang efektif 

dan efisien; 

3. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak 

yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan 

kepada masyarakat; 

4. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran 

yang kredibel, transparan, dan akuntabel;. 

5. Mewujudkan sumber daya manusia yang 

profesional dan sumber daya lainnya yang 

berkualitas, efektif dan efisien 

M I S S I O N 

1. To attain sound, credible and sustainable 

Indonesian state budget planning; 

2. To arrive at effective and efficient state 

expenditure and state financial security; 

3. To optimize non-tax state revenues while being 

mindful of high standard of public service; 

4. To reach credible, transparent and accountable 

budgeting norms and system; 

5. To achieve professional human resource and other 

resources that are qualified, effective and efficient.



21 

Core Values 

Core Values 

C O R E V A L U E S D J A 

Dalam kerangka reformasi birokrasi dan 

berlandaskan semangat untuk meningkatkan kinerja 

organisasi, Direktorat Jenderal Anggaran telah 

merumuskan nilai-nilai yang akan menjadi acuan 

bagi setiap pegawainya dalam berinteraksi dan 

berperilaku. Nilai-nilai utama (core values) yang 

disarikan dari visi DJA tersebut adalah: 

D G B C O R E V A L U E S 

To implement bureaucratic reform in a spirit of 

organizational performance improvement, the 

Directorate General of Budget has formulated core 

values to which all the DGB personnel refer when 

interacting and conducting themselves. The core 

values drawn from the DGB vision are: 

PROFESIONAL 

Kemampuan untuk menguasai bidang tugasnya 

karena memiliki pengetahuan dan keterampilan 

(hard skill) serta integritas / moralitas (soft skill) 

yang memadai. 

PROFESSIONAL 

Ability to perform well because having the 

knowledge and skills (hardskill) and integrity / 

morality (softskill). 

KREDIBEL 

Dipercaya oleh Stakeholder dalam hal 

pelaksanaan tugas. 

CREDIBLE 

Work performance wins stakeholders» trust. 

TRANSPARAN 

Melaksanakan tugas dengan jujur dan hasilnya dapat 

diketahui secara terbuka oleh para Stakeholder. 

TRANSPARENT 

Carrying out tasks in all honesty and access to 

outcome of work is open to stakeholders. 

AKUNTABEL 

Proses dan hasil pelaksanaan tugas dapat 

dipertanggungjawabkan. Setiap langkah yang 

dilakukan untuk menyelesaikan tugas selalu 

memperhatikan kaidah-kaidah yang baik (best 

practice) dalam bidang tugasnya. 

ACCOUNTABLE 

Accountable processes and results of actions in 

attaining objectives while considering the best 

practices in the field. 

Keempat nilai utama tersebut dirangkai menjadi 

sebuah slogan yaitu PaKTA yang merupakan 

singkatan dari Profesional, Kredibel, 

Transparan dan Akuntabel. 

The combined four values make up PaKTA, 

a slogan abbreviation for Professional, 

Credible, Transparent and Accountable.

22 



Struktur 

Organisasi 

Organizational Structure 

O R G A N I S A S I 

O R G A N I Z A T I O N 

Berdasarkan pasal 182 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Departemen Keuangan Menteri 

Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai 

tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

dan standardisasi teknis di bidang penganggaran 

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

As stipulated in article 182 of the Financial Minister 

regulations number 100/PMK.01/2008 on 

Organization and Work Procedures of the Ministry 

of Finance, it is the duty of the Directorate General 

of Budget to formulate and execute policies and 

technical standardization in budgeting while 

considering policies of the Minister of Finance 

and prevailing legislation. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, 

Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis Departemen 

Keuangan di bidang penganggaran; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; 

c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan 

prosedur di bidang penganggaran; 

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang penganggaran; 

e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal. 

Within its scope of duties, Directorate General 

of Budget performs these functions: 

a. formulating technical policies of the Ministry 

of Finance in budgeting; 

b. executing budgeting policies; 

c. formulating budgeting standards, norms, 

guidelines, criteria and procedures; 

d. providing technical guidance and evaluation in 

budgeting; 

e. putting administration of directorate general into 

operation. 

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran 

terdiri dari: 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal; 

b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

c. Direktorat Anggaran I; 

d. Direktorat Anggaran II; 

e. Direktorat Anggaran III; 

f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

g. Direktorat Sistem Penganggaran. 

Organizational structure of the Directorate General 

of Budget is as follows: 

a. Secretariat of Directorate General; 

b. Directorate of Indonesian Budget Preparation; 

c. Directorate of Budget I; 

d. Directorate of Budget II; 

e. Directorate of Budget III; 

f. Directorate of Non-Tax Revenues; 

g. Directorate of Budgeting System.



23 

Bagan Struktur Organisasi 


Organizational Structure of the 

Directorate General of Budget Chart 

Direktorat 

Jenderal Anggaran 

Directorate 

General of Budget 

Sekretariat 

Direktorat Jenderal 

Secretariat of 

Directorate General 


Penyusunan APBN 

Directorate of 

Budget Preparation 


Anggaran I 


Budget I 


Anggaran II 


Budget II 


Anggaran III 


Budget III 


PNPB 


Non-tax revenues 

Direktorat Sistem 

Penganggaran 


Budgeting System 

Direktorat Harmonisasi 

Peraturan Penganggaran 

Directorate of Budgeting 

Regulations Alignment

24 





25 

PENGELOLA 

ANGGARAN NEGARA 

YANG PROFESIONAL, 

KREDIBEL, TRANSPARAN, 

DAN AKUNTABEL 

P R O F E S S I O N A L, C R E D I B L E, 

T R A N S P A R E N T A N D 

A C C O U N T A B L E S T A T E 

B U D G E T M A N A G E R

26 



Bab 1 

Chapter 1 

Reformasi Birokrasi 

Bureaucratic Reform 

REFORMASI BIROKRASI 

BUREAUCRATIC REFORM 

Secara umum Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Keuangan diarahkan untuk 

mencapai beberapa sasaran, yaitu untuk 

meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik 

(Good Governance), meningkatkan kinerja seluruh 

aparat Kementerian Keuangan dan untuk 

meningkatkan pelayanan kepada publik. 

In general, the bureaucratic reform the Ministry of 

Finance has put into action aims to achieve several 

objectives which include implementation of good 

governance, performance improvement of the entire 

apparatus of the Ministry of Finance and 

improvement of services to the public. 

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Menteri 

Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 30/KMK.01/2007 telah mencanangkan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan program 

prioritas meliputi bidang penataan organisasi, 

penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan 

manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 

To achieve the aforementioned objectives, the 

Minister of Finance through Decree No. 30/KMK.01/ 

2007 has declared bureaucratic reform which 

prioritizes organizational management, streamlining 

business process and Human Resources (HR) 

development. 

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah 

menindaklanjuti kebijakan Menteri Keuangan 

melalui program-program Reformasi Birokrasi yang 

dilaksanakan di lingkungan DJA sejak tahun 2007 

dan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi 

sehingga pelayanan DJA kepada stakeholders 

dapat ditingkatkan. 

Acting on the decree, the Directorate General 

of Budget (DGB) has instigated bureaucratic 

reform programs to itself since 2007 and 

continuous monitoring and evaluation are carried 

out to safeguard improved services to stakeholders.



27 

A. Penataan Organisasi 

Dalam perjalanannya, struktur organisasi DJA 

mengalami berbagai penyesuaian dikarenakan 

beberapa faktor yaitu adanya perubahan beban kerja 

yang signifikan, perluasan wilayah kegiatan (misalnya 

potensi penerimaan dari pajak dan non pajak yang 

belum tergali), perubahan visi dan misi, perubahan 

kebijakan pemerintah yang berimplikasi kepada 

perubahan struktur dan fungsi organisasi yang ada, 

serta adanya tuntutan stakeholders yang tinggi atas 

pelayanan yang diberikan oleh DJA. 

A. Organizational Management 

Organizational structure of the DGB has experienced 

various adjustments because of several reasons 

which include a significant change in workload, 

expanding working areas to cover (e.g. unexplored 

potential revenues from tax and non tax), changes in 

vision and mission, adjustments to organizational 

structure and functions as a result of changes in 

government policies and the rising demands for 

better service to stakeholders. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal 

Anggaran (DJA) mempunyai tugas merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang penganggaran. Dalam menjalankan 

tugas tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran 

menyelenggarakan fungsi: 

a) perumusan kebijakan di bidang penganggaran; 

b) pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; 

c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

di bidang penganggaran; 

d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang penganggaran; dan 

e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 

Anggaran. 

Based on the Regulation of the Minister of Finance 

Number 184/PMK.01/2010 on Organization and 

Working Procedure of the Ministry of Finance, the 

Directorate General of Budget has to formulate and 

implement policies and technical standardization in 

the field of budgeting. In performing these duties, 

the Directorate General of Budget carries 

out these functions: 

a) formulating policies in budgeting; 

b) executing budgeting policies; 

c) formulating budgeting norms, standards, 

procedures and criteria; 

d) providing technical guidance and evaluation in 

budgeting; and 

e) putting administration of the Directorate General 

of Budget into operation.

28 



BAB 1: Reformasi Birokrasi CHAPTER 1: Bureaucratic Reform 

PMK tersebut diatas juga menetapkan perubahan 

struktur organisasi DJA, antara lain dengan 

menajamkan tugas dan fungsi serta menambah unit 

eselon II , eselon III, dan eselon IV. 

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Anggaran 

terdiri atas: 

a) Sekretariat Direktorat Jenderal; 

b) Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

c) Direktorat Anggaran I; 

d) Direktorat Anggaran II; 

e) Direktorat Anggaran III; 

f) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

g) Direktorat Sistem Penganggaran; dan 

h) Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran. 

The Regulation of the Minister of Finance also 

stipulates changes in organizational structure of the 

DGB including, among others, more detailed 

specification of tasks and functions and an addition 

of echelon II, echelon III, and echelon IV units. 

Organizational structure of the Directorate 

General of Budget is as follows: 

a) Secretariat of Directorate General; 

b) Directorate of Indonesian Budget Preparation; 

c) Directorate of Budget I; 

d) Directorate of Budget II; 

e) Directorate of Budget III; 

f) Directorate of Non-Tax Revenues; 

g) Directorate of Budgeting System; and 

h) Directorate of Budgeting Regulation Alignment. 

Perubahan dilakukan karena beban tugas dan fungsi 

DJA semakin kompleks, terutama terkait dengan 

kajian atas produk hukum. Untuk mengantisipasi hal 

tersebut dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada Stakeholders, DJA melakukan 

pengembangan Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan 

Penganggaran pada Direktorat Sistem Penganggaran 

menjadi unit setingkat Eselon II yaitu Direktorat 

Harmonisasi Peraturan Penganggaran. Selain 

penambahan unit eselon II, DJA juga membentuk 

unit eselon III yaitu Subdirektorat Analisis dan 

Evaluasi Kinerja Penganggaran pada Direktorat 

Sistem Penganggaran dan Bagian Kepatuhan Internal 

dan Bantuan Hukum pada Sekretariat Direktorat 

Jenderal, serta beberapa unit eselon IV. 

The changes take place because of the mounting 

complexity of the DGB»s duties and functions, 

particularly those related to legal product reviews. To 

anticipate the challenges and to improve the quality 

of service to stakeholders, the DGB has upgraded the 

Subdirectorate of Budgeting Regulation Alignment - 

previously under the Directorate of Budgeting System 

- into the Directorate of Budgeting Regulation 

Alignment, a unit equivalent to Echelon II. The DGB 

also adds more echelon III units, Subdirectorate of 

Budgeting Analysis and Evaluation, which is under 

the Directorate of Budgeting System, and the 

Division of Legal and Compliance, under the 

Secretariat of Directorate General, and several 

echelon IV units.



29 

Pembentukan Direktorat Harmonisasi Peraturan 

Penganggaran karena tugas DJA dalam menyiapkan 

kebijakan penganggaran sangat erat kaitannya 

dengan wilayah hukum, mengingat DJA sendiri 

mengeluarkan produk-produk hukum terkait dengan 

penganggaran. Urgensi pembentukan menjadi 

semakin penting dengan adanya penambahan tugas 

terkait remunerasi dan jaminan sosial. Dalam hal ini, 

fungsi utama Direktorat Harmonisasi Peraturan 

Penganggaran adalah menjaga keselarasan produk 

hukum yang dikeluarkan oleh DJA maupun unit lain 

di luar Kementerian Keuangan yang terkait dengan 

anggaran, remunerasi, dan jaminan sosial dengan 

aturan-aturan pengelolaan keuangan negara. 

Pada saat ini fungsi monitoring dan evaluasi sudah 

melekat pada masing-masing seksi di Direktorat 

Teknis. Namun pada prakteknya fungsi ini tidak 

diselenggarakan secara optimal karena kegiatan 

monitoring dan evaluasi juga dilakukan sendirisendiri 

dan tidak melalui mekanisme koordinasi yang 

baik sehingga hasil monev belum dapat dijadikan 

referensi pengambilan keputusan oleh para pimpinan 

DJA. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya 

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran pada 

Direktorat Sistem Penganggaran. Unit ini mempunyai 

tugas melaksanakan perumusan pedoman 

monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja serta 

analisis dan evaluasi kinerja penganggaran. 

The Directorate of Budgeting Regulation Alignment 

is established to cope with the DGB»s tasks of 

preparing budgeting policies, which is closely 

associated with legal aspect, given the fact that the 

DGB itself has been issuing budgeting-related legal 

products. Formation of the directorate becomes 

increasingly important as the DGB also has to tackle 

remuneration and social security issues. The primary 

function of the Directorate of Budgeting Regulation 

Alignment is to make certain that different legal 

products issued by the DGB or other units outside 

the Ministry of Finance, which are related to 

budgets, remuneration and social security, are in line 

with state financial management regulations. 

Previously each technical directorate division 

performed monitoring and evaluation function. 

However, the fact that the function was not wellcoordinated 

and each division carried on with 

different versions had rendered monitoring and 

evaluation results unreliable for decision making. This 

makes establishment of the Subdirectorate of 

Budgeting Analysis and Evaluation under the 

Directorate of Budgeting System crucial. This unit 

formulates monitoring and evaluation guidelines 

which are used to appraise performance and to 

analyze and evaluate budgeting performance. 

Dalam perkembangannya beban kerja pada 

Direktorat Sistem Penganggaran semakin kompleks 

karena selain menyusun kebijakan penganggaran 

terkait dengan reformasi penganggaran, juga 

melakukan harmonisasi peraturan penganggaran 

yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Harmonisasi 

Kebijakan Penganggaran (HKP). Fungsi ini antara lain 

melakukan harmonisasi peraturan dan oleh karena 

itu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, pada tahun 2010 diusulkan 

pembentukan satu direktorat untuk menangani 

tugas harmonisasi peraturan penganggaran yaitu 

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran 

yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. 

Workloads of the Directorate of Budgeting System 

had grown more complex as the unit not only 

formulated policies regarding budgeting reform, but 

also ensured compliance of different budgeting 

regulations - a function of Sub-directorate of 

Budgeting Regulation Alignment. Therefore, to 

relieve some of the burden, a proposal for a new 

directorate was put forward in 2010 to deal 

specifically with budgeting regulation alignment, and 

the establishment of the Directorate of Budgeting 

Regulation Alignment was made official by the 

Minister of Finance Regulation Number 184/PMK.01/ 

2010 on Organization and Working Procedure 

of the Ministry of Finance.

30 




Sementara itu, untuk mengoptimalkan fungsi 

monitoring dan evaluasi (monev) di bidang 

penganggaran, dibentuk suatu unit di bawah 

Direktorat Sistem Penganggaran, yaitu Subdirektorat 

Analisis dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Disamping 

melakukan monev terhadap substansi 

penganggaran, dalam rangka mengakomodir 

tuntutan untuk menjaga kredibilitas dan transparansi 

dibentuk Bagian Kepatuhan Internal dan Bantuan 

Hukum yang berada di bawah Sekretariat 

Direktorat Jenderal Anggaran. 

Meanwhile, a new unit under the Directorate of 

Budgeting System, the Subdirectorate of Budgeting 

Analysis and Evaluation, is established to optimize 

monitoring and evaluation function in budgeting. To 

accommodate a growing demand for credibility and 

transparency, the Division of Legal and Compliance, 

under the Secretariat of Directorate General of 

Budget, is launched. 

Pada tingkat eselon IV, untuk membantu 

pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Anggaran telah 

dibentuk pula Subbagian Tata Usaha Pimpinan DJA 

yang mempunyai fungsi: 

1) Mempermudah pekerjaan pimpinan dalam 

melakukan analisis; 

2) Urusan protokoler dan akomodasi untuk 

koordinasi protokoler Menteri; 

3) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan/materi 

presentasi paparan DJA. 

At echelon IV level, to support performance of the 

Director-General of Budget, sub-section of DGB 

leaders administration is set to: 

1) Assist leaders in analytical tasks; 

2) Handle ministerial official ceremonies, occasions 

and coordination; 

3) Organize materials for DGB presentations. 

B. Penyempurnaan Proses Bisnis 

Penyempurnaan proses bisnis dilakukan berbasis 

pada akuntabilitas jabatan/pekerjaan dan 

peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui 

penyederhanaan, transparansi, serta pemberian janji 

layanan yang berorientasi kepada kepentingan 

stakeholders. Program kerja penyempurnaan proses 

bisnis dilaksanakan dengan melakukan Analisis dan 

Evaluasi Jabatan untuk memperoleh gambaran rinci 

mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, 

menyusun Standard Operating Procedure (SOP) serta 

melakukan Analisis Beban Kerja (ABK). 

B. Streamlining Business Process 

Business process streamlining is to ensure 

accountability of job/position and better efficiency 

and effectiveness. This is achieved through 

simplification, transparency and providing 

stakeholder-oriented service. To streamline business 

process, several measures are taken which include 

conducting job analysis and evaluation to obtain 

detailed information about actual tasks of each job, 

formulating Standard Operating Procedure (SOP) 

and analyzing workload (ABK). 

Sampai dengan tahun 2010, DJA telah menyusun 

293 SOP dengan 5 SOP layanan unggulan, dan 

Uraian Jabatan sebanyak 1.293 buah. 

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM DJA diarahkan pada 

pencapaian visi organisasi yaitu mewujudkan 

profesionalisme pengelolaan keuangan negara. 

Model pengembangan yang digunakan merupakan 

modifikasi pendekatan strategic competency based 

on human resource management, dengan tujuan 

akhir adalah terwujudnya individual development 

plan bagi tiap-tiap pegawai. 

Until 2010, the DGB managed to formulate 293 

SOPs including 5 SOPs for prime service and 

1, 293 job descriptions. 

C. Human Resources (HR) Development 

Human resource development in the DGB aims to 

materialize the organizational vision, to be a 

professional state budget manager. To develop the 

DGB human resource, a modified strategic 

competency based on human resource management 

is employed. The intended end result is an individual 

development plan for each personnel.



31 

Hingga tahun 2010, strategi pengembangan SDM 

yang telah ditempuh adalah dengan 

mengembangkan model pendidikan dan pelatihan 

berbasis kompetensi, peningkatan integritas, 

penyelenggaraan assessment center, penerapan 

reward and punishment system, knowledge 

management, penyempurnaan sistem informasi dan 

manajemen kepegawaian (Simpeg DJA), dan 

penyempurnaan data base kepegawaian. 

In 2010, in its effort to develop human resource, the 

DGB held competency-based education and training 

and events to heighten integrity. The DGB also 

organized an assessment center, applied reward and 

punishment system, organized knowledge 

management, improved personnel management and 

information system and improved employment 

database. 

1) Pendidikan dan pelatihan 

berbasis kompetensi 

Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi 

diselenggarakan baik untuk meningkatkan soft 

competency maupun hard competency. Peningkatan 

soft competency dilakukan dengan cara 

menyelenggarakan workshop developing managerial 

skill terhadap jenis-jenis soft competency para 

pegawai DJA yang masih memilik gap dengan 

standar kompetensi jabatannya. Selanjutnya, 

dilakukan re-assessment terhadap pegawai dimaksud 

untuk mengidentifikasi kembali gap competencynya. 

Hingga tahun 2010, jumlah pegawai yang telah 

mengikuti workshop developing managerial skill 

adalah sebanyak 96 pegawai, dan yang telah di reassessment 

sebanyak 34 pegawai. 

1) Competency-based education 

and training 

Competency-based education and training activities 

are designed to improve soft competency and hard 

competency. To build up soft competency, workshops 

in developing managerial skill are held for personnel 

who show a gap between their actual competency 

and the intended, standard competency. Until 2010, 

96 personnel attended a workshop in developing 

managerial skill and 34 personnel underwent 

reassessment. 

Untuk meningkatkan hard competency, 

pengembangan SDM dilakukan dengan 

mengikutsertakan pegawai DJA pada diklat yang 

diselenggarakan BPPK, short course dan seminar 

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan 

nasional maupun internasional, serta 

penyelenggaraan diklat secara mandiri seperti 

training tentang penganggaran berbasis kinerja, 

workshop Manajemen Resiko, workshop Standar 

Akuntansi Instansi, dan sebagainya. 

To improve hard competency, the DGB sends its 

personnel to attend training held by the Financial 

Training and Education Board, short courses and 

seminars organized by national and international 

institutions. The DGB also arranges its own 

workshops covering topics such as performancebased 

budgeting, risk management, Institutional 

Accounting Standard, etc. 

2) Peningkatan integritas 

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka 

peningkatan integritas pegawai, selain 

penyelenggaraan kegiatan keagamaan, juga 

dilakukan capacity building. Hingga tahun 2010, 

pejabat sampai dengan level eselon IV telah 

mengikuti capacity building. 

2) Heightening integrity 

To heighten integrity, the DGB holds religious events 

and capacity building workshops. All officials up to 

echelon IV level attended the workshop in 2010.

32 




3) Penyelenggaraan assessment center 

Penyelenggaraan assessment center bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki 

pegawai terhadap standar kompetensi jabatannya. 

Hingga tahun 2010, telah dilakukan assessment 

terhadap seluruh pejabat eselon II, pejabat eselon III, 

pejabat eselon IV, dan 57 orang pelaksana. 

3) Organizing an assessment center 

An assessment center is organized to discover the 

suitability of personnel against the standard 

competency of their position. Until 2010, all echelon 

II, III and IV officials took such assessment 

administered by 57 people. 

4) Reward and punishment system 

Reward and punishment system dalam kerangka 

pengembangan SDM, dilakukan dengan cara 

pemberian kesempatan mengikuti program bea 

siswa dan mutasi/promosi. Oleh karena itu, untuk 

sinkronisasi antara penerapan reward and 

punishment system dan kebutuhan organisasi, 

rencana pengiriman pegawai untuk melanjutkan 

pendidikan melalui jalur bea siswa dirancang dengan 

menggunakan model human capital development 

plan. 

4) Reward and punishment system 

In applying reward and punishment system and in 

line with efforts to develop human resource, the 

DGB offers opportunities to its personnel to take 

scholarship programs, rotation and promotion. To 

match between reward - punishment system and 

organizational needs, human capital development 

plan is used to plot personnel sent to a 

scholarship program. 

5) Knowledge Management 

Pengembangan SDM juga diarahkan untuk 

mengelola pengetahuan pegawai tentang tugas dan 

fungsi seluruh unit di lingkungan DJA. 

Penyelenggaraan diklat dalam rangka knowledge 

management diarahkan agar seluruh pegawai DJA 

memiliki minimum pengetahuan yang standar 

tentang tugas, fungsi, layanan, SOP, dan output unitunit 

di lingkungan DJA. Program ini mulai dijalankan 

pada tahun 2010, yaitu diawali dengan 

penyelenggaraan workshop tentang Teknik 

Penyusunan PNBP sebanyak tiga angkatan yang 

diikuti oleh 115 pegawai dan workshop tentang 

Penganggaran Berbasis Kinerja sebanyak delapan 

angkatan yang diikuti oleh 352 pegawai. 

Pengembangan pegawai dalam rangka knowledge 

management ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun 

mendatang, seiring dengan dinamika organisasi. 

5) Knowledge Management 

To develop human resource, it is important to 

manage knowledge of personnel about tasks and 

functions of all units in the DGB. All workshops in 

knowledge management are designed to make 

certain that all personnel possess standard 

knowledge about tasks, functions, services, SOPs and 

outputs of all units in the DGB. In the beginning of 

the program, started in 2010, 115 personnel, divided 

into three batches, attended a workshop in Non-Tax 

Revenue Organizing Technique. A workshop in 

Performance-based Budgeting was attended by 352 

personnel in eight different batches. 

Personnel development in knowledge management 

will continue in future to anticipate organizational 

changes. 

6) Penyempurnaan Aplikasi 

Simpeg DJA 

Penyempurnaan aplikasi simpeg DJA dilakukan 

bekerjasama dengan pihak profesional dengan 

tujuan agar data dan informasi kepegawaian dapat 

disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat. 

6) Improvement of personnel management and 

information system application 

Improvement of the DGB personnel management 

and information system application, which is carried 

out by professionals, is meant to guarantee speed 

retrieval, correctness and accuracy of data and 

personnel information.



33 

7) Database Kepegawaian 

Kunci penting dari pengembangan SDM adalah 

keberadaan database kepegawaian yang lengkap 

dan akurat. Menyadari hal tersebut, serta 

memperhatikan perkembangan data dan informasi 

kepegawaian yang dibutuhkan organisasi dalam 

melakukan perubahan, maka DJA bekerja sama 

dengan pihak profesional melakukan 

penyempurnaan data base kepegawaian. 

Secara keseluruhan, pada tahun 2010 jumlah 

pegawai DJA yang mengikuti diklat mencapai 1.099 

pegawai, dengan jumlah jenis diklat sebanyak 127 

jenis diklat baik yang bekerjasama dengan BPPK, 

pihak profesional, lembaga nasional, lembaga 

internasional, maupun yang diselenggarakan 

secara mandiri oleh DJA. 

7) Employment database 

Complete and accurate employment database plays 

a pivotal role in human resource development. To 

anticipate organizational need for data and 

employment information, the DGB works together 

with professionals to improve employment database. 

In total, 1, 099 personnel of the DGB attended 

various workshops in 2010. There were 127 different 

workshops held by the DGB itself or in cooperation 

with professionals, national and international 

institutions. 

D. Pengembangan Teknologi Informasi 

Pengembangan infrastruktur di lingkungan DJA 

menjadi kebutuhan mendesak yang perlu mendapat 

perhatian dan penanganan yang serius dalam rangka 

mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi 

sebagaimana yang digariskan oleh Pimpinan DJA dan 

Kementerian Keuangan. Hal ini tidak lepas dari 

tujuan-tujuan strategis pemanfaatan IT yang 

mendukung tercapainya empat kemampuan strategis 

DJA yaitu: 

D. Information Technology Advancement 

Infrastructure development in the DGB has become a 

dire need and serious measures are needed to ensure 

that organizational objectives outlined by the DGB 

leadership and the Minister of Finance are achieved. 

The strategic advantages of IT application support 

four strategic goals of the DGB: 

1) Accurate, yaitu data yang disajikan tepat dan 

akurat, yang bertujuan untuk mencapai keputusan 

yang terkait dengan penganggaran secara tepat 

sasaran, optimal, dan transparan. 

1) Accurate, data presented is correct and accurate, 

to help produce correct, optimal and transparent 

budgeting-related decision. 

2) Agile, yaitu mampu berubah secara cepat dan 

tepat, sehingga diharapkan mampu 

mengakomodasi perubahan-perubahan kebijakan 

keuangan pemerintah terkait anggaran dengan 

cepat dan tepat. 

2) Agile, ability to transform quickly and correctly, to 

quickly and correctly accommodate state financial 

policy changes. 

3) Analytical, yaitu data yang dihasilkan memiliki 

kualitas analitis, sehingga mampu memberikan 

rekomendasi taktis dan strategis kepada pemerintah 

melalui Menteri Keuangan. 

4) Instrumental, yaitu menjadi alat yang berperan 

sebagai instrumen penting bagi pemerintah dalam 

mengontrol pelaksanaan program-program 

pemerintah. 

3) Analytical, data presented is of analytical quality, 

which is useful for the Minister of Finance in 

proposing tactical and strategic recommendations to 

the government. 

4) Instrumental, the data becomes critical 

instrument for the government to control 

implementation of government programs.

34 




Selama tahun 2008-2010, DJA telah berhasil 

membangun Sistem Informasi dan Manajemen 

Penganggaran, berbagai aplikasi yang memudahkan 

pelaksanaan tugas seperti aplikasi RKA-KL yang 

secara terus menerus diperbaiki agar memudahkan 

penggunanya serta telah pula disusun 

Masterplan IT DJA 

From 2008 to 2010 the DGB managed to complete 

Budgeting Management and Information System and 

other useful applications such as Ministry Work Plan 

and Budget application. Those applications undergo 

constant improvement to enhance user-friendliness, 

and the DGB has prepared an IT master plan. 

Selain itu DJA telah memutuskan untuk mengelola 

sendiri fasilitas infrastruktur TI untuk pengoperasian 

layanan-layanan TI DJA. Hal ini dilakukan karena 

database belum tersimpan secara terpusat dan 

mandiri sehingga berisiko terjadi kebocoran 

informasi yang bisa disalahgunakan oleh pihak lain 

yang mengakses data tersebut. Oleh karena itu 

sebaiknya DJA memiliki ruang server sendiri sehingga 

aset informasi dan data yang dimiliki DJA dikuasai 

dan dikelola sepenuhnya oleh DJA. 

In addition, the DGB has decided to manage its own 

IT infrastructure facilities on which the DGB operate 

its IT services. This is done because the database is 

not stored centrally and independently, rendering the 

database prone to information leakage that can be 

misused by anyone accessing the data. Therefore, 

the DGB needs to have a room specially allocated for 

servers to make certain that the DGB has a full 

control of its own data and information asset. 

E. Pengukuran Kinerja 

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, DJA 

menerapkan pengukuran kinerja dengan 

menggunakan Balanced Scored Card, dengan telah 

menetapkan Depkeu-One sebagai turunan dari 

Depkeu-Wide berikut penajaman sasaran strategis 

dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran 

kinerja ini dituangkan dalam kontrak kinerja Direktur 

Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan serta 

kontrak kinerja para Direktur kepada Direktur 

Jenderal Anggaran. 

E. Performance Appraisal 

In keeping with the bureaucracy reform, the DGB has 

adopted Balanced Scorecard approach to 

performance measurement. It has been decided that 

the Ministry of Finance-Wide (Depkeu-Wide) is 

translated into Ministry of Finance-One (Depkeu- 

One) along with a set of detailed strategic objectives 

and Key Performance Indicators (KPI). Performance 

measurement is set forth in performance contract 

that the Director General of Budget has pledged to 

the Minister of Finance and all directors to the 

Director General of Budget.



35 

IKU DJA yang termasuk dalam Depkeu-Wide beserta 

capaiannya pada tahun 2010 adalah 

sebagai berikut: 

The DGB»s KPI which reflects the Ministry of Finance- 

Wide is presented below along with 

achievements in 2010:

36 




F. Penerapan Manajemen Risiko 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran 

Nomor Kep-65/AG/2010 tentang Komite 

Manajemen Risiko pada Direktorat Jenderal 

Anggaran, telah dibentuk Struktur Manajemen Risiko 

DJA yang bertugas menerapkan Manajemen Risiko di 

lingkungan DJA sesuai dengan amanat PMK. 191/ 

PMK.09/2008 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko. 

Pada tahun 2010 setiap unit eselon II di lingkungan 

DJA telah melakukan pemetaan risiko (first 

assessment) sesuai dengan bidang tugas masingmasing. 

Jumlah risiko DJA secara keseluruhan adalah 

sebanyak 177 risiko dengan rincian sebagai berikut : 

F. Risk Management Implementation 

As stipulated in the decision of the Director General 

of Budget number Kep-65/AG/2010 about Risk 

Management Committee in the Directorate General 

of Budget, and consistent with regulation of the 

Minister of Finance number 191/PMK.09/2008 on 

the Application of Risk Management, the DGB has 

established its Risk Management Structure whose 

task is to implement Risk Management within 

the DGB. 

In 2010 each echelon II units within the DGB 

completed risk mapping (first assessment) in 

accordance with their respective areas of assignment. 

The DGB is exposed to a total of 177 risks which are:



37 

Berdasarkan hasil monitoring terhadap risiko residual 

pada akhir masa first assessment tahun 2010, terjadi 

penurunan level risiko ke tingkat sedang sebanyak 

25 risiko sedangkan ke tingkat rendah menjadi 17 

risiko. Adapun 5 risiko tetap pada tingkat tinggi 

karena penanganan risiko belum sepenuhnya selesai 

dan akan dilanjutkan pada second assessment 

semester I tahun 2011. 

Results of residual risk monitoring at the end of the 

first assessment in 2010 show that more risks are 

successfully lowered. 25 risks are lowered to 

medium level and 17 risks to low level. 5 risks remain 

at high level due to the fact the activity of handling 

the risks is still progressing into the second 

assessment semester of 2011.

38 



Bab 2 

Chapter 2 

Reformasi Penganggaran 

Budgeting Reform 

I. REFORMASI PENGANGGARAN 

I. BUDGETING REFORM 

A. Latar Belakang Reformasi Penganggaran 

A. Background of Budgeting Reform 

Reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan 

sejak tahun anggaran 2005 merupakan amanat 

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. Tujuannya memperbaiki proses 

penganggaran di sektor publik. Perbaikan tersebut 

mengharuskan Pemerintah untuk fokus kepada 

pencapaian kinerja yang akan dicapai dan diikuti 

perencanaan kebutuhan anggaran yang efisien, 

efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

The budgeting reform that has been carried out since 

fiscal year 2005 is a result of Act No. 17 of 2003 on 

State Finance. The reform which aims to improve 

budgeting process in public sector requires the 

government to focus on achievement of its goals and 

to devise an efficient, effective, and accountable 

budget plan to achieve them. 

Dalam rangka mewujudkan perbaikan proses 

penganggaran melalui reformasi penganggaran 

tersebut pengembangan sistem penganggaran 

dibagi dalam 3 (tiga) fase: 1) tahap pengenalan yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009; 2) 

tahap pemantapan yang dilaksanakan dalam kurun 

waktu 2010 s.d. 2014; dan 3) tahap penyempurnaan 

yang dijadwalkan mulai tahun 2015. 

Budgeting system development, a product of the 

reform, is a three-phase process: 1) induction phase, 

occurring from 2005 to 2009; 2) consolidation 

phase, scheduled to take place from 2010 to 2014; 

and 3) refinement phase, scheduled to start in 2015.



39 

Fase 1 fokus kepada penerapan penerapan 

Penganggaran Terpadu (unified budget) melalui: 

integrasikan sistem anggaran rutin dan anggaran 

pembangunan; penyatuan dokumen anggaran 

(semula berupa DIK, DIP, SKO menjadi DIPA); 

penerapan klasifikasi anggaran menurut fungsi, 

organisasi dan jenis belanja; dan penegasan satuan 

kerja (Satker) sebagai unit pelaksana dan 

penanggung jawab kegiatan. Fase 2 lebih difokuskan 

pada penajaman penerapan pendekatan 

penganggaran berbasis kinerja (PBK) dan Kerangka 

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Fase 3 fokus 

pada penyempurnaan penerapan pendekatan 

sehingga harmonis/sinkron dan dapat dilaksanakan/ 

operasional. 

Phase 1 focuses on the implementation of unified 

budget which includes integration of routine 

budgeting system and development budget; 

integration of budget documents (DIK, DIP and SKO 

are integrated into Issuance of Spending Authority); 

classification of budgets based on functions, 

organizations and types of expenditure; and 

assigning a work unit to carry out and to hold 

responsible for all activities. Phase 2 concentrates on 

specifying the implementation of Performance-based 

Budgeting (PBB) and Medium-term Expenditure 

Framework (MTEF). Phase 3 aims at refining 

implementation of approaches to ensure 

synchronization is feasible and operational. 

B. Pengembangan Sistem Penganggaran 

Tahun 2010 

B. Budgeting System Development in 2010 

Tahun 2010 merupakan awal dari fase kedua (kurun 

waktu 2010 s.d 2014), fokus penerapan ditekankan 

pada bagaimana upaya untuk pemantapan 

penerapan reformasi penganggaran namun tetap 

sesuai dengan amanah UU No. 17 Tahun 2003. 

In 2010, which is the beginning of phase 2 (from 

2010 to 2014), the focus was on consolidating 

budgeting reform implementation while 

considering Law Number 17 of 2003.

40 



BAB 2: Reformasi Penganggaran CHAPTER 2: Budgeting Reform 

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2010 yang sejalan dengan arah 

pengembangan sistem penganggaran antara lain : 

1. Restrukturisasi program dan kegiatan untuk 

seluruh K/L termasuk rumusan outcome, output, 

indikator kinerja dengan pendekatan struktur 

organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit 

organisasi secara spesifik; 

Some of the activities in 2010 are enlisted below: 

1. Restructuring programs and activities of ministries/ 

agencies, including their predefined outcome, 

output and performance indicators using 

organizational structure and specific 

organizational unit function approach; 

2. Penetapan pagu APBN jangka menengah, diikuti 

penetapan pagu K/L dalam jangka menengah; 

2. Setting medium-term ceiling for the Indonesian 

Budget, along with medium-term ceiling for 

ministries/agencies; 

3. Penerapan reward and punishment system 

khususnya berkaitan dengan pelaksanaan stimulus 

fiskal pada tahun 2009; 

3. Applying reward and punishment system in regard 

to fiscal stimulus implementation in 2009; 

4. Pengembangan IT dalam pengelolaan Keuangan 

melalui proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara); 

4. Carrying out State Treasury and Budget System 

project to integrate Information Technology in 

financial management; 

5. Penyempurnaan format RKA-KL dengan 

mengintegrasikan informasi kinerja disamping 

informasi Keuangan yang akan diterapkan mulai 

tahun anggaran 2011. 

5. Improving the format of Ministry Work Plan and 

Budget by integrating performance and financial 

information. This is scheduled to apply in fiscal 

year 2011. 

Pengembangan sistem penganggaran untuk tahun 

2010 yang telah dilaksanakan adalah : 1) 

Pemantapan penerapan PBK dan KPJM; 2) 

Percepatan penerapan PBK dan KPJM; dan 3) 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L. Ruang lingkup 

kegiatan pemantapan penerapan PBK dan KPJM 

meliputi penyusunan petunjuk penyusunan RKA-K/L 

dan Tata Cara Revisi Anggaran. Ruang lingkup 

percepatan penerapan PBK dan KPJM lebih 

difokuskan kepada kegiatan «transfer knowledge» 

para pemangku kepentingan sistem penganggaran 

dan perluasan cakrawala berpikir para pengambil 

kebijakan pengembangan sistem penganggaran. 

Sedangkan ruang lingkup monitoring dan evaluasi 

kegiatannya fokus kepada penyiapan perangkat 

(peraturan dan SOP) dalam mendukung penerapan 

PBK dan KPJM sebagai sutau rangkaian sistem 

penganggaran, seperti penyusunan pedoman 

evaluasi atau mekanisme reward dan punishment. 

Namun dalam uraian selanjutnya di bawah ini 

berupaya menjelaskan hanya mengenai percepatan 

penerapan PBK - KPJM dan monitoring - evaluasi 

kinerja K/L. 

Budgeting system development carried out in 2010 

covers: 1) Consolidating the implementation of PBB 

and MTEF; 2) Accelerating the implementation of 

PBB and MTEF; and 3) Monitoring and evaluating the 

performance of ministries/agencies. Within the scope 

of PBB and MTEF consolidation activities are 

preparing guidelines to formulate Ministry Work Plan 

and Budget and Budget Revision Procedures. 

Acceleration of PBB and MTEF implementation 

includes transfer of knowledge among stakeholders 

in budgeting system and expanding the horizon of 

decision makers in budgeting system development. 

Falling into the range of performance monitoring 

and evaluation are activities to prepare sets of rules 

and SOPs to support implementation of PBB and 

MTEF e.g. evaluation guidelines, reward and 

punishment mechanism. The following explanation, 

however, only covers acceleration of PBB and MTEF 

implementation and ministry/agency performance 

monitoring and evaluation.



41 

Percepatan Penerapan Penganggaran 

Berbasis Kinerja 

Acceleration of Performance-based 

Budgeting Implementation 

Dalam rangka percepatan penerapan penganggaran 

berbasis kinerja telah dilakukan kegiatan : 

To accelerate implementation of Performance-based 

Budgeting, several activities have been held: 

a. Perumusan Output dan Sosialisasinya; 

Sebagai langkah awal dalam penerapan PBK, 

Ditjen Anggaran menyelenggarakan sosialisasi dan 

bimbingan/workshop yang diikuti oleh seluruh K/L 

tentang tata cara dan langkah-langkah yang harus 

ditempuh dalam rangka perumusan output Semua 

K/L pada tahun anggaran 2011 telah merumuskan 

output dan menjadi tabel referensi dalam aplikasi 

RKA-K/L. 

a. Setting target outputs and making them 

publicly known; 

To make the initial step in implementing PBB, the 

Directorate General of Budget held training/ 

workshops for all ministries/agencies about 

procedures and steps to set target output. As a 

result, all ministries/agencies managed to settle on 

their fiscal year 2011 target outputs to which 

application of MTEF refers to. 

b. Workshop KPJM Pada Seluruh K/L 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 

penerapan KPJM pada seluruh K/L, Ditjen 

Anggaran bekerja sama dengan World Bank 

mengadakan workshop KPJM dengan tema 

≈improve your baseline∆. Tujuan workshop ini 

adalah untuk memberikan ≈bekal pengetahuan 

yang lebih tentang KPJM∆ bagi perencana K/L 

dalam rangka penyusunan RKA-KL. Dari hasil 

workshop diharapkan ada peningkatan kualitas 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

ditandai adanya kepastian (sustainability) 

pendanaan suatu output kegiatan untuk 2 (dua) 

tahun setelah anggaran yang direncanakan. 

Peserta workshop terdiri dari perwakilan seluruh 

K/L yang dilaksanakan secara bertahap selama 3 

(tiga) hari. 

b. Workshops in MTEF for all ministries/agencies 

To support implementation of MTEF in all 

ministries/agencies, the Directorate General of 

Budget, in cooperation with the World Bank, held 

a workshop in MTEF. The workshop, entitled 

≈Improve Your Baseline∆, was intended to provide 

planners of Ministry Work Plan and Budget - in all 

ministries/agencies - with broader knowledge 

about MTEF. It is expected that workshop 

participants are able to produce more qualified 

planning and budgeting documents. Indicators of 

better documents include sustainable funding for 

activity outputs two years after planned budget is 

over. Participants of this three-day workshop were 

representatives of all ministries/agencies. 

c. Study Visit 

Study Visit dilakukan ke Perancis dan Denmark 

yang dimaksudkan untuk mengetahui, 

membandingkan, dan mengadopsi hal-hal yang 

sesuai dengan kondisi Indonesia berkenaan 

dengan penerapan PBK - KPJM dan bagaimana 

sistem monitoring dan evaluasi kinerja K/L. Study 

visit menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan reformasi perencanaan dan 

penganggaran harus diteruskembangkan; 

2. Perlunya penyempurnaan proses perencanaan 

dan penganganggaran; 

3. Penerapan/pelaksanaan mekanisme reward and 

punishment; 

c. Study Visit 

A visit to France and Denmark was done to study, 

compare and adopt standard practice in PBB and 

MTEF implementation that suits the condition in 

Indonesia. The visit, also aiming to observe system 

for monitoring and evaluating ministry/agency 

performance, has produced several 

recommendations: 

1. Planning and budgeting reform needs to 

continue and develop; 

2. Planning and budgeting process needs 

improvement; 

3. Implementation of reward and punishment 

mechanism;

42 




4. Mekanisme pengajuan/usulan inisiatif baru 

(new initiative); 

5. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi 

terhadap perencanaan dan pelaksanaan 

penganganggaran. 

4. Procedure to propose new initiatives; 

5. Improvement of system for monitoring and 

evaluating budget planning and execution. 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L 

Monitoring and Evaluating Performance 

of Ministries/Agencies 

Kegiatan yang terkait dalam monitoring dan 

evaluasi kinerja K/L, yaitu : 

1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Penerapan 

Sistem Penganggaran pada 6 (enam) K/L piloting 

(Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan 

Umum, Bappenas, Kementerian Pertanian, 

Kementerian Kesehatan dan Kementerian 

Pendidikan Nasional). 

Activities to monitor and evaluate performance of 

ministries/agencies include: 

1. Monitoring and evaluating performance and 

implementation of budgeting system in six pilot 

ministries/agencies (Ministry of Finance, Ministry 

of Public Works, National Development Planning 

Board, Ministry of Agriculture, Ministry of Health 

and Ministry of National Education). 

2. Kajian dengan tema ≈Evaluasi Penerapan Sistem 

Penganggaran 2005 - 2009 dan Monitoring 

Persiapan Penerapan Sistem Penganggaran 2011 

pada 6 (enam) K/L Pilot Project1∆. Tujuan kajian 

adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan 

K/L dalam penerapan PBK dan KPJM. Hasil kajian 

berupa rekomendasi antara lain keyakinan bahwa 

penerapan PBK dan KPJM dapat dilaksanakan 

secara penuh pada tahun anggaran 2011 untuk 

seluruh K/L. 

2. Compiling a review entitled ≈Evaluation of 2005 - 

2009 Budgeting System Implementation and 

Monitoring Preparation of 2011 Budgeting System 

Implementation in Six Pilot Project1 Ministries/ 

Agencies∆. The review seeks to discover the extent 

to which ministries/agencies are ready to 

implement PBB and MTEF. Among findings of the 

review, it is stated that all ministries/agencies are 

able to fully implement PBB and MTEF by fiscal 

year 2011. 

3. Penyusunan Draft PMK tentang Tata Cara 

Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi K/L. 

Penyusunan draft PMK dimaksud merupakan 

amanah Pasal 20 Undang-Undang No. 10 Tahun 

2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) Tahun 2011 dan Pasal 16A 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 tentang 

APBN-P 2010. Draft PMK masih dalam proses 

pendalaman dan koordinasi dengan pemangku 

kepentingan lainnya. Harapannya draft PMK akan 

selesai (ditetapkan) pada akhir bulan 

Pebruari 2011. 

3. Drafting the Minister of Finance regulation on 

administration of reward and punishment to 

ministries/agencies. 

The draft regulation is mandated by Article 20 of 

Law No. 10 of 2010 on the Indonesian Budget 

2011 and Article 16A of Law No. 2 of 2010 on 

the Revised Indonesian Budget 2010. It is recently 

being reviewed and discussed by stakeholders and 

is expected to become effective by the end of 

February 2011.



43 

II. STANDAR BIAYA TA. 2010 

II. FISCAL YEAR 2010 COST STANDARD 

A. Evaluasi Standar Biaya TA. 2010 

A. Evaluation of Fiscal Year 2010 Cost Standard 

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3), PP Nomor 

90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), 

penyusunan RKA-KL menggunakan instrumen 

indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. 

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai 

capaian satuan kerja dalam melaksanakan 

kegiatannya dalam suatu tahun anggaran. Penilaian 

atas pelaksanaan kegiatan berkenaan dilakukan 

melalui evaluasi kinerja yang didukung oleh standar 

biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus 

tahunan penyusunan anggaran sebagai dasar untuk 

menentukan anggaran untuk tahun yang 

direncanakan. 

As stipulated in Article 5 Paragraph (3), Government 

Regulation Number 90 of 2010 on setting Ministry 

Work Plan and Budget, the work plan and budget 

have to integrate instruments such as performance 

indicator, Cost Standard and performance 

evaluation. Performance indicator is an instrument to 

measure achievement of a given work unit within a 

certain fiscal year. Performance evaluation, an 

instrument to appraise implementation of activities, 

is supported by Cost Standards set in the beginning 

of annual cycle of budget preparation, and functions 

as a basis to determine the planned budget for a 

given year. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun 

Anggaran 2011, Standar Biaya dibedakan menjadi 

dua yaitu Standar Biaya Umum dan Standar Biaya 

Khusus. Dalam PMK tersebut yang dimaksud dengan 

Standar Biaya Umum (SBU) adalah satuan biaya 

berupa harga satuan, tarif dan indeks yang 

digunakan untuk menyusun biaya komponen 

masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya 

masukan. Sementara yang dimaksud dengan Standar 

Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang 

merupakan akumulasi biaya komponen masukan 

kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran. 

Minister of Finance Regulation Number 100/PMK.02/ 

2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards states that 

Cost Standards include General Cost Standards and 

Specific Cost Standards. The regulation specifies that 

General Cost Standards are unit costs - unit prices, 

rates and indices - that make the cost of input 

components of an activity or input costs. Meanwhile, 

Specific Cost Standards are costs required to produce 

an output. They represent accumulated input costs 

or output costs. 

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Standar Biaya secara tepat waktu, 

yaitu pada bulan Juni 2010. Peraturan tersebut 

adalah : 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/ 

2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 

2011; 


2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 123/ 

PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus 

Tahun Anggaran 2011. 

A set of regulations of the Minister of Finance on Intime 

Cost Standards was issued in July 2010: 

1. Minister of Finance Regulation Number 100/ 

PMK.02/2010 on Fiscal Year 2011 Cost Standards; 

2. Minister of Finance Regulation Number 141/ 

PMK.02/2010 which amends Minister of Finance 

Regulation No. 123/PMK.02/2010 FMD on Fiscal 

Year 2011 Specific Cost Standards.

44 




Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

tersusunnya peraturan tentang Standar Biaya 

adalah : 

To plan Cost Standard Regulations, several activities 

have been conducted: 

1. Kajian Studi Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang 

disusun berdasarkan kajian berbagai aspek, baik 

secara teoritis maupun empiris. 

1. Literature Study 

Various theoretical and empirical aspects were 

reviewed to create a frame of reference. 

2. Diskusi dengan stakeholder 

Kegiatan ini dilakukan untuk meminta masukan 

dari stakeholder (K/L terkait, unit intern di 

lingkungan DJA dan Praktisi) agar teori yang 

disusun dapat diimplementasikan di lapangan. 

2. Discussion with Stakeholders 

The objective of discussion was to collect 

feedbacks from stakeholders (related ministries/ 

agencies, internal units in the Directorate General 

of Budget and experts) to ensure feasibility of 

constructed theoretical framework. 

3. Uji petik 

Uji petik dilakukan untuk mengumpulkan data 

primer bagi kegiatan monitoring dan evaluasi 

serta penyusunan standar biaya umum tahun 

2012 

3. Sampling Test 

The test was an effort to collect primary data to 

support monitoring and evaluation activity and to 

help prepare 2012 General Cost Standard 

4. Pengolahan data 

Data yang berhasil dikumpulkan pada saat uji 

petik monev dan penyusunan SBU, diolah sesuai 

kaidah-kaidah statitika dengan menggunakan 

aplikasi SPSS dan Minitab. 

4. Data processing 

The data obtained from sampling test data was 

processed scientifically using SPSS and Minitab 

softwares. 

III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE 

OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT) 

III. GUIDELINE FORMULATION (SUBDIRECTORATE 

OF BUDGETING REGULATION ALIGNMENT) 

1. Survey atas Pelayanan Katastropik Serta 

Efektivitas Iuran Pemerintah Pada Asuransi 

Kesehatan Tahun 2010 

1. Survey on Services to Cathasthropic Illnesses 

and the effectiveness of Goverment»s 

contribution on Health Insurance in 2010 

Survey dimaksudkan untuk memberikan informasi 

tentang peningkatan layanan kesehatan yang 

diberikan PT Askes dan Rumah Sakit serta hambatanhambatan 

yang mungkin ada atas adanya iuran dan 

subsidi Pemerintah tersebut dan bagaimana 

sambutan Peserta atas program Pemerintah 

dimaksud. 

The survey aims to inform the public on health 

services improvements provided by PT Askes (a state 

owned health insurance company) and hospitals. It 

decribes the probable presence of some contraints 

due to the implementation of government subsidy 

and contribution and participants» response to 

the program. 

Berdasarkan hasil survey dimaksud, dapat 

disimpulkan bahwa secara keseluruhan program 

iuran dan subsidi katastrofi Pemerintah dalam 

penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan 

Penerima Pensiun khususnya dalam bidang 

The survey result shows an overall improvement in 

the services provided by PT Askes and hospitals in 

relation to the government»s contributionand 

cathasthropic coverage subsidy program for civil 

servants and pensioneer health insurance as



45 

pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang 

diberikan kepada peserta telah diberikan dengan 

baik oleh Askes maupun rumah sakit dan mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Bahkan, khusus terkait dengan program 

subsidi katastrofi, para peserta mengharapkan 

program tersebut terus dijalankan dan jangan sampai 

berhenti karena sangat membantu bagi peserta. 

compared to the previous years. In fact, participants 

of cathastrophic coverage subsidy program hope that 

the program would continue because it is extremely 

helpful. 

Sementara itu, meskipun pelayanan yang diberikan 

telah baik dan mengalami peningkatan, namun ada 

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 

kedepannya baik itu bagi rumah sakit, PT Askes, 

Pemda, maupun Pemerintah. Bagi rumah sakit dan 

PT Askes yaitu terkait masih adanya sharing biaya 

yang harus dibayarkan oleh peserta seperti iuran 

biaya beli darah untuk hemodialisa, CT Scan, Obatobatan, 

Periksa Darah, dan biaya-biaya administratif 

lainnya meskipun proporsi peserta yang menyatakan 

demikian sebanyak seperempat (25%) dari 

keseluruhan jawaban peserta yang kami kumpulkan. 

Despite the improvements, some areas still require 

attention from hospitals, PT Askes, local 

governments, and the central government. One of 

them is that 25% (a quarter) of the respondents 

stated they were still required to share the cost of 

blood for haemodialysis, CT scans, medicines, bloodchecks, 

and other administrative fees. This must be 

attended to by PT Askes and hospitals. 

2. Penyelesaian Kebijakan Pemberian 

Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri 

2. Settlement of Aparatus and Civil Servant 

Remuneration Policy 

Penghasilan Aparatur dan Pegawai Negeri 

Tujuan dari kegiatan adalah untuk memberikan 

penyesuaian bagi penghasilan home staff yang baru 

dan menata kembali berbagai kebijakan yang 

menyangkut penghasilan apartur dan 

pegawai negeri. 

The activity aims to adjust the level of home staff pay 

and restructure several existing policies on state 

apparatus and civil servant remuneration. 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan rapatrapat 

koordinasi dengan para stakeholder terkait 

misalnya Kementerian Luar Negeri, Badan 

Kepegawaian Nasional, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pihakpihak 

lain. 

The activity was manifested in a number of 

coordination meeting with relevant stakeholders 

such as Ministry of Foreign Affairs, National 

Personnel Board, Ministry of State Apparatus and 

Bureaucracy Reform and other parties. 

Penghasilan home staff telah ditetapkan melalui 

surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010 

tanggal 29 Desember 2010 mengenai Persetujuan 

ADTLN Baru Bagi Perwakilan R I. Surat Menteri 

Keuangan yang baru ini mengenai penghasilan 

home staff (ADTLN) menggantikan surat Menteri 

Keuangan Nomor S-422/MK.02/2006 tanggal 27 

September 2006 mengenai Angka Dasar Tunjangan 

Luar Negeri. 

Home staff pay has been set by Minister of Finance 

Letter No. S-705/MK.02/2010 effective 29 December 

2010 on New Foreign Placement Allowance (ADTLN) 

for Republic of Indonesia Representatives. The letter 

revokes and replaces the previous Minister of Finance 

Letter No. S-422/MK.02/2006 dated 27 September 

2006 on the Baseline of Foreign Placement 

Allowance.

46 




3. Proyeksi Anggaran Belanja Pegawai 

Yang Akurat 

3. Accurate Personnel Expenditure Projection 

Tujuan dilakukannya proyeksi adalah agar 

perhitungan belanja pegawai yang akurat adalah 

untuk mengurangi inefisiensi belanja pegawai, 

memberikan prinsip penganggaran yang sesuai 

dengan kebutuhan, dan merubah mindset atas 

penganggaran yang berbasis kinerja dan kerangka 

pengeluaran jangka menengah. 

The projection aims at ensuring an accurate 

personnel expenditure calculation, which will reduce 

expenditure inefficiency, apply appropriate budgeting 

principles, and change the mindset to a 

performance-based budgeting with medium-term 

expenditure framework. 

Proyeksi belanja pegawai yang akurat mengarah 

kepada belanja pegawai yang tertutup. Beberapa 

permasalahan utama dalam penentuan pagu belanja 

pegawai yang tertutup diantaranya adalah : 

• Pengelolaan database belanja pegawai 

termasuk sumber, validitas, koordinasi dengan 

instansi terkait, penyusunan SOP database ; 

• Pengembangan infrastruktur pengelolaan 

database ; 

• Reformulasi peran DJA sebagai pemelihara data 

atau pengambil data. 

Accurate personnel expenditure projection paves the 

way for fixed personnel expenditure. Some of the 

main problems of devising fixed personnel 

expenditure ceiling are: 

• Personnel expenditure databese management, 

which includes source, validity, coordination with 

relevant parties, and database SOP formulation; 

• Database management infrastructure development; 

• Reformulating DGB»s role as either data manager or 

data collector. 

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka 

perlu scientific method dan koordinasi lebih intensif 

agar kebijakan belanja pegawai tertutup sebelum 

diterapkan kepada seluruh kementerian/lembaga. 

The above problems neccesitates the use of scientific 

methods and intensive coordination to ensure that 

the fixed personnel expenditure policy can be 

implemented to all ministries/agencies. 

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan instansi 

terkait di lingkup DJA, beberapa tahapan awal dari 

rencana kebijakan belanja pegawai tertutup 

diantaranya adalah : 

• tertutup hanya dapat dilakukan pada belanja 

pegawai yang bersifat otomatis dalam aplikasi 

RKA-KL bukan pada belanja transito ; 

• kebutuhan alokasi untuk belanja pegawai, 

sebagaimana yang telah disimulasi oleh tim 

Direktorat Sistem Penganggaran, secara 

keseluruhan cukup ; 

• TNI/POLRI tidak ikut dalam tahap awal belanja 

pegawai tertutup karena variasi data yang 

cukup berbeda dengan data pegawai negeri sipil 

dan frekuensi pola mutasi yang cukup 

tinggi ; 

Based on the result of coordination meeting with 

related units in DGB, some of the initial phases of 

fixed personnel expenditure policy implementation 

plan are: 

• fixed policy will only be applied to personnel 

expenditure items that are automatic in nature in 

the RKA-KL application, not to transitional 

expenditures. 

• Appropriation needs for personnel expenditure, as 

simulated by Directorate of Budgeting System, has 

been deemed sufficient; 

• Armed Forces/National Police will not participate in 

the initial implementation of fixed personnel 

expenditure policy due to differences in data 

variation to that of other civil servants and high 

level of personnel rotation;



47 

• alokasi transito jika sudah diterapkan belanja 

pegawai tertutup, dialokasikan secara terpusat 

• perubahan mindset atas pengembangan 

sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan 

kerangka pengeluaran jangka menengah, 

sehingga mengharuskan belanja pegawai 

dapat dilakukan secara tertutup. 

• Once fixed personnel expenditure policy is applied, 

transitional allocation will be done centrally; 

• The change of mindset to performance-based 

budgeting with medium-term expenditure 

framework will eventually require, and enable, a 

fixed personnel expenditure policy. 

Apabila beberapa tahapan awal telah dilakukan 

dengan baik dan sesuai dengan scientific method, 

maka kebijakan belanja pegawai tertutup itu akan 

diusulkan kepada pimpinan DJA dalam sebuah 

peraturan setingkat peraturan menteri keuangan. 

If the initial phases are executed successfully in 

accordance to scientific methods, the policy will be 

proposed to the Director General of Budget to be 

stipulated as a regulation at ministrial level. 

4. Penyusunan Pola Pembiayaan Program 

Pensiun dan THT PNS 

4. Formulation of Civil Servants Pension and 

Retirement Benefit Financing Scheme 

Tujuan disusunnya Pola Pembiayaan Pensiun dan THT 

PNS adalah dari untuk mengurangi beban APBN 

untuk pembiayaan untuk Program Pensiun dan 

Program THT PNS dan untuk menyesuaikan atau 

meningkatkan manfaat yang diterima oleh PNS 

sepadan dengan iuran yang telah dibayarkan sesuai 

dengan prinsip fairness. 

a. Penyelesaian Unfunded Past Service 

Liability 

Dalam rangka penyelesaian UPSL 2007-2010 telah 

dilakukan penilaian kewajaran nilai UPSL oleh 

akturaris independen. Perhitungan tersebut 

menggunakan data, asumsi, dan metodologi yang 

telah disepakati oleh Kementerian Keuangan dan PT 

Taspen (Persero). Saat ini telah disusun Rancangan 

Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara 

Pengakuan, Perhitungan, Penyediaan, Pencairan Dan 

Pertanggungjawaban Past Service Liability Program 

Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Pada PT 

Taspen (Persero). PMK tersebut akan menjadi dasar 

hukum penyelesaian UPSL. 

The objective of Civil Servants Pension and 

Retirement Benefit Financing Scheme is to reduce the 

load taxed to the Indonesian Budget by pension and 

retirement benefit program financing. The scheme 

also aims to adjust or increase the benefit received by 

the pensioners, bearing in mind the fees paid and 

the fairness principles. 

a. Unfunded Past Service Liability (UPSL) 

Settlement 

To settle the 2007-2010 UPSL, an independent 

actuary had appraised the appropriateness of UPSL 

amount. The assessment was based on data, 

assumptions, and methods agreed by the Ministry of 

Finance and PT Taspen. At the moment, a draft of 

Minister of Finance Regulation that will be used as a 

legal basis with which to settle UPSL is being 

constructed. The regulation will cover the procedures 

for claiming, calculating, providing, disbursing, and 

reporting Past Service Liability of Civil Servant 

Retirement Benefit Plan at PT Taspen. 

b. Perubahan Formula Manfaat 

ProgramTHT PNS 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penyebab 

timbulnya Unfunded PSL adalah karena Program THT 

PNS menggunakan formula manfaat pasti. Untuk itu, 

telah disusun formula baru yang merupakan formula 

gabungan antara manfaat pasti dan Iuran Pasti. 

b. Altering the Benefit Formula of Civil Servant 

Retirement Benefit Program 

As has previously been discussed, unfunded PSL 

arises because the Civil Servant Retirement Benefit 

Program is employing defined benefit formula. 

Therefore, a new formula combining defined benefit 

and defined contribution has been developed.

48 




Dengan formula baru tersebut, diharapkan Program 

THT PNS tidak lagi menimbulkan Unfunded PSL. 

Selain itu, berdasarkan exercise yang telah dilakukan, 

manfaat THT yang diterima PNS tidak mengalami 

penurunan atau bahkan mengalami kenaikan. 

Formula tersebut dituangkan dalam RPMK Formula 

Manfaat THT PNS sebagai pengganti KMK 478/ 

KMK.06/2002 yang telah diubah dengan KMK 500/ 

KMK.06/2004. 

With the new formula, the program will not produce 

unfunded PSL. In fact, the formula exercise showed 

no reduction of benefit received by recipients. 

Instead, the amount of benefit increased. The 

formula is stated in Draft Minister of Finance 

Regulation on Benefit Formula of Civil Service 

Retirement Benefit. The draft will replace Minister of 

Finance Decree No. 478/KMK.06/2002, which was 

ammended by Minister of Finance Decree No. KMK 

500/KMK.06/2004. 

5. Penyelenggaraan Program Pensiun PNS Eks 

Dephub pada PT KAI 

5. Implementation of Pension Program for Ex- 

Ministry of Transportation (MoT) Civil 

Servants at PT KAI (Indonesian Railway 

Company) 

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang 

Penyesuaian Pensiun Eks PNS Dephub pada PT Kereta 

Api (Persero) Menteri Keuangan telah menyampaikan 

surat kepada Menteri BUMN untuk meminta 

pendapat untuk proporsi pendanaan bersama. 

Menindaklanjuti surat tersebut, Menteri BUMN 

menyampaikan bahwa porsi Pendanaan Bersama 

atas kekurangan pembayaran manfaat untuk Tahun 

Anggaran 2010 diharapkan sama dengan tahun 

sebelumnya, yakni porsi APBN sebesar 68% dan PT 

Kereta Api (Persero) sebesar 32%. Hal-hal yang 

menjadi pertimbangan Menteri BUMN adalah 


a. Proporsi Pendanaan Bersama sebesar 32% 

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Kereta Api 

(Persero) Tahun 2010 yang disahkan oleh 

RUPS pada tanggal 19 Januari 2010. 

To comply with Government Regulation No. 64 of 

2007 on Pension Adjustment for Ex- Ministry of 

Finance Civil Servants at PT Kereta Api (Persero), 

Minister of Finance sent a letter to Minister of State 

Owned Enterprises regarding the proportion of 

shared funding. In response, the Minister of State 

Owned Enterprises stated that the shared proportion 

for benefit back payment of FY 2010 was similar to 

that of the previous year, i.e. 68% from the 

Indonesian Budget and 32% from the PT Kereta Api 

(Persero). The underlying reasons are: 

a. The proportion has been listed as 32% in the 

Company Work Plan dan Budget (RKAP) PT Kereta 

Api (Persero) for 2010, which was made official by 

the Annual General Shareholder Meeting in 19 

January 2010. 

b. Meskipun pada tahun 2009 diproyeksikan 

memperoleh keuntungan, namun kebutuhan 

dana investasi PT Kereta Api (Persero) pada 

tahun 2010 sangat besar, terutama 

pemenuhan kebutuhan investasi angkutan 

batubara dalam rangka memenuhi kontrak 

dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam 

Tbk, untuk mendukung program Pemerintah 

dalam penyediaan listrik 10.000 MW. 

b. Despite the 2009 profit projection, in 2010 PT 

Kereta Api (Persero) did require a very large 

investment fund, especially in the area of coal 

transportation. The company had to satisfy its 

contract with PT Tambang Batu Bara Bukit Asam 

Tbk (Bukit Asam Coal Mining Company) to 

support the government»s 10,000 MW electricity 

provision program. 

c. Di samping itu, sampai saat ini PT Kereta Api 

(Persero) masih harus menanggung biaya 

c. Moreover, PT Kereta Api (Persero) still needs to 

cover railway infrastructuere maintenance



49 

pemeliharaan prasarana perkeretaapian yang 

seharusnya menjadi tugas Pemerintah. 

expenses, which was supposed to be borne by 

the government. 

Setelah melalui pembahasan yang melibatkan 

berbagai pihak, baik di Lingkungan Kementerian 

Keuangan, Kementerian BUMN, PT Taspen (Persero), 

dan PT KAI (Persero), serta mengingat pendapat dari 

Kemenerian BUMN yang telah disampaikan kepada 

Kementerian Keuangan, selanjutnya dapat 

ditetapkan besaran kontribusi APBN dalam 

pendanaan bersama. Kontribusi APBN dalam 

Pendanaan Bersama Tahun Anggaran 2011 adalah 

sebesar 68% atau diperkirakan senilai Rp 

226.569.000.000,-, sedangkan kontribusi PT Kereta 

Api (Persero) adalah sebesar 32% atau diperkirakan 

senilai Rp106.622.000.000,-. 

The issue was discussed by relevant parties from 

Ministry of Finance, Ministry of State Owned 

Enterprise, PT Taspen (Persero) and PT KAI (Persero). 

Taking the opinion of Minister of State Owned 

Enterprise into consideration, the amount of the 

Indonesian Budget contribution to the FY 2010 joint 

funding was set at 68% or an estimated Rp 

226.569.000.000,-. Meanwhile the contribution of 

PT Kereta Api (Persero) was at 32% or an estimated 

Rp106.622.000.000,-. 

6. Penyempurnaan Sistem Penganggaran 

Belanja Barang dan Modal Tahun 2010 

6. Goods and Service Expenditure Budgeting 

System Improvement for 2010 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan beberapa pengamatan dan penelitian, 

selama ini kebijakan anggaran dalam belanja barang 

dan belanja modal masih belum ideal. Beberapa 

kebijakan dalam pengalokasian belanja barang dan 

belanja modal masih bersifat insidentil dan belum 

mempertimbangkan kesinambungan anggaran 

untuk jangka panjang. Beberapa pengeluaran 

negara, bahkan yang membutuhkan dukungan 

anggaran yang sangat besar, belum melalui suatu 

penilaian yang tepat sehingga berpotensi 

menimbulkan inefisiensi. Hal ini dapat dimaklumi 

karena kemungkinan dukungan data dan informasi 

yang belum lengkap dan akurat. Disamping itu, 

sistem dan persyaratan lainnya yang diperlukan oleh 

Ditjen Anggaran belum tersedia secara lengkap. 

A. Introduction 

According to various observations and researches, 

the goods and services expenditure budgeting 

system is yet to arrive at an ideal state. Some policies 

in the area are incidental with little regard to long 

term budget sustainability. Several expenditures, 

some even with very significant budgeting 

consequences, were disbursed without proper 

assesment, which might petentially result in 

inefficiency. These are understandable because, at 

the time there might be a lack of accurate and 

comprehensive data and information support. 

Morever, Directorate General of Budget were yet to 

have comprehensive system and requirements to 

deal with such issues. 

Realisasi belanja barang selama kurun waktu 2007- 

2009 dapat terlihat dalam tabel dan grafik 

di bawah ini: 

The realized goods expenditure in the period of 200- 

2009 can be seen from the following table: 

Dalam tabel di atas, terlihat bahwa realisasi belanja 

barang tiga tahun terakhir juga belum bisa mencapai 

100%, bahkan hanya mencapai kurang dari 90%. 

The above table shows a realization rate of less than 

100%, or even less than 90%, in goods expenditure 

in the past three years.

50 




Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, antara 

lain perencanaan yang belum baik, sistem 

penganggaran belanja barang yang belum memadai, 

atau kesulitan dalam pelaksanaan anggaran belanja 

barang tersebut. 

It gives an indication of several issues, for example 

poor planning, inadequate goods expenditure 

budgeting system,or budget implementation 

problems. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk 

menyempurnakan Sistem Penganggaran Belanja 

Barang dan Modal Tahun 2010 adalah inventarisasi 

Data Aset/Barang, koordinasi dengan para 

Stakeholder dan implementasi Sistem Penganggaran 

Belanja Barang Berbasis Data Aset 

Efforts to improve 2010 Goods and Services 

Expenditure Budgeting System include making an 

inventory of goods/services data, strengthening 

stakeholder coordination, and implementing Asset 

Data-Based Goods Expenditure Budgeting System. 

7. Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan 

Bidang Penganggaran 

7. Budgeting Policy Evaluation and Alignment 

Kegiatan evaluasi dan harmonisasi kebijakan di 

bidang penganggaran selama tahun 2010 secara 

umum adalah sebagai berikut : 

• Penetapan Bagian Anggaran terkait peran dan 

fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan 

Anggaran ; 

• Penyusunan RPP perubahan PP 21/2004 

tentang Penyusunan RKA-KL ; 

• Evaluasi penyusunan pagu Belanja Pegawai TA. 

2011 ; 

• PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara 

Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak 

(Multiyears Contract) Dalam Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah ; 

• Kajian peluang investasi BMN Kemlu di luar 

negeri ; 

• Kebijakan pengenaan pajak penghasilan pasal 

21 untuk Pejabat Negara/ PNS/TNI/POLRI/ 

Pejabat pada lembaga non struktural (LNS). 

Beberapa kegiatan di atas masih perlu tindak 

lanjut dan koordinasi dengan beberapa 

stakeholder dan instansi terkait seperti 

penetapan BA terkait peran dan fungsi PA/ 

KPA, pagu belanja pegawai TA 2011, revisi 

PMK No. 56/PMK.02/2010, pembahasan 

kajian peluang investasi BMN di luar negeri dan 

pengenaan PPh 21 untuk Pejabat Negara/ 

PNS/TNI/POLRI/Pejabat pada LNS. 

Budgeting policy evaluation and alignment activities 

throughout 2010 are as follow: 

• Budget Unit Stipulation in relation to Budget User 

and Authorized Budget User; 

• Formulation of Draft Government Regulation on 

the amendment of Government Regulation 21/ 

2004 on RKAKL Formulation; 

• Evaluation of Personnel Expenditure ceiling 

formulation for FY 2011; 

• Minister of Finance Regulation No. 56/PMK.02/ 

2010 on Procedures for Goods/Services 

Procurement Multiyears Contract Approval 

Proposal; 

• Study on the opportunity for Foreign State Asset 

Investment by Ministry of Foreign Affair; 

• Policy on Article 21 income tax enactment to State 

Official/Civil Servant/Armed Forces/National Police 

of non-structural agencies;



51 

IV. PENGEMBANGAN APLIKASI RKAKL 2011 

IV. 2011 RKAKL APPLICATION DEVELOPMENT 

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan 

negara sebagaimana amanat Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

khususnya dalam sistem penganggaran telah banyak 

membawa perubahan yang sangat mendasar. Salah 

satunya adalah penerapan pendekatan 

penganggaran yang digunakan dalam 

penyusunannya, berupa: pendekatan penganggaran 

terpadu (unified budget); Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah (KPJM) atau Medium term 

Expenditure Framework (MTEF); dan Penganggaran 

Berbasis Kinerja (PBK) atau Performance Based 

Budgeting (PBB). 

State finance reform as mandated by Law No. 17 of 

2003 on State Finance has brought about 

fundamental changes, especially in the area of 

budgeting system. One of the changes is the 

approach with which the budget is constructed. The 

new approach includes unified budget, medium term 

expenditure framework (MTEF) and performancebased 

budgeting (PBB). 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada akhirnya 

juga memberikan dampak pada keseluruhan proses 

penyusunan anggaran. Termasuk di dalamnya adalah 

perubahan sistem aplikasi yang digunakan untuk 

mendukung proses ini. 

The changes naturally influnce the entire budget 

formulation process, including the application system 

used in the process. 

A. Perubahan pada Sistem Penganggaran 2011 

A. Changes in 2011 Budgeting System 

Beberapa perubahan yang terjadi sebagai 

tanggapan atau respon atas beberapa kondisi 

antara lain: 

1. Restrukturisasi program dan kegiatan 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 

Langkah restrukturisasi program dan kegiatan K/L 

menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang 

mencerminkan tugas-fungsi K/L atau penugasan 

tertentu dalam kerangka prioritas pembangunan 

nasional. Hasil rumusan tersebut secara konsisten 

akan digunakan pada semua dokumen perencanaan 

dan penganggaran. 

The changes are made as a response to the 

following issues: 

1. Program and activity restructuring in 

ministries and agencies 

The restructuring produces program and activity 

formulation which reflects the ministries and 

agencies» task and functions or special assigment in 

supporting national development priorities. The 

formulation will be consistenly used in all planning 

and budgeting documents. 

Dasar hukum restrukturisasi ini berupa Surat Edaran 

Bersama antara Menteri Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Menteri 

Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/ 

2009 dan No. SE-1848/MK/2009 perihal Pedoman 

Reformasi Perencanaan Pembangunan. Hasil 

restrukturisasi program dan kegiatan digunakan 

dalam penyusunan RPJMN 2010-2014 dan Renstra 

K/L tahun 2010-2014 serta mulai diimplementasikan 

tahun 2011 dalam RKP , Renja K/L, dan DIPA. 

The legal basis for the restructuring is Joint Circular 

No. 0142/MPN/06/2009 and No. SE-1848/MK/2009 

on Development Planning Reform Guideline dated 

19 June 2009 issued by Minister of National 

Development Planning/Head of National Planning 

Agency (Bappenas) and Minister of Finance. The 

result of said restructuring will be used in the 

formulation of 2010-2014 Medium Term National 

Development Plan and Ministry/Agency Strategic 

Plan 2010-2014, effective as of 2011 in Government 

Work Plan, Ministry/Agency Workplan and Issuance 

of Spending Authority.

52 




2. Undang Undang tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

2. Laws on People Consultative Assembly (MPR), 

House of Representatives (DPR), Regional 

Representative Board (DPD) and Regional 

House of Representatives (DPRD) 

Adanya peraturan-peraturan tersebut akan 

mengubah hubungan kelembagaan Pemerintah dan 

DPR berkaitan dengan penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk di 

dalamnya jadwal pembahasan APBN. 

The implementation of the above laws will change 

the institutional relationship mechanism between the 

Government and the House of Representatives, 

especuially in relation to the stipulation of Indonesian 

Budget, including its deliberation schedule. 

Struktur anggaran yang diterapkan dalam Aplikasi 

RKAKL 2011 dapat digambarkan sebagai berikut: 

The budget structure applied in 2011 RKAKL 

Application can be depicted as follow: 

STRUKTUR ANGGARAN 2011 

2011 BUDGET STRUCTURE 

Struktur dimulai pada level Kementerian/Lembaga. 

Visi dan misi serta sasaran strategis yang ingin 

dicapai oleh K/L bersangkutan perlu ditentukan 

lebih dulu. 

The structure begins at ministry/agency level. The 

vision, mission statements, and strategic objectives of 

a particular ministry/agency need to be determined 

at the outset. 

Kemudian pada level berikutnya, visi, misi, serta 

sasaran strategis K/L dijabarkan lebih detail oleh unit 

organisasi di bawah K/L bersangkutan dalam Misi 

Unit, Program, Outcome, Indikator Kinerja Utama, 

Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, serta Output. 

At subsequent level, the vision, mission statement, 

and strategic objectives are made into detailed 

decriptions by units under each ministry/agency in 

Unit Mission, Programs, Outcomes, Key Performance 

Indicators, Activities, Activity Performance Indicators, 

and Outputs. 

Selanjutnya, satuan kerja selaku pengguna anggaran 

menjabarkan kebijakan-kebijakan tersebut secara 

lebih rinci dengan menentukan Volume Output, Sub 

Output, Komponen, Sub Komponen, Akun 

Pendapatan, Akun Belanja, serta Detil. 

Next, work units, as budget users, break the policies 

down into even more detailed account by 

determining Output Volume, sub outputs, 

Components, Sub Components, Revenue Account, 

Expenditure , and details.



53 

Perbedaan Aplikasi RKAKL 2011 dengan 

aplikasi sebelumnya 

Differences from previous version 

Perbedaan antara RKAKL 2010 dan RKAKL 2011 

dapat dilihat dalam tabel perbandingan berikut: 

The difference between RKAKL 2010 and RKAKL 

2011 can be viewed in the following table: 

Salah satu hal yang baru pada aplikasi RKAKL 2011 

adalah penerapan KPJM atau Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah. KPJM adalah pendekatan 

penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan 

pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi 

anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 

anggaran. Pemantapan penerapan KPJM 

dimaksudkan agar K/L memperhatikan output 

kegiatan yang telah dicapai, sedang direncanakan, 

dan yang akan direncanakan. 

One of the new features of RKAKL 2011 is the 

implementation of Medium term Expenditure 

Framework. The framework is a policy-based 

budgeting approach whose decision-making may 

cause budget implication extending for more than 

one fiscal year. The strenthening of MTEF 

impementation is intended to ensure that ministries/ 

agencies focus on their achieved, planned, and 

future outputs. 

B. Sinkronisasi Aplikasi RKAKL dengan Aplikasi 

Renja Bappenas 

B. Synchronizing RKAKL Application with 

Bappenas» Work Plan Application 

Dokumen Renja merupakan dokumen acuan yang 

digunakan oleh Kementerian/Lembaga sebelum 

menyusun rincian anggaran. Sehingga data-data 

yang terdapat dalam Aplikasi RKAKL harus sesuai 

dengan data yang terdapat dalam Aplikasi Renja 

milik Bappenas. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

sinkronisasi antara aplikasi RKAKL dan Aplikasi Renja. 

Selama proses penyusunan RKAKL 2011, terdapat 

beberapa struktur data dalam Renja yang mengalami 

perubahan. Salah satu yang cukup signifikan adalah 

perubahan kode kegiatan. Keseluruhan kegiatan 

mengalami kodifikasi ulang dengan urutan yang 

telah disesuaikan oleh Bappenas. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari kode urutan yang kosong (tidak 

digunakan). Selain itu terdapat juga perubahan 

lainnya yang dengan ini diharapkan terdapat 

kesesuaian data secara berkelanjutan. 

Work Plan is a document to which ministries/ 

agencies refer before constructing their budget 

details. Hence, the data in RKAKL Application should 

always be in line with those in Bappenas» Work Plan 

Application. Therefore both applications must be 

synchronized. 

During the formulation of 2011 RKAKL, the data 

structure of Work Plan experienced several changes. 

One of the significant changes was the activity code 

alteration. The entire list of activities underwent recodification 

to comply with the sequence determined 

by Bappenas and to avoid blank (unused) sequence 

code. Other changes also made to ensure future data 

concurrence.

54 




C. Integrasi Aplikasi RKAKL dan Aplikasi DIPA 

C. RKAKL and DIPA Application Integration 

Lebih lanjut, dilakukan juga integrasi antara Aplikasi 

RKAKL dan Aplikasi DIPA dalam rangka 

memudahkan K/L dalam menyusun dokumen DIPA. 

Selain itu, integrasi ini juga dimaksudkan agar pihak 

DJA dan DJPb dapat lebih mudah dalam melakukan 

updating dan rekonsiliasi data. Dengan adanya 

integrasi ini, produk dari Aplikasi RKAKL dan Aplikasi 

DIPA pun hanya terbentuk dalam satu aplikasi baru 

yang kemudian disebut Aplikasi RKAKLDIPA 2011. 

Berikut gambaran design teknis dari integrasi dua 

aplikasi ini: 

Integration of RKAKL Application and DIPA (Issuance 

of Spending Authority) Application aims to facilitate 

the misnitries/agencies in constructing their DIPA 

document. Moreover, the integration is intended to 

make data reconsiliation and updating easire for 

both DGB and Directorate General of Treasury. The 

merging produces a new single application named 

2011 RKAKLDIPA Application. 

The following is a portayal of the integration»s 

technical design: 

D. Kendala - Kendala yang Dihadapi 

D. Problems Encountered 

Adapun, kendala-kendala yang dihadapi selama 

penyusunan aplikasi adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan sistem yang signifikan, sehingga 

membutuhkan perombakan yang cukup besar 

dalam penyususnan aplikasi. Dengan adanya 

keterbatasn waktu, proses penyusunan ini 

menjadi cukup sulit untuk dilaksanakan. 

The problems encounters in designing the 

application are as follow: 

1. The significant changes required a massive 

restructuring in the course of application 

development. Added with time constrains, the 

development process became very demanding. 

2. Adanya beberapa perubahan kebijakan 

berkaitan dengan teknis aplikasi di tengahtengah 

penyusunan, menyebabkan waktu 

fiksasi aplikasi menjadi terlambat. 

2. Policy changes in the midst of the development 

made application fixation take longer time than 

scheduled.



55 

3. Adanya komponen referensi baru (terutama 

komponen Output) yang menjadi kewajiban dari 

masing-masing Kementerian/Lembaga 

untuk membuatnya, sementara Kementerian/ 

Lembaga bersangkutan belum sepenuhnya 

siap dengan adanya kewajiban baru ini, 

sehingga referensi tersebut terus menerus 

mengalami perubahan hingga penetapan 

pagu final. Hal ini menimbulkan kesulitan 

tersendiri dalam menjaga akurasi data 

referensi. 

3. The ministries and agencies were not adequately 

ready to cope with the new obligation of 

composing reference components (especially the 

output component), therefore the references kept 

changing prior to final ceiling stipulation. This 

presented a problem in maintaining the accuracy 

of reference data.

56 



Bab 3 

Chapter 3 

Penyusunan APBN 

The Indonesian Budget Preparation 

PENYUSUNAN APBN 

PREPARING THE INDONESIAN BUDGET 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 

III Pasal 23 Ayat (1), Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan 

keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun 

dengan undang-undang dan dilaksanakan secara 

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya 

kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara Pasal 1, yang dimaksud Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut 

APBN, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Under the 1945 Constitution Amendment III Article 

23 Clause (1), the Indonesian Budget is an 

implementation of state financial management 

which is set yearly by law and carried out openly and 

are responsibly for the greatest prosperity of the 

people. Meanwhile, Law No. 17 of 2003 on State 

Finance Article 1 states that the State Budget is the 

state annual financial plan approved by the House 

of Representatives. 

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain 

itu, APBN merupakan instrumen untuk mengatur 

pendapatan dan belanja negara dalam rangka 

membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan 

pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai 

stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta 

prioritas pembangunan secara umum. 

The Indonesian Budget has the function of 

authorization, planning, supervision, allocation, 

distribution, and stabilization. An instrument to 

manage revenues and expenditures, the Indonesian 

Budget is used to finance government activities and 

development, to achieve economic growth, to 

increase national income, achieve economic stability, 

and to determine the direction and priorities of 

national development in general.



57 

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka 

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 

Berdasarkan ketentuan pokok dari Pasal 15 UU 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN 

beserta Nota Keuangan dan dokumen-dokumen 

pendukungnya diajukan oleh Pemerintah untuk 

dibahas bersama DPR. Setelah melalui pembahasan, 

DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN 

selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun 

anggaran dilaksanakan. APBN disusun dengan 

berdasarkan azas-azas: 

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber 

penerimaan dalam negeri; 

2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan 

produktivitas; 

3. Penajaman prioritas pembangunan; dan 

4. Menitikberatkan pada azas-azas dan undangundang 

negara. 

Government Work Plan (RKP), which is formulated to 

put state objectives into action, forms the basis of 

Draft Indonesian Budget. Article 15 of Law No. 17 of 

2003 on State Finance affirms that the government 

shall submit the Draft Indonesian Budget - in the 

form of Bill on Indonesian Budget - and Financial 

Memorandum and supporting documents to the 

House of Representatives for a discussion. After the 

discussion, the House passed the bill into the 

Indonesian Budget Law no later than 2 months prior 

to the implementation of fiscal year. The preparation 

of the Indonesian Budget should consider these 

principles: 

1. Independence i.e. by boosting domestic revenues; 

2. Cost-effective or increased efficiency and 

productivity; 

3. More specific development priorities; and 

4. Emphasis on principles and state laws. 

Pada prinsipnya, siklus penyusunan APBN di 

Indonesia terdiri dari beberapa tahapan pokok 


1. Persiapan anggaran oleh eksekutif 

(Pemerintah) dan perangkat-perangkatnya. 

Tahap ini meliputi dua kegiatan, yaitu perencanaan 

dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari 

penyusunan arah dan kebijakan umum APBN, yang 

didasarkan pada rencana pembangunan jangka 

echnically, there are several main stages of 

Indonesian Budget cycle: 

1. Budget preparation by the executive (the 

government) and its apparatus 

This stage covers two activities, planning and 

budgeting. Planning spans from formulation of the 

general direction and policies of Indonesian Budget - 

based on mid-term development plan - to approval

58 



BAB 3: Penyusunan APBN CHAPTER 3: The Indonesian Budget Preparation 

menengah (RPJM), dan diakhiri pada saat RKP telah 

disahkan. Tahap penganggaran dimulai sejak pagu 

indikatif ditetapkan hingga pembahasan dengan DPR 

mengenai NK & RAPBN. 

of RKP. Budgeting starts from setting the definitive 

ceiling to discussion with the House of 

Representatives on Financial Note (FN) and Draft 

Indonesian Budget. 

2. Persetujuan legislatif (DPR). 

Tahap pengesahan APBN terdiri dari dua kegiatan 

penting, yaitu pengesahan UU, dan penetapan 

Perpres mengenai rincian APBN. 

2. Legislative approval (the House of 

Representatives) 

Two important activities are involved to approve the 

Indonesian Budget, passing the law and establishing 

presidential regulation on detailed Indonesian 

Budget. 

3. Pelaksanaan APBN. 

Setelah RUU APBN disahkan menjadi UU APBN, 

maka setiap K/L wajib mengusulkan konsep DIPA dan 

menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk 

disahkan. DIPA merupakan instrumen untuk 

melaksanakan APBN. 

3. Execution of the Indonesian Budget 

After the bill on the Indonesian Budget is passed into 

law, all ministries/agencies are obliged to submit their 

proposed Issuance of Spending Authority (DIPA) to 

the Ministry of Finance to obtain approval. Issuance 

of Spending Authority is an instrument to execute 

the Indonesian Budget. 

4. Laporan akhir tahun oleh eksekutif 

(Pemerintah) kepada legislatif (DPR) 

Di Indonesia, pelaporan APBN dilakukan 2 kali, yaitu 

laporan pelaksanaan APBN semester I, dan laporan 

keuangan Pemerintah pusat (LKPP). Tahapan ini 

merupakan bagian dari tahap pertanggungjawaban. 

4. The executive (the government) submits an 

end-of-year report to the legislature (the 

House of Representatives) 

The Indonesian Budget is reported twice a year, in 

the first semester report and in the Central 

Government Financial Report. These reports make up 

the accountability report. 

5. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

merupakan tahap akhir dari siklus APBN, dimana 

realisasi APBN diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

5. An audit by the Supreme Audit Agency 

concludesthe cycle of Indonesian Budget 

The Supreme Audit Agency inspects implementation 

of the Indonesian Budget. 

Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara 2011 

Preparing the Indonesian Budget 2011 

Sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan UU No. 27 Tahun 

2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, APBN 

disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP). Oleh sebab itu, tahap perencanaan dan 

pengelolaan keuangan negara dimulai dengan 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai 

acuan dalam penyusunan RAPBN. Pada periode yang 

sama, secara simultan, Kementerian Keuangan dan 

beberapa kementerian dan lembaga terkait (BI, BPS, 

Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang 

As stipulated in the Law no. 17 of 2003 on State 

Finance and Law no. 27 of 2009 on the People»s 

Consultative Assembly, the House of Representatives, 

the Regional Representative Council and the 

Regional Legislative Council, the Indonesian Budget 

is prepared based on the Government Work Plan 

(RKP). To plan and manage state finances, it has to 

start from setting the Government Work Plan (RKP) 

to which the Draft Indonesian Budget refers. 

Simultaneously, the Ministry of Finance and several 

ministries and affiliated agencies (Bank Indonesia,



59 

Perekonomian) mulai melakukan rapat pembahasan 

tentang asumsi ekonomi makro ke depan. 

the Central Bureau of Statistics, the National 

Development Planning Board, and Coordinating 

Ministry for Economic Affairs) begin a discussion 

about the projected macro-economic assumptions. 

Penyusunan NK dan RAPBN 2011 dimulai dengan 

Penyusunan Pagu Indikatif dan Resource Envelope. 

Sebelum itu, dilakukan penyusunan dan penetapan 

asumsi dasar ekonomi makro 2011 yang digunakan 

sebagai basis perhitungan Resource Envelope dan 

Pagu Indikatif 2011. 

Preparation of Financial Note and the Indonesian 

Budget 2011 begins with establishing Indicative 

Ceiling and Resource Envelope. However, prior to 

that stage, basic macroeconomic assumptions in 

2011 need to be fixed as a starting point to calculate 

the Resource Envelope and the Indicative 

Ceiling 2011. 

Kegiatan ini dimulai pada bulan Februari hingga 

Maret 2010. Pada saat yang bersamaan, 

Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal 

Anggaran menyusun sumbangan bahan RKP untuk 

digabung dan difinalisasi oleh Bappenas. Setelah 

melalui beberapa kali pembaharuan, RKP dan Pagu 

Indikatif K/L tahun 2011 ditetapkan dengan Surat 

Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan 

Menteri Keuangan, No. 0181/M.PPN/04/2010 dan 

No. SE-120/MK/2010 

tanggal 6 April 2010. 

This activity began from February to March 2010. At 

the same time, the Ministry of Finance via its 

Directorate General of Budget compiled materials for 

the Government Work Plan and sent it to the 

National Development Planning Board for 

finalization. After going through several revisions, 

the Government Work Plan and Indicative Ceiling of 

ministries/agencies in 2011 were established by a 

Joint Circular issued by the Minister of National 

Development Planning/Head of the National 

Development Planning Board and the Minister of 

Finance, No. 0181/M.PPN/04/2010 and No. SE-120/ 

MK/2010 dated April 6, 2010. 

Selanjutnya, pada tanggal 20 Mei 2010, dalam 

Sidang Paripurna DPR RI Pemerintah telah 

menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro 

dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2011. Dokumen 

tersebut bersama-sama dengan RKP 2011 dibahas 

dengan DPR RI dalam rangka Pembicaraan 

Pendahuluan RAPBN 2011. 

On 20 May, 2010, the Government submitted 2011 

Macroeconomic Framework and the Fiscal Policy 

Principles documents during the Plenary Session of 

the House of Representatives. These documents, 

along with the Government Work Plan 2011, were 

discussed by the House as a preliminary talk on the 

Draft Indonesian Budget 2011. 

Berdasarkan pembicaraan pendahuluan RAPBN 

2011, Pemerintah kemudian menyesuaikan pagu 

indikatif dengan perkiraan kemampuan fiskal sesuai 

asumsi makro dan kebijakan fiskal yang disepakati 

bersama untuk menjadi pagu sementara, yang 

selanjutnya didistribusikan ke seluruh K/L melalui 

Surat Edaran Menteri Keuangan. Pagu sementara 

untuk RAPBN 2011 ditetapkan dengan Surat edaran 

Menteri keuangan Nomor: SE-294/MK.02/2010 

tanggal 24 Juni 2010 tentang pagu sementara 

Kementerian Negara/Lembaga tahun 

Anggaran 2011. 

To follow up the preliminary Draft Indonesian Budget 

2011 talk, the Government adjusted the indicative 

ceiling to suit the estimated fiscal capacity, which 

reflects the agreed macro asumptions and fiscal 

policy. Afterwards, the adjusted ceiling was 

established as a temporary ceiling, which then 

informed to all ministries/agencies through a circular 

of the Minister of Finance. The temporary ceiling of 

the Draft Indonesian Budget 2011 was set by the 

finance minister circular No. SE-294/MK.02/2010 

dated June 24, 2010 about the temporary ceiling of 

state ministries/agencies in 2011 budget.

60 




Berdasarkan SE Pagu Sementara tersebut, K/L 

menyusun RKA-KL Pagu Sementara, dan kemudian 

menyampaikannya ke Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Anggaran. RKA-KL tersebut 

selanjutnya dihimpun dan menjadi dasar penyusunan 

Nota Keuangan dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya 

dan selanjutnya disampaikan Presiden kepada DPR di 

depan Sidang Paripurna Luar Biasa DPR tanggal 

16 Agustus 2010. Kemudian pada tanggal 

24 Agustus 2010, fraksi-fraksi menyampaikan 

Pemandangan Umum atas RUU APBN 2011, serta 

pada tanggal 31 Agustus 2010, Pemerintah 

menyampaikan tanggapan atas pemandangan 

fraksi-fraksi tersebut. 

Based on the temporary ceiling stated in the circular, 

ministries/agencies prepared their Work Plans and 

Budgets and submitted them to the Ministry of 

Finance, more specifically to the Directorate General 

of Budget. These Ministries/Agencies Work Plans and 

Budgets were summarized and became a base to 

formulate Financial Note, Draft Indonesian Budget 

2011 and its bill. These documents were presented 

during extraordinary plenary session of the House of 

Representatives on 16 August 2010. Factions in the 

House expressed their general comments on the 

Draft Indonesian Budget 2011 on August 24, 2010, 

and on 31 August 2010 the government submitted 

its response to these comments. 

Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya 

dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk 

disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal 

26 Oktober 2010. Setelah UU APBN 2011 

ditetapkan, Pemerintah menyusun Rincian Anggaran 

Belanja K/L, yang harus selesai paling lambat pada 

akhir November 2010. Rincian Anggaran Belanja K/L 

tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan 

akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari 

UU APBN 2011. 

The government discussed the Financial Note, Draft 

Indonesian Budget 2011 and its bill with the House. 

On October 26, 2010 the Indonesian Budget 2011 

was passed into law, and the government started to 

work on details of ministry/agency budget, which 

had to finish no later than the end of November 

2010. Details of ministry/agency budget were made 

official by Presidential Regulation, and became an 

integral attachment of 2011 Indonesian Budget Law. 

Selanjutnya, NK dan RAPBN 2011 beserta RUU-nya 

dibahas dengan DPR, dan kemudian disetujui untuk 

disahkan menjadi UU APBN 2011 pada tanggal 


The government discussed the Financial Note, Draft 

Indonesian Budget 2011 and its bill with the House.



61 

Setelah UU APBN 2011 ditetapkan, Pemerintah 

menyusun Rincian Anggaran Belanja K/L, yang harus 

selesai paling lambat pada akhir November 2010. 

Rincian Anggaran Belanja K/L tersebut ditetapkan 

dengan Peraturan Presiden, dan akan menjadi 

lampiran yang tidak terpisahkan dari UU APBN 2011. 

On October 26, 2010 the Indonesian Budget 

2011was passed into law, and the government 

started to work on details of ministry/agency budget, 

which had to finish no later than the end of 

November 2010. Details of ministry/agency budget 

were made official by Presidential Regulation, and 

became an integral attachment of 2011 Indonesian 

Budget Law. 

Tahap akhir dari siklus penyusunan APBN 2011 

adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran 

(DIPA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pada 

tanggal 20 Desember 2010. Penyerahan DIPA tahun 

2011 diberikan lebih awal agar pelaksanaan APBN 

2011 dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 

2011. Alur tersebut dapat di lihat pada tabel 

dibawah ini : 

The final stage of Indonesian Budget 2011 

preparation is making budget execution documents 

(DIPA/Issuance of Spending Authority) on December 

20, 2010. DIPA was submitted early to enable early 

execution of the Indonesian Budget 2011. The table 

below illustrates the flow of activities:

62 




Sesuai dengan peraturan dan perundangan, 

pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibahas bersama 

Badan Anggaran DPR. Berdasarkan hal tersebut, 

Badan Anggaran DPR mengadakan rapat kerja 

dengan Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia 

dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan 

RUU tentang APBN TA 2011 mulai tanggal 31 

Agustus sampai dengan 25 Oktober 2010. 

After the submission of the Draft Indonesian Budget 

and in keeping with the rules and regulations, the 

House Budget Agency is involved in the discussion 

on the draft. Therefore, from 31 August to 25 

October 2010, the Parliament»s Budget Commission 

held a session with the Government and the 

Governor of Bank Indonesia to discuss the draft bill 

on Indonesian Budget fiscal year 2011. 

Dalam pembahasan tersebut, dibentuk tiga panitia 

kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) Draft RUU 

yang melakukan pembahasan secara bertahap, yaitu: 

1. Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan 

Pembiayaan 

Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan 

bertugas untuk membahas asumsi dasar, 

pendapatan, defisit dan pembiayaan dalam RUU 

APBN 2011. Panja ini telah melakukan pembahasan 

mulai tanggal 22 September 2010 sampai dengan 6 

Oktober 2010. 

To effectively carry out the discussion, three working 

committees (Panja) and a drafting team (Timus) were 

formed to discuss the draft in stages: 

1. Working committee on Assumptions, 

Revenues, Deficit and Financing 

This working committee discussed the basic 

assumptions, revenues, deficit and financing aspects 

of the draft bill on Indonesian Budget 2011. The 

discussion lasted from September 22, 2010 to 

October 6, 2010. 

2. Panja Belanja Pemerintah Pusat 

Panja Belanja Pemerintah Pusat bertugas membahas 

Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Belanja Non 

Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L). Panja ini 

telah melakukan pembahasan mulai tanggal 6 

sampai dengan 8 Oktober 2010. 

2. Working committee on Central Government 

Expenditures 

This committee discussed Central Government 

Expenditures comprising of expenditures by 

ministries/agencies and non ministries/agencies. The 

discussion went on from December 6 to October 8, 

2010. 

3. Panja Transfer ke Daerah 

Panja Transfer ke Daerah bertugas untuk membahas 

Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi 

Khusus dan Penyesuaian. Panja ini telah melakukan 

pembahasan mulai tanggal 5 sampai dengan 


3. Working committee on Center-Regions Fiscal 

Transfer 

This committee discussed the Fiscal Equalization 

Fund (Revenue Sharing, General Allocation Grant, 

and Special Allocation Fund), Special Autonomy Fund 

and Adjustment Fund. The discussion started on 

October 5, 2010 and finished on October 11, 2010. 

4. Tim Perumus Draft RUU 

Tim Perumus Draft RUU bertugas membahas draft 

RUU APBN 2011. Tim ini telah melakukan 

pembahasan mulai tanggal 12 sampai dengan 14 

Oktober 2010. 

4. Bill-drafting Team 

This team discussed the draft bill on Indonesian 

Budget 2011. The discussion lasted from October 12 

to October 14, 2010. 

Keseluruhan hasil panja-panja dan tim perumus telah 

disinkronisasikan dalam Rapat Internal Badan 

Anggaran pada tanggal 22 Oktober 2010, dan 

dilaporkan dan disahkan dalam Rapat Kerja tanggal 


On October 22, 2010, results from all discussions 

were made suitable for each other in a restricted 

session of the House Budget Agency. The results 

were reported and ratified on October 25, 2010.



63 

Dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 

RAPBN 2011, Pemerintah dengan Panitia Kerja 

Asumsi telah melakukan pembahasan dari tanggal 

22 September 2010 sampai dengan 6 Oktober 2010. 

Berdasar hasil pembahasan tersebut, besaran Asumsi 

Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2011 disepakati 

sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Ekonomi 

disepakati sebesarl 6,4 persen, (2) Inflasi disepakati 

sebesar 5,3 persen, (3) Nilai tukar Rupiah terhadap 

Dolar AS disepakati sebesar Rp9.250 per US Dolar, 

(4) Suku bunga SBI-3 bulan disepakati sebesar 6,5 

persen, (5) Harga minyak mentah Indonesia 

(Indonesian Crude Oil Price/ICP) disepakati sebesar 

US$80 per barel, dan (6) Lifting minyak disepakati 

sebesar 970 ribu barel per hari. Asumsi ekonomi 

makro hasil pembahasan dengan DPR RI 

selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

There were a series of discussions from September 

22, 2010 to October 6, 2010 in which the 

government and the working committees decided on 

the Basic Macroeconomic Assumptions used in Draft 

Indonesian Budget 2011. Finally, the agreed 

variables of Basic Macroeconomic Assumptions in 

2011 are: (1) the agreed rate of Economic Growth is 

6.4 percent, (2) the agreed rate of Inflation is 5.3 

percent, (3) the agreed Rupiah Dollar exchange rate 

is Rp 9,250 per U.S. dollar, (4) the agreed threemonth-rate 

of Bank Indonesia Certificate is 6.5 

percent, (5) the agreed Indonesian Crude Oil Price is 

at U.S. $ 80 per barrel, and (6) Oil lifting is agreed at 

970 thousand barrels per day. The detailed Macroeconomic 

assumptions can be seen in the following 

table: 

Dalam pembahasan Pendapatan Negara dan Hibah 


menyepakati bahwa Pendapatan Negara dan Hibah 

dalam APBN 2011 sebesar Rp1.104.902,0 miliar, 

terdiri dari: (1) Penerimaan Perpajakan Nonmigas 

sebesar Rp794.701,9 miliar; (2) Penerimaan Migas 

sebesar Rp215.336,0 miliar; (3) Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) 

perikanan sebesar Rp150,0 miliar; (4) PNBP SDA 

Kehutanan sebesar Rp2.908,1 miliar; (5) PNBP SDA 

Pertambangan Umum sebesar Rp10.365,2 miliar; 

(6) PNBP SDA Pertambangan Panas Bumi sebesar 

Rp356,1 miliar; (7) Bagian Pemerintah atas Laba 

BUMN sebesar Rp27.590,4 miliar; (8) PNBP Lainnya 

sebesar Rp45.166,6 miliar; (9) Pendapatan Badan 

Layanan Umum (BLU) sebesar Rp15.030,8 miliar; dan 

(10) Hibah sebesar Rp3.739,5 miliar. 

The government and the working committees have 

reached agreement on State Revenues and Grants 

expressed in the Indonesian Budget 2011 amounting 

to Rp 1,104,902.0 billion, consisting of: (1) Non-Oiland-Gas-Tax 

Revenues amounting to Rp 794,701.9 

billion, (2) Oil and Gas Revenue amounting to Rp 

215,336.0 billion, (3) Non-Tax Revenue from Natural 

Resources, fishery in particular, amounting to Rp 

150.0 billion, (4) Non-Tax Revenue from Natural 

Resources, Forestry in particular, amounting to Rp 

2,908.1 billion, (5) Non-Tax Revenue from Natural 

Resources, particularly Mining in general, amounting 

to Rp 10,365.2 billion, (6) Non-Tax Revenue from 

Natural Resources, particularly Geothermal Mining, 

amounting to Rp 356.1 billion; (7) The goernment»s 

portion of State-owned Enterprise revenues 

amounting to Rp 27,590.4 billion; (8) Other non-tax 

revenues amounting to Rp 45,166.6 billion; (9) 

Revenue from Public Service Agency (PSA) 

amounting to Rp 15,030.8 billion, and (10) Grants 

amounting to Rp 3,739.5 billion.

64 




Dalam pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam 


Badan Anggaran DPR menyepakati bahwa Belanja 

Pemerintah Pusat dalam APBN 2011 sebesar 

Rp 836.578,2 miliar. Kebijakan Belanja Pemerintah 

Pusat dalam tahun 2011 mengacu kepada kebijakan 

yang telah disepakati bersama dalam Pembicaraan 

Pendahuluan RAPBN Tahun 2011. 

Moreover, the government and the working 

committees have come to an agreement on the sum 

of Central Government Expenditures - amounting to 

Rp 836,578.2 billion - which the Indonesian Budget 

2011 allocates. Policies on the Central Government 

Expenditures in 2011 refer to the agreement reached 

during the Preliminary Discussion on the Draft 

Indonesian Budget 2011.



65 

Menurut jenis belanja, Belanja Pemerintah Pusat 

terdiri dari (1) belanja pegawai sebesar Rp180.624,1 

miliar; (2) belanja barang sebesar Rp132.422,9 

miliar; (3) belanja modal sebesar Rp121.881,1 miliar; 

(4) pembayaran bunga utang sebesar Rp115.209,2 

miliar; (5) subsidi sebesar Rp187.624,3 miliar; (6) 

belanja hibah sebesar Rp771,3 miliar; (7) bantuan 

sosial sebesar Rp60.956,6 miliar; dan (8) belanja lainlain 

sebesar Rp15.261,0 miliar. 

Central Government Expenditures cover (1) 

personnel expenses amounting to Rp 180,624.1 

billion, (2) procurement of goods amounting to Rp 

132,422.9 billion, (3) capital expenditure amounting 

to Rp 121,881.1 billion, (4 ) payment of debt interest 

amounting to Rp 115,209.2 billion, (5) subsidies 

amounting to Rp 187,624.3 billion, (6) grant 

expenditures amounting to Rp 771.3 billion; (7) 

social assistance amounting to Rp 60,956.6 billion, 

and (8) other expenditures amounting to Rp 

15,261.0 billion. 

Selanjutnya, Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis 

berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR RI 

selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Details of Central Government Expenditures by type 

are outlined below: 

Sedangkan menurut organisasi, alokasi untuk belanja 

K/L ditetapkan mencapai Rp432,8 triliun (6,2 persen 

terhadap Produk Domestik Bruto), alokasi belanja 

non K-L (Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara) ditetapkan sebesar Rp403,8 triliun (5,8 

persen terhadap Produk Domestik Bruto. 

It has been decided that the allocated budget for 

ministry/agency expenses amounts to Rp 432.8 

trillion (6.2% of Gross Domestic Product) and the 

budget for non-ministry/agency (State General 

Treasurer Budget Section) amounts to Rp 403.8 

trillion (5.8% of Gross Domestic Product).

66 




Dalam pembahasan Transfer ke Daerah dalam 


menyepakati bahwa Transfer ke Daerah dalam APBN 

2011 sebesar Rp392.980,3 miliar, yang terdiri: 

a. Dana Perimbangan sebesar Rp334.324,0 

miliar, yang terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil 

sebesar Rp83.558,4 miliar; (2) Dana Alokasi 

Umum sebesar Rp225.532,8 miliar; dan (3) 

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp25.232,8 

miliar. 

Meanwhile, the total Center-Regions Fiscal Transfer 

allocated in the Draft Indonesian Budget 2011 is Rp 

392,980.3 billion, which the government and 

working committees have agreed. This number 

covers: 

a. Amounting to Rp 334,324.0 billion, Fiscal 

Equalization Fund comprises of: (1) Revenue 

Sharing Fund which is equal to Rp 83,558.4 

billion; (2) General Allocation Grant amounting to 

Rp 225,532.8 billion; and (3) Special Allocation 

Fund amounting to Rp 25,232.8 billion. 

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 

sebesar Rp58.656,3 miliar, yang terdiri dari 

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp10.421,3 

miliar dan Dana Penyesuaian sebesar 

Rp48.235,0 miliar. 

b. Special Autonomy and Adjustment Funds which 

amount to Rp 58,656.3 billion comprise of Rp 

10,421.3 billion allocated for Special Autonomy 

Fund and Rp 48,235.0 billion for Adjustment 

Fund. 

Lebih lanjut mengenai hasil pembahasan antara 

Pemerintah dengan Panja DPR tentang Transfer ke 

Daerah, dapat disajikan pada tabel berikut. 

The detailed information on the agreed total amount 

of Center-Regions Fiscal Transfer can be seen in the 

table below. 

Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan Hibah 

sebesar Rp1.104.901,9 miliar dan Belanja Negara 

sebesar Rp1.229.558,4 miliar, maka defisit anggaran 

tahun 2011 disepakati sebesar Rp124.656,5 miliar 

atau 1,8 persen terhadap PDB. 

Based on the fact that the agreed amount of State 

Revenue and Grants is Rp 1,104,901.9 billion and 

State Expenditure is Rp 1,229,558.4 billion, it is 

decided that the agreed budget deficit in 2011 is Rp 

124,656.5 billion, or 1.8% of GDP. 

Berdasarkan besaran Pendapatan Negara dan 

Untuk menutupi defisit anggaran tahun 2011, 

disepakati pembiayaan sebesar Rp124.656,5 miliar 

yang terdiri dari pembiayaan non utang sebesar 

Rp2.387,9 miliar dan pembiayaan utang sebesar 


It has been agreed that a total of Rp 124,656.5 

billion is used to cover 2011 budget deficit. This 

amount consists of Rp 2,387.9 billion for non-debt 

financing and Rp 127,044.4 billion for debt 

financing.



67 

Penyusunan Laporan Semester I dan prognosis 

Semester II Pelaksanaan APBN 2010 

Preparing a report on first semester 

performance of Indonesian Budget 2010 and its 

prognosis in the second semester 

Pemerintah menyusun Laporan Semester I 

Pelaksanaan APBN 2010 yang dimulai pada akhir 

Juni 2010 dan disampaikan ke DPR pada tanggal 16 

Juli 2010. Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 

tahun 2010 dibuat untuk memenuhi ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD, 

dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

APBN Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2010 tentang APBN-P 2010. 

To comply with law no. 17 of 2003 on State Finance, 

law number 27 of 2009 on the People»s Consultative 

Assembly, the House of Representatives and the 

Regional Representative Council, and law number 47 

of 2009 on the Indonesian Budget 2010, which is 

amended by law number 2 of 2010 on the Revised 

Indonesian Budget 2010, in late June 2010 the 

government began to compile a report on the first 

semester performance of the Indonesian Budget 

2010. On July 16, 2010 the report was submitted to 

the House of Representatives. 

Secara keseluruhan realisasi APBN-P 2010 sampai 

dengan semester I menunjukkan surplus sebesar 

Rp47.905,0 miliar. Pencapaian tersebut terkait 

dengan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 

dalam semester I sebesar Rp443.682,5 miliar atau 

44,7 persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P 

2010. Sedangkan realisasi Belanja negara pada 

periode yang sama mencapai sebesar Rp395.777,5 

miliar atau 35,1 persen. Lebih lanjut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

In general, the first semester of Revised Indonesian 

Budget 2010 was in surplus amounting to Rp 

47,905.0 billion. The surplus was created from the 

gap between the first semester State Revenues and 

Grants reaching Rp 443,682.5 billion or 44.7% of 

budget target and State Expenditures over the same 

period amounting to Rp 395,777.5 billion or 35.1% 

of the target. The table below shows more detailed 

information about the surplus:

68 




penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan 2010 

Preparing the Revised Indonesian Budget 2010 

APBN Perubahan (APBN-P) tahun 2010 diajukan 

lebih awal dari jadwal reguler, yang biasanya 

disampaikan setelah Laporan semester I pelaksanaan 

APBN oleh Pemerintah. Dasar pertimbangan 

dilakukannya hal tersebut adalah untuk : (1) 

menampung perkembangan kondisi perekonomian 

nasional terkini, khususnya terkait dengan besaranbesaran 

ekonomi makro yang telah mengalami 

perubahan cukup signifikan; (2) mengakomodasikan 

tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi 

dalam UU APBN 2010. Hal ini dilakukan 

berlandaskan ketentuan Pasal 27 UU No. 47 Tahun 

2009 tentang APBN 2010. Setelah dilakukan 

pembahasan yang cukup intensif, dalam sidang 

paripurna DPR RI tanggal 3 Mei 2010, RUU APBN-P 

disetujui untuk disahkan menjadi UU. Selanjutnya, 

APBN-P 2010 ditetapkan dengan UU No.2 Tahun 

2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 47 tahun 2009 tentang 

APBN 2010. 

The submission of the Revised Indonesian Budget 

2010 was earlier than the regular schedule which is 

usually after passing the first semester performance 

of Indonesian Budget in a given year. The early 

submission was to accomodate: (1) the current 

national economic conditions, particularly the 

significant changes in macroeconomic variables, (2) 

additional prioritized spendings not accommodated 

by the Indonesian Budget Law 2010. The early 

submission was in compliance with Article 27 of Law 

no. 47 of 2009 regarding the Indonesian Budget 

2010. After going through intensive discussions, on 

3 May 2010 the bill on revised Indonesian Budget 

2011 was passed into law in plenary session of the 

House of Representatives. Later, Act No.2 of 2010 

dated May 25, 2010 was issued to ratify the Revised 

Indonesian Budget 2010 and to amend Act No. 47 

of 2009 on the Indonesian Budget 2010. 

Dalam rangka memutakhirkan asumsi dasar ekonomi 

makro agar lebih realistis, maka asumsi dasar 

ekonomi makro disesuaikan menjadi: (1) 

pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,8 

persen; (2) tingkat inflasi sebesar 5,3 persen; (3) ratarata 

suku bunga SBI-3 bulan sebesar 6,5 persen; (4) 

nilai tukar sebesar Rp9.200/US$; (5) harga minyak 

mentah Indonesia rata-rata sebesar US$80,0 per 

barel; dan (6) lifting minyak sebesar 0,965 juta barel 

per hari. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

To make basic macroeconomic assumptions more 

realistic, the assumptions are updated as follows: (1) 

economic growth is set at 5.8%, (2) inflation rate is 

at 5.3%, (3) the average-three-month-interest rate of 

Bank Indonesia Certificate is at 6.5%, (4) Dollar 

Rupiah exchange rate is at Rp 9,200/US $; (5) the 

average Indonesian crude oil price is U.S. $ 80.0 per 

barrel, and (6) oil lifting is 0.965 million barrels per 

day. The detailed information about the updated 

assumptions is as shown in the following table.



69 

Pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P 2010 

ditetapkan sebesar Rp992.398,8 miliar (15,9 persen 

terhadap PDB), naik 4,5 persen dibandingkan 

dengan APBN 2010 sebesar Rp949.656,1 miliar. 

Pendapatan negara dan hibah tersebut terdiri atas 

penerimaan dalam negeri sebesar Rp990.502,3 

miliar dan hibah sebesar Rp1.896,5 miliar. 

Penyesuaian pendapatan negara dan hibah pada 

APBN-P 2010 lebih lengkap dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Targetted state revenues and grants of the Revised 

Indonesian Budget 2010 is set at Rp 992,398.8 

billion (15.9% of GDP), 4.5% higher than that of the 

pre-revised Indonesian Budget 2010 amounting to 

Rp 949,656.1 billion. State revenues and grants 

comprise of domestic revenue reaching Rp 

990,502.3 billion and grants amounting to Rp 

1,896.5 billion. The detailed information about 

updated state revenues and grants of the Revised 

Indonesian Budget 2010 is shown in the table below. 

Dengan adanya new initiative programs, berbagai 

perubahan langkah-langkah kebijakan stabilisasi 

harga, dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro 

yang berpengaruh cukup signifikan terhadap 

berbagai besaran belanja negara, baik pada alokasi 

anggaran belanja pemerintah pusat maupun transfer 

ke daerah, maka besaran anggaran belanja negara 

dalam APBN-P 2010 ditetapkan sebesar 

Rp1.126.146,5 miliar (18,0 persen terhadap PDB). 

Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar 

Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan 

dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar 

Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara 

tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada 

belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen 

dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas 

mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

As a result of new initiative programs, various 

changes take place such as modification in pricestabilizing 

measures and in basic macroeconomic 

assumptions. These changes lead to significant 

alteration to various variables of state expenditures, 

including central government expenditures and 

Center-Regions Fiscal Transfer. State Expenditure 

allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 is 

set at Rp 1,126,146.5 billion (18.0% of GDP). It is Rp 

78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than the 

same allocation in pre-revised Indonesian Budget 

2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0 

billion. 69.4% of the budget is is allocated to central 

government expenditures and 30.6% is spent on 

center-regions fiscal transfer. More detailed 

information about 2010 State Expenditure is shown 

in the following table.

70 




Jumlah ini berarti mengalami peningkatan sebesar 

Rp78.480,5 miliar, atau 7,5 persen bila dibandingkan 

dengan dengan pagu dalam APBN 2010 sebesar 

Rp1.047.666,0 miliar. Anggaran belanja negara 

tersebut sekitar 69,4 persen dialokasikan pada 

belanja pemerintah pusat dan 30,6 persen 

dialokasikan pada transfer ke daerah. Lebih jelas 

mengenai rincian belanja negara tahun 2010 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

It is Rp 78,480.5 billion bigger or 7.5% higher than 

the same allocation in pre-revised Indonesian Budget 

2010, which is set at a maximum of Rp 1,047,666.0 

billion. 69.4% of the budget is is allocated to central 

government expenditures and 30.6% is spent on 

center-regions fiscal transfer. More detailed 

information about 2010 State Expenditure is shown 

in the following table. 

Perubahan pendapatan negara dan hibah serta 

belanja negara tersebut pada akhirnya juga 

mengakibatkan perubahan terhadap besaran defisit 

anggaran, yaitu dari Rp98.009,9 miliar (1,6 persen 

terhadap PDB) pada APBN 2010 menjadi sebesar 

Rp133.747,7 miliar (2,1 persen terhadap PDB) 

pada APBN-P 2010. 

The changes also bring about an increase in the 

volume of budget deficit which is previously Rp 

98,009.9 billion (1.6% of GDP) in the Indonesian 

Budget 2010 into Rp 133,747.7 billion (2.1% of 

GDP) in the revised one. 

Pelaksanaan Kegiatan 2010 

Implementation of Activities 2010 

Guna mendukung pencapaian visi dan misi DJA, 

serta tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan 

berkelanjutan dengan indikator tersusunnya draft 

NK, RAPBN/P, dan RUU APBN/P dengan besaran yang 

akurat dan tepat waktu, maka pada tahun 2010 

perlu ditetapkan rencana aksi pelaksanaan kegiatan 

untuk tercapainya tujuan dimaksud. 

To attain the vision and mission of the DGB and to 

plan a sound, credible and sustainable Indonesian 

Budget (indicators of success include well-prepared 

Draft Financial Note, Draft Indonesian Budget/revised 

draft and draft of bill on Indonesian Budget/revised 

budget, all are presented accurately and in timely 

manner), an action plan is needed.



71 

Rencana aksi yang ditetapkan untuk tercapainya 

kegiatan Penyusunan Rancangan APBN, antara lain: 

1. Menyusun time frame (siklus dan jadwal) 

dan mekanisme penyusunan dan 

pembahasan Nota Keuangan dan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dengan indikator 

tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme 

penyusunan APBN/P secara tepat waktu. 

The action plan includes, among others: 

1. Devising a time frame and a procedure to 

construct and review Financial Note and 

Draft Indonesian Budget. Indicator of success: intime 

availability of seamless time frame and ` 

procedure. 

2. Menyusun outline Nota Keuangan (NK) 

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dengan indikator 

tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang 

tepat waktu sesuai dengan jadwal siklus 

penyusunan APBN. 

2. Constructing outlines of Financial Note and Draft 

Indonesian Budget. Indicator of success: in-time 

availability of both outlines. 

3. Menyusun NK dan RAPBN/P dengan 

indikator tersusunnya dokumen NK dan R 

APBN beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P 

beserta RUU-nya yang tepat waktu sesuai 

jadwal siklus penyusunan APBN. 

3. Compiling Financial Note, Draft Indonesian 

Budget/Draft Revised Indonesian Budget 

documents and their bills. Indicator of success: intime 

availability of all documents. 

4. Menyusun exercise I-account (pagu 

indikatif, pagu sementara/RAPBN, RAPBN-P, dan 

perkiraan realisasi) dengan indikator (i) 

tersusunnya exercise I-account (pagu 


perkiraan realisasi) yang tepat waktu 

sesuai jadwal siklus penyusunan APBN; dan (ii) 

tersusunnya exercise I-account (pagu 


perkiraan realisasi) yang akurat. 

4. Preparing exercise I-account (indicative ceiling, 

temporary ceiling/the Draft Indonesian Budget, 

the Draft Revised Indonesian Budget and projected 

realization). Indicators of success: accuracy and intime 

availability of the document. 

5. Menyusun laporan pelaksanaan APBN 

Semester I dan Prognosis Semester II 

dengan indikator tersusunnya Laporan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Semester I dan Prognosis 

Semester II yang tepat waktu sesuai 

dengan jadwal siklus penyusunan APBN. 

5. Preparing a report on first semester performance 

of Indonesian Budget 2010 and its prognosis in 

the second semester. Indicators of success: in-time 

availability of both the report and prognosis. 

Selanjutnya pada tahun 2010, capaian rencana aksi 

yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung 

tercapainya kegiatan Penyusunan Rancangan APBN 

yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan adalah: 

1. Tersusunnya jadwal siklus dan mekanisme 

penyusunan APBN/P dengan tepat waktu 

(100%). 

In 2010, as it turned out, several achievements had 

been made to ensure sound, credible and sustainable 

Draft Indonesian Budget: 

1. A time frame and a procedure to construct Draft 

Indonesian Budget were available in time (100%).

72 




2. Tersusunnya outline NK dan RAPBN/P yang 


penyusunan APBN (100 persen) 

2. Outlines of Financial Note and Draft Indonesian 

Budget/Draft Revised Indonesian Budget were 

available in time (100%). 

3. Tersusunnya dokumen NK dan RAPBN 

beserta RUU-nya, NK dan RAPBN-P beserta 

RUU-nya yang tepat waktu sesuai jadwal 

siklus penyusunan APBN (100 persen) 

3. Financial Note, Draft Indonesian Budget/Draft 

Revised Indonesian Budget documents and their 

bills were available in time (100%). 

4. Tersusunnya exercise I-account (pagu 


perkiraan realisasi) yang tepat waktu 

sesuai jadwal siklus penyusunan APBN (100 

persen) 

4. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary 

ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft 

Revised Indonesian Budget and projected 

realization) was available in time (100%). 

5. Tersusunnya exercise I-account (pagu 


perkiraan realisasi) yang akurat (97,6 

persen dari target yang ditetapkan sebesar 91 

persen 

5. Exercise I-account (indicative ceiling, temporary 

ceiling/the Draft Indonesian Budget, the Draft 

Revised Indonesian Budget and projected 

realization) was highly accurate (97.6% of 

predetermined target of 91%). 

6. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Semester I dan Prognosis Semester II yang 


penyusunan APBN (100 persen) 

Untuk mendukung tercapainya 

penyusunan rancangan APBN yang sehat, 

kredibel, dan sustainable diperlukan 

pendanaan/pembiayaan untuk 

melaksanakan kegiatan dimaksud. 

6. Report on first semester performance of 

Indonesian Budget 2010 and its prognosis in the 

second semester were available in time (100%) 

Activities to construct sound, credible and 

sustainable Draft Indonesian Budget need 

financing, which are taken from the Indonesian 

Budget 2010.



73 

Kegiatan yang memerlukan pendanaan 

APBN pada tahun 2010, sebagai berikut: 

Those activities include:

74 




Kendala dan Upaya Pemecahannya 

Problems and Their Solutions 

Dalam proses penyusunan Nota Keuangan dan APBN 

dari sejak tahap persiapan hingga penetapan, 

terdapat beberapa kendala-kendala yaitu : 

There have been problems during the process of 

preparation and enactment of Financial Note and the 

Indonesian Budget: 

Kendala Pertama, banyak stakeholder yang terlibat di 

dalamnya, baik stakeholder yang yang berasal dari 

kalangan Pemerintah sendiri, maupun stakeholder di 

luar Pemerintah, seperti DPR dan DPD. Kepentingan 

yang berbeda, pemahaman yang kadang-kadang 

tidak sama, membuat penyusunan dan perumusan 

RUU tentang APBN pada tahun-tahun sebelumnya 

menemui kendala dan hambatan dalam hal 

kelancaran koordinasi, yang disebabkan oleh 

banyaknya instansi Pemerintah terkait yang terlibat 

dalam proses penyusunan dan perumusan tentang 

RUU APBN. Penyusunan RUU tentang APBN 2010 

juga didasarkan pada kesepakatan antara 

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan 

Badan Anggaran DPR RI, dan juga kesepakatan 

antara kementerian/lembaga teknis dengan komisikomisi 

terkait di DPR. 

Firstly, the fact that there is a considerable number of 

stakeholders - government officials and lawmakers - 

involved in the process greatly complicates drafting a 

bill on the Indonesian Budget. Different stakeholders 

may have their own vested-interests and viewpoints, 

and it was difficult to coordinate among various 

government agencies involved in drafting the bill. 

Since the bill on the Indonesian Budget was a result 

of bargain among the Minister of Finance 

(representing the government), Budget Agency of 

the House of Representatives, ministries/technical 

agencies and related House commissions, drafting 

the bill was a complicated, time-consuming process.



75 

Hal tersebut dapat berdampak pada semakin rumit 

dan kompleksnya proses pembahasan RUU tentang 

APBN, yang akhirnya dapat pula berdampak pada 

perubahan substansi APBN itu sendiri, maupun pada 

lebih banyaknya waktu yang dibutuhkan. 

As a result of ts complication, there have been 

changes in the substances of the Indonesian Budget. 

Kendala kedua adalah dalam proses penganggaran 

dan penyusunan RAPBN melibatkan banyak 

stakeholder, dengan banyak kepentingan yang 

berbeda. Dalam rangka mencapai kepentingan 

tersebut, ada kalanya beberapa stakeholder 

mengambil jalan pintas untuk mendapatkan alokasi 

anggaran, tanpa melewati aturan yang ada dalam 

SOP penganggaran dan penyusunan RAPBN yang 

berlaku. Terdapat beberapa stakeholder yang 

mengajukan alokasi anggaran langsung ke DPR, 

tidak melalui Menteri Keuangan terlebih dahulu. Hal 

ini menyulitkan Pemerintah, khususnya Kementerian 

Keuangan dalam mengalokasikan anggaran dan 

mencari sumber pembiayaan. Disamping itu, 

kelayakan dari usulan tersebut menjadi sangat relatif 

karena tergantung hak budget DPR 

Secondly, with various stakeholders involved along 

with their many interests, there were cases where 

certain stakeholders took «shortcuts» to obtain the 

budget they needed. Instead of following the 

standard procedures of proposing budget, they 

passed over the Minister of Finance and proposed 

their budget directly to the House of Representatives. 

This practice gave the government, in this case the 

Ministry of Finance, a problem of funding the 

additional budget. Moreover, the feasibility of the 

proposal could be arguable and depended solely on 

the House budget right. 

Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi 

kendala tersebut adalah pertama telah dibentuk 

kegiatan Koodinasi Teknis Perumusan NK dan RAPBN 

2011 beserta RUU APBN 2011 serta NK dan RAPBN- 

P 2010 beserta RUU APBN-P 2010 mengingat 

banyaknya ketentuan yang menjadi koridor dalam 

penyusunan APBN. Hal ini diharapkan dari segi 

waktu, RUU tentang APBN dapat disampaikan, 

dibahas dan ditetapkan secara tepat waktu sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan. 

Sedangkan dari segi substansi, RUU 

tentang APBN 2011 sesuai dengan koridor peraturan 

dan dapat mendukung proses penyelenggaraan 

Pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

To overcome the problems and to comply with 

standard procedures in formulating budget, a 

Coordinating Team was established to formulate 

Financial Note and the Draft Indonesian Budget 2010 

along with its bill. It is expected that the bill can be 

proposed, discussed and enacted as scheduled. 

Meanwhile, the bill on the Indonesian Budget 2011 

is already in compliance with prevailing regulations 

fit for what the government needs to achieve its 

goals. 

Upaya lain adalah memberi pengarahan kepada 

Kementerian Negara/Lembaga agar memiliki persepsi 

yang sama mengenai proses penganggaran dan 

penyusunan APBN, khususnya dalam pembahasan 

dengan DPR serta menerapkan SOP Penganggaran 

dan Penyusunan APBN secara tegas. 

There have been efforts to dispense information to 

all ministries/agencies about proposing budget to 

ensure a common perception about budgeting 

process and budget discussion with the House of 

Representatives. Measures are also taken to uphold 

the standard procedures of proposing and 

formulating budget.

76 



Bab 4 

Chapter 4 

Pengalokasian Anggaran 

Budget Allocation 

PENGALOKASIAN ANGGARAN 

BUDGET ALLOCATION 

A. Penyusunan Pagu 

A. Ceiling Formulation 

Sesuai dengan siklus penyusunan dan penelaahan 

anggaran Kementerian/Lembaga, pada bulan Maret 

telah dilakukan penyusunan Pagu Indikatif 2011. 

Selanjutnya, pada bulan Juni dan bulan Oktober 

dilakukan penyusunan Pagu Sementara 2011 dan 

Pagu Definitif 2011, yang diselingi dengan 

penyusunan APBN-Perubahan 2010 pada beberapa 

K/L yang mengalami perubahan kebijakan anggaran. 

In keeping with the ministry/agency budget 

formulation and analysis cycle, the Indicative Ceiling 

2011 had been stipulated on March 2010. 

Subsequently, the Temporary Ceiling and the 

Definitive ceiling were completed in June and 

October respectively. In between, the Revised 

Indonesian Budget 2010 had also been formulated 

to accommodate budget policy changes in several 

ministries and agencies. 

Beberapa kebijakan yang dihasilkan dalam 

pengalokasian anggaran negara adalah dengan 

dikeluarkannya : 

1. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri 

Keuangan RI Nomor 0181/M.PPN/04/2010 dan SE- 

120/MK/ 2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu 

Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Tahun 2011. 

The state budget allocation policies above are 

manifested in the following forms: 

1. Minister of National Development Planning/ 

Chairperson of National Development Board and 

Minister of Finance Joint Circular Number 0181/ 

M.PPN/04/2010 and Circular Letter Number SE- 

120/MK/2010 dated 6 April 2010 on Indicative 

Ceiling and Initial Draft of Government Work Plan 

(RKP) for 2011. 

2. Surat Edaran Menteri Keuangan No.294 tgl 

24 Juni 2010 tentang Pagu Sementara 

Kementerian Negara /Lembaga tahun 

anggaran 2011. 

2. Minister of Finance Circular No. 294 dated 24 

June 2010 on the Temporary Ceiling for Ministries/ 

Agencies for Fiscal Year 2011.



77 

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : 

SE-676/MK.02/2010 tentang Pagu Definitif 

Kementerian Negara /Lembaga tahun 

anggaran 2011. 

3. Circular Letter of the Minister of Finance Number 

SE-676/MK.02/2010 on the Definitive Ceiling for 

Ministries/Agencies for Fiscal Year 2011. 

4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 

SE-224/MK.02 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Anggaran Belanja K/L dalam 

APBN-P Tahun 2010. 

4. Circular Letter of the Minister of Finance Number 

SE-224/MK.02 Year 2010 on the Amendments of 

Ministry/Agency Expenditure Budget in the 

Indonesian Budget 2010. 

B. Himpunan RKA-KL Tahun 2011 

B. Ministry/Agency Work Plan and Budget 

(RKA-KL) Compilation 2010 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ 

Lembaga (RKA-KL) merupakan salah satu dokumen 

yang disusun dalam rangka pengelolaan Keuangan 

Negara khususnya anggaran K/L harus dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam pasal 3 

ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

The Ministry/Agency Work Plan and Budget (RKA-KL) 

is one of the documents produced in the framework 

of State Finance Management. The process of 

producing RKA-KL should adhere to the principles 

stated in Section 3 article (1) of Law Number 17 

Year 2003 on State Finance. 

Sebagai pedoman bagi K/L untuk menyusun RKA-KL 

dan petugas Penelaah DJA dalam penelaahan RKA- 

KL telah ditetapkan PMK Nomor 104/PMK.02/2010 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 

Penelaahan RKA-KL. 

Furthermore, the Ministry of Finance has issued 

Minister of Finance Finance Regulation Number 104/ 

PMK.02/2010 on RKA-KL Formulation and Analysis 

Guidelines to guide the ministries and agencies in 

constructing their RKA-KLs and DGB»s budget 

analysts in validating them.

78 



BAB 4: Pengalokasian Anggaran CHAPTER 4: Budget Allocation 

Selain itu, untuk dapat menyusun RKA-KL tahun 

2011 telah dibuat Aplikasi RKA-KL baru yang 

merupakan hasil modifikasi dari aplikasi lama yang 

telah disesuaikan dengan hasil Restrukturisasi 

Program dan Kegiatan yang disusun bersama oleh 

DJA dan Bappenas. 

In addition, a new RKA-KL Application has also been 

created to facilitate RKA-KL 2011 formulation. The 

software is a modification of an earlier version to 

comply with the results of Program and Activity 

Restructuring, which was jointly conducted by DGB 

and the National Development Planning Board. 

Adanya hal - hal baru yang berkaitan dengan 

kebutuhan penyusunan RKA-KL tahun 2011 

tersebut, mempunyai konsekuensi terhadap kesiapan 

K/L pada saat penyusunan RKA-KL dan petugas 

Penelaah untuk menelaah RKAKL serta kelancaran 

pelaksanaan penelaahan RKAKL itu sendiri. 

The new guideline and software consequently 

required preparedness in the part of the ministries 

and agencies in constructing their RKA-KLs and the 

DGB officers in analyzing them to ensure that the 

RKA-KL analysis phase went as planned. 

Proses penelaahan dan penyelesaian SAPSK telah 

selesai dikerjakan dan telah dikirimkan ke Ditjen 

Perbendaharaan dan KL sejak awal Desember. Di 

tahun 2010, DJA telah menyelesaikan 415 SAPSK 

(SP RKAKL) tepat waktu. 

The Budget Unit per Work Unit (SAPSK) analysis and 

completion process was concluded in early December 

and the resulting documents were promptly sent to 

Directorate General of Treasury. In 2010, DGB 

completed all 415 SAPSKs (RKA-KL Stipulation 

Letter) on time. 

Penyelesaian Himpunan RKA-KL tahun 2011 ditandai 

dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 

Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja 

Pemerintah Pusat TA 2011. 

The completion of RKA-KL 2011 Compilation was 

marked by the issuing of Presidential Decree Number 

26 Year 2010 on the Central Government 

Expenditure Budget Details for FY 2011. 

C. Revisi Anggaran 

C. Budget Revision 

Berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.02/2010 tentang 

Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.02/2010 

tentang Revisi Anggaran TA 2010, revisi anggaran 

adalah perubahan rincian anggaran Belanja 

Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan berdasarkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ 

APBN Perubahan TA 2010 dan ditetapkan dalam 

Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan/atau 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010. 

Sampai dengan 31 Desember 2010, telah 

diselesaikan usulan revisi anggaran yang diajukan 

oleh KL sebanyak 1082 revisi secara tepat waktu. 

According to Regulation of Minister of Finance 

Number 180/PMK.02/2010 on Amendment of 

Regulation of Minister of Finance Number 69/ 

PMK.02/2010 on 2010 Budget Revision, the 

definition of budget revisions is the changes made 

to the details of Central Government Expenditure 

Budget which has been previously stipulated in the 

Indonesian Budget /Revised Indonesian Budget 2010. 

The changes are then stated in the Budget Unit per 

Work Unit document (SAPSK) and/or the Issuance of 

Spending Authority (DIPA) for FY 2010. 

Until 31 December 2010, DGB had punctually 

processed 1082 budget revisions proposed by the 

ministries and agencies.



79 

D. Penyelesaian SBK 

D. Specific Cost Standard (SBK) 

Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan besaran 

biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah 

keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya 

komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan 

sebagai biaya keluaran kegiatan. Pada tahun 2010, 

SBK yang telah disusun oleh DJA adalah sebanyak 

2874 SBK yang diselesaikan tepat waktu. 

The Specific Cost Standard (SBK) is the cost of 

producing a certain activity output. It is an 

accumulation of the activity»s input component costs, 

all of which are stated as activity output cost. 

In 2010, DGB issued 2874 SBKs right on schedule. 

E. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran 

E. Budgeting Policy Socialization 

Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan selama 

tahun 2010 adalah : 

a. Sosialisasi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 dan 

Review atas Pelaksanaan PMK Nomor 104/ 

PMK.02/2010. 

a. The socialization of Minister of Finance Finance 

Regulation Number 69/PMK.02/2010 and Review 

on the implementation of Minister of Finance 

Finance Regulation Number 104/PMK.02/2010 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para 

petugas pengelola anggaran mitra kerja DJA, telah 

dilakukan sosialisasi dan review atas pelaksanaan 

PMK dimaksud, yang dilaksanakan per kelas. 

Adapun maksud dari kegiatan tersebut adalah 

untuk memberikan pemahaman dan persepsi 

yang sama pada setiap K/L mengenai tata cara 

penyusunan RKA-KL yang benar serta prosedur 

dan persyaratan tata cara revisi anggaran, 

sehingga kualitas RKA-KL menjadi semakin baik 

dan tersusun dengan benar sesuai ketentuan 

yang berlaku, yang pada akhirnya 

dapat mempercepat proses penyelesaian. 

To enhance the knowledge of budget officers 

from line ministries, DGB has organized classes to 

facilitate the socialization and review of the above 

regulations. The objective of this activity is to 

ensure that the line ministries have a common 

understanding and perception in terms of RKA-KL 

and budget revision procedures and requirements 

and, therefore, speed up the entire process. 

b. Sosialisasi PMK Nomor 100/PMK.02/2010 

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 

dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar 

Biaya Khusus. 

b. The socialization of Minister of Finance Regulation 

Number 100/PMK.02/2010 on Cost Standards for 

Fiscal Year 2011 and Director General of Budget 

Regulation Number 02/AG/2010 on Specific Cost 

Standard Formulation Guideline. 

c. Untuk mendukung proses penelaahan dan 

penyusunan SBK telah diterbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 

dan Perdirjen Anggaran Nomor 02/AG/2010 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar 

Biaya Khusus. Pada tahun 2010, dilaksanakan 

sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 

Mei 2010 dan diikuti oleh seluruh Kementerian/ 

Lembaga yang menjadi mitra DJA dan dihadiri 

oleh para pejabat eselon I dan II dari 

Kementerian/Lembaga dimaksud. 

c. To support SBK formulation and analysis, Minister 

of Finance Regulation Number 100/PMK.02/2010 

on Cost Standards for Fiscal Year 2011 and 

Director General of Budget Regulation Number 

02/AG/2010 on Specific Cost Standard 

Formulation Guideline has been issued. In 10 May 

2010, DGB organized a dissemination session on 

both regulations. The venue was attended by 

echelon I and II officials from all ministries and 

agencies.

80 




Tujuansosialisasi tersebut adalah untuk 

meningkatkankemampuan K/L dalam menyusun 

SBK, sehingga usulan SBK yang diajukan oleh K/L 

sesuai dengan ketentuan, dengan kualitas SBK 

yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. 

The objective of the activity was to enhance the 

ministries/agencies capabilities in producing better 

quality SBK proposals that are in line with the 

prevailing regulations. 

d. Sosialisasi PMK Nomor 56/PMK.02/2010 

tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan 

Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) 

dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d. The socialization of Minister of Finance 

Regulation Number 56/PMK.02/2010 on the 

Procedure of Multiyears Contract Proposal and 

Approval in Government Goods/Services 

Procurement. 

F. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 

alokasi dan realisasi anggaran K/L 

F. Ministry/Agency Budget Allocation and 

realization management monitoring and 

evaluation 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam 2 (dua) 

tahap, dimana pada tahap I dilaksanakan monitoring 

dan evaluasi penganggaran K/L sampai dengan 

Triwulan I TA 2010, dengan tujuan utama untuk 

mengukur akurasi data pagu dan realisasi anggaran 

satker K/L terhadap database SAPSK, serta 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi satker dalam pengelolaan anggaran. 

Ministry/Agency Budget Allocation and Realization 

Management Monitoring and Evaluation 

The monitoring and evaluation was implemented in 

two phases, the first of which covered ministry/ 

agency budgeting up to the first quarter of FY 2010. 

The main objective is to measure the accuracy of 

ministry/agency work units» budget ceiling and 

realization data in comparison with the SAPSK 

database as well as to identify budget management 

problems faced by the work units. 

Pada tahap II, fokus kegiatan selain mengukur 

akurasi data pagu dan realisasi anggaran (sampai 

dengan Triwulan II TA 2010), juga memonitor 

pemahaman K/L dan pelaksanaan norma-norma 

penganggaran yang telah dikeluarkan DJA, berupa 

PMK mengenai Juknis Penyusunan RKA-KL, Juknis 

Revisi dan Standar Biaya Umum. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, jumlah satker responden 

diperbanyak dan melakukan penyempurnaan 

terhadap kuesioner yang dibagikan kepada satker. 

Hasil dari kegiatan tersebut akan dijadikan sebagai 

rekomendasi dan masukan bagi unit di DJA dalam 

rangka membuat dan menyusun kebijakan baru di 

masa yang akan datang. 

The focal point of the second phase, aside from 

measuring budget ceiling and realization data 

accuracy, was to monitor the ministries/agencies» 

comprehension on budgeting norms and the 

implementation of various budgeting norms issued 

by the DGB, namely the Minister of Finance 

Regulation on RKA-KL Formulation Guideline, 

Budget Revision Guideline and General Cost 

Standard. To accomplish those objectives, DGB 

decided to enlarge the number of respondents and 

revised the questionnaire to be distributed to the 

work units. The survey result would serve as 

recommendations and inputs for DGB units in 

constructing new policies in the future. 

G. Pelaksanaan Bimbingan Teknis SBK 2011 

G. Technical Assistance for SBK 2011 

Sebagaimana diketahui, dalam penerapan 

Penganggaran Berbasis Kinerja diperlukan indikator 

kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Standar 

Biaya Khusus merupakan faktor penting yang 

diperlukan dalam Penganggaran Berbasis Kinerja. 

The implementation of Performance Based 

Budgeting requires performance indicator, cost 

standard, and performance evaluation.The Specific 

Cost Standard is an important element of 

Performance Based Budgeting.



81 

Dengan adanya SBK, dapat diketahui alokasi dana 

yang diperlukan dalam pencapaian keluaran suatu 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/ 

Lembaga. 

It enables DGB to measure the fund allocation 

required to produce a certain output of an activity 

conducted by a particular ministry or agency. 

Penyusunan SBK telah dimulai sejak tahun 2006. 

Dari tahun ke tahun, jumlah SBK yang disusun terus 

mengalami peningkatan. Namun demikian, jumlah 

SBK tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup 

drastis karena pada tahun 2010 terjadi beberapa 

perubahan mendasar dalam sistem penganggaran, 

yang berpengaruh terhadap kriteria SBK. Sementara 

itu, dari semua SBK yang telah disusun tersebut, 

masih terdapat SBK yang belum sepenuhnya 

memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Juknis 

SBK. 

The use of SBK was initiated in 2006. In the 

following years, the number of SBKs was increasing. 

However, the number of SBKs for 2011 significantly 

dropped due to several fundamental changes in the 

budgeting system that were implemented in 2010, 

which influenced the criteria of SBK. Meanwhile, of 

all proposed SBK, some did not comply with the 

criteria set by the SBK guideline. 

Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar 

tersebut, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif 

kepada K/L, khususnya yang menjadi mitra kerja 

Direktorat Jenderal Anggaran sehingga terdapat 

kesamaan persepsi terhadap kebijakan/norma baru 

yang telah ditetapkan antara Direktorat Jenderal 

Anggaran dan K/L. 

Such significant changes naturally require more 

intensive socialization to the ministries and agencies, 

especially the Directorate General Budget»s 

counterparts, to ensure common perception of both 

DGB and the ministries and agencies regarding the 

new policies/norms. 

H. Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara Belanja Subsidi dan Belanja Lainlain 

(BA BUN BSBL) 

H. State Treasurer Budget Unit for Subsidy 

Expenditures and Other Expenditures 

(BABUN BSBL) 

Pada tahun 2010 telah diterbitkan 12 PMK dengan 

rincian 11 PMK tentang tata cara penyediaan, 

pencairan BA BUN dan 1 PMK tentang realokasi BA 

BUN. PMK dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/ 

PMK.02/2010 tanggal 14 Juni 2010 mengenai 

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, 

Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi 

Pupuk; 

In 2010, 12 Minister of Finance Regulations related 

to State Treasurer Budget Unit (BABUN) were issued. 

Eleven regulations were about the procedures of 

provision and disbursement of BABUN while one was 

on BABUN reallocation. The regulations are as 

follow: 

1. Minister of Finance Regulation no. 120/PMK.02/ 

2010 dated 14 June 2010 on the Procedure of 

Fertilizer Subsidy Budget Provision, Calculation, 

Disbursement, and Reporting. 


PMK.02/2010 tanggal 2 Juli 2010 mengenai 

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 

Pertanggungjawaban Dana Subsidi 

Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan Rumah 

Sederhana Sehat; 


2010 dated 2 July 2010 on Procedure of Modest 

and Sanitary Housing Subsidy Through Modest 

and Sanitary Housing Loan Provision, 

Disbursement, and Reporting;

82 






Subsidi Beras Masyarakat Berpendapatan 

Rendah; 


2010 dated 5 July 2010 on Rice Subsidy for Low 

Income Community; 



Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 

Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi 

Non Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, 

dan Kedelai Bersertifikat; 


2010 dated 19 July 2010 on the Procedure of 

Subsidy Provision, Disbursement, and Reporting 

for Non-Hybrid Rice, Composite Corn, Hybrid 

Corn, and Certified Soy Seed. 


2010 tanggal 1 September 2010 mengenai Tata 

Cara Penyediaan, Pencairan, dan 

Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan 

Kewajiban Pelayanan Umum Pos; 


2010 dated 1 September 2010 on the Procedure 

of Provision, Disbursement, and Reporting of 

Postal Public Service Obligation Implementation 

Fund; 





Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan 

Kereta Api Kelas Ekonomi; 



of Provision, Disbursement, and Reporting of 

Public Service Obligation Implementation Fund for 

Economy Class Train; 





Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkatan 

Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi; 



of Public Service Obligation Implementation Fund 

Provision, Disbursement, and Reporting for Sea 

Transportation of Economy Class Passenger; 


2010 tanggal 1 September 2010 mengenai 

Tata Cara Penyediaan Anggaran, 

Pencarian, dan Pertanggungjawaban Bantuan 

Langsung Pupuk; 



of Fertilizer Aid Budget Provision, Disbursement, 

and Reporting; 




Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih 

Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul; 


2010 dated 14 September 2010 on Procedure for 

Providing, Disbursing, and Reporting National 

Seed and High-Yield Seed Aid Reserve Fund ;



83 


PMK.02/2010 tanggal 27 September 2010 

mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tanggal 

2 Juli 2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, 

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana 

Subsidi Perumahanan Melalui Kredit Pemilikan 

Rumah Sederhana Sehat; 


2010 dated 27 September 2010 on the 

amendment of Minister of Finance Regulation 

no. 124/PMK.02/2010 dated 2 July 2010 on 

Procedure of Modest and Sanitary Housing 

Subsidy Through Modest and Sanitary Housing 

Loan Provision, Disbursement, and Reporting; 


PMK.02/2010 tanggal 26 Oktober 2010 

mengenai Tata Cara Pergeseran Anggaran 

Belanja dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya 

(BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian/ 

Lembaga Tahun Anggaran 2010; 


2010 dated 26 October 2010 on Procedure for 

Expenditure Budget Firement from State 

Treasurer Budget Unit for Other Expenditure 

Manager (BA 999.08) to Ministry/Agency Budget 

Unit for Fiscal Year 2011; 


PMK.02/2010 tanggal 23 November 2010 

mengenai Tata Cara Penyediaan Anggaran, 

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan 

Langsung Pupuk dan Bantuan Langsung Sarana 

Produksi Pertanian. 


2010 dated 23 November 2010 on Procedure for 

Providing, Disbursing, and Reporting Fertilizer Aid 

and Agriculture Production Tools Aid. 

Total Pagu BSBL adalah sebesar 

Rp.332.492.8222.465.112, sedangkan yang 

dialokasikan kepada K/L selama tahun 2010 hanya 

sebesar Rp.303.601.199.404.111 atau sebesar 91% 

dari pagu anggarannya. Target yang ditetapkan pada 

tahun 2010 adalah 99% dari pagu anggaran untuk 

BSBL. Dengan demikian karena indikator efisiensi 

penggunaan dana BA BUN khusus BSBL adalah 

minimize maka realisasi efisiensi penggunaan BA 

BUN khusus BSBL adalah melebihi target yang telah 

ditetapkan. Untuk penyelesaian dokumen SP RKA-KL 

khusus BA BUN (selain BA 999.05) pada tahun 2010 

adalah sebanyak 256 SP RKA-KL yang diselesaikan 

secara tepat waktu. Sedangkan untuk penyelesaian 

revisi anggaran BA BUN khusus BSBL, telah 

diselesaikan sebanyak 22 revisi. 

The total ceiling of Subsidy Expenditures and Other 

Expenditures (BSBL) is Rp.332.492.8222.465.112,-. 

From that sum only Rp.303.601.199.404.111,-, or 

91% of the ceiling, was allocated to ministries and 

agencies. The targeted realization rate for 2010 was 

actually 99%. However since the State Treasure 

Budget Unit (BABUN) fund usage efficiency indicator 

was characterized as minimize, the realized rate can 

be considered as exceeding the set target. 

In terms of SP RKAKL document for BABUN (other 

than BA 999.05) completion, in 2010 256 SP RKAKL 

were completed within schedule. In the same year 

DGB also finalized 22 BABUN for BSBL budget 

revision. 

I. Usul Persetujuan Kontrak Tahun Jamak 

I. Multiyears Contract Approval Proposal 

Pada tahun 2010, telah diselesaikan 2 usulan 

kontrak tahun jamak, yaitu dari Kejaksaan Agung 

dan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat 

diselaikan secara tepat waktu. 

In 2010, DGB received two Multiyears Contract 

Approval Proposal (proposed by Attorney General»s 

Office and Ministry of Law and Human Rights and 

processed both as scheduled.

84 



Bab 5 

Chapter 5 

Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

Non-Tax Revenues



85 

Pencapaian PNBP per tanggal 31 Desember 2010 

mencapai Rp269.374,72 miliar rupiah atau 108,98% 

dari target yang ditetapkan dalam APBN-P Tahun 

2010 sebesar Rp247.176,36 miliar rupiah. 

Secara rinci capaian PNBP tahun 2010 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

By 31 December 2010, non-tax revenues reached 

Rp269,374.72 billion rupiah. It exceeded the target 

of the Revised Indonesian Budget 2010, amounting 

to Rp247,176.36 billion Rupiah, by 108.98%. 

Details of Non-Tax Revenues in 2010 are 

presented below.

86 



BAB 5: Penerimaan Negara Bukan Pajak CHAPTER 5: Non Tax Revenues 

1. Subsidi Energi 

1. Energy Subsidy 

Subsidi energi yang dikelola oleh DJA adalah jenis 

BBM Tertentu (Bahan Bakar Minyak/BBM dan Bahan 

Bakar Nabati/BBN), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 

Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik. Pagu anggaran dan 

perkiraan realisasi Subsidi Jenis BBM Tertentu dan 

LPG Tabung 3 Kg dan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 

2010, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

The Directorate General of Budget has been 

managing disbursement of energy subsidies for 

certain types of fuels (fossil fuel and bio fuel), 3- 

kilogram Liquefied Petroleum Gas (LPG) and 

electricity. Budget ceiling and projected spending on 

subsidy for certain types of fuels, 3-kilogram LPG and 

electricity in 2010 are presented in table 2 below.



87 

a) Subsidi Jenis BBM Tertentu dan 

LPG Tabung 3 Kg 

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan subsidi 

Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 

Anggaran 2010 (APBN, APBN-P, Revisi DIPA, dan 

Perkiraan Realisasi), dijelaskan sebagaimana pada 

Tabel 3 berikut ini. 

a) Subsidy for certain types of fuels and 

3-kilogram LPG 

Table 3 below provides detailed information about 

the assumptions on which calculation of subsidies for 

certain types of fuels and 3-kilogram LPG in Fiscal 

Year 2010 bases. 

Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2010, pagu subsidi 

Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg ditetapkan 

sebesar Rp88,89 triliun dengan asumsi antara lain 

ICP sebesar US$80,00/barel dan nilai tukar 

Rp9.200,00 per US$ 1. Berdasarkan perkembangan 

realisasi harga produk BBM internasional (Mid Oil 

Platt»s Singapore/MOPS) yang menjadi salah satu 

dasar perhitungan subsidi Jenis BBM Tertentu yang 

lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan MOPS 

dalam APBN-P Tahun 2010, maka dalam TA 2010 

telah dilakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA). Berdasarkan asumsi perhitungan 

antara lain ICP US$79,28/barel dan nilai tukar 

Rp9.043,23,00/US$, pagu subsidi Jenis BBM Tertentu 

dan LPG Tabung 3 Kg disesuaikan menjadi sebesar 

Rp83,18 triliun. Dalam Revisi DIPA tersebut, sudah 

termasuk alokasi anggaran dana untuk pembayaran 

kekurangan subsidi BBM Tahun Yang Lalu (2003 s.d 

2009) sebesar Rp6,69 triliun dan pembayaran 

kekurangan subsidi LPG Tahun Yang Lalu (2007 s.d 

2009) sebesar Rp0,18 triliun. 

The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010 

set the maximum subsidy for certain types of fuels 

and 3-kilogram LPG at Rp88.89 trillion, assuming, 

among others, that the ICP (Indonesian Crude Price) 

would be at USD 80.00 per barrel and the exchange 

rate would be at Rp9,200.00 per USD 1. Since the 

actual Mid Oil Platt»s Singapore/MOPS - the basis to 

estimate subsidy for certain types of fuels - was 

lower than the one used in the Revised Indonesian 

Budget 2010, the Issuance of Spending Authority for 

Fiscal Year 2010 needed revision. In the revised 

Issuance of Spending Authority, the ICP was assumed 

to be at USD 79.28 per barrel and the exchange rate 

at Rp9,043.23/ USD 1. As a result, the maximum 

subsidy for certain types of fuels and 3-kilogram LPG 

was lowered to Rp83.18 trillion. The revised Issuance 

of Spending Authority also allocated budget to cover 

the shortage of fuel subsidy in the previous years 

(2003 to 2009) amounting to Rp0.18 trillion.

88 




Berdasarkan realisasi pembayaran, subsidi Jenis BBM 

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 

2010 menjadi sebesar Rp82,35 triliun atau sebesar 

92,64% dari pagu dalam APBN-P 2010 atau 99,00% 

dari pagu dalam Revisi DIPA. Perhitungan tersebut 

didasarkan pada realisasi ICP sebesar US$78,08/barel 

untuk periode Januari s.d Desember 2010 atau 

US$79,36/barel untuk periode Desember 2009 s.d 

Nopember 2010 dan nilai tukar Rp9.041,28 per 

US$1. 

The actual spending for certain types of fuels and 3- 

kilogram LPG during Fiscal Year 2010 was lower, 

reaching Rp82.35 trillion. It was 92.64% of the 

ceiling of the Revised Indonesian Budget 2010 or 

99.00% of the ceiling of the Revised Issuance of 

Spending Authority. The calculation was an outcome 

of the actual ICP which was at USD 78.08 per barrel 

from January to December 2010 or USD 79.36 per 

barrel from December 2009 to November 2010 and 

the exchange rate was at Rp9,041.28 per USD 1. 

Realisasi pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan 

LPG Tabung 3 Kg tersebut, termasuk realisasi 

pembayaran kekurangan subsidi Tahun Yang Lalu 

sebesar Rp6,86 triliun, dengan rincian : 

• Pembayaran kekurangan subsidi BBM Tahun Yang 

Lalu (2003 - 2009) sebesar Rp6.69 triliun; 

• Pembayaran kekurangan subsidi LPG Tahun Yang 

Lalu (2007 s.d 2009) sebesar Rp0,17 triliun. 

The detailed information about the actual spending 

on certain types of fuels and 3-kilogram LPG, 

including spending on subsidy shortage in the 

previous years amounting to Rp6.86 trillion, is 

provided below: 

• The shortage of fuel subsidy in the previous years 

(2003 - 2009) amounting to Rp6.69 trillion; 

• The shortage of LPG subsidy in the previous years 

(2007 to 2009) amounting to Rp0.17 trillion. 

Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 secara final 

mengacu pada hasil audit oleh auditor yang 

berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. 

The estimated subsidy for certain types of fuel and 3- 

kilogram LPG in Fiscal Year 2010 was in accordance 

with the results of an audit by legally-approved 

auditors. 

Selain pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan 

LPG Tabung 3 Kg, dalam Tahun 2010 terdapat 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya sebesar Rp0,20 

triliun. Pendapatan yang diperoleh tersebut 

sebenarnya bukan merupakan pendapatan yang 

ditargetkan di dalam APBN, namun berasal dari 

pengembalian sisa dana cadangan subsidi BBM dan 

LPG TA 2009, dengan rincian sebagai berikut: 

• Sisa dana cadangan subsidi LPG Rp0,12 triliun 

• Sisa dana cadangan subsidi minyaktanah Rp0,08 

triliun +/+ 

• Total pengembalian belanja Rp0,20 triliun 

2010 also saw Restitution of Other Expenditure 

amounting to Rp0.20 trillion. The restitution, which 

was not target of the Indonesian Budget, came from 

reserved fund for fuels and LPG subsidy in Fiscal Year 

2009 as detailed below: 

• Remaining reserved fund for LPG subsidy 

Rp0.12 trillion 

• Remaining reserved fund for kerosene subsidy 

Rp0.08 trillion +/+ 

• Restituted Expenditure in total 


Sisa dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp0,20 

triliun tersebut telah disetorkan ke Rekening Nomor 

502.00000 Bendahara Umum Negara (BUN) pada 

bulan Februari 2010 sebagai PNBP dengan akun 

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni 

Tahun Anggaran yang Lalu (MAP 423913). 

In February 2010 the remaining reserved fund /PSO 

amounting to Rp0.20 trillion was deposited in 

account of the General Treasurer (BUN) number 

502.00000. It was recorded as Non-Tax Revenues 

and listed under Restitution of Other Expenditure in 

purely Rupiah from the Previous Fiscal Year (MAP 

423913).



89 

Dalam Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) badan usaha 

penyedia dan pendistribusi Jenis BBM Tertentu dan 

LPG Tabung 3 Kg yaitu PT. Pertamina (Persero) 

sebagai badan usaha utama untuk Jenis BBM 

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dan 2 (dua) badan 

usaha pendamping penyedia dan pendistribusi Jenis 

BBM Tertentu yaitu PT. AKR Corporindo Tbk (BBM 

Jenis Minyak Solar) dan PT. PETRONAS Niaga 

Indonesia (BBM Jenis Premium). Realisasi 

pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG 

Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2010 berdasarkan 

badan usaha pelaksana PSO adalah sebagai berikut: 

• PT. Pertamina (Persero) 

Rp82,29 triliun 

• PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0,04 triliun 

• PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0,02 triliun 

There were three business enterprises in 2010 that 

provided and distributed certain types of fuels and 3- 

kilogram LPG. There was PT. Pertamina (Persero), the 

chief provider and distributor, and two assisting 

enterprises, PT. AKR Corporindo Tbk (diesel fuel) and 

PT. PETRONAS Niaga Indonesia (Premium gas). The 

actual spending on subsidy for certain types of fuels 

and 3-kilogram LPG in Fiscal Year 2010 based on the 

business enterprises is as follows: 

• PT. Pertamina (Persero) 


• PT. AKR Corporindo Tbk Rp 0.04 trillion 

• PT. PETRONAS Niaga Indonesia Rp 0.02 trillion 

b) Subsidi Listrik 

Perhitungan subsidi listrik menggunakan asumsiasumsi 

yang berbeda dengan perhitungan subsidi 

BBM, BBN, dan LPG. Asumsi yang digunakan dalam 

perhitungan subsidi listrik dapat dilihat pada Tabel 4 

di bawah ini. 

b) Subsidy for Electricity 

Assumptions of electricity subsidy estimation were 

different from that of fuel, bio fuel and LPG subsidy 

calculation. The assumptions to estimate subsidy for 

electricity are shown in Table 4 below.

90 




Dalam APBN-P TA 2010 tersebut, pagu subsidi listrik 

ditetapkan sebesar Rp55.106,3 miliar. Dalam 

perkembangannya, realisasi subsidi listrik TA 2010 

diperkirakan mencapai sebesar Rp62.808,78 miliar. 

Tambahan pagu sebesar Rp7.702,48 miliar 

(Rp62.808,78 miliar - Rp55.106,30 miliar), menurut 

PT. PLN (Persero) terutama disebabkan oleh hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Kenaikan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik 

karena kenaikan biaya BBM sebesar Rp19.435,10 

miliar, dengan uraian : 

• Penambahan kebutuhan BBM untuk mengatasi 

pemadaman dan program gerakan sehari sejuta 

sambungan baru sekitar 365.983 Kl atau ekivalen 

Rp2.230,40 miliar; 

The Revised Indonesian Budget for Fiscal Year 2010 

set the maximum subsidy for electricity at 

Rp55,106.3 billion. However, later forecast showed 

that the actual subsidy was predicted to go beyond 

that figure reaching Rp62,808.78 billion. PT. PLN 

(Persero) explained that the gap, amounting to 

Rp7,702.48 billion (Rp62,808.78 billion - 

Rp55,106.30 billion), was created by: 

1) A hike in Basic Cost of Providing Electricity 

amounting to Rp19,435.10 billion triggered by an oil 

price increase is explained below: 

• To cope with blackouts and to support one million 

new installations per day program, there had been 

a need for additional 365,983 kiloliters of oil which 

equals to Rp2,230.40 billion; 

• Penambahan kebutuhan BBM karena 

berkurangnya pasokan gas alam sebesar 12.182 

BBTU dari semula 320.846 BBTU menjadi 308.664 

BBTU, sehingga terdapat tambahan BBM sebesar 

306.965 Kl atau ekivalen sebesar Rp1.870,70 

miliar. 

• A rising need for fuel to make up for decreasing 

natural gas supply from previously 320,846 BBTU 

into 308,664 BBTU. The gap, amounting to 12,182 

BBTU, was compensated by 306,965 kiloliters of 

oil, which equals to Rp1.870,70 billion. 

• Berkurangnya pemakaian batubara akibat 

keterlambatan penyelesaian PLTU Batubara sebesar 

6.53 juta ton dari semula 30,349 juta ton menjadi 

23,82 juta ton, sehingga menambah pemakaian 

BBM sebesar 2.299.888 Kl atau ekivalen sebesar 


• Overdue completion of a coal-burning power 

plant, the need for coal had decreased from 

30.349 million tons into 23.82 million tons. As a 

result, there had been an increase in the need for 

oil amounting to 2,299,888 kiloliters or equals to 

Rp14,016.00 billion. 

• Lain-lain sebesar Rp1.318, 00 miliar. 

• Other expenditures amounting to Rp1,318.00 

billion. 

2) Penurunan Pokok Penyediaan Tenaga Listrik 

karena penurunan biaya bahan bakar batubara, gas 

alam, pemeliharaan, pembelian listrik swasta, beban 

pinjaman dan lain-lain sebesar Rp12.062,00 miliar. 

2) A decrease in Electric Power Supply Principals 

because of lower costs of fuel, coal, natural gas, 

maintenance, private electricity purchase from 

private companies, loans and other expenses 

amounting to Rp12,062.00 billion. 

3) Selanjutnya kenaikan BPP tersebut digunakan 

sebagai input dalam formula subsidi listrik dengan 

menggunakan marjin sebesar 8% akan 

menghasilkan tambahan alokasi subsidi listrik 

sebesar Rp7.702,48 miliar. 

3) The new, higher Basic Cost of Providing Electricity 

was used as a basis to calculate electricity subsidy. 

With the margin of 8%, the calculation resulted in a 

need to allocate additional electricity subsidy 

amounting to Rp7,702.48 billion.



91 

Pada Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan 

Pemerintah dalam rangka pembahasan pembicaraan 

tingkat I/pembahasan RUU tentang APBN TA 2010 

per tanggal 20 Agustus s.d. 17 September 2009 dan 

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan 

Pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I/ 

pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No.47 

Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 beserta nota 

perubahannya per tanggal 9 April s.d. 1 Mei 2010, 

telah disimpulkan antara lain sebagai berikut: 

1) Pembayaran subsidi listrik dilakukan sesuai realisasi 

dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran. 

A discussion between Budget Committee of the 

Parliament and the Government about the 

Indonesian Budget 2010 bill, which lasted from 

August 20 to September 17, 2009, an another 

discussion about bill on amendment to Act No.47 of 

2009 on the Indonesian Budget 2010 along with its 

notes, which took place from April 9 to May 1, 2010, 

produced a decision that: 

1) Electricity subsidy should be disbursed according 

to actual need while considering the capacity of the 

budget. 

2) Penyediaan cadangan risiko fiskal guna 

mengantisipasi kekurangan pasokan gas untuk PT 

PLN (Persero). 

2) A fiscal risk reserve should be generated to 

anticipate a drop in gas supply for PT PLN (Persero). 

Menindaklanjuti kesimpulan rapat kerja dimaksud, 

dalam Undang-Undang APBN-P 2010 telah 

dialokasikan dana cadangan risiko fiskal tahun 2010 

sebesar Rp6.000,00 miliar, yang antara lain untuk 

cadangan risiko perubahan harga gas PT PLN 

(Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar. 

To accommodate results of the discussions, the 

Revised Indonesian Budget 2010 Law allocated fiscal 

risk reserve fund amounting to Rp6,000.00 billion. 

The amount already included Rp2,500.00 billion to 

anticipate gas price hike. 

Menimbang perkiraan kebutuhan subsidi listrik 

tahun 2010 dan memperhatikan telah tersedianya 

dana cadangan risiko fiskal untuk perubahan harga 

gas PT PLN (Persero) sebesar Rp2.500,00 miliar, 

terhadap pagu subsidi listrik dalam APBN-P TA 2010 

sebesar Rp55.106,30 miliar kembali direvisi dengan 

menambahkan pagu murni subsidi listrik tahun 2010 

sebesar Rp2.500,00 miliar sehingga total pagu 

subsidi listrik setelah revisi menjadi Rp57.606,30 

miliar (Rp55.106,30 miliar + Rp2.500,00 miliar). 

Penambahan pagu subsidi listrik sebesar Rp2.500,00 

miliar dimaksud dilakukan dengan pertimbangan 


1) Penambahan alokasi subsidi listrik dimaksudkan 

untuk mengurangi beban fiskal subsidi listrik pada 

tahun berikutnya. 

Considering the increasing need for electricity 

subsidy in 2010 and the availability of fiscal risk 

reserve fund - amounting to Rp2,500.00 billion - to 

anticipate gas price hike, the maximum electricity 

subsidy in the Revised Indonesian Budget 2010 had 

been raised from previously Rp55,106.30 billion to 

Rp57,606.30 (Rp55,106.30 billion + Rp2,500.00 

billion). An extra Rp2,500.00 billion was meant to: 

1) To relief the fiscal burden of subsidies on 

electricity in the following year. 

2) Reserve fund - to anticipate gas price hike - 

allocated in the Revised Indonesian Budget 2010 was 

only Rp2,500.00 billion. 

2) Alokasi fiskal yang disediakan dalam APBN-P TA 

2010 untuk perubahan harga gas PT PLN (Persero) 

hanya sebesar Rp2.500,00 miliar.

92 




Sesuai hasil audit BPK RI, masih terdapat 

kekurangan subsidi listrik tahun 2009 sebesar 

Rp8.580.473.788.161. Terhadap jumlah dimaksud 

telah dilaksanakan pembayarannya pada tahun 2010 

sebesar Rp4.000.000.000.000, sehingga sisa 

kekurangan tahun 2009 yang belum dibayarkan 

kepada PT PLN (Persero) adalah sebesar 

Rp4.580.473.788.161,00. 

Results of an audit by State Audit Agency showed 

that there had been a shortage of electricity subsidy. 

Of the total need for electricity subsidy in 2009 

amounting to Rp8,580,473,788.161,00, a sum of 

Rp4,000,000,000,000 had been paid in 2010. 

This means that there is still the remaining 

Rp4,580,473,788,161,00 waiting for a settlement 

with PT PLN (Persero). 

2. Monitoring dan Evaluasi 

2. Monitoring and Evaluation 

Pada Tahun 2010, telah dilaksanakan kegiatan 

monitoring dan evaluasi terhadap 40 (empat puluh) 

subyek terkait PNBP, yang terdiri dari 16 (enam belas) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 8 (delapan) 

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), 10 Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dan 6 Wilayah Kerja 

Pertambangan (WKP) Panas Bumi serta telah 

dilakukan uji petik dalam rangka verifikasi data/ 

dokumen pendistribusian/penjualan Jenis BBM 

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. Pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing 

kelompok subyek PNBP pada Tahun Anggaran 2010 

tersebut, dapat dijelaskan pada bagian 

di bawah ini. 

There were 40 (forty) agencies related to Non-Tax 

Revenues that became subjects of monitoring and 

evaluation in 2010. They comprised 16 (sixteen) 

State-Owned Enterprises, 8 (eight) Contractors 

holding Cooperation Contract, 10 (ten) Tax Services 

Offices and 6 (six) geothermal Mining Working 

Areas. To verify data about sales and distribution of 

certain types of fuels and 3-kilogram LPG, a sampling 

test had been conducted. Details about this 

monitoring and evaluation activities are presented 

below. 

a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi terhadap 16 (enam belas) 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu (1) PT. 

Semen Gresik, (2) PT. Krakatau Steel, (3) PT. Semen 

Baturaja (persero), (4) PTPN VI (persero), (5) PTPN VII 

(persero), (6) PTPN VIII (persero), (7) PTPN IX 

(persero), (8) PT. Dahana (persero), (9) PT. LEN 

Industri (persero), (10) PT. INTI (persero), (11) PT. 

Pindad (persero), (12) Perum Jasa Tirta I (persero), 

(13) Perum Jasa Tirta II (persero), (14) PT. Pos 

Indonesia (persero), (15) PT. Kereta Api (persero), dan 

(16) PT. Dirgantara Indonesia (persero). 

a) State-Owned Enterprises (SOE) 

Sixteen State-owned Enterprises that became 

subjects of monitoring and evaluation activities in 

2010 were PT. Semen Gresik, PT. Krakatau Steel, PT. 

Semen Baturaja (persero), PTPN VI (persero), PTPN VII 

(persero), PTPN VIII (persero), PTPN IX (persero), PT. 

Dahana (persero), PT. LEN Industri (persero), PT. INTI 

(persero), PT. Pindad (persero), Perum Jasa Tirta I 

(persero), Perum Jasa Tirta II (persero), PT. Pos 

Indonesia (persero), PT. Kereta Api (persero) and 

PT. Dirgantara Indonesia (persero). 

Dalam rangka perbaikan pengelolaan PNBP di masa 

mendatang, kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP 

terhadap beberapa BUMN tersebut, menghasilkan 

beberapa rekomendasi, sebagai berikut : 

To improve Non-Tax Revenue management in the 

future, several recommendations had been 

produced:



93 

1) Terhadap 16 BUMN tersebut, pada Tahun Buku 

2010 diproyeksikan memperoleh laba, seyogyanya 

pada tahun 2011 tetap dikenakan kewajiban 

membayaran dividen dengan memperhatikan kondisi 

keuangan perusahaan, kecuali PT. Pos Indonesia dan 

PT. Dirgantara Indonesia walaupun laba tapi masih 

akumulasi rugi. 

1) Although those SOEs were already projected to 

earn profits in 2010, they should be held liable for 

paying dividend to shareholders while taking into 

account the company»s financial condition. Exception 

is given to PT. Pos Indonesia and PT. Dirgantara 

Indonesia which still accumulated losses. 

2) Khusus BUMN PT. Krakatau Steel, PT. Semen 

Gresik dan PT. Semen Baturaja seyogyanya dividen 

POR-nya minimal sama dengan Tahun Anggaran 

2010. 

2) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Krakatau 

Steel, PT. Semen Gresik and PT. Cement Baturaja 

should be at least equal to the amount they paid in 

Fiscal Year 2010. 

3) Terhadap 11 BUMN yaitu PT. Dahana, Perum Jasa 

Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta Api, PTPN VI, 

PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN Industri dan 

Perum Jasa Tirta I dikenakan dividen POR lebih besar 

dari Tahun Anggaran 2010, dengan pertimbangan 

pertumbuhan labanya sekitar 10% s.d. 20%. 

3) Dividend Pay-Out Ratio (POR) of PT. Dahana, 

Perum Jasa Tirta II, PTPN IX, PT. Pindad, PT. Kereta 

Api, PTPN VI, PT. INTI, PTPN VIII, PTPN VII. PT LEN 

Industri dan Perum Jasa Tirta I should be greater than 

the amount they paid in Fiscal Year 2010 considering 

the fact their profits had grown by 10% to 20%. 

4) Koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan 

Kementerian BUMN perlu ditingkatkan terutama 

pada saat merencanakan dan menetapkan target 

dividen dalam APBN. 

4) There should be better coordination between the 

Ministry of Finance and the Ministry of State-Owned 

Enterprises when planning and setting projected 

dividend stated in the Indonesian Budget. 

5) Perencanaan target dividen terhadap masingmasing 

BUMN, perlu diinformasikan kepada masingmasing 

BUMN yang bersangkutan, sehingga 

perusahaan dapat mempersiapkan rencana 

pembayaran dividen dengan pengeluaran untuk 

investasi. 

5) All State-Owned Enterprises should be made 

aware of the projected dividend set for them so that 

they are able to plan dividend payout and 

investment. 

b) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 


monitoring dan evaluasi terhadap 8 (delapan) 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yaitu PT. 

Pertamina EP, PT. Pertamina EP Field Pangkalan Susu, 

PT. Pertamina EP Field Rantau, PT. Medco EP, PT. 

Kideco, PT. BOB BSP Pertamina Hulu, PT. Kondur 

Petroleum, dan PT. Vico. 

b) Contractors holding Cooperation Contract 

Eight contractors holding Cooperation Contract that 

became subjects of monitoring and evaluation 

activities in 2010 were PT. Pertamina EP, PT. 

Pertamina EP Field Pangkalan Susu, PT. Pertamina EP 

Field Rantau, PT. Medco EP, PT. Kideco, PT. BOB BSP 

Pertamina Hulu, PT. Kondur Petroleum and PT. Vico. 

c) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 


monitoring dan evaluasi terhadap 10 (sepuluh) 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu KPP Pratama 

berlokasi di Garut, Sukabumi, Tigaraksa, Bogor, 

Cilegon, Bangka, dan Bandung, serta KPP Madya di 

Bekasi dan Bandung. 

c) Tax Services Offices 

Ten Tax Services Offices that became subjects of 

monitoring and evaluation activities in 2010 were 

Pratama Tax Services Offices in Garut, Sukabumi, 

Tigaraksa, Bogor, Cilegon, Bangka and Bandung, 

and Madya Tax Services Offices in Bekasi and 

Bandung.

94 




Disamping kegiatan monitoring dan evaluasi PNBP 

serta penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 

3 Kg tersebut di atas, telah dilakukan juga 

monitoring terhadap kegiatan usaha hilir migas pada 

Tahun 2010. Berdasarkan evaluasi dan pemantauan 

PNBP tersebut, PNBP dari kegiatan usaha hilir migas 

yang disampaikan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas 

pada Tahun 2010 mencapai Rp459.390.176.811,00. 

Apabila dibandingkan dengan target PNBP dari BPH 

Migas dalam APBN-P TA 2010 sebesar 

Rp433.300.829.578,00, maka realisasi PNBP dari 

BPH Migas Tahun 2010 melampaui target sebesar 

6,02%. Berikut ini disampaikan perbandingan PNBP 

dari BPH Migas dalam Tahun Anggaran 2010. 

Monitoring and evaluation in 2010 were also held in 

downstream Oil and Gas business activities. Findings 

showed that Non-Tax Revenues generated by 

downstream Oil and Gas business activities in 2010, 

as reported by Oil and Gas Downstream Regulatory 

Body, reached Rp459,390,176,811.00. Compared to 

the target of the Revised Indonesian Budget 2010 

amounting to Rp433,300,829,578.00, the actual 

Non-Tax Revenues from downstream Oil and Gas 

business activities exceeded by 6.02%. 

Dalam Tabel 5 PNBP dari BPH Migas berikut ini, baik 

sektor BBM maupun sektor Gas Bumi, telah 

melampaui target yang telah ditetapkan. PNBP dari 

BPH Migas Tahun Anggaran 2010 sebesar 

Rp459.390.176.811,00 tersebut, bersumber dari 

penyetoran iuran dari 39 (tiga puluh sembilan) badan 

usaha yang bergerak di bidang pendistribusian BBM 

dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. 

Table 5 below shows that the actual Non-Tax 

Revenues generated by Oil and Gas Downstream 

Regulatory Body, which surpassed the target, came 

from fees paid by 39 (thirty-nine) companies in oil 

distribution and gas piping. 

Rekomendasi terhadap penyaluran Jenis BBM 

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg, sebagai berikut : 

1) Perlunya dilakukan monitoring dan rekonsiliasi 

data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 

3 Kg antara depot/instalasi/SPBBE dengan lembaga 

penyalur sehingga tidak terjadi perbedaan 

pencatatan data/dokumen Jenis BBM Tertentu dan 

LPG Tabung 3 Kg bagi yang diterima maupun yang 

dijual ke konsumen pengguna. 

Presented below are recommended measures in 

distribution of certain types of fuels and 3-kilogram 

LPG: 

1) Documents of depots/installations/LPG Filling 

Stations about certain types of fuels and 3-kilogram 

LPG need reconciliation to minimize discrepancies 

between the amount of fuel and LPG they receive 

and they sell to consumers. 

2) Badan Usaha pelaksana PSO perlu membuat 

format pencatatan yang seragam bagi seluruh 

lembaga penyalur yang menyalurkan Jenis BBM 

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi. 

2) All enterprises carrying out Public Service 

Obligation have to make sure that suppliers 

distributing subsidized certain types of fuels and 3- 

kilogram LPG use a standardized format to record 

transactions.



95 

3) Badan Usaha pelaksana PSO agar meningkatkan 

koordinasi internal baik antara kantor pusat dengan 

Unit Pemasaran dan depot/instalasi/SPBBE. 

3) All enterprises carrying out Public Service 

Obligation have to better coordinate with their main 

office and depots/installations/LPG Filling Stations. 

4) Meskipun Badan Usaha pelaksana PSO khususnya 

PT. Pertamina (Persero) mempunyai usaha berupa 

stasiun pengisian BBM, namun tidak dapat/ 

diperbolehkan melakukan pengalihan/switch BBM 

dari satu stasiun pengisian BBM ke satu stasiun 

pengisian BBM yang lain. 

4) Although PT. Pertamina (Persero) operates its own 

gas stations, it is not allowed to switch fuel shipment 

for a certain station to another. 

5) Agar sumber data yang berkaitan dengan Jenis 

BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi yang 

dikeluarkan oleh Badan Usaha pelaksana PSO baik 

pusat maupun Unit Pemasaran, Unit Gas Domestik 

dan depot/instalasi/SPBBE adalah sama. Dengan 

demikian, diharapkan tidak ditemukan lagi 

perbedaan data oleh auditor pemeriksa. 

5) Efforts are needed to ensure that data about 

subsidized fuels and 3-kilogram LPG presented by 

main office and marketing units of enterprises 

carrying out Public Service Obligation, Domestic Gas 

Units and depots/installations/LPG Filling Stations is 

in agreement. Thus, any auditors will not find 

discrepancies among different data sources. 

6) Secara bertahap penggantian subsidi Jenis BBM 

Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT. Pertamina 

(Persero) didasarkan pada titik serah di konsumen 

pengguna seperti yang diberlakukan terhadap PT. 

AKR Corporindo Tbk dan PT. PETRONAS Niaga 

Indonesia. Saat ini titik serah penggantian subsidi 

Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg masih di 

lembaga penyalur. 

6) Gradually, reimbursement for fund spent by PT. 

Pertamina (Persero) to subsidize certain types of fuels 

and 3-kilogram LPG will take place at point of 

handover as it is the case with PT. AKR Corporindo 

Tbk and PT. PETRONAS Niaga Indonesia. Currently, 

the reimbursement takes place at distributor level. 

3. Sosialisasi PNBP 

3. Socializing Non-Tax Revenues 

Pada tahun 2010 telah dilakukan 7 (tujuh) frekuensi 

sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang 

PNBP. Peraturan perundang-undangan yang 

disosialisasikan berupa Peraturan Pemerintah (PP), 

Peraturan Menteri keuangan (PMK) dan Keputusan 

Menteri Keuangan (KMK) pada kota Banjarmasin, 

Palembang, Jakarta, Manado, dan Balikpapan. 

There were seven events in 2010 to disseminate 

information about regulation in the field of Non-Tax 

Revenues, which included Government Regulation, 

Regulation of the Minister of finance and Decree of 

Minister of Finance. Those events were held in 

Banjarmasin, Palembang, Jakarta, Manado and 

Balikpapan. 

4. Penyusunan Peraturan 

4. Regulations 

Pada Tahun Anggaran 2010, telah diselesaikan 

penyusunan berbagai peraturan perundang - 

undangan di bidang PNBP, yang terdiri dari 6 (enam) 

Peratutan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan 

Menteri Keuangan dan 11 (sebelas) 

Keputusan Menteri Keuangan. 

A number of regulations concerning Non-Tax 

Revenues were passed in 2010 comprising of six 

Government Regulations, two Regulations of the 

Minister of finance and eleven Decrees 

of Minister of Finance.

96 




Peraturan Pemerintah yang ditetapkan merupakan 

PP tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang 

berlaku pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai 

berikut : 

1) PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif 

atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan 

Nasional. 

Those Government Regulations which cover Types 

and Rates of Non-Tax Revenues are listed below: 

1) Government Regulation No. 13 of 2010 on the 

types and the rate of Non-Tax Revenues applicable to 

the National Land Agency. 


atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata. 



the Ministry of Culture and Tourism. 


atas jenis PNBP yang berlaku pada BPKP. 



the State Development Audit Agency. 


atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan Nasional. 



the Agency for National Food and Drug 

Administration. 


atas jenis PNBP yang berlaku padaKepolisian Negara 

Republik Indonesia. 



the Indonesian National Police. 

6) PP Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2009 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada 

Departemen Komunikasi dan Informatika. 

6) Government Regulation No. 76 of 2010 on 

Amendment of Government Regulation No.7 of 

2009 on the types and rates of Non-Tax Revenues 

applicable to the Ministry of Communications and 

Information Technology. 

Sementara itu, 4 (empat) RPP tentang Jenis dan Tarif 

atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/ 

Lembaga telah selesai diproses dan disampaikan 

kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk 

dilakukan harmonisasi, yaitu PP Jenis dan Tarif PNBP 

yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Perindustrian, Peraturan Menteri Keuangan 

Pada Tahun Anggaran 2010, telah disusun 9 

(sembilan) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, 

dimana 2 (dua) RPMK telah ditetapkan menjadi PMK 

yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/ 

PMK.02/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan 

Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan PNBP 

atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi 

untuk Pembangkit Energi/Listrik Tahun Anggaran 

2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/ 

PMK.02/2010 tentang tata Cara penyetoran PNBP 

dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia. 

Meanwhile, there are draft regulations and the 

Minister of Finance regulations that are currently 

under verification by the Ministry of Justice and 

Human Rights to ensure compliance. The draft 

regulations, which cover the types and the rate of 

Non-Tax Revenues, are applicable to the National 

Nuclear Energy Agency, the Ministry of Trade and the 

Ministry of Industry. 

Of nine draft Regulations of the Minister of Finance, 

two of them have been passed into Decrees of the 

Minister of Finance i.e. Regulation of the Minister of 

Finance No. 35/PMK.02/2010 on Government-borne 

Income Tax and mechanism to calculate Non-Tax 

Revenues generated by Geothermal exploitation for 

Power Plants in Fiscal Year 2010 and Regulation of 

the Minister of Finance No. 34/PMK.02/2010 on 

mechanism to deposit Non-Tax Revenues from 

dividends and remaining Bank Indonesia Surplus.



97 

Sementara itu, terdapat 7 (tujuh) Rancangan 

Peraturan Menteri Keuangan yang masih dalam 

proses penetapan oleh Menteri Keuangan, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Rancangan Revisi Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara 

Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan 

Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak yang 

digunakan oleh Badan Usaha dan atau bentuk Usaha 

tetap dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi. 

The remaining seven draft regulations of the Minister 

of Finance are currently being checked for 

compliance: 

1) Revised draft Regulation of the Minister of Finance 

Number 64/PMK.02/2005 concerning Procedures to 

claim Value-Added Tax and Sales Tax on Luxurious 

Goods categorized as Taxable Goods and or Taxable 

services utilized by business entities in Oil and Gas 

Exploitation. 

2) Revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang tata 

Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee 

dan Over/Under Lifting di Sektor Minyak dan Gas 

Bumi. 

2) Revised Regulation of the Minister of Finance on 

procedures for paying Domestic Market Obligation 

Fees and Over/Under Lifting in Oil and Gas Sector. 

3) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung 

sendiri oleh Wajib Bayar Secara Tunai. 

3) Draft Regulation of the Minister of Finance 

regarding procedures for claiming overpaid non-tax 

revenues that taxpayers paying in cash can follow. 


Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung 

Pemerintah (PPh DTP) 


regarding Government-borne income tax 

mechanism. 


Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah 

(PPN DTP) atas BBM, BBN dan LPG Tabung 3 Kg TA 

2010. 


regarding Government-borne Value-Added Tax on 

fossil fuel, bio fuel and 3-kilogram LPG in Fiscal Year 

2010. 


Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan 

Pembayaran Subsidi Jenis BBM Tertentu. 


regarding procedures for provision, calculation and 

payment for Fuel Subsidy for certain types of fuels. 


Tata Cara Penyediaan Penghitungan dan 

pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg. 


regarding procedures for provision, calculation and 

payment for Fuel Subsidy for 3-kilogram LPG. 

Keputusan Menteri Keuangan 

Minister of Finance Decree 

Pada Tahun Anggaran 2010, juga telah disusun 

11 (sebelas) Keputusan/Surat Menteri Keuangan 

tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana 

PNBP pada Kementerian/Lembaga, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.02/ 

2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan 

Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Direktorat 

Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen 

Kesehatan. 

Eleven Decrees/letters of the Minister of Finance 

were passed in 2010 concerning agreement on the 

use of a portion of Non-Tax Revenues by ministries/ 

agencies: 

1) Minister of Finance Decree No. 1/KMK.02/2010 

dated January 5, 2010 on Approval of the use of a 

portion of Non-Tax Revenues by the Directorate 

General of Public Health, Ministry of Health.

98 




2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/ 

KMK.02/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang 

Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada 

Kementerian Lingkungan Hidup. 


dated March 18, 2010 on Approval of the use of a 

portion of Non-Tax Revenues by the Ministry of 

Environment. 


KMK.02/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang 


Lembaga Administrasi Negara. 


dated March 26, 2010 on Approval of the use of a 

portion of Non-Tax Revenues by the Public 

Administration Institute. 


KMK.02/2010 tanggal 30 April 2010 tentang 


Perpustakaan Nasional. 


April 30, 2010 on Approval of the use of a portion of 

Non-Tax Revenues by the National Library. 


KMK.02/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang 

Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada 

Badan Pemeriksa Keuangan. 


dated May 12, 2010 on Approval of the use of a 

portion of Non-Tax Revenues by the State Audit 

Agency. 


KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang 


Badan Pertanahan Nasional. 


dated May 19, 2010 on Approval of the use of a 

portion of Non-Tax Revenues by the National Land 

Agency. 

7) Surat Menteri Keuangan Nomor S-301/KMK.02/ 

2010 tanggal 5 Juni 2010 tentang Dispensasi 


BAPEPAM-LK, Kementerian Keuangan. 

7) Letter of the Minister of Finance Number S-301/ 

KMK.02/2010 dated June 5, 2010 about the 

exemption given to BAPEPAM-LK, Ministry of Finance 

to use a portion of Non-Tax Revenues. 


KMK.02/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang 


Kementerian Dalam Negeri. 


June 22, 2010 on Approval of the use of a portion of 

Non-Tax Revenues by the Ministry of Home Affairs. 


KMK.02/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang 

Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 


dated July 26, 2010 on Approval of the use of a 

portion of Non-Tax Revenues by the Financial and 

Development Supervisory Agency. 


KMK.02/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang 


Kepolisian Republik Indonesia. 

10) Decree of the Ministry of Finance No. 342/ 

KMK.02/2010 dated August 23, 2010 on Approval 

of the use of a portion of Non-Tax Revenues by the 

Indonesian National Police. 


KMK.02/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang 


Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 

11) Minister of Finance Decree Number 407/KMK.02/ 

2010 dated October 4, 2010 on Approval of the use 

of a portion of Non-Tax Revenues by the Directorate 

General of Immigration, Ministry of Justice and 

Human Rights.



99 

Realisasi penyerapan DIPA DJA sampai dengan triwulan IV 

mencapai Rp 95.625.189.671 (93,28%) dari total pagu 

DIPA DJA sebesar Rp 102.518.069.000 sesuai dengan 

target yang telah ditentukan. Dengan rincian: 

Up to the 4th Quarter, DGB»s DIPA Spending realization 

amounted to Rp95.625.189.671 or 93,28% of the total 

ceiling of Rp102.518.069.000,-. Below is the detailed 

spending: 

- Belanja Pegawai Rp35.172.586.568 (Pagu 

Rp36.057.218.000); 

- Belanja Barang Rp53.077.910.349 (Pagu 

Rp58.789.841.000); 

- Belanja Modal Rp7.374.692.754 (Pagu 

Rp7.671.010.000). 

- Personnel Expenditure Rp35.172.586.568 (Ceiling: 

Rp36.057.218.000); 

- Goods Expenditure Rp53.077.910.349 (Ceiling: 

Rp58.789.841.000); 

- Capital Expenditure Rp7.374.692.754 (Ceiling: 

Rp7.671.010.000).

100 



Peristiwa Penting 2010 


Pengarahan Dirjen Anggaran, 

5 Januari 2010 

Bertempat di Ruang Rapat Dirjen Anggaran, 

Gedung Sutikno Slamet Lantai 4, Dirjen Anggaran 

memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran 

pejabat di lingkungan DJA sekaligus memberikan 

apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran DJA untuk 

terus meningkatkan kinerja. 

« 

General Address by the 

Director General of Budget, 

5 January 2010 

Director General of Budget while addressing the 

entire DGB officials at the Director»s Meeting 

Room, appreciating them for their hardwork and 

motivating them to continuously improve their 

performance. 

Penandatanganan Kontrak 

Kinerja Eselon II , 

29 Maret 2010 

Seluruh pejabat eselon II di lingkungan DJA 

menandatangani kontrak kinerja sebagai bentuk 

komitmen untuk melaksanakan target kinerja 

yang akan dicapai pada tahun 2010. 

Penandatanganan Kontrak Kinerja 

disaksikan oleh Dirjen Anggaran. 

Echelon II officials signed 

Performance Contract , 

29 March 2010 

All DGB Echelon II Officials signed performance 

contract as a token of their commitment to 

fulfill 2010 performance target. The signing was 

witnessed by Director General of Budget. 

Diseminasi Kebijakan 

Penganggaran K/L Tahun 2011, 

9-10 Juni 2010 

Acara diseminasi dibuka oleh Direktur Anggaran III, 

Sambas Mulyana. Diseminasi dihadiri oleh K/L yang 

menjadi mitra kerja Direktorat Anggaran III. Materi 

yang disampaikan kepada K/L tersebut adalah 

mengenai Kontrak Tahun Jamak, revisi anggaran 

dan persiapan penyusunan RKA-KL 2011. 

Ministry/Agency Budgeting Policy of 

2011 Dissemination, 

9-10 June 2010 

Attended by ministries and agencies in their 

capacity as Diretorate of Budget III»s partners, the 

session was opened by Sambas Mulyana, Director 

of Budget III. The disseminated materials included 

Multiyears Contract, budget revision, and Ministry/ 

Agency Work Plan and Budget 2011 preparation. 

Sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 2004, 

30 November 2010 

Bertempat di Hotel Swiss Bell Jakarta, 

dilaksanakan sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana 

dan Laporan Realisasi yang ihadiri oleh 

perwakilan dari seluruh K/L. Sosialisasi 

bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 

K/L dalam menyampaikan rencana 

dan Laporan PNBP. 

Socializing the Government 

Regulation No. 1 of 2004, 

30 November 2010 

Taking place at the Swiss Bell Hotel Jakarta, 

the the Government Regulation No. 1 of 

2004 on Procedure for Plan Submittance and 

Realization Reporting socialization program 

was attended by representatives of all 

ministries and agencies. The event aims to 

heighten the ministries and agencies» 

compliance in Non-Tax Revenue Plan 

Submittance and Realization Reporting.



101 

Penandatangan Pakta Integritas 

Pegawai DJA, 

11 Mei 2010 

Dengan disaksikan oleh mantan 

Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati 

telah dilakukan penandatangan Pakta Integritas 

mulai dari seluruh pejabat eselon II, perwakilan 

pejabat eselon III, IV sampai dengan 

Pelaksana DJA. 

The signing of DGB 

Employee Integrity Pact, 

11 May 2010 

Witnessed by former Minister of Finance 

Mrs. Sri Mulyani Indrawati, entire echelon II 

officials, representatives of echelon III and IV 

officials, and DGB staffs had signed 

the Integrity Pact. 

Capacity Building DJA, 

7 Desember 2010 

Untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama 

diantara pegawai DJA, telah dilaksanakan 

Capacity Building DJA yang terdiri dari pelatihan 

motivasi dari Alberto seorang motivator dari Beda 

Company yang memberikan pencerahan tentang 

Perubahan. Acara dilanjutkan dengan permainan 

angklung dari Saung Udjo untuk meningkatkan 

kekompakan diantara pegawai DJA. 

DGB Capacity 

Building, 


As an effort to develop the motivation and 

cooperation among its employees, DGB held a 

capacity building session consisting of a 

motivational speech about change by Alberto 

from Beda Company. The sessions was concluded 

with an Angklung game by Saung Udjo to foster 

camaraderie among employees. 

Sosialisasi Pagu Sementara K/L Tahun 2011 

dan Aplikasi RKA-KL 2011, 

8 Juli 2010 

Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo memberikan 

sambutan dalam acara sosialisasi Pagu Sementara K/L 

Tahun 2011 dan Aplikasi RKA-KL Tahun 2011 yang 

bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian 

Keuangan. Peserta sosialisasi adalah perwakilan dari 

seluruh K/L yang menjadi mitra kerja DJA. 

Socializing the the Ministry/Agency Temporary 

Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application, 

8 July 2010 

The Minister of Finance, Agus Martowardoyo 

delivering a speech in Ministry/Agency Temporary 

Ceiling for 2011 and 2011 RKAKL Application 

Socialization event in Dhanapala Building, Ministry of 

Finance. The venue was attended by representatives of 

all ministry and agencies as DGB»s partners. 

Peresmian Ruang Rapat DJA, 

7 Juli 2010 

Dirjen Anggaran meresmikan penggunaan 

ruang rapat DJA di Gedung Parkir Lantai 5. 

Ruang rapat DJA menggunakan nama tokohtokoh 

pewayangan. Selain sebagai upaya 

melestarikan kebudayaan, diharapkan sifatsifat 

tokoh pewayangan dapat menginspirasi 

pegawai DJA dalam bersikap dan 

berperilaku. 

Formal Opening of 

DGB Meeting Rooms, 

7 July 2010 

Director of Budget formally opened DGB»s 

wing of meeting rooms on the 5th floor of 

Parkade Building. The rooms are named after 

wayang, characters from Javanese shadow 

puppets. Not only as an effort to nurture 

own cultural heritage, it is also hoped that 

the traits of the chosen wayangs will inspire 

DGB employees behaviour and attitude.

102 



Peristiwa Penting 2010 


Rapat Kerja (Raker) DJA, 

2 Agustus 2010 

Bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan 

diadakan Rapat Kerja DJA yang dihadiri oleh seluruh pegawai DJA. 

Tema Rapat Kerja adalah Membangun Tata Nilai Baru 

Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan 

Reformasi Penganggaran. Menteri Keuangan memberikan arahan 

dalam acara Raker DJA terkait dengan reformasi yang sedang 

dilakukan oleh DJA. Selain itu, mantan Inspektur Jenderal 

Kementerian Keuangan, Hekinus Manao memberikan sosialisasi 

tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

DGB General Meeting, 

2 August 2010 

Held in Dhanapala Building, the DGB General Meeting was 

attended by all employees. The meeting was themed ≈Developing 

New Value Structure for Ministry of Finance Bureaucracy Reform 

and Budgeting Reform∆. The Minister of Finance delivered a 

speech on the reforms currently undertaken by DGB. In addition, 

former MoF Inspector General, Hekinus Manao was also present 

to exlain the Implementation of Risk Management in the Ministry 

of Finance.



103 

Rapat Pimpinan (Rapim) DJA, 


Bertempat di Hotel Mason Pine Padalarang, 

dilaksanakan Rapim DJA yang dihadiri oleh 

pejabat eselon I sampai dengan pejabat eselon 

IV DJA. Rapim mengambil tema Harmonisasi 

Tugas dan Fungsi antar Unit di Lingkungan DJA 

untuk Perencanaan Anggaran yang Kredibel, 

Akuntabel, dan Berkelanjutan. 

DGB Officials 

General Meeting, 

8 December 2010 

Taking place in Mason Pine Hotel, DGB Officials 

General Meeting was attended by every DGB 

official, from echelon I to echelon IV. The theme 

of the meeting was Aligning the Tasks and 

Functions of DGB Units for Credible, 

Accountable and Sustainable Budget Planning.

104 



Profil Sumber Daya Manusia 

Human Resources Profile



105 

Jumlah pegawai DJA per 31 Desember 2010 adalah 

sebanyak 827 orang dengan komposisi pegawai 

pada Sekretariat DJA sebanyak 179 orang, Direktorat 

Penyusunan APBN sebanyak 77 orang, Direktorat 

Anggaran I sebanyak 126 orang, Direktorat 

Anggaran II sebanyak 131 orang, Direktorat 

Anggaran III sebanyak 123 orang, Direktorat PNBP 

sebanyak 96 orang dan Direktorat Sistem 

Penganggaran sebanyak 95 orang. 

As per 31 December 2010 the total number of DGB 

employees is 827. Of the amount, 179 are in 

Secretariat, 77 in Directorate of Indonesian Budget 

Preparation, 126 in Directorate of Budget I, 131 in 

Directorate of Budget II, 123 in Directorate of Bugdet 

III, 96 in Directorate of Non-Tax Revenue, and 95 in 

Directorate of Budgeting System. 

Rincian pegawai per eselon dan berdasarkan 

pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut ini 

The composition of employees by echelon and 

educational background is as follow:

106 





107 

orange.circle.design 08164820295 / 7693676

108 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET 

Gedung Sutikno Slamet Lantai 4, 

Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 

Telepon : (021) 3849315 

Faksimile : (021) 3847157 

Email 

: ortaladja@gmail.com 

Website 

: www.anggaran.depkeu.go.id

Annual Report - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?