ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNAL ILMU HUKUM 219 yaitu sebesar Rp.449.160.130.296 diinvestasikan oleh PT.Ivo Mas Tunggal dan untuk Penanam Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar $ 7.500.000 yang dilakukan oleh PT Siak Prima Sakti. Dalam perkembangan investasi tersebut sampai tahun 2010 terdapat sebelas perusahaan perkebunan kelapa sawit diKabupaten Siak. Pada tahun berikutnya juga mengalami hal Kenaikan dan penurunan. Upaya merealisasikan nilai investasinya tersebut perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit mengupayakan mendapatkan hak pemegang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini agar perusahaan lebih dapat mengembangkan usahanya di lingkungan daerah Kabupaten Siak, namun tidak semua perusahaan yang mempunyai ada yang masih memegang HGU, hanya memiliki sertifikat izin lokasi, yang masa berlaku dan harus diperpanjang sampai pada saat perusahaan mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha. Perkembagan izin pengelolaan usaha perusahaan perkebunan sawit di kabupaten Siak antara lain: Tabel. 2 Perusahaan sebagai investor dan izin yang diperoleh untuk pengelolaan usaha perkebunan di Kabupaten Siak No Nama Perusahaan Jenis Izin 1 PT Siak Prima Nusa Lima Izin Lokasi 2. PT Berlian Inti Mekar Izin Lokasi 3. PT Duta Swakarya Indah Izin Lokasi 4. PT Siak Prima Sakti Izin Lokasi 5. PT Maridan Sejati Surya Plantation HGU 6. PT Ivo Mas Tunggal HGU 7. PT Aneka Inti Persada HGU 8. PT Era Sawit Perkasa Izin lokasi 9. PT Bina Pitri Jaya HGU 10. PT Smart. Tbk Izin lokasi 11. PT Sawit Bumi Minas HGU Sumber Data : Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Siak, 2011 Tabel di atas menjelaskan izin yang telah dipegang oleh investor perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melaksanakan usaha investasinya, upaya meningkatkan investasinya salah satu cara dengan memperluas lahan perkebunan sedikit demi sedikit, sehingga satu perusahaan dapat memiliki lebih dari satu izin lokasi ataupun Hak Guna Usaha. Pemindahan hak dan mengunakan tanah tersebut sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Sedangkan hak guna usaha adalah lanjutan dari izin lokasi yang lahannya telah dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan.
RISKA FITRIANI VOLUME 220 2 No. 2 Februari 2012 1. Sengketa yang Terjadi antara PT. Maridan Sejati Surya Plantation dan Masyarakat di Kabupaten Siak Perkembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Siak terdapat sebelas perusahaan swasta yang mendirikan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit. Usaha tersebut dijalankan dengan memegang izin, perusahaan yang memegang izin lokasi adalah enam perusahaan dan lima perusahaan yang memegang Hak Guna Usaha. Untuk mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha dan jaminan yang diberikan kepada pemegang sertifikat Hak Guna Usaha dalam mengembangkan nilai investasi dilakukan dengan berbagai prosedur atau tahap yang harus dilalui dan merupakan hal yang sulit jika dikaji dari aturan administrasinya. Hal ini tentunya agar dapar membatasi jumlah perusahaan yang mempunyai Hak Guna Usaha, dan ini sangat penting dibatasi untuk menjamin hak pengelolaan tanah bagi masyarakat sekitarnya agar tidak dirugikan oleh pihak investor. Prosedur Perizinan Pada Perusahaan Kelapa Sawit Sebelum pengimplementasi undang-undang penanaman modal mengenai kepastian <strong>hukum</strong> yang dijaminkan kepada investor terkait Hak Guna Usaha perkebunan. Namun dalam praktiknya sangat merugikan masyarakat sekitar karena terganggu dengan aktifitas perusahaan dan bahkan ada perusahaan yang mengelola perkebunan di tanah masyarakat dan menggabaikan hakhak masyarakat sekitar khususnya. Untuk mendapatkannya ada beberapa syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Penanaman Modal, Kantor Pelayanan Terpadu Satu pintu, dan Badan Pertahanahan Provinsi. Satu pintu, dan Badan Pertahanahan Provinsi. Mengenai prosedur dan syarat-syarat mendapat sertifikat Hak Guna Usaha harus melalui beberapa tahap. Adapun yang menjadi prosedur atau langkahlangkah hingga pada mendapatkan hak guna usaha adalah sebagai berikut 11 : 1. Perusahaan–perusahaan yang memerlukan tanah untuk keperluan usahanya harus Mengajukan permohonan arahan lokasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada kepala kantor Pertanahan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dengan melampirkan rekanan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman dan HAM. 2. Sebelum mengurus izin prinsip maka penanam modal harus mengurus surat rekomendasi atau persetujuan dari kantor penanaman modal. 3. Surat Persetujuan itulah yang digunakan untuk mengurus Izin Prinsip akan dikeluarkan oleh Bupati/walikota untuk jangka waktu selama 1 tahun. Selamaperiode tersebut, pengusaha harus melakukan kegiatan/penguasaan atas tanah dan mengajukan izin prinsip. 4. Permohonan izin lokasi di ajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiranstatus penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku 2 tahun. 5. Setelah mendapatkan izin lokasi, Perusahaan harus melakukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan Izin pembukaan lahan (LC) dan dapat segera beroperasi sejalan dengan permohonan HGU kepada BPN. 11 75 Pasal 1 Angka 1 Peratuan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi
Page 2 and 3:
JURNAL ILMU HUKUM I Jurnal ILMU HUK
Page 4 and 5:
JURNAL ILMU HUKUM III PENGANTAR RED
Page 6 and 7:
JURNAL ILMU HUKUM 123 PEMEGANG POLI
Page 8 and 9:
JURNAL ILMU HUKUM 125 1. Asuransi K
Page 10 and 11:
JURNAL ILMU HUKUM 127 ganti rugi da
Page 12 and 13:
JURNAL ILMU HUKUM 129 memiliki pote
Page 14 and 15:
JURNAL ILMU HUKUM 131 a. Causa Prox
Page 16 and 17:
JURNAL ILMU HUKUM 133 men saham mel
Page 18 and 19:
JURNAL ILMU HUKUM 135 PENGAKUAN DAN
Page 20 and 21:
JURNAL ILMU HUKUM 137 bumi, air dan
Page 22 and 23:
JURNAL ILMU HUKUM 139 Pengertian da
Page 24 and 25:
JURNAL ILMU HUKUM 141 suatu masyara
Page 26 and 27:
JURNAL ILMU HUKUM 143 D. Kedudukan
Page 28 and 29:
JURNAL ILMU HUKUM 145 E. Penutup Pe
Page 30 and 31:
JURNAL ILMU HUKUM 147 ARAH KEBIJAKA
Page 32 and 33:
JURNAL ILMU HUKUM 149 fungsional. S
Page 34 and 35:
JURNAL ILMU HUKUM 151 itu sendiri.
Page 36 and 37:
JURNAL ILMU HUKUM 153 menentukan ar
Page 38 and 39:
JURNAL ILMU HUKUM 155 HUKUM WARIS I
Page 40 and 41:
JURNAL ILMU HUKUM 157 oleh maksud i
Page 42 and 43:
JURNAL ILMU HUKUM 159 antara laki-l
Page 44 and 45:
JURNAL ILMU HUKUM 161 Adapun empat
Page 46 and 47:
JURNAL ILMU HUKUM 163 Al-Qur’an k
Page 48 and 49:
JURNAL ILMU HUKUM 165 D. Daftar Pus
Page 50 and 51:
JURNAL ILMU HUKUM 167 dengan al-dam
Page 52 and 53: JURNAL ILMU HUKUM 169 perundang-und
Page 54 and 55: JURNAL ILMU HUKUM 171 pada cita ras
Page 56 and 57: JURNAL ILMU HUKUM 173 Kontinental m
Page 58 and 59: JURNAL ILMU HUKUM 175 menurut Sutio
Page 60 and 61: JURNAL ILMU HUKUM 177 Jimly Asshidd
Page 62 and 63: JURNAL ILMU HUKUM 179 TINJAUAN FILO
Page 64 and 65: JURNAL ILMU HUKUM 181 dalam lima as
Page 66 and 67: JURNAL ILMU HUKUM 183 Daerah Propin
Page 68 and 69: JURNAL ILMU HUKUM 185 badan-badan p
Page 70 and 71: JURNAL ILMU HUKUM 187 Kehadiran pen
Page 72 and 73: JURNAL ILMU HUKUM 189 Akta otentik
Page 74 and 75: JURNAL ILMU HUKUM 191 Indonesia, ya
Page 76 and 77: JURNAL ILMU HUKUM 193 Pasal 1 UUJN
Page 78 and 79: JURNAL ILMU HUKUM 195 a) Akta dapat
Page 80 and 81: JURNAL ILMU HUKUM 197 Akta otentik
Page 82 and 83: JURNAL ILMU HUKUM 199 Rumusan pasal
Page 84 and 85: JURNAL ILMU HUKUM 201 STATUS KEPEMI
Page 86 and 87: JURNAL ILMU HUKUM 203 B. Perumusan
Page 88 and 89: JURNAL ILMU HUKUM 205 5. Hak Van Ge
Page 90 and 91: JURNAL ILMU HUKUM 207 a. Hak eigend
Page 92 and 93: JURNAL ILMU HUKUM 209 b. Hak atas t
Page 94 and 95: JURNAL ILMU HUKUM 211 c. Hak pakai
Page 96 and 97: JURNAL ILMU HUKUM 213 PENYELESAIAN
Page 98 and 99: JURNAL ILMU HUKUM 215 1999 tentang
Page 100 and 101: JURNAL ILMU HUKUM 217 dan akhirnya
Page 104 and 105: JURNAL ILMU HUKUM 221 Praktik penge
Page 106 and 107: JURNAL ILMU HUKUM 223 Berdasarkan t
Page 108 and 109: JURNAL ILMU HUKUM 225 2. Proses Pen
Page 110 and 111: JURNAL ILMU HUKUM 227 E. Daftar Pus
Page 112 and 113: JURNAL ILMU HUKUM 229 pelabuhan ter
Page 114 and 115: JURNAL ILMU HUKUM 231 Asas kebebasa
Page 116 and 117: JURNAL ILMU HUKUM 233 bumi, air dan
Page 118 and 119: JURNAL ILMU HUKUM 235 Pada Pasal 3
Page 120 and 121: JURNAL ILMU HUKUM 237 pemilik tanah
Page 122 and 123: JURNAL ILMU HUKUM 239 tanah yang di
Page 124 and 125: JURNAL ILMU HUKUM 241 Munir Fuady,
Page 126 and 127: JURNAL ILMU HUKUM 243 Hang Jebat Ga
Page 128: JURNAL ILMU HUKUM 245 6. Naskah dis
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?