ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNAL ILMU HUKUM 127 ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 8 Ketika terjadi komplain dari konsumen asuransi, apakah karena terjadi misseling, misrepresentasi, atau uang premi dibawa kabur agen, maka perusahaan asuransi harus bertanggung jawab secara moral dan hukum kepada konsumen, selama memang dibuktikan konsumen telah melakukan pembayaran resmi. Namun perusahaan asuransi juga tidak bisa selalu dipersalahkan karena yang dipercayai adalah apa yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Dalam parkteknya ada nasabah yang misalnya pernah mengidap penyakit tertentu, atau pernah menjalani opname, tapi tidak disebutkan dalam SPAJ. Sehingga ketika terjadi klaim, dan perusahaan asuransi melakukan investigasi ternyata berbeda dengan apa yang tertera di SPAJ, maka dia tidak mendapat klaim. Karena asuransi itu menganut asas itikad baik, dan saling percaya bahwa konsumen jujur dan perusahaan asuransi percaya. Kadang karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan, maka kadangkala nasabah yang justru melakukan penipuan. Terjadinya kesulitan perusahaan membayarkan kewajibannya bisa terjadi karena kesalahan dalam menghitung cadangan. Kesalahan ini ibarat bola salju yang makin lama makin besar. Akibatnya kewajiban perusahaan menjadi lebih besar dari aset yang dimiliki. Regulator mengalami kesulitan untuk bersikap karena menjadi dilematis. Kalau bertindak tegas nasib karyawan dan pemegang polis dikhawatirkan makin terlantar. Persoalannya, di industri asuransi belum ada lembaga penjamin polis seperti di perbankan yang sudah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika perusahaan asuransi ditutup, tidak akan ada dana untuk mengganti hak-hak pemegang polis. Kesempatan yang diberikan egulator terhadap pemegang saham perusahaan asuransi yang bermasalah benar-benar bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja. 9 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya mengembalikan dana nasabah di bank yang tutup dalam bentuk Giro, Deposito dan Tabungan. Selain tiga bentuk simpanan itu, LPS tidak memberikan pengembalian dana nasabah yang disimpan di bank yang banknya tutup atau bankrut. Bentuk simpanan lain yaitu reksadana, obligasi dan asuransi tidak termasuk LPS. LPS akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. LPS akan menentukan simpanan yang layak bayar setelah melalui proses verifikasi selambat-lambatnya 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut. 10 Selain itu yang menjadi salah satu kelemahan yang merugikan kepentingan pemegang polis adalah bahwa isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga sangat teknis dan spesifik dimana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis asuransi. Jangankan pihak tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian juga kurang memahami isi kontrak. 11 Perlu diketahui bahwa salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perikatan di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini menjiwai semua perjanjian yang dilakukan termasuk perjanjian dalam polis asuransi yang 8 http://www.hukumonline.com/klinik_detail.aspid=3250, diakses tgl 8 Maret 2007) 9 Investor Edisi 132, 27 September– 10 Oktober 2005 10 “LPS hanya Jamin Giro, Tabungan dan Deposito, Waspada, Sabtu 6 Mei 2006 11 “Kepercayaan Publik dan Kasus Dalam Perasuransian”, Kompas, 24 Juni 2004.
SUNARMI VOLUME 128 2 No. 2 Februari 2012 harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Hal mana dalam prinsip ini tidak hanya memberikan kebebasan pada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan klausul perikatan yang disepakati, tetapi juga memberikan kebebasan bagi para pihak tersebut untuk menyepakati penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase/mediasi) sebagai alternatif penyelesaian sengketa bilamana atas permasalahan yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam melaksanakan klausul dalam kontrak tersebut. Selain itu kontrak asuransi harus dijelaskan dengan baik kepada calon tertanggung, bagaimana hak dan kewajiban tertanggung berkaitan dengan kontrak, apa akibatnya apabila tertanggung melanggar ketentuan yang ada dalam polis. Untuk dapat memahami polis atau kontrak, perlu dimengerti perjanjian pertanggungan dari polis asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya diberi penjelasan perihal perjanjian asuransi ini. Dari kalimat permulaan sudah jelas bahwa ada dua hal yang penting dari polis ini adalah pembayaran premi tertentu dan disetujuinya pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan selanjutnya. Kelalaian membayar premi atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut berarti melalaikan kewajiban dan dapat menyebabkan tidak berlakunya polis atau kontrak itu jika sampai perusahaan asuransi memberitahukan pembatalannya. 12 Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri atas: 1. Schedule (ikhtisar pertanggungan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung 2. Judul Polis 3. Pembukaan 4. Penjaminan (operative clause) 5. Pengecualian 6. Tanda tangan pihak penanggung 7. Uraian Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang diasuransikan dapat dilihat pada dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis. Pihak asuransi menyarankan tertanggung meluangkan waktu untuk mempelajari isi polis yang telah diterima sehingga dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak terutama pada saat terjadi klaim. 13 Mengingat sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian maka tertanggung sebelum membeli polis asuransi harus hati-hati. Mengonsumsi asuransi jangan hanya diukur dari rendahnya premi, adanya hubungan pertemanan, perusahaan asuransi yang selalu muncul di iklan. Mengukur kinerja perusahaan asuransi adalah sesuatu yang sulit karena banyak faktor tehnis yang harus diukur. Untuk memilih produk dan perusahaan asuransi yang baik, dapat diminta jasa konsultan asuransi atau menggunakan jasa broker asuransi. Meskipun broker asuransi tiak menanggung risiko atas klaim asuransi, sesuai dengan ketentuan peraturan/ketentuan perundang-undangan, maka broker asuransi tetap 12 A. Hasmy Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 42. 13 http://www.danamas.com/asuransi/edu_lifepolis.asp, diakses tgl 2 Oktober 2006.
Page 2 and 3: JURNAL ILMU HUKUM I Jurnal ILMU HUK
Page 4 and 5: JURNAL ILMU HUKUM III PENGANTAR RED
Page 6 and 7: JURNAL ILMU HUKUM 123 PEMEGANG POLI
Page 8 and 9: JURNAL ILMU HUKUM 125 1. Asuransi K
Page 12 and 13: JURNAL ILMU HUKUM 129 memiliki pote
Page 14 and 15: JURNAL ILMU HUKUM 131 a. Causa Prox
Page 16 and 17: JURNAL ILMU HUKUM 133 men saham mel
Page 18 and 19: JURNAL ILMU HUKUM 135 PENGAKUAN DAN
Page 20 and 21: JURNAL ILMU HUKUM 137 bumi, air dan
Page 22 and 23: JURNAL ILMU HUKUM 139 Pengertian da
Page 24 and 25: JURNAL ILMU HUKUM 141 suatu masyara
Page 26 and 27: JURNAL ILMU HUKUM 143 D. Kedudukan
Page 28 and 29: JURNAL ILMU HUKUM 145 E. Penutup Pe
Page 30 and 31: JURNAL ILMU HUKUM 147 ARAH KEBIJAKA
Page 32 and 33: JURNAL ILMU HUKUM 149 fungsional. S
Page 34 and 35: JURNAL ILMU HUKUM 151 itu sendiri.
Page 36 and 37: JURNAL ILMU HUKUM 153 menentukan ar
Page 38 and 39: JURNAL ILMU HUKUM 155 HUKUM WARIS I
Page 40 and 41: JURNAL ILMU HUKUM 157 oleh maksud i
Page 42 and 43: JURNAL ILMU HUKUM 159 antara laki-l
Page 44 and 45: JURNAL ILMU HUKUM 161 Adapun empat
Page 46 and 47: JURNAL ILMU HUKUM 163 Al-Qur’an k
Page 48 and 49: JURNAL ILMU HUKUM 165 D. Daftar Pus
Page 50 and 51: JURNAL ILMU HUKUM 167 dengan al-dam
Page 52 and 53: JURNAL ILMU HUKUM 169 perundang-und
Page 54 and 55: JURNAL ILMU HUKUM 171 pada cita ras
Page 56 and 57: JURNAL ILMU HUKUM 173 Kontinental m
Page 58 and 59: JURNAL ILMU HUKUM 175 menurut Sutio
Page 60 and 61:
JURNAL ILMU HUKUM 177 Jimly Asshidd
Page 62 and 63:
JURNAL ILMU HUKUM 179 TINJAUAN FILO
Page 64 and 65:
JURNAL ILMU HUKUM 181 dalam lima as
Page 66 and 67:
JURNAL ILMU HUKUM 183 Daerah Propin
Page 68 and 69:
JURNAL ILMU HUKUM 185 badan-badan p
Page 70 and 71:
JURNAL ILMU HUKUM 187 Kehadiran pen
Page 72 and 73:
JURNAL ILMU HUKUM 189 Akta otentik
Page 74 and 75:
JURNAL ILMU HUKUM 191 Indonesia, ya
Page 76 and 77:
JURNAL ILMU HUKUM 193 Pasal 1 UUJN
Page 78 and 79:
JURNAL ILMU HUKUM 195 a) Akta dapat
Page 80 and 81:
JURNAL ILMU HUKUM 197 Akta otentik
Page 82 and 83:
JURNAL ILMU HUKUM 199 Rumusan pasal
Page 84 and 85:
JURNAL ILMU HUKUM 201 STATUS KEPEMI
Page 86 and 87:
JURNAL ILMU HUKUM 203 B. Perumusan
Page 88 and 89:
JURNAL ILMU HUKUM 205 5. Hak Van Ge
Page 90 and 91:
JURNAL ILMU HUKUM 207 a. Hak eigend
Page 92 and 93:
JURNAL ILMU HUKUM 209 b. Hak atas t
Page 94 and 95:
JURNAL ILMU HUKUM 211 c. Hak pakai
Page 96 and 97:
JURNAL ILMU HUKUM 213 PENYELESAIAN
Page 98 and 99:
JURNAL ILMU HUKUM 215 1999 tentang
Page 100 and 101:
JURNAL ILMU HUKUM 217 dan akhirnya
Page 102 and 103:
JURNAL ILMU HUKUM 219 yaitu sebesar
Page 104 and 105:
JURNAL ILMU HUKUM 221 Praktik penge
Page 106 and 107:
JURNAL ILMU HUKUM 223 Berdasarkan t
Page 108 and 109:
JURNAL ILMU HUKUM 225 2. Proses Pen
Page 110 and 111:
JURNAL ILMU HUKUM 227 E. Daftar Pus
Page 112 and 113:
JURNAL ILMU HUKUM 229 pelabuhan ter
Page 114 and 115:
JURNAL ILMU HUKUM 231 Asas kebebasa
Page 116 and 117:
JURNAL ILMU HUKUM 233 bumi, air dan
Page 118 and 119:
JURNAL ILMU HUKUM 235 Pada Pasal 3
Page 120 and 121:
JURNAL ILMU HUKUM 237 pemilik tanah
Page 122 and 123:
JURNAL ILMU HUKUM 239 tanah yang di
Page 124 and 125:
JURNAL ILMU HUKUM 241 Munir Fuady,
Page 126 and 127:
JURNAL ILMU HUKUM 243 Hang Jebat Ga
Page 128:
JURNAL ILMU HUKUM 245 6. Naskah dis
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?