ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNAL ILMU HUKUM 187 Kehadiran penanam modal di suatu daerah untuk menanamkan modalnya akan terwujud bila kepastian hukum terjamin. Sehingga antara kepastian hukum dengan pertumbuhan penanaman modal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan di daerah. E. Daftar Pustaka A. Jeffery Winters, Power in Motion; Mobilitas Investasi dan Politik di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011. Bacrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 2002. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992. Edyanus Herman Halim, Menangkap Momentum Otonomi Daerah Menepis Ego Kedaerahan, Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat, Unri Press, Pekanbaru, 2002. Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Eman Suparman, “Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa” http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/ 1I%20Persepsi%20ttg%20Keadilan.pdf, diakses pada tanggal 30 Oktober 2010. H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, 2010. H.R. Otje Salman S., dan Eddy Damian (ed), Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Alumni, Alumni, 2006. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992. Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives, W.W. Norton & Company, New York, 1984. ————————, Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1989. ————————, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1978. Soekarwo, Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya, 2003. Soedjono Dirdjosiswono, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999. Sritua Arief, (et.al.), Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987. Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nusa Aulia, Bandung, 2007.
VOLUME 188 2 No. 2 Februari 2012 TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG PENGHADAPNYA MEMPERGUNAKAN IDENTITAS PALSU RAHMAD HENDRA Jalan Hang Jebat Gg Kadiran No. 5 Pekanbaru Abstrak Notaris adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (officium nobile). Banyaknya notaris membuat persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang membuat notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Makalah ini menyimpulkan bahwa Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap. Abstract Notary is a defender of truth and justice so that law enforcement should be run in good faith and sincerity, so that the legal profession is an honorable and noble profession (officium nobile). The number of notaries create tighter competition between notaries and notary sometimes make less careful in their profession. The paper concludes that the notary is responsible for what he saw, that they have seen, heard and done by the notary as a public official in the run position. Notaries are not responsible if any information and documents from a client that is not true. Kata kunci: Notaris, akta, identitas. A. Pendahuluan Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (ubi societas ibi ius). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Notaris, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (officium nobile). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum. 1 Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. 2 1 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 145. 2 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 4.
Page 2 and 3:
JURNAL ILMU HUKUM I Jurnal ILMU HUK
Page 4 and 5:
JURNAL ILMU HUKUM III PENGANTAR RED
Page 6 and 7:
JURNAL ILMU HUKUM 123 PEMEGANG POLI
Page 8 and 9:
JURNAL ILMU HUKUM 125 1. Asuransi K
Page 10 and 11:
JURNAL ILMU HUKUM 127 ganti rugi da
Page 12 and 13:
JURNAL ILMU HUKUM 129 memiliki pote
Page 14 and 15:
JURNAL ILMU HUKUM 131 a. Causa Prox
Page 16 and 17:
JURNAL ILMU HUKUM 133 men saham mel
Page 18 and 19:
JURNAL ILMU HUKUM 135 PENGAKUAN DAN
Page 20 and 21: JURNAL ILMU HUKUM 137 bumi, air dan
Page 22 and 23: JURNAL ILMU HUKUM 139 Pengertian da
Page 24 and 25: JURNAL ILMU HUKUM 141 suatu masyara
Page 26 and 27: JURNAL ILMU HUKUM 143 D. Kedudukan
Page 28 and 29: JURNAL ILMU HUKUM 145 E. Penutup Pe
Page 30 and 31: JURNAL ILMU HUKUM 147 ARAH KEBIJAKA
Page 32 and 33: JURNAL ILMU HUKUM 149 fungsional. S
Page 34 and 35: JURNAL ILMU HUKUM 151 itu sendiri.
Page 36 and 37: JURNAL ILMU HUKUM 153 menentukan ar
Page 38 and 39: JURNAL ILMU HUKUM 155 HUKUM WARIS I
Page 40 and 41: JURNAL ILMU HUKUM 157 oleh maksud i
Page 42 and 43: JURNAL ILMU HUKUM 159 antara laki-l
Page 44 and 45: JURNAL ILMU HUKUM 161 Adapun empat
Page 46 and 47: JURNAL ILMU HUKUM 163 Al-Qur’an k
Page 48 and 49: JURNAL ILMU HUKUM 165 D. Daftar Pus
Page 50 and 51: JURNAL ILMU HUKUM 167 dengan al-dam
Page 52 and 53: JURNAL ILMU HUKUM 169 perundang-und
Page 54 and 55: JURNAL ILMU HUKUM 171 pada cita ras
Page 56 and 57: JURNAL ILMU HUKUM 173 Kontinental m
Page 58 and 59: JURNAL ILMU HUKUM 175 menurut Sutio
Page 60 and 61: JURNAL ILMU HUKUM 177 Jimly Asshidd
Page 62 and 63: JURNAL ILMU HUKUM 179 TINJAUAN FILO
Page 64 and 65: JURNAL ILMU HUKUM 181 dalam lima as
Page 66 and 67: JURNAL ILMU HUKUM 183 Daerah Propin
Page 68 and 69: JURNAL ILMU HUKUM 185 badan-badan p
Page 72 and 73: JURNAL ILMU HUKUM 189 Akta otentik
Page 74 and 75: JURNAL ILMU HUKUM 191 Indonesia, ya
Page 76 and 77: JURNAL ILMU HUKUM 193 Pasal 1 UUJN
Page 78 and 79: JURNAL ILMU HUKUM 195 a) Akta dapat
Page 80 and 81: JURNAL ILMU HUKUM 197 Akta otentik
Page 82 and 83: JURNAL ILMU HUKUM 199 Rumusan pasal
Page 84 and 85: JURNAL ILMU HUKUM 201 STATUS KEPEMI
Page 86 and 87: JURNAL ILMU HUKUM 203 B. Perumusan
Page 88 and 89: JURNAL ILMU HUKUM 205 5. Hak Van Ge
Page 90 and 91: JURNAL ILMU HUKUM 207 a. Hak eigend
Page 92 and 93: JURNAL ILMU HUKUM 209 b. Hak atas t
Page 94 and 95: JURNAL ILMU HUKUM 211 c. Hak pakai
Page 96 and 97: JURNAL ILMU HUKUM 213 PENYELESAIAN
Page 98 and 99: JURNAL ILMU HUKUM 215 1999 tentang
Page 100 and 101: JURNAL ILMU HUKUM 217 dan akhirnya
Page 102 and 103: JURNAL ILMU HUKUM 219 yaitu sebesar
Page 104 and 105: JURNAL ILMU HUKUM 221 Praktik penge
Page 106 and 107: JURNAL ILMU HUKUM 223 Berdasarkan t
Page 108 and 109: JURNAL ILMU HUKUM 225 2. Proses Pen
Page 110 and 111: JURNAL ILMU HUKUM 227 E. Daftar Pus
Page 112 and 113: JURNAL ILMU HUKUM 229 pelabuhan ter
Page 114 and 115: JURNAL ILMU HUKUM 231 Asas kebebasa
Page 116 and 117: JURNAL ILMU HUKUM 233 bumi, air dan
Page 118 and 119: JURNAL ILMU HUKUM 235 Pada Pasal 3
Page 120 and 121:
JURNAL ILMU HUKUM 237 pemilik tanah
Page 122 and 123:
JURNAL ILMU HUKUM 239 tanah yang di
Page 124 and 125:
JURNAL ILMU HUKUM 241 Munir Fuady,
Page 126 and 127:
JURNAL ILMU HUKUM 243 Hang Jebat Ga
Page 128:
JURNAL ILMU HUKUM 245 6. Naskah dis
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?