ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNAL ILMU HUKUM 147 ARAH KEBIJAKAN HUKUM POLITIK EKONOMI MARDALENA HANIFAH Jalan Thamrin III No. 4 Gobah Pekanbaru Abstrak Hukum dan ekonomi merupakan penopang dari pembangunan sehingga keduanya harus bisa serasi dan disejajarkan demi kepentingan rakyat. Maka itu arah kebijakan hukum politik ekonomi harus merupakan sesuatu yang mempunyai nilai guna agar tujuan hukum dapat dicapai. Karena hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur prilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya untuk menentukan arah kebijakan hukum politik ekonomi. Abstract Law and economics are the pillars of development so that both must be matched and aligned with the interests of the people. Thus the legal policy direction of economic policy should be something that has value in order for legal purposes can be achieved. Since the law was established and developed to regulate how these laws can regulate business behavior by investors that the economic activities which they have given protection by law, to ensure the presence of legal protection will be established a rule of law in the areas of investment in the form of legislation, doctrine, jurisprudence, treaties and other agreements to determine the political direction of economic policy of the law. Kata kunci: Arah kenijakan, politik-ekonomi. A. Pendahuluan Interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi dirasa perlu diserasikan. Ini berarti perkembangan kegiatan ekonomi dirasa perlu diserasikan. Ini berarti perkembangan kegiatan ekonomi yang relatif lebih pesat selama ini, perlu diikuti dengan perkembangan pengaturan hukumnya. Beberapa kegiatan ekonomi yang baru banyak yang belum ada peraturan perundang-undangannya yang ada tidak lagi memberi kepastian secara mantap. Pada dasarnya pengkajian hukum ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya dukung hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi. Kelengkapan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan ini akan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi para subjek hukum, pada umumnya, serta dalam hubungan kegiatan ekonomi pada khususnya. 1 Hukum dan ekonomi harus berjalan dalam suatu wadah yang harmonisasi dan diarahkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Penciptaan kebijakan deregulasi ekonomi sangat dipengaruhi suhu suatu negara, bagaimana negara saat itu, amankah, dipengaruhi bangsa lain atau bisa berpijak dalam aturan yang digariskan oleh suatu negara. Gerak ritme perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemuka negara membuat kebijaksanaan tentang arah ekonomi negaranya itu sendiri. Kalau dikatakan hukum ekonomi adalah hasil pemikiran pakar ekonomi, hukum dan politisi mungkin juga benar. Inilah yang menjadi bahan persandingan bahwa hukum, politik dan ekonomi bisa 1 Sumantoro, Hukum Ekonomi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 23.
MARDALENA HANIFAH VOLUME 148 2 No. 2 Februari 2012 menjadi suatu produk hukum yang bernilai sebagai kebijakan yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya.Kedudukan politik hukum secara harfiah dalam ekonomi suatu negara seperti sebuah simbiosis mutualisme yang saling terkait. Jika politik hukum dilakukan berarti secara tidak langsung akan terjadi pembaharuan kebijakan ekonomi. Pembangunan hukum harus menunjukkan bahwa pembangunan harus menjadi alat legitimasi dan pengaman bagi pembangunan ekonomi. 2 Hal itu terlihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi-kondisi dari proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang yang tangguh atas struktur politik, ekonomi dan sosial. 3 B. Perumusan Masalah Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah: 1. Bagaimanakah arah kebijakan politik hukum di bidang ekonomi 2. Bagaimana konfigurasi politik hukum terhadap ekonomi C. Pembahasan 1. Arah Kebijakan Politik Hukum di bidang Ekonomi Perkembangan hukum dan ekonomi sangat berkaitan dengan perkembangan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha manusia tersebut ditunjang dengan perkembangan teknologi, besarnya interaksi, dan ketersediaan sumber daya alam. Ilmu hukum dan ilmu ekonomi selalu dinamis dengan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pasar agar pasar dapat menerima dan menerapkannya untuk kebutuhan praktis. Dalam ajaran sosilogis yurisprodence dilihat besarnya pengaruh praktis dalam bidang ekonomi dalam melakukan pembentukan hukum seperti diperkenankannya diterapkan beberapa doktrin-doktrin, dan beberapa traktat dalam bidang ekonomi sebagai sumber hukum yang mengatur prilaku ekonomi. Menurut Pound, bahwa hukum secara fungsional bertujuan sebagai sarana untuk merekayasa sosial (“law as a tool social enginering”), ini dapat dibenarkan bahwa hukum akan digunakan untuk maksud-maksud tertentu sesuai dengan tujuan hukum (teori fungsional hukum). Contohnya hukum dibentuk dan dibangun untuk mengatur bagaimana hukum tersebut dapat mengatur prilaku bisnis yang dilakukan oleh investor agar kegiatan ekonomi yang mereka buat mendapat perlindungan oleh hukum, untuk menjamin terdapatnya perlindungan hukum maka dibentuklah sebuah kaedah hukum dalam bidang investasi dalam bentuk perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, traktat, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Teori rekonstruksi dapat dideskripsikan bahwa apabila bangunan (konstruksinya) tersebut berubah maka berubah pula fungsi dari bangunan tersebut. Perubahan konstruksi dapat terjadi terus-menerus karena usaha Pembangunan Ekonomi dan Hukum secara 2 Todung Mulya Lubis, “Perkembangan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” Paper untuk Raker Peradin, November 1983. 3 Mulyana W.Kusumah, Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 29.
Page 2 and 3: JURNAL ILMU HUKUM I Jurnal ILMU HUK
Page 4 and 5: JURNAL ILMU HUKUM III PENGANTAR RED
Page 6 and 7: JURNAL ILMU HUKUM 123 PEMEGANG POLI
Page 8 and 9: JURNAL ILMU HUKUM 125 1. Asuransi K
Page 10 and 11: JURNAL ILMU HUKUM 127 ganti rugi da
Page 12 and 13: JURNAL ILMU HUKUM 129 memiliki pote
Page 14 and 15: JURNAL ILMU HUKUM 131 a. Causa Prox
Page 16 and 17: JURNAL ILMU HUKUM 133 men saham mel
Page 18 and 19: JURNAL ILMU HUKUM 135 PENGAKUAN DAN
Page 20 and 21: JURNAL ILMU HUKUM 137 bumi, air dan
Page 22 and 23: JURNAL ILMU HUKUM 139 Pengertian da
Page 24 and 25: JURNAL ILMU HUKUM 141 suatu masyara
Page 26 and 27: JURNAL ILMU HUKUM 143 D. Kedudukan
Page 28 and 29: JURNAL ILMU HUKUM 145 E. Penutup Pe
Page 32 and 33: JURNAL ILMU HUKUM 149 fungsional. S
Page 34 and 35: JURNAL ILMU HUKUM 151 itu sendiri.
Page 36 and 37: JURNAL ILMU HUKUM 153 menentukan ar
Page 38 and 39: JURNAL ILMU HUKUM 155 HUKUM WARIS I
Page 40 and 41: JURNAL ILMU HUKUM 157 oleh maksud i
Page 42 and 43: JURNAL ILMU HUKUM 159 antara laki-l
Page 44 and 45: JURNAL ILMU HUKUM 161 Adapun empat
Page 46 and 47: JURNAL ILMU HUKUM 163 Al-Qur’an k
Page 48 and 49: JURNAL ILMU HUKUM 165 D. Daftar Pus
Page 50 and 51: JURNAL ILMU HUKUM 167 dengan al-dam
Page 52 and 53: JURNAL ILMU HUKUM 169 perundang-und
Page 54 and 55: JURNAL ILMU HUKUM 171 pada cita ras
Page 56 and 57: JURNAL ILMU HUKUM 173 Kontinental m
Page 58 and 59: JURNAL ILMU HUKUM 175 menurut Sutio
Page 60 and 61: JURNAL ILMU HUKUM 177 Jimly Asshidd
Page 62 and 63: JURNAL ILMU HUKUM 179 TINJAUAN FILO
Page 64 and 65: JURNAL ILMU HUKUM 181 dalam lima as
Page 66 and 67: JURNAL ILMU HUKUM 183 Daerah Propin
Page 68 and 69: JURNAL ILMU HUKUM 185 badan-badan p
Page 70 and 71: JURNAL ILMU HUKUM 187 Kehadiran pen
Page 72 and 73: JURNAL ILMU HUKUM 189 Akta otentik
Page 74 and 75: JURNAL ILMU HUKUM 191 Indonesia, ya
Page 76 and 77: JURNAL ILMU HUKUM 193 Pasal 1 UUJN
Page 78 and 79: JURNAL ILMU HUKUM 195 a) Akta dapat
Page 80 and 81:
JURNAL ILMU HUKUM 197 Akta otentik
Page 82 and 83:
JURNAL ILMU HUKUM 199 Rumusan pasal
Page 84 and 85:
JURNAL ILMU HUKUM 201 STATUS KEPEMI
Page 86 and 87:
JURNAL ILMU HUKUM 203 B. Perumusan
Page 88 and 89:
JURNAL ILMU HUKUM 205 5. Hak Van Ge
Page 90 and 91:
JURNAL ILMU HUKUM 207 a. Hak eigend
Page 92 and 93:
JURNAL ILMU HUKUM 209 b. Hak atas t
Page 94 and 95:
JURNAL ILMU HUKUM 211 c. Hak pakai
Page 96 and 97:
JURNAL ILMU HUKUM 213 PENYELESAIAN
Page 98 and 99:
JURNAL ILMU HUKUM 215 1999 tentang
Page 100 and 101:
JURNAL ILMU HUKUM 217 dan akhirnya
Page 102 and 103:
JURNAL ILMU HUKUM 219 yaitu sebesar
Page 104 and 105:
JURNAL ILMU HUKUM 221 Praktik penge
Page 106 and 107:
JURNAL ILMU HUKUM 223 Berdasarkan t
Page 108 and 109:
JURNAL ILMU HUKUM 225 2. Proses Pen
Page 110 and 111:
JURNAL ILMU HUKUM 227 E. Daftar Pus
Page 112 and 113:
JURNAL ILMU HUKUM 229 pelabuhan ter
Page 114 and 115:
JURNAL ILMU HUKUM 231 Asas kebebasa
Page 116 and 117:
JURNAL ILMU HUKUM 233 bumi, air dan
Page 118 and 119:
JURNAL ILMU HUKUM 235 Pada Pasal 3
Page 120 and 121:
JURNAL ILMU HUKUM 237 pemilik tanah
Page 122 and 123:
JURNAL ILMU HUKUM 239 tanah yang di
Page 124 and 125:
JURNAL ILMU HUKUM 241 Munir Fuady,
Page 126 and 127:
JURNAL ILMU HUKUM 243 Hang Jebat Ga
Page 128:
JURNAL ILMU HUKUM 245 6. Naskah dis
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?