ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

LOVELLY DWINA DAHEN
VOLUME 232
2 No. 2 Februari 2012
Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa :
“Badan- badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak
pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan
pengelolaan tanah”
C. Objek Hak Pengelolaan
Merujuk pada Pasal 2 UUPA, maka obyek dari hak pengelolaan seperti juga hak-hak
atas tanah lainnya, adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Penjelasan umum II angka
(2) UUPA menyatakan bahwa:
“Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh
seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman
pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah yang demikian
itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan
dan keperluannya, misalnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau
hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatau badan
penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk diperlukan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing.”
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa obyek hak pengelolaan adalah tanah
yang dikuasai langsung oleh negara. Kesimpulan yang sama juga akan diperoleh, apabila
ditelusuri sejarah hak pengelolaan yang berasal dari hak penguasaan tanah negara yang
diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953.
D. Hak Menguasai Negara atas Tanah
Prinsip “Hak Menguasai Negara” yang ditetapkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan
Pasal 2 ayat (1) UUPA di atas, berisi kewenangan yang dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2)
UUPA, yaitu:
“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
“Dengan demikian kewenangan tersebut mengartikan negara sebagai personifikasi,
dan seluruh rakyat mempunyai kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk itu”. 10
Negara sebagai organisasi kekuasaan mengatur dengan membuat peraturan,
kemudian menyelenggarakan artinya melaksanakan (execution) atas penggunaan/
peruntukan (use), persediaan (reservation) dan pemeliharaannya (maintenance) dari
10
Maria S.W. Sumardjono dikutip oleh Boedi Harsono, Kasus-Kasus Pengadaan Tanah Dalam Putusan
Pengadilan (Suatu Tinjauan Yuridis), Mahkamah Agung RI, 1996, hlm. 88.