ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNAL ILMU HUKUM 183 Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Propinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi di antaranya pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari pembagian kewenangan tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf i bahwa urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi di antaranya adalah penanaman modal. UUPD telah memberikan peluang besar bagi setiap daerah untuk menarik investor dalam mempercepat pembangunan di daerah. Namun dalam faktanya, Pemerintah Pusat masih setengah hati dalam memberikan kewenangan di bidang penanaman modal. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, yang menentukan bahwa setiap pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Begitu juga bagi Gubernur, Bupati atau Walikota yang sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem pelayanan satu atap 13 . Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin penanaman modal kembali menjadi tidak pasti dengan keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam Pasal 30 ayat (3) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan penanaman modal. Apa yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi tidak ada penjabaran yang jelas untuk itu. Selanjutnya Pasal 30 ayat (7) UUPM menentukan bahwa urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah: 1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi. 2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional. 3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas propinsi. 4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional. 5. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain. 13 Pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap menentukan sistem pelayanan satu atap adalah suatu sistem pelayanan pemberian penanaman modal dan perizinan pelaksana-annya pada satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
RAMLAN VOLUME 184 2 No. 2 Februari 2012 Pasal 30 ayat (7) tersebut semakin memperjelas pembatasan penanaman modal yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Adanya ketentuan ini, menunjukkan ketidakrelaan Pemerintah dalam memberikan kewenangan penanaman modal kepada Pemerintah Daerah. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa tugas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Bila dilihat uraian di atas, berdasarkan amanat UUPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam bidang penanaman modal, tetapi kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan bila dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut. Padahal suatu peraturan perundangundangan sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia (basic needs) dalam upaya menggapai keadilan (justice), kedamaian (peacefull) dan kepastian hukum (legal certainty). 14 Besarnya peranan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, menurut Bagir Manan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 15 1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. 2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali. 3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik dari segi formal maupun materi muatannya. 4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara-negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Ketidak pastian Pemerintah dalam memberikan kewenangan pengurusan penanam modal kepada Pemerintah Daerah jelas ber-tentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum meliputi ketertiban guna mencapai keadilan, kepastian hukum, kedamaian, kebahagian. Jeremy Bentham mengatakan tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagian sebesar-besarnya. 16 Dalam konstalasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). 17 Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh 14 I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1. 15 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 7-8. 16 H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 8, 10. 17 Roscoe Pound, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 1978, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 43.
Page 2 and 3:
JURNAL ILMU HUKUM I Jurnal ILMU HUK
Page 4 and 5:
JURNAL ILMU HUKUM III PENGANTAR RED
Page 6 and 7:
JURNAL ILMU HUKUM 123 PEMEGANG POLI
Page 8 and 9:
JURNAL ILMU HUKUM 125 1. Asuransi K
Page 10 and 11:
JURNAL ILMU HUKUM 127 ganti rugi da
Page 12 and 13:
JURNAL ILMU HUKUM 129 memiliki pote
Page 14 and 15:
JURNAL ILMU HUKUM 131 a. Causa Prox
Page 16 and 17: JURNAL ILMU HUKUM 133 men saham mel
Page 18 and 19: JURNAL ILMU HUKUM 135 PENGAKUAN DAN
Page 20 and 21: JURNAL ILMU HUKUM 137 bumi, air dan
Page 22 and 23: JURNAL ILMU HUKUM 139 Pengertian da
Page 24 and 25: JURNAL ILMU HUKUM 141 suatu masyara
Page 26 and 27: JURNAL ILMU HUKUM 143 D. Kedudukan
Page 28 and 29: JURNAL ILMU HUKUM 145 E. Penutup Pe
Page 30 and 31: JURNAL ILMU HUKUM 147 ARAH KEBIJAKA
Page 32 and 33: JURNAL ILMU HUKUM 149 fungsional. S
Page 34 and 35: JURNAL ILMU HUKUM 151 itu sendiri.
Page 36 and 37: JURNAL ILMU HUKUM 153 menentukan ar
Page 38 and 39: JURNAL ILMU HUKUM 155 HUKUM WARIS I
Page 40 and 41: JURNAL ILMU HUKUM 157 oleh maksud i
Page 42 and 43: JURNAL ILMU HUKUM 159 antara laki-l
Page 44 and 45: JURNAL ILMU HUKUM 161 Adapun empat
Page 46 and 47: JURNAL ILMU HUKUM 163 Al-Qur’an k
Page 48 and 49: JURNAL ILMU HUKUM 165 D. Daftar Pus
Page 50 and 51: JURNAL ILMU HUKUM 167 dengan al-dam
Page 52 and 53: JURNAL ILMU HUKUM 169 perundang-und
Page 54 and 55: JURNAL ILMU HUKUM 171 pada cita ras
Page 56 and 57: JURNAL ILMU HUKUM 173 Kontinental m
Page 58 and 59: JURNAL ILMU HUKUM 175 menurut Sutio
Page 60 and 61: JURNAL ILMU HUKUM 177 Jimly Asshidd
Page 62 and 63: JURNAL ILMU HUKUM 179 TINJAUAN FILO
Page 64 and 65: JURNAL ILMU HUKUM 181 dalam lima as
Page 68 and 69: JURNAL ILMU HUKUM 185 badan-badan p
Page 70 and 71: JURNAL ILMU HUKUM 187 Kehadiran pen
Page 72 and 73: JURNAL ILMU HUKUM 189 Akta otentik
Page 74 and 75: JURNAL ILMU HUKUM 191 Indonesia, ya
Page 76 and 77: JURNAL ILMU HUKUM 193 Pasal 1 UUJN
Page 78 and 79: JURNAL ILMU HUKUM 195 a) Akta dapat
Page 80 and 81: JURNAL ILMU HUKUM 197 Akta otentik
Page 82 and 83: JURNAL ILMU HUKUM 199 Rumusan pasal
Page 84 and 85: JURNAL ILMU HUKUM 201 STATUS KEPEMI
Page 86 and 87: JURNAL ILMU HUKUM 203 B. Perumusan
Page 88 and 89: JURNAL ILMU HUKUM 205 5. Hak Van Ge
Page 90 and 91: JURNAL ILMU HUKUM 207 a. Hak eigend
Page 92 and 93: JURNAL ILMU HUKUM 209 b. Hak atas t
Page 94 and 95: JURNAL ILMU HUKUM 211 c. Hak pakai
Page 96 and 97: JURNAL ILMU HUKUM 213 PENYELESAIAN
Page 98 and 99: JURNAL ILMU HUKUM 215 1999 tentang
Page 100 and 101: JURNAL ILMU HUKUM 217 dan akhirnya
Page 102 and 103: JURNAL ILMU HUKUM 219 yaitu sebesar
Page 104 and 105: JURNAL ILMU HUKUM 221 Praktik penge
Page 106 and 107: JURNAL ILMU HUKUM 223 Berdasarkan t
Page 108 and 109: JURNAL ILMU HUKUM 225 2. Proses Pen
Page 110 and 111: JURNAL ILMU HUKUM 227 E. Daftar Pus
Page 112 and 113: JURNAL ILMU HUKUM 229 pelabuhan ter
Page 114 and 115: JURNAL ILMU HUKUM 231 Asas kebebasa
Page 116 and 117:
JURNAL ILMU HUKUM 233 bumi, air dan
Page 118 and 119:
JURNAL ILMU HUKUM 235 Pada Pasal 3
Page 120 and 121:
JURNAL ILMU HUKUM 237 pemilik tanah
Page 122 and 123:
JURNAL ILMU HUKUM 239 tanah yang di
Page 124 and 125:
JURNAL ILMU HUKUM 241 Munir Fuady,
Page 126 and 127:
JURNAL ILMU HUKUM 243 Hang Jebat Ga
Page 128:
JURNAL ILMU HUKUM 245 6. Naskah dis
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?