ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNAL ILMU HUKUM 237 pemilik tanah. Hak pengelolaan yang pada hakikatnya merupakan delegasi wewenang dari hak menguasai negara, tidak menetapkan adanya kewenangan pemegang hak pengelolaan untuk menyewakan tanah kepada pihak ketiga.UUPA memang mengatur tentang hak sewa, namun merupakan hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah milik orang lain dan bukan atas tanah negara, hak sewa tersebut bersifat personlijk. 19 Dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan memperhatikan asas-asas hukum dalam membuat suatu perjanjian maka praktek pemberian hak sewa atas tanah negara melalui perjanjian sewa-menyewa tidak akan terjadi. Dalam artian, para pihak tidak keliru dalam memaknai suatu aturan ataupun asas, misalnya dalam hal asas kebebasan berkontrak, undang-undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dengan batasan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur pada pasal 1337 KUH Perdata. Artinya, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ramburambu hukum, yaitu: 20 a) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak b) Tidak dilarang oleh undang-undang c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik. F. Penyalahgunaan Hak Pengelolaan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur Dalam praktek penerapan Hak Pengelolaan oleh PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II, diterbitkanlah SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/PI.II- 2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Penggunaan Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan, Perairan, Bangunan dan Ruangan dilingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia. Dalam ketentuan SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/ PI.II-2000 tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok tata cara penyerahan penggunaan tanah HPL Pelabuhan sebagai berikut : a. Penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL dilakukan dengan cara : 1. Dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan jika tidak digunakan perluasan pelabuhan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan mempertimbangkan: a. Lokasi tidak berada di lokasi pelayanan kapal dan barang. b. Sesuai dengan area peruntukannya. c. Pembayaran uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka. 19 Ibid. 20 Hasanudin Rahman, Legal Drafting, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 11.
LOVELLY DWINA DAHEN VOLUME 238 2 No. 2 Februari 2012 d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas beban pengguna. e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan. f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon. g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan. 2. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atas persetujuan Direksi dengan pertimbangan Pasal 44-45 UUPA No. 5 Tahun 1960. a. Luas tanah 5.000 M/2 keatas. b. Sesuai dengan area peruntukannya. c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan. d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris atas beban pengguna. e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan. f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon. g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan. 3. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atas persetujuan General Manager dengan mempertimbangkan : a. Luas tanah sampai dengan 5.000 M/2. b. Sesuai dengan area peruntukannya. c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan. d. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan. b. Penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL dan non HPL harus dapat memberikan nilai tambah selain dari sewa tanah. c. Penyerahan penggunaan bagian-bagain tanah HPL dan non HPL kepada pihak kedua sewaktu-waktu dapat dibatalkan, apabila dalam masa berlakunya perjanjian diperlukan untuk kepentingan operasional/pengembangan pelabuhan dan atau dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan tidak dimanfaatkan oleh pengguna. Dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa hak yang diberikan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur atas tanah negara dengan hak pengelolaan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak pengguna tanah yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Sewa Untuk Bangunan. Hal ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, karena seharusnya hanya dapat diberikan berupa Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. UUPA memang mengatur tentang hak sewa namun berupa hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah hak milik orang lain, bukan atas
Page 2 and 3:
JURNAL ILMU HUKUM I Jurnal ILMU HUK
Page 4 and 5:
JURNAL ILMU HUKUM III PENGANTAR RED
Page 6 and 7:
JURNAL ILMU HUKUM 123 PEMEGANG POLI
Page 8 and 9:
JURNAL ILMU HUKUM 125 1. Asuransi K
Page 10 and 11:
JURNAL ILMU HUKUM 127 ganti rugi da
Page 12 and 13:
JURNAL ILMU HUKUM 129 memiliki pote
Page 14 and 15:
JURNAL ILMU HUKUM 131 a. Causa Prox
Page 16 and 17:
JURNAL ILMU HUKUM 133 men saham mel
Page 18 and 19:
JURNAL ILMU HUKUM 135 PENGAKUAN DAN
Page 20 and 21:
JURNAL ILMU HUKUM 137 bumi, air dan
Page 22 and 23:
JURNAL ILMU HUKUM 139 Pengertian da
Page 24 and 25:
JURNAL ILMU HUKUM 141 suatu masyara
Page 26 and 27:
JURNAL ILMU HUKUM 143 D. Kedudukan
Page 28 and 29:
JURNAL ILMU HUKUM 145 E. Penutup Pe
Page 30 and 31:
JURNAL ILMU HUKUM 147 ARAH KEBIJAKA
Page 32 and 33:
JURNAL ILMU HUKUM 149 fungsional. S
Page 34 and 35:
JURNAL ILMU HUKUM 151 itu sendiri.
Page 36 and 37:
JURNAL ILMU HUKUM 153 menentukan ar
Page 38 and 39:
JURNAL ILMU HUKUM 155 HUKUM WARIS I
Page 40 and 41:
JURNAL ILMU HUKUM 157 oleh maksud i
Page 42 and 43:
JURNAL ILMU HUKUM 159 antara laki-l
Page 44 and 45:
JURNAL ILMU HUKUM 161 Adapun empat
Page 46 and 47:
JURNAL ILMU HUKUM 163 Al-Qur’an k
Page 48 and 49:
JURNAL ILMU HUKUM 165 D. Daftar Pus
Page 50 and 51:
JURNAL ILMU HUKUM 167 dengan al-dam
Page 52 and 53:
JURNAL ILMU HUKUM 169 perundang-und
Page 54 and 55:
JURNAL ILMU HUKUM 171 pada cita ras
Page 56 and 57:
JURNAL ILMU HUKUM 173 Kontinental m
Page 58 and 59:
JURNAL ILMU HUKUM 175 menurut Sutio
Page 60 and 61:
JURNAL ILMU HUKUM 177 Jimly Asshidd
Page 62 and 63:
JURNAL ILMU HUKUM 179 TINJAUAN FILO
Page 64 and 65:
JURNAL ILMU HUKUM 181 dalam lima as
Page 66 and 67:
JURNAL ILMU HUKUM 183 Daerah Propin
Page 68 and 69:
JURNAL ILMU HUKUM 185 badan-badan p
Page 70 and 71: JURNAL ILMU HUKUM 187 Kehadiran pen
Page 72 and 73: JURNAL ILMU HUKUM 189 Akta otentik
Page 74 and 75: JURNAL ILMU HUKUM 191 Indonesia, ya
Page 76 and 77: JURNAL ILMU HUKUM 193 Pasal 1 UUJN
Page 78 and 79: JURNAL ILMU HUKUM 195 a) Akta dapat
Page 80 and 81: JURNAL ILMU HUKUM 197 Akta otentik
Page 82 and 83: JURNAL ILMU HUKUM 199 Rumusan pasal
Page 84 and 85: JURNAL ILMU HUKUM 201 STATUS KEPEMI
Page 86 and 87: JURNAL ILMU HUKUM 203 B. Perumusan
Page 88 and 89: JURNAL ILMU HUKUM 205 5. Hak Van Ge
Page 90 and 91: JURNAL ILMU HUKUM 207 a. Hak eigend
Page 92 and 93: JURNAL ILMU HUKUM 209 b. Hak atas t
Page 94 and 95: JURNAL ILMU HUKUM 211 c. Hak pakai
Page 96 and 97: JURNAL ILMU HUKUM 213 PENYELESAIAN
Page 98 and 99: JURNAL ILMU HUKUM 215 1999 tentang
Page 100 and 101: JURNAL ILMU HUKUM 217 dan akhirnya
Page 102 and 103: JURNAL ILMU HUKUM 219 yaitu sebesar
Page 104 and 105: JURNAL ILMU HUKUM 221 Praktik penge
Page 106 and 107: JURNAL ILMU HUKUM 223 Berdasarkan t
Page 108 and 109: JURNAL ILMU HUKUM 225 2. Proses Pen
Page 110 and 111: JURNAL ILMU HUKUM 227 E. Daftar Pus
Page 112 and 113: JURNAL ILMU HUKUM 229 pelabuhan ter
Page 114 and 115: JURNAL ILMU HUKUM 231 Asas kebebasa
Page 116 and 117: JURNAL ILMU HUKUM 233 bumi, air dan
Page 118 and 119: JURNAL ILMU HUKUM 235 Pada Pasal 3
Page 122 and 123: JURNAL ILMU HUKUM 239 tanah yang di
Page 124 and 125: JURNAL ILMU HUKUM 241 Munir Fuady,
Page 126 and 127: JURNAL ILMU HUKUM 243 Hang Jebat Ga
Page 128: JURNAL ILMU HUKUM 245 6. Naskah dis
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?