ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

More documents

Recommendations

Info

JURNAL ILMU HUKUM 189 Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. 3 Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), di mana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut: 1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum; 2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; 3. Bahwa akta itu dibuat dihadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana dibuat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. 4 Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan proswedur untuk membuat akta otentik. 3 Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 4432. 4 Ibid.
RAHMAD HENDRA VOLUME 190 2 No. 2 Februari 2012 Prosedur yang harus dijalankan oleh notaris dan proses pembuatan akta adalah meminta dokumen-dokuman atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh notaris untuk dilekatkan fotocopinya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris ) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus memastikan penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dlam akta yang akan dibuat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penghadap diatur dalam Pasal 39 UUJN yaitu sebagai berikut: Pasal 39 (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum. (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta. Notaris di Kota Pekanbaru pada saat ini berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pekanbaru sudah memenuhi bahkan melebihi kuota atau formasi yang ditetapkan untuk kota Pekanbaru yaitu sebanyak 123 orang. 5 Banyaknya notaris membuat persaingan antar notaris semakin ketat dan terkadang membuat notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Diantaranya kekurang hati-hatian tersebut yaitu notaris sangat memudahkan penghadap dalam hal identitas. Penghadap yang ingin mempergunakan jasa notaris haruslah memberikan bukti identitas yang benar dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli dan memberikan fotokopinya kepada notaris. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi penghadap langsung memberikan fotokopi tanpa menunjukkan identitas asli dan notaris juga tidak memeriksa kecocokan fotokopi tersebut dengan yang asli. Karenanya banyak penghadap yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya atau identitas palsu. Akibatnya bermunculan permasalahan-permasalahan akibat akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan KTP palsu tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimanakah tanggungjawab notaris terhadap Akta Otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu Bagaimanakah pula kedudukan Akta Otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu tersebut B. Pembahasan Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik der Verenigde Naderlanden, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di 5 Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, Ibu Tien Sulasmi
Page 2 and 3:
JURNAL ILMU HUKUM I Jurnal ILMU HUK
Page 4 and 5:
JURNAL ILMU HUKUM III PENGANTAR RED
Page 6 and 7:
JURNAL ILMU HUKUM 123 PEMEGANG POLI
Page 8 and 9:
JURNAL ILMU HUKUM 125 1. Asuransi K
Page 10 and 11:
JURNAL ILMU HUKUM 127 ganti rugi da
Page 12 and 13:
JURNAL ILMU HUKUM 129 memiliki pote
Page 14 and 15:
JURNAL ILMU HUKUM 131 a. Causa Prox
Page 16 and 17:
JURNAL ILMU HUKUM 133 men saham mel
Page 18 and 19:
JURNAL ILMU HUKUM 135 PENGAKUAN DAN
Page 20 and 21:
JURNAL ILMU HUKUM 137 bumi, air dan
Page 22 and 23: JURNAL ILMU HUKUM 139 Pengertian da
Page 24 and 25: JURNAL ILMU HUKUM 141 suatu masyara
Page 26 and 27: JURNAL ILMU HUKUM 143 D. Kedudukan
Page 28 and 29: JURNAL ILMU HUKUM 145 E. Penutup Pe
Page 30 and 31: JURNAL ILMU HUKUM 147 ARAH KEBIJAKA
Page 32 and 33: JURNAL ILMU HUKUM 149 fungsional. S
Page 34 and 35: JURNAL ILMU HUKUM 151 itu sendiri.
Page 36 and 37: JURNAL ILMU HUKUM 153 menentukan ar
Page 38 and 39: JURNAL ILMU HUKUM 155 HUKUM WARIS I
Page 40 and 41: JURNAL ILMU HUKUM 157 oleh maksud i
Page 42 and 43: JURNAL ILMU HUKUM 159 antara laki-l
Page 44 and 45: JURNAL ILMU HUKUM 161 Adapun empat
Page 46 and 47: JURNAL ILMU HUKUM 163 Al-Qur’an k
Page 48 and 49: JURNAL ILMU HUKUM 165 D. Daftar Pus
Page 50 and 51: JURNAL ILMU HUKUM 167 dengan al-dam
Page 52 and 53: JURNAL ILMU HUKUM 169 perundang-und
Page 54 and 55: JURNAL ILMU HUKUM 171 pada cita ras
Page 56 and 57: JURNAL ILMU HUKUM 173 Kontinental m
Page 58 and 59: JURNAL ILMU HUKUM 175 menurut Sutio
Page 60 and 61: JURNAL ILMU HUKUM 177 Jimly Asshidd
Page 62 and 63: JURNAL ILMU HUKUM 179 TINJAUAN FILO
Page 64 and 65: JURNAL ILMU HUKUM 181 dalam lima as
Page 66 and 67: JURNAL ILMU HUKUM 183 Daerah Propin
Page 68 and 69: JURNAL ILMU HUKUM 185 badan-badan p
Page 70 and 71: JURNAL ILMU HUKUM 187 Kehadiran pen
Page 74 and 75: JURNAL ILMU HUKUM 191 Indonesia, ya
Page 76 and 77: JURNAL ILMU HUKUM 193 Pasal 1 UUJN
Page 78 and 79: JURNAL ILMU HUKUM 195 a) Akta dapat
Page 80 and 81: JURNAL ILMU HUKUM 197 Akta otentik
Page 82 and 83: JURNAL ILMU HUKUM 199 Rumusan pasal
Page 84 and 85: JURNAL ILMU HUKUM 201 STATUS KEPEMI
Page 86 and 87: JURNAL ILMU HUKUM 203 B. Perumusan
Page 88 and 89: JURNAL ILMU HUKUM 205 5. Hak Van Ge
Page 90 and 91: JURNAL ILMU HUKUM 207 a. Hak eigend
Page 92 and 93: JURNAL ILMU HUKUM 209 b. Hak atas t
Page 94 and 95: JURNAL ILMU HUKUM 211 c. Hak pakai
Page 96 and 97: JURNAL ILMU HUKUM 213 PENYELESAIAN
Page 98 and 99: JURNAL ILMU HUKUM 215 1999 tentang
Page 100 and 101: JURNAL ILMU HUKUM 217 dan akhirnya
Page 102 and 103: JURNAL ILMU HUKUM 219 yaitu sebesar
Page 104 and 105: JURNAL ILMU HUKUM 221 Praktik penge
Page 106 and 107: JURNAL ILMU HUKUM 223 Berdasarkan t
Page 108 and 109: JURNAL ILMU HUKUM 225 2. Proses Pen
Page 110 and 111: JURNAL ILMU HUKUM 227 E. Daftar Pus
Page 112 and 113: JURNAL ILMU HUKUM 229 pelabuhan ter
Page 114 and 115: JURNAL ILMU HUKUM 231 Asas kebebasa
Page 116 and 117: JURNAL ILMU HUKUM 233 bumi, air dan
Page 118 and 119: JURNAL ILMU HUKUM 235 Pada Pasal 3
Page 120 and 121: JURNAL ILMU HUKUM 237 pemilik tanah
Page 122 and 123:
JURNAL ILMU HUKUM 239 tanah yang di
Page 124 and 125:
JURNAL ILMU HUKUM 241 Munir Fuady,
Page 126 and 127:
JURNAL ILMU HUKUM 243 Hang Jebat Ga
Page 128:
JURNAL ILMU HUKUM 245 6. Naskah dis
show all

ilmu hukum - perpustakaan universitas riau

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?