PROSPEK PERKEMBANGAN KOPERASI DI ... - Kadin Indonesia
PROSPEK PERKEMBANGAN KOPERASI DI ... - Kadin Indonesia
PROSPEK PERKEMBANGAN KOPERASI DI ... - Kadin Indonesia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Saat ini negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi komunis kemungkinan besar hanya Korea<br />
Utara, di mana alokasi sumber daya, harga, upah, konsumsi, dan kesempatan kerja sepenuhnya<br />
ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan negara-negara yang menerapkan sistem sosial atau sering<br />
disebut sistem campuran sosial dan kapitalis adalah negara-negara di Eropa Barat; umum disebut the<br />
welfare states. Dalam sistem ini mekanisme pasar dalam menentukan harga, upah dan volume produksi<br />
tetap berperan, masyarakat bebas berusaha, dan persaingan pasar tetap ada. Namun demikian, peran<br />
pemerintah tetap besar, terutama dalam menentukan hal-hal yang sangat mempengaruhi distribusi<br />
pendapatan seperti harga dan upah minimum.<br />
3) Paham Keynesian. Paham ini juga muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan mekansime pasar sebagai<br />
motor pertumbuhan output dan kesempatan kerja. Inti dari paham Keynesian adalah peran pemerintah<br />
yang sangat besar sebagai salah satu pendorong pertumbuhan, dan peran ini dilakukan lewat<br />
pengeluaran pemerintah (atau dalam kasus <strong>Indonesia</strong>, lewat anggaran pendapatan dan belanja negara<br />
(APBN).<br />
Saat ini, walaupun semakin banyak negara di dunia yang sistem ekonominya cenderung semakin<br />
liberal, khususnya dalam perdagangan, namun demikian masih banyak negara yang tetap menganut sistem<br />
ekonomi Keynesian. Sistem ini dianggap sangat penting dalam kondisi ekonomi yang sedang lesuh<br />
(pertumbuhan rendah atau mengalami resesi) karena motor pertumbuhan dari sektor swasta tidak bekerja<br />
(konsumsi atau investasi swasta lesuh).<br />
Ilmu ekonomi seperti yang telah dibahas di atas berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas<br />
jumlahnya untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin demi memenuhi kebutuhan individual<br />
atau meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi pembangunan selain alokasi sumber daya juga bersangkut paut<br />
dengan formulasi kebijaksanaan pemerintah untuk mendukung upaya-upaya pembangunan ekonomi yang<br />
diarahkan pada perbaikan tingkat hidup masyarakat, yang sejalan dengan dimensi pembangunan ekonomi<br />
yakni berorientasi pada pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Suryana, 2000).<br />
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang<br />
bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah dalam proses pembangunan ekonomi seperti kemiskinan,<br />
pengangguran, hutang luar negeri, dan ketimpangan pendapatan yang dihadapi oleh negara-negara sedang<br />
berkembang (NSB), dan cara-cara untuk mengatasinya agar NSB tersebut dapat membangun ekonomi<br />
mereka lebih baik dan cepat (Sadono, 1985).<br />
Secara garis besar, pembahasan ilmu ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan.<br />
Pertama, pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik bersifat deskriptif maupun analitis yang<br />
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian masyarakat di NSB dan<br />
implikasinya terhadap kemungkinan untuk membangun ekonomi NSB tersebut. Kedua, pembahasan<br />
8