6Fs8M6

nasionalSimulasi pemilu legislatifyang diselenggarakan KPUpusat di TPS 14 KelurahanCilenggang, KecamatanSerpong, Kota TangerangSelatan, Banten, akhirtahun lalu.Yudhi Mahatma | ANTARA FOTOitu, Mahkamah mengabulkansebagian permohonan ujimateri yang diajukan Effendi.Ketentuan yang dibatalkanadalah Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat(2), serta Pasal 112. Sebaliknya,MK menolak membatalkanPasal 9 UU Pemilu Presidenyang mengatur ambang bataspencalonan presiden ataupresidential threshold.“Saya bersyukur atas putusanMK yang mengabulkanpermohonan saya, meski takbisa dilaksanakan tahun ini,” kata Effendi, Koordinator KoalisiMasyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak.Mahkamah memang menetapkan pemilu serentak dilakukanpada 2019, bukan 2014. Alasannya, seperti tertuang dalamsalinan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang dirilisJumat, 24 Januari lalu, MK menilai proses penyelenggaraanPemilu 2014 telah berjalan dan mendekati waktu pelaksanaan.Jika harus dilaksanakan tahun ini, tahapan Pemilu 2014 yangsedang berjalan bisa terganggu. “Terutama karena kehilangandasar hukum,” demikian bunyi putusan tersebut.Hal itu tidak dikehendaki MK karena akan bertentangandengan UUD 1945. Selain itu, MK menilai perlu ada aturanmengenai pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 setelahkeluarnya putusan ini. Waktu untuk membuat aturan baru itudinilai tidak cukup jika pemilu serentak harus dilaksanakantahun ini. Mahkamah juga menyatakan, meski putusan dijatuhkan,penyelenggaraan Pemilu 2004 dan 2009 tetap sahdan konstitusional.Toh, putusan itu tetap dinilai aneh. Sebabnya, putusan dike-Majalah detik 27 januari - 2 februari 2014