6Fs8M6

FokusRisma Vs Raja BonbinAda yang bilang atas seizin presiden, orang-orang tersebutkurang paham tentang konservasi. Izin presiden itu kalau satwadikirim ke luar negeri. Kalau kita menyita orangutan lalukita lepas ke alam, apakah harus izin presiden? Enggak perlu.Kita perlu Kementerian Kehutanan, minimal Dirjen BKSDA(Balai Konservasi Sumber Daya Alam), nanti tercatat. Pindahjam berapa, ke mana, kondisinya gimana, di sana menginapatau enggak. Kalau enggak, pindah ke mana lagi. Besok pindahlagi, keluar lagi surat izin angkut dalam negeri. Jadi itusemua tercatat di Kementerian Kehutanan, apalagi sekarangsudah online. Hewan itu ke mana bisa dilihat.Kalau denganuang, siapa yangbisa menetapkanharga. Kok bisatahu Bu Risma?Pasti Bu Rismasering berdagangsatwa, enggakkan?Wali Kota Risma menyebutkan tidak bisa satwa ditukardengan barang. Aturannya seperti apa?Enggak ada aturannya, kalau pertukaran satwa iya,namanya animal exchange. Tapi di antara kebun binatangenggak ada namanya animal exchange, kasihlah. Sebab,kalau di lingkup lokal, kebun binatang saya enggak punyagajah, siapa yang bisa menilai, itu kan enggak mungkin. Itukan hanya Bu Risma yang menilai. Ada aturannya untukhibah dan lain sebagainya, tetap itu ada izin Dirjen BKSDA,ada dokumen penitipan satwa, ada izin angkut.Ada perjanjian TPS dengan kebun binatang tujuan?Ada, juga satwa kita serahkan ke balai kehutanan, darikehutanan menyerahkan ke mereka.Apakah ada assessment dalam memilih kebun binatangyang akan mendapat limpahan satwa?Ada BAP, diperiksa nanti. Ada BAP di daerah bilang sanggupsiap terima. Di sini diperiksa yang mana yang mau diangkut,di BAP dibuat surat izin angkut, tanggalnya ada. Kalau satuminggu di-arrange tapi satwa belum dipindah, izin hangus,harus dibuat lagi. Surat ini balik ke BKSDA. Tidak bisa lari,pemikiran Bu Risma, kan itu bisa main. Kalau yang mengelolakebun binatang, setiap tiga bulan ada laporan hewan itu dihi-Majalah detik 27 januari - 2 FEBRUARI 2014