m2mmpbk

nasionalKetua KomisiPemberantasan KorupsiAbraham SamadEkho Ardiyanto/antara fotoKonferensi pers di kantor KomisiPemberantasan Korupsi, Jakarta,Rabu, 19 Februari lalu, terasa berbeda.Biasanya pimpinan KPK ataujuru bicara memberikan keterangan kepadawartawan dalam suasana rileks, tapi saat itu keteganganmenyelimuti wajah Abraham Samad.Ketua KPK itu seperti berusaha mengendalikanemosinya.Mantan aktivis antikorupsi itu menjelaskansikap lembaganya atas pembahasan RancanganRevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(RUU KUHP) dan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP) yang bergulir diDewan Perwakilan Rakyat. “KPK tidak sedangmenolak serta-merta RUU KUHP dan RUU KU-HAP. Tetapi kami mohon kepada pemerintahuntuk menunda,” kata Abraham, didampingiWakil Ketua KPK Zulkarnain serta juru bicaraJohan Budi.Abraham khawatir tugas KPK dalam memberantaskorupsi bisa terganggu jika pemerintahdan DPR ngotot mengegolkan kedua RUU itumenjadi undang-undang. Ada beberapa halkrusial dalam dua rancangan tersebut yangdikhawatirkan oleh lembaga antirasuah itu, diantaranya dimasukkannya delik korupsi dalamBuku II RUU KUHP tentang Tindak Pidana,khususnya Bab XXXII tentang Tindak PidanaKorupsi.Aturan itu dinilai bisa menghilangkan sifatkorupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sebab,korupsi sudah diatur secara khusus (lex specialis)di dalam UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999,Majalah detik 3 - 9 maret 2014