m2mmpbk

menimpa Serli, 11 tahun, oleh keluarga salah satu anggota TNI di BekasiTimur pada November 2011, berhenti di kepolisian Bekasi Timur.Menyimak contoh-contoh tersebut, akankah Dewan Perwakilan Rakyat danpemerintah terus menutup mata terhadap permasalahan PRT? Bukankah PRTjuga bisa dipastikan ada di tengah-tengah keluarga para anggota Dewan yangterhormat dan para penyelenggara negara di berbagai tingkatan?Faktanya, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2003 tidak mengatur tentang PRT. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga danUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang tidak mengatur situasi kerja normatif PRT yangmenjamin hak-hak mereka sebagaimana pekerja lainnya.Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT masuk dalam ProgramLegislasi Nasional DPR sejak 2004, dan baru menjadi RUU prioritas ProlegnasDPR 2010 setelah berkali-kali masyarakat sipil mendesaknya. Barupada 2012 RUU ini dibahas. Komisi IX DPR pun melakukan studi bandingke Afrika Selatan dan Argentina pada 27-31 Agustus 2012 dan uji publik kedaerah pada 27-28 Februari 2013.Komisi IX DPR pada 25 Maret 2013 melakukan finalisasi RUU PerlindunganPRT untuk diserahkan ke Badan Legislasi DPR guna dilakukan harmonisasi.Sepertinya upaya Dewan periode ini maksimal sampai di situ. Sebab, hinggamasa sidang ketiga DPR 2013-2014, belum terjadi pembahasan kembali diBadan Legislasi.