12.07.2015 Views

Download - Ditjen Cipta Karya

Download - Ditjen Cipta Karya

Download - Ditjen Cipta Karya

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Foto Kiri Atas : SPAM Tilong, Kabupaten Kupangkapasitas 150 L/dtFoto Kiri Bawah : SPAM Tilong, karena belum adapengelola, masyarakat mengambil air dari pipabackwash IPAFoto Kanan : IPA SPAM IKK Belakang Padang, KotaBatam kapasitas 20 L/dtpertanyan apa iya gaji kurang? Apakah bisadijamin remunerasinya tinggi pungli tidakada? Kondisi tersebut memberikan citranegatif terhadap penyelenggara pelayanandi mata masyarakat.Seperti kita ketahui, ada tiga jenis barangdengan pengelola lembaga di pemerintahdaerah yang memberikan pelayanan kepadamasyarakat. (1) Public goods, yaitu pelayananyang diberikan oleh Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang operasionalnya seluruhnyadengan APBD, sifatnya tidak mencarikeuntungan (non profit); (2) Quasi PublicGoods, yaitu perangkat daerah yang dalamoperasionalnya sebagian dari APBD dansebagian lagi dari hasil jasa layanan yangdiberikan, sifatnya tidak semata-mata mencarikeuntungan (not for profit); dan (3) PrivateGoods, yaitu lembaga milik pemerintah daerahyang biaya operasionalnya seluruhnyaberasal dari hasil jasa layanan (seperti BUMD,Perusahaan daerah) dan bersifat mencarikeuntungan (profit oriented).Konsep pendanaan ke depan bagi perangkatdaerah yang bersifat quasi publicgoods, adalah lembaga tersebut di beri kemudahandalam pengelolaan keuang annya,khususnya yang berasal dari jasa layanan,dengan konsekuensi lambat laun pendanaanyang bersumber dari APBD presentasenyasemakin dikurangi. Sehingga diharapkan dikemudianhari bisa mandiri.Salah satunya adalah dengan menerapkanPola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah (PPK-BLUD) pada perangkatdaerah yang secara operasional memberikanpelayanan langsung pada masyarakat.Esensi dari BLUD adalah peningkatanpelayanan dan efisiensi anggaran. Hal inidapat dilihat dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah, disebutkanbah wa BLUD adalah Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan, dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensidan produktivitas.Makna dari pengertian ini adalah: (1) BLUDmerupakan perangkat daerah, mempunyaipengertian bahwa BLUD asetnya merupakanaset daerah yang tidak dipisahkan; (2) Perangkatdaerah yang dapat menerapkan PolaPengelolaan Keuangan BLUD adalah SKPD(sebagai Pengguna Anggaran) atau UnitKerja pada SKPD (sebagai Kuasa PenggunaAnggaran); (3) Memberikan pelayanan kepadamasyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan, mem pu nyai pengertian16 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 04/Tahun VIII/2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!