Download - Ditjen Cipta Karya

INOVASI 1Membangun air minum tanpa pengelola merupakan halyang sia-sia, karena menyalahi prinsip sustainability.bahwa SKPD atau Unit Kerja tersebut memberipelayanan langsung kepada masyarakat dantidak semata-mata mencari keuntungan;dan (4) Kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas, mempunyaiarti bahwa BLUD diterapkan dalam rangkaefisiensi anggaran dan peningkatanpelayanan pada masyarakat.Dari pengertian tersebut dapat disimpulkanbahwa BLUD masuk dalam perangkatpemerintah daerah yang bersifat quasi publicgoods. Selanjutnya, dalam Peraturan MenteriDalam Negeri tersebut juga disebutkanbah wa BLUD merupakan Pola PengelolaanKeuangan yang diterapkan pada SKPD atauUnit Kerja dengan diberikan fleksibilitas,yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkanpraktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakatdalam rangka memajukan kesejahteraanumum dan mencerdaskan kehidupan bang sa,sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaankeuangan daerah pada umum nya. Daripengertian tersebut, SKPD atau Unit Kerjadapat disebut BLUD kalau SKPD atau UnitKerja sudah menerapkan Pola PengelolaanKeuangan BLUD (PPK-BLUD).Hal ini untuk menepis adanya pemahamanbahwa BLUD merupakan suatu “kelembagaan”,padahal hanya merupakan PolaPengelolaan Keuangan saja. Untuk itu, kalaumau menerapkan PPK-BLUD “lembaganyaharus ada terlebih dahulu”. Pengaturan kelembagaan di daerah dengan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah, denganmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 57 Tahun 2007 tentang PenataanOrganisasi Perangkat Daerah.BLUD AMPada dasarnya, BLUD-AM tidak berbedadengan penyelenggaraan PDAM yang prinsipdasarnya adalah memberikan pelayananprima kepada masyarakat (memenuhi prinsip3 tas : kualitas, kuantitas, kontinuitas)dengan harga terjangkau. BLUD AM adalahSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atauUnit Kerja pada Satuan Kerja PerangkatDaerah di lingkungan pemerintah daerahdibawah Dinas Pekerjaan Umum yang dibentukuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Penyediaan AirMinum yang dijual tanpa mengutamakanmencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensidan produktivitas, sementara PDAM secaraprinsip harus mencari keuntungan karenaPDAM berstatus perusahaan.Dalam pelaksanaannya Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah(PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuanganyang memberikan fleksibilitas be -ru pa keleluasaan untuk menerapkan pr a k-tek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakatdalam rangka mencapai tujuannya, yaitumemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangandaerah pada umumnya.Saat ini beberapa kabupaten/kota telahmenginisiasi dibentuknya BLUD AM untukmengelola SPAM, diantaranya Belitung Timur,Bangka Tengah, Bangka Barat, Dharmasraya,Musi Rawas, Rokan Hulu, TanjungJabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Ende,Sekadau, Singkawang, Kotawaringin Timur,KotaTernate. Sedang dalam lingkup provinsiyaitu Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur,Bali, dan Jawa Barat. Sampai saat ini barupada tahap UPTD (Unit Pelaksana TeknisDinas) yang akan ditindaklanjuti denganme lengkapi persyaratan-persyaratan dalampembentukan BLUD. Pembentukan BLUDAM ini harus diawali dengan kemauan dariPemerintah Daerah.Dalam proses pembentukan BLUD terdapatpersyaratan-persyaratan, yaitu per syaratansubstansif, teknis, dan admi nis tratif.Persyaratan substantif terpenuhiapabila tugasdan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasionaldalam menye lenggarakan pela yananumum yang meng ha silkan semi ba rang/jasapublik (quasipublic goods). Persyaratan teknisyaitu memenuhi kriteria layak dikelola dankinerja keuangan yang sehat. Sedang untukpersyaratan administratif pemerintah daerahharus me nyiapkan dokumen administratif.Doku men Administrasi sebagai persyaratanBLUD antara lain :a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkankinerja pelayanan, keuang andan manfaat bagi masyarakat;b. Pola tata kelola;c. Rencana strategis bisnis;d. Standar pelayanan minimal;e. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; danf. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.Setelah itu dilakukan penilaian yang dilakukanoleh tim penilai yang terdiri dari :a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkapanggota;b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas danfungsi melaksanakan penyusunan danpe laksanaan kebijakan daerah di bidangperencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas danfungsi melakukan pengawasan terhadappelaksanaan urusan pemerintahan di daerahsebagai anggota; dane. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota;Untuk penentuan status sebagai BLUD,yaitu status penuh atau status bertahap. Diharapkandengan terbentuknya BLUD AM iniberdampak positif yaitu :• Meningkatkan pelayanan publik khususnyadi bidang air minum;• Berkurangnya beban APBD;• Meningkatkan kepercayaan masyarakatdalam hal pelayanan air minum;• Meningkatkan ekonomi daerah.*), **)Staf Subdit Pengelolaan dan Pengusahaan, Dit.Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta KaryaBuletin Cipta Karya - 04/Tahun VIII/2010 17