Download - Kalyanamitra

WARTA PEREMPUANk arena dianggap buk an mak hluk politik dan buk anpelaku ekonomi. Kegiatan perempuan yang umumnyaberskala kecil (berbasis rumah tangga dan modal ribuanrupiah), kerap diabaikan sebagai usaha ekonomi yangtidak memerluk an pengembangan serius. Ak ibatnya,perempuan sangat sulit mengakses layanan-layananyang disediakan untuk pengembangan ekonomi, sepertikredit kecil usaha. Perempuan kerap tersandung prosedurlayanan tersebut, yakni izin suami. Padahal, tiap orangatau warga negara mempunyai hak yang sama di segalabidang kehidupan.” I n i l a h s a at b a gi p e re m p u a n u ntuk b a n g k i t d a nm e l a w a n s e g a l a b e n t u k p e n i n d a s a n y a n g t e r j a d i .Perempuan harus punya kesadaran politik dan berorganisasiuntuk meningkatkan pengetahuannya,” ungkap Ibu YuniPristiwati, dari Asppuk (Asosiasi Pendamping PerempuanU s a h a K e c i l ) . Ti a p w a r g a n e g a r a b e r h a k m e n u n t u thaknya termasuk hak ekonominya. Demikian juga denganperempuan. Dan, negaralah yang harus memenuhi haktiap warga negaranya, seperti diamanatkan UUD 1945.K e b i j a k a n - k e b i j a k a n y a n g p r o p e r e m p u a n s u l i td i w u j u d k a n p e m e r i n t a h k i t a , t e r m a s u k k e b i j a k a nekonomi. Program-program pemberdayaan masyarakatyang digalakkan pemerintah belum bisa mengurangijumlah perempuan miskin di Indonesia. Kebijakan yangsering mengabaikan kepentingan perempuan diakui olehBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).“Kebijakan ekonomi yang pro perempuan agak diabaikankarena banyak hambatan dari budaya partriarkhal yangtertanam selama ini,” ungkap Hedi Idris dan Woro, dariDirektorat Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS.Meskipun ada upaya pemerintah untuk mengarahkanp r o g r a m k e p ro g e n d e r, s e p e r t i Program N a s i o n a lPemberdayaan Masyarakat yang 70% untuk perempuan,tetapi k e n a p a p e re m p u a n d i m i s k i n k a n o l e h s i s temekonomi yang ada?Menurut Mahmud Thoha, Kepala Pusat PenelitianEkonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),dalam seminar ber tajuk Kemisk inan dan Perempuanyang diselenggarakan Kalyanamitra, mengatakan bahwakebijakan yang meningkatkan angka kemiskinan terhadapperempuan yakni kebijakan ekonomi yang menggusurlahan masyarak at (penduduk desa) untuk dijadik ankawasan industri atau kawasan pariwisata tanpa adaperhitungan konpensasi yang adil antara penduduk danpara pengusaha.Pe n g i n g k a r a n n e g a r a t e r h a d a p r a k y a t m e m a n gterbukti dengan banyaknya aset-aset negara yang digadaipada negara asing. Tanpa memperhitungkan kerugianyang dialami rakyatnya. Dengan banyaknya aset-asetnegara dikuasai oleh pihak asing, rak yat I ndonesiatersingk i r d a r i t a n a h nya s e n d i r i . B a nyak p rasyaratmemberatkan rakyat ketika harus melamar pekerjaan diperusahaan-perusahaan di negara sendiri. Outsourchingmenjadi pilihan perusahaan untuk mempekerjakan orang.Bagi para pekerja dalam negeri, tentu ini sangat tidakadil, selain tidak adanya jaminan keselamatan, jaminankesehatan dan kesejahteraan bagi pekerja kontrak.Kemiskinan memang bukan persoalan yang mudah.Maruarar Sirait, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIPberpendapat, bahwa kemiskinan adalah masalah bersama,jadi pemerintah harus lebih peka, memberikan peluangdan mendengar apa yang terjadi pada masyarakat luas.“Pemerintah harus memberikan solusi untuk mengatasikemiskinan dan berupaya merumuskan apa yang harusdilakukan bersama-sama agar output yang dihasilkanlebih baik. Saat ini kepercayaan masyarakat terhadappemerintah semakin berkurang, seharusnya pemerintahlebih dapat mendengar aspirasi rakyatnya,” tandasnya.Negara, sebagai institusi terbesar, adalah pihak yangharus bertanggung jawab terhadap berbagai persoalanrakyatnya. Kebijakan yang pro perempuan dan rakyatmiskin menjadi harapan untuk bisa mengatasi persoalankemiskinan itu sendiri. Kemiskinan memang tidak bisadientaskan hanya oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergiberbagai elemen untuk bersama-sama menanggulanginya.Untuk mengubah kondisi kemiskinan yang kompleksmemerlukan strategi yang tepat. Seluruh upaya perubahandi tingkat atas maupun bawah tak bisa dilepaskan daridukungan dan kerja sama berbagai pihak. Kerja samadalam melakukan advokasi kebijakan, mendukung danmemfasilitasi penguatan akar rumput, dan melakukankampanye adalah hal-hal yang bisa dilakukan organisasimaupun individu diluar korban.Namun, di tengah ketersingk irannya, perempuanmiskin setidaknya masih mempunyai secercah harapanuntuk terus memperjuangkan lahirnya kebijakan yangpro perempuan. Dukungan gerakan perempuan dalammengadvokasi hak-hak perempuan menjadi semangattersendiri dalam membangun komitmen yang lebihkuat untuk terus membangun kesadaran kritis kaumperempuan miskin. (LS/NK)12Perempuan Bergerak | Edisi II|Mei - Agustus 2008