Download - Kalyanamitra

BEDAH BUKUKEMISKINAN PEREMPUAN DALAMBERBAGAI DIMENSIJudulPengarangPenerbit: Potret Kemiskinan Perempuan: Noerdin, Edriana (et al): Women Research Institute (WRI) JakartaTahun : Cetakan 1, Maret 2006Kolasi: viii+163 hlm; 15x22 cmISBN : 979-99305-4-5Dalam isu gender dan kemiskinan, rumahtangga merupak an salah satu sumberdisk riminasi dan subordinasi terhadapp e r e m p u a n . K e t i d a k s e t a r a a n d a l a malokasi sumberdaya dalam rumah tanggamemperlihatkan laki-laki dan perempuanmengalami bentuk kemiskinan yang berbeda.Di ruang publik, kemisk inan perempuans e l a l u d i k a i t k a n d e n g a n t e r t u t u p n y aruang-ruang partisipasi perempuan dalampengambilan keputusan yang sifatnya formalbagi perempuan. Bagi perempuan, seringkonsep ruang publik ini diar tikan sebagaitenpat kerja atau tempat berusaha daripadaforum-forum di dalam komunitas. Keterlibatandalam forum publik di dalam komunitas punbiasanya terbatas dan masih tidak terlepas dariperan domestiknya.Persoalan lain yang dihadapi perempuan adalahpembangunan di segala bidang yang sering belum berpihakkepada perempuan. Program-program pembangunansecara formal dikuasai laki-laki, karena sumber daya yangterpenting dalam kehidupan selalu dikuasai oleh pihak yangmemiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik lebih kuat.Maka, adanya marginalisasi terhadap peran perempuandalam pengambilan keputusan kerap terabaikan. Hal initerjadi karena perempuan tidak dilibatkan dalam prosesprosespengambilan keputusan yang bersifat formal.Persoalan ketimpangan gender terdapat dalam setiaplini kehidupan bermasyarakat, mulai dari struktur sosial,politik, dan ekonomi, kultur masyarakat, sampai padaproduk kebijak an yang dilahirk an. Realita persoalanyang dihadapi perempuan menunjuk an kemisk inan,k e t i d a k s e t a r a a n ,dan ketidakadilan dialami perempuan.Pengaruh sistem sosial budaya yang paternalistikberdampak besar dalam lahirnya produk-produk hukumyang bias gender yang merugikan perempuan. Diskriminasiperempuan, kesenjangan gender, maupun minimnyaperempuan sebagai pengambil keputusan masih terjadisampai saat ini. Padahal kesetaraan gender di Indonesiamempunyai dasar hukum yang cukup kuat antara lainUUD 1945 pasal 27 ayat 1, UU No. 7 Tahun 1984 tentangPengesahan Konvesi mengenai Penghapusan SegalaBentuk Disk riminasi terhadap Perempuan (LembaranNegara Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran NegaraNo.3177) pasal 2 butir b dan c, dan juga dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal20 ayat 2, pasal 48, dan pasal 49.Dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan20Perempuan Bergerak | Edisi II|Mei - Agustus 2008