12.07.2015 Views

Download - Kalyanamitra

Download - Kalyanamitra

Download - Kalyanamitra

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BEDAH BUKUwarga negara berhak mendapat pengajaran”. Dalamhal pendidikan dasar, tingkat partisipasi antara lakilaki dan perempuan telah mencapai lebih dari 97persen. Namun akses terhadap pendidikan lanjutanm a k i n b e r k u rang, s e h i n g g a b e r i m b a s p a d a k i a ntingginya angka perbedaan pendidikan berdasarkangender. Semakin tinggi jenjang pendidikan makinsulit perempuan untuk mengaksesnya. Perbedaanangka buta huruf antara perempuan dan laki-laki punmasih tinggi. Hambatan yang sampai kini terjadi dalamhal pendidikan perempuan adalah, dari segi budaya,bahwa setinggi-tingginya pendidikan maka akhirnyaharus bekerja di rumah tangga.Budaya kawin muda sampai saat ini masih terjadi dipedesaan (di daerah-daerah terpencil). Selain hambatanbudaya, hambatan ekonomis juga mendominasi, yakniketerbatasan beaya untuk sekolah sehingga keluargamiskin cenderung menyekolahkan anak laki-lakinyad a r ipada anak pere m p u a n . B u d aya m e n g a n g g a pbahwa laki-laki adalah pencari nafkah. Padahal, dalambeban kerja, alokasi waktu atau jam kerja, perempuanl e b i h p a n j a n g d i b a n d i n g l a k i - l a k i , tetapi s e c a raekonomis penghasilan laki-laki lebih tinggi daripadaperempuan. Perempuan harus ber tanggungjawabterhadap pekerjaan produktif, reproduktif, dan fungsifungsisosial di komunitas, sedangkan laki-laki hanyaber tanggungjawab dalam hal pekerjaan produktif.Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan tidakdikatakan sebagai pekerjaan, karena tidak dibayardan tidak menghasilkan materi, serta memiliki jamkerja yang tidak terbatas karena dikerjakan sepanjangwaktu. Kondisi yang tidak seimbang ini adalah prosespemiskinan perempuan.Fenomena kemiskinan perempuan dalam berbagaidimensi tidak lepas dari implementasi program-programpemerintah. Salah satunya dalah hal alokasi anggaranp e m b e r d a y a a n d a n p e n i n g k a t a n k e s e j a h t e r a a nperempuan. Alokasi anggaran untuk kesejahteraanperempuan dalam APBD di tiap daerah beragam,namun kesimpulannya sama, yakni minim. Yang perludicatat adalah ketersediaan alokasi anggaran untukpemberdayaan perempuan dalam program yang diaturdalam Perda lebih ditujukan pada sektor domestik atauprivat, bukan dalam peningkatan partisipasi publikperempuan.penting untuk dimasukan dalam penyusunan programpengentasan kemisk inan dan perumusan inter vensi.Integrasi perspektif gender dalam strategi dan program,aksi intervensi, pemantauan, dan evaluasi harus melibatkanp e r e m p u a n a g a r k e m i s k i n a n b e r b a s i s g e n d e r d a nkemiskinan pada umumnya dapat dikurangi.Berbagai dimensi pemiskinan perempuan ini diuraikansecara jelas dalam buku Potret Kemiskinan Perempuanterbitan Women Research Institute ( WRI) ini. Buku inim e r u p a k a n k u m p u l a n t u l i s a n W R I m e n g e n a i ragampersoalan kemiskinan perempuan di Indonesia. Buku inimencoba mengantarkan para pembaca pada suatu realitasbahwa sekalipun sudah dilahirkan berbagai landasan hukumuntuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia,namun masih saja persoalan kemiskinan berbasis genderbelum teratasi.S elain memberik an uraian mengenai pemisk inanp e re m p u a n , W R I j u g a m e m b e r i k a n b e b e rapa s o l u s iuntuk mengatasai ketimpangan gender yang sampaisaat ini masih terjadi di masyarakat, yakni antara lain:1)Meningkatkan akses perempuan terhadap kesempatankerja dan berusaha, pendidikan yang murah dan bermutu,pelayanan kesehatan umum dan kesehatan reproduksiyang murah dan bermutu, sumber daya modal, bahanbaku, pasar kerja, informasi, pengembangan teknologibagi pengembangan usaha, pupuk murah, lahan pertanian,air bersih, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusandalam kelembagaan sosial, politik, eksekutif, dan legislatif;2) Keterlibatan perempuan dalam mengontrol prosesperencanaan, pelaksanaan, pengalokasian anggaran danmemantau jalannya kebijakan dan program pengentasank e m i s k i n a n ; 3 ) M e n i n g k a t k a n p e n e r i m a a n m a n f a a tdari program-program pengentasan kemiskinan padakhususnya, dan program-program pembangunan padaumumnya oleh perempuan. (IK) ***Kesimpulannya, dalam pengentasan pemiskinanperempuan, perspektif dan analisi gender sangat22Perempuan Bergerak | Edisi II|Mei - Agustus 2008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!