ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAnasionalKondisi ini yang mendorongagresivitas polisi dalampenanganan sebuah perkara.K e d u a , f a k t o rk e b a n g g a a n k o r p s .Kebanggaan yang berlebihanseringkali menjadikan arogansikorps. Diakui maupun tidak,menjadi seorang anggotaKepolisian adalah sebuahprestasi bagi sebagian orang.Artinya, identitas tersebutadalah sebuah pencapaianyang dihargai tinggi. Dalamtradisi militer, dikenal istilahkorsa (kebersamaan) dankebanggaan korps. Pembelaanterhadap sesama anggotak o r p s a d a l a h b e n t u kkebersamaan itu. Kebanggaank o r p s i n i , j u g a s e r i n gmenyebabkan bentrokan antarelemen,misalnya antara TNIdengan Polri. Arogansi yangmuncul menjelma menjadiagresivitas yang memalukan.S e l a i n t i n d a k a nkekerasan yang dilakukan,rusaknya citra kepolisian jugadiakibatkan praktek korupsi dankolusi yang dilakukan olehaparat kepolisian. Fenomenakorupsi semacam ini dapatditemui dalam lingkup tugaspolisi yang berkaitan denganpenegakan hukum, pelayananm a s y a r a k a t , d a npenyalahgunaan wewenang.Persoalan korupsi dik e p o l i s i a n m e r u p a k a npersoalan yang tidak kunjungusai. Dalam sejarahnya, korupsidi tubuh kepolisian bukanlahbarang baru bahkan sudahmenjadi rahasia umum di manasemua orang sudah mahfum.Hasil penelitian ICW mengenaiproses pemgurusan Surat IzinMengemudi dan pola-polakorupsi di lingkungan peradilankhususnya di kepolisianmemperkuat bahwa korupsi dikorps Bhayangkara bukanhanya isapan jempol belaka.B e r d a s a r k a n h a s i lpenelitian ICW di enam kotabesar di Indonesia pada tahun2001, menemukan bahwakorupsi yang dilakukan olehoknum polisi biasanya terjadipada proses penyelidikan danpenyidikan suatu perkara.P e r m i n t a a n u a n g j a s a ,penggelapan perkara, negoisasiperkara, dan pemerasanmerupakan pola yang umumdilakukan oleh oknum anggotakepolisian.Terhadap dua persoalanbesar tersebut (kekerasan dankorupsi), dalam beberapakasus, harus diakui pihakkepolisian menindaklanjutisetiap pelanggaran yangditemukan dengan mengajukanpelaku ke Komisi Kode Etik danP r o f e s i P o l r i . N a m u nkenyataannya sidang komisi inis e r i n g k a l i m e m b e r i k a nkeistimewaan terhadap pelakudengan upaya menurunkanderajat dari pelanggaran yangdapat dipidana menjadi sebataspelanggaran administratifbelaka. Umumnya hanyadiberikan teguran keras, ditundakenaikan pangkatnya, atau yangpaling berat adalah dicopot darijabatannya.Upaya membuat jeraoknum polisi yang melakukankekerasan dan korupsi denganSebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat Polisi dituntut profesional dok:bbgmembawa ke proses hukumhingga pengadilan, dapatd i h i t u n g d e n g a n j a r i .Keberadaan polisi kasar dannakal sangat berbahaya, karenadapat merusak citra institusitersebut, menurunkan tingkatkepercayaan masyarakat (publict r u s t ) , s e r t a m e r u s a kakuntabilitas kinerja aparatkepolisian itu sendiri.Oleh karena itu merubahparadigma dari polisi yang kasardan korup menjadi polisi yangtegas namun santun serta bersihdari korupsi adalah tantanganpaling besar bagi Kapolri saat ini.P e r l u a d a p e r u b a h a nfundamental yang dilakukan diK e p o l i s i a n u n t u kmengembalikan kepercayaanmasyarakat. Fungsi kepolisianharus tetap ditempatkan sebagaisalah satu bagian pemerintahand i b i d a n g p e m e l i h a r a a nkeamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayoman, danp e l a y a n a n k e p a d amasyarakat.**12EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008