ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaberakhir dengan penyerbuanaparat kepolisian ke dalamkampus, terjadinya kekerasanterhadap mahasiswa, sertapengrusakan sejumlah properti.Pola berbeda digunakanpolisi dalam mengahadapi aksimassa Front Pembela Islam(FPI), di mana polisi cenderungmelakukan pembiaran terhadapaksi massa dari organisasi ituyang melakukan penyerangandan kekerasan terhadap massaAliansi Kebangsaan untukKebebasan Beragama danBerkeyakinan (AKK-BB) yangtengah melakukan aksi damaim e m p e r i n g a t i h a r ikelahiran Pancasila pada01 Juni 2008 di Monas.Proses pembiaran inik i a n m e m b u k akesempatan bagi massaF P I u n t u k t e r u smelanjutkan aksinya.Alih-alih mencegah, dariawal aparat kepolisianterlihat tidak berupayamelakukan penjagaansecara proporsional dis e k i t a r M o n a s .Penegakan oleh Polisijustru dilakukan setelahbeberapa hari kemudian.Kasus kekerasanaparat polisi di kampusUniversitas Nasional(Unas) dan kekerasanmassa dari Front Pembela Islam(FPI) di Monas tidak akan terjadibilamana polisi selaku aparatyang bertanggung jawab dalampenegakan hukum, pemeliharaanketertiban dan keamanan (Pasal14 UU No. 2/2002 tentang Polri)dapat menjalankan fungsi dantugasnya secara tepat dan benar.Kendati demikian, harus digarisbawahi bahwa implementasinyaharus tetap mengacu pada normaHAM. Adanya keharusan itusebenarnya telah dinyatakandalam Pasal 4 UU tentang Polri,yang mengharuskan polisi untukmenjunjung tinggai HAM. Hal inimenjadi penting mengingatketaatan aparat polisi terhadapnorma HAM sekiranya dapatm e n c e g a h m e r e k a d a r ik e m u n g k i n a n t e r j a d i n y apenyalahgunaan kekuasaandalam pelaksanaan tugastugasnya.Adanya keharusan tersebutsejalan dengan prinsip kewajibannegara terkait dengan HAM (torespect, to protect, to fulfill) yangjuga memandatkan polisi sebagaiaparat negara untuk menjalankankewajiban itu. Tidak bisa dan tidakboleh polisi mengabaikan normaHAM dalam pelaksanaan fungsidan tugasnya. Namun demikian,adanya keharusan ini nampaknyatidak dilakukan atau tidakdiindahkan oleh aparat polisik e t i k a m e n g h a d a p i a k s iDok. diolah dari : islamkejawen.multiply.com dan peepoop-online.blogspot,comdemonstrasi mahasiswa di Unas.Upaya polisi dalam menjagakeamanan dan ketertiban dimasyarakat tidak diimbangi olehpelaksanaan kewajiban lainnyauntuk tetap menghormati danmenjamin kebebasan rakyat.Prinsip menjaga keseimbangana n t a r a u n t u k m e n j a m i nk e a m a n a n ( s e c u r i t y ) d a nkebebasan (liberty) tidak terjadidalam kasus Unas.Menjadi aneh bila polisi yangsudah memiliki Prosedur Tetap(Protap) namun masih terjadikekerasan polisi. Hal ini menjadipertanyaan apakah Protap yangbermasalah, atau aparat dilapangan tidak menjalankan isidari Protap itu? Keduanyamemiliki rumusan masalah dankonsekuensi yang berbeda.Namun terlepas dari itu, adalahpenting bagi polisi untuk memilikiProtap yang selaras denganp r i n s i p P B B m e n g e n a iPenggunaan Kekerasan danP e n g g u n a a n S e n j a t a A p i(Resolusi 34/169 Majelis UmumPBB). Prinsip ini memangmengizinkan aparat penegakhukum menggunakan kekerasandalam tugasnya, namun secarategas dibatasi dalam keadaanyang sangat diperlukan dalambatas tertentu. Namun, yangterjadi dalam kasus Unas tidaklahdemikian, penggunaan kekerasanmenjadi bagian dari watak aparatyang represif.Sementara itu, berbedadengan yang terjadi di kasusMonas. Polisi memang tidakmelakukan kekerasan ataupelanggaran hak asasisecara langsung, namunjustru melakukan upayapembiaran atas kekerasanyang terjadi sehinggaberakibat terlanggarnyahak-hak asasi warga negara(by ommision). Sikap polisiini menyalahi tujuan darikepolisian sebagai aparatnegara yang salah satunyaa d a l a h m e m b e r i k a nperlindungan (Pasal 5 UUNo.2 Tahun 2002) selarasd e n g a n H A M . U p a y apembiaran bertentangandengan Pasal 15 berikutnyayang menyebutkan bahwa dalamm e n y e l e n g g a r a k a n t u g a s -tugasnya (Pasal 13 dan 14) Polri diantaranya dapat melakukantindakan pertama di tempatkejadian. Kewenangan ini justrutidak digunakan polisi terhadapmassa FPI kendati secara jelastindakan masuk kategori pidana.Jika dibandingkan dengankasus Unas, polisi cenderungdiskriminatif. Dalam menghadapidemonstrasi mahasiswa polisibertindak represif, namunterhadap massa FPI justru polisit i d a k m e l a k u k a n l a n g k a hseharusnya. Padahal polisimemiliki kewenangan untukmengambil langkah-langkah yangdiperlukan guna melindungi hakwarga dari kemungkinan adanyaancaman dari kelompok lain.06EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 2008
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaKorban kekerasan kasus Monas dok: kiwaras.blogspot.comSebab, hak atas rasa aman bagiseluruh warga diatur dalamkonstitusi, dan negara melaluiaparat hukum wajib memenuhihak tersebut. Untuk mencegaht e r j a d i s e r a n g a n F P I i t useharusnya polisi menugaskanaparat secara proporsional dilokasi dalam upaya menjagakeamanan dan ketertiban yangmenjadi bagian dari tugas polisi(Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002).Jadi, kekurangan personil bukanalasan yang dibenarkan. Adalahtidak mungkin bila Polri tidakmengetahui akan ada banyakkeramaian di sekitar Monas.M a s i h R e n t a n u n t u kDipolitisasiKekerasan aparat Polisi di Unastelah menimbulkan kembalik e t i d a k p e r c a y a a n r a k y a tterhadap polisi karena tidaka d a n y a p e r u b a h a n y a n gsignifikan sejak berpisah darimiliter. Padahal sebelumnyamuncul harapan baru dari rakyatbahwa polisi akan berubahmenjadi sosok baru, sosok yanghumanis ketika dideklarasikanlepas dari ABRI/TNI tahun 2000.Upaya pemisahan Polisi dariA B R I / T N I i n i s e h a r u s n y amembawa konsekuensi di manapolisi bukan lagi institusi militer,melainkan merupakan institusisipil. Sejalan dengan itu, institusiPolri dan juga aparatnya harusm e n i n g g a l k a n s i f a t - s i f a tmiliteristik yang selama inidilakukan. Namun, tuntutan ininampaknya belum disadari betulsebagai satu keharusan dansekaligus kebutuhan yangmenjadi penting untukdilakukan.D a l a mperjalanannya, rakyatkini kembali harusm e n e l a nk e k e c e w a a n n y adengan realitas polisiyang ternyata belumb e r u b a h m e n j a d isebuah institusi danindividu sipil. Kendatiterjadi perkembangandi sektor reformasiregulasi terutama dengankeluarnya TAP MPR No. VI Tahun1999 dan TAP MPR No. VII Tahun1999, serta Undang-Undang No.2Tahun 2002 tentang Polri, namunhal itu belum memberikankonstribusi positif bagi perubahanpolisi yang lebih signifikan.Pendekatan represif yangberujung pada kekerasan polisimasih melekat dan kerap menjadibagian dari pendekatan kerjakerjayang tetap digunakanhingga hari ini.Lebih lanjut, jika melihatsejarah kekerasan aparat dalamkasus-kasus yang bersifatstruktural, maka sesungguhnyaaksi kekerasan aparat polisi dapatdilihat bukanlah tindakan yangberada dalam ruang kosong yangtidak memiliki maksud dan tujuan.Hal ini tidak terlepas dariparadigma di dalam kepolisian itusendiri yang seringkali masihmemposisikan dirinya sebagaibagian dari penguasa. Posisipolisi sebagai alat negaraseringkali disempitkan maknanyamenjadi alat pemerintah atau alatpenguasa, sehingga ketika terjadimasalah antara pemerintah vis avis rakyat, polisi menunjukkank e b e r p i h a k a n n y a p a d apenguasa. Pandangan inimenempatkan rakyat yang kritisdan berbeda dengan penguasasebagai bentuk perlawananterhadap penguasa, sehinggaacapkali dihadapi secara represif.Kasus kekerasan polisi diUnas menunjukkan bahwapersepsi Polisi sebagai bagiandari penguasa atau pemerintahmenemukan relevansinya. Dalamkasus tersebut polisi cenderungmenempatkan dirinya sebagaimengawal dan mengamankanjalannya kebijakan kenaikan BBM,daripada menjalankan fungsi dantugasnya secara tepat sebagaiaparat negara dan aparat hukum.Politisasi Polri ini sangatd i m u n g k i n k a n m e n g i n g a thubungan Polri yang dekat dengankekuasaan yang dimanifestasikanmelalui kedudukan atau posisi Polriyang berada langsung di bawahPresiden sebagaimana diaturdalam Pasal 8 (1) UU No. 2 Tahun2000. Posisi ini membuka peluangkemungkinan digunakannya Polisisebagai alat kekerasan politik.Kasus Unas dan Monasselayaknya dijadikan pelajaranoleh Polri untuk segera melakukanperubahan dan perbaikan sejalandengan tuntutan reformasi. Diantaranya adalah reformasikelembagaan (struktur organisasi)dan culture (doktrin, pendidikan)menuju arah kepolisian sipil yangberfungsi sebagai abdi hukum danabdi masyarakat, dengan lebihm e n g e d e p a n k a n t i n d a k a npreventif-mengayomi, dan bukant e r u s m e w a r i s i d a nmempertahankan praktek represifmiliteristik.Lebih lanjut, keduakasus tersebut juga harus dijadikancacatan untuk evaluasi terhadapkeberadaan standar ProsedurTetap (Protap) Polri, apakah sudahsesuai dengan prinsip HAM tanpak e m u d i a n m e n e g a s i k a nkebutuhan akan keamanan danketertiban.EDISI JULI-AGUSTUS TAHUN 200807
Page 1 and 2: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 24: PROFIL ELSAMLEMBAGA STUDI & ADVOKAS

ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?