Download - Ditjen Cipta Karya

INFOBARU 1Info Baru 1Purwatiyem, wanita beranak dua tengah menambang pasir di aliran Sungai Gendol, Cangkringan Yogyakarta.Peran Cipta KaryaDalam PengarusutamaanGenderSeorang pemerhati gender yang jugapeneilti pada Pusat Peneilitan KependudukanLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),Yulfita Raharjo mengatakan, kebijakan pemerintah yang tidak responsif gender di akibatkankarena masih kurangnya pemahamanterhadap isti lah gender baik oleh masyarakatmaupun para pengambil keputusan di pemerintahan.Gender menurutnya bukan semata urusanjenis kelamin. Gender merupakan sebuahkarakteristik sosial yang berarti menjadi lelakidan menjadi perempuan, seperti diharapkanoleh masyarakat/budaya dimana seseorangdibesarkan, gender menciptakan perbedaandalam kebutuhan, keprihatinan, kesulitanantara perempuan dan laki-laki. Perbedaanlaki-laki dan perempuan sampai saat inima sih dirasakan di wilayah pembangunanseperti dalam mengakses, memanfaatkanprog ram/kegiatan pembangunan; ikut sertawww.flickr.com/photos/sumaryanto-bronto/2070820964/Ratih Fitriani*)dalam memutuskan/memberi suara; penguasa an terhadap sumberdaya (informasi,pengetahuan, keterampilan).“Oleh karena itu, dalam memutuskansebuah kebijakan perlu menambah lensagender untuk memastikan kebijakan, program,kegiatan pembangunan memberikanak ses, manfaat, keikutsertaan serta penguasaandidapat secara adil bagi target pem -bangunan (laki-laki dan perempuan), urai nyapada Rapat Koordinasi Nasional (Ra kornas)bertema Harmonisasi dan Sin kronisasi PembangunanPemberdayaan Pe rem puan (PP)dan Perlindungan Anak (PA) Pusat dan Daerah.Rakornas ini diprakarsai oleh KementerianPemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, pada pertengahan Juni 2010 lalu.Kegiatan yang dibuka oleh MenkokesraAgung Laksono ini dihadiri oleh 250 pesertayang terdiri dari Peserta dari 33 Provinsi yangterdiri dari Wakil Gubernur, Ketua KomisiE, atau Komisi IV DPRD, Kepala BappedaProvinsi, Kepala Badan/Bagian PemberdayaanPerempuan dan KB dan para Pimpinan Kementerian/Lembagadi Pusat. KementerianPekerjaan Umum yang diwakili dari masingmasingSatminkal hadir dalam kegiatan tersebutsebagai salah satu narasumber dalamdiskusi sinkronisasi program pusat dan daerah.Dalam Rakornas PP dan PA 2010 ini dilaksanakanPenandatanganan KesepakatanBersama/Memorandum of Understanding(MoU) antara Kementerian PemberdayaanPe rempuan dan Perlindungan Anak denganpemerintah daerah, dalam hal ini diwakiliGubernur dan Wakil Gubernur dari 32 provinsisebagai bentuk pengukuhan atas komitmenpencapaian kinerja. Hasil harmonisasi dansinkronisasi adalah kesepakatan bersamadalam pencapaian kinerja pembangunanpemberdayaan perempuan dan perlindungananak yang berfokus pada indikator dan targetpencapaian pelaksanaan RPJMN, RencanaStrategis, Prioritas Pembangunan Nasionalsesuai Instruksi Presiden No.1 dan No.3 Tahun2010, termasuk didalamnya pelaksanaanMillenium Development Goals (MDGs).Pengarusutamaan Gender Cipta KaryaDalam hal kebijakan yang berkaitan denganpengarusutamaan gender (PUG) Ke -menterian Pekerjaan Umum khususnya DirektoratJenderal Cipta Karya menunjukkankeseriusannya dengan mengadakan sosialisasiPanduan Pengintegrasian Aspek Genderdalam Perencanaan Program dan Anggarandi Kementerian Pekerjaan pada Mei 2010.Karena sejak Juni 2008 Kementerian Pekerjaanumum telah melakukan kegiatanPenyusunan Gender Checklist untuk untukmenjaring program-program KementerianPU terkait dengan Pengarusutamaan Gender(PUG). Panduan tersebut bertujuan untukmengurangi kesenjangan gender dalam perencanaanpembangunan infrastruktur.Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaisalah satu unit eselon 1 di Kementerian PekerjaanUmum sangat mendukung programpengarusutamaan gender, dan telahmelakukan analisa gender pada programprogramnya.Bahkan saat ini Cipta Karyadalam merencanakan kegiatan telah memperhatikanmasalah gender tersebut (GenderRes pon sive). Adapun program-program kecipta ka ryaan pada tahun anggaran 2010-2011 yang terkait dengan pengarusutamaangender (PUG) adalah PPIP, PAMSIMAS, P2KP,Buletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 15