Download - Ditjen Cipta Karya

INFOBARU 2berkulaitas yang merupakan landasan menujumasyarakat sejahtera. Misinya mem bantuMBR, termasuk PNS Golongan I dan II dalammewujudkan tempat tinggal yang layak danberwawasan lingkungan serta meningkatkankualitas hidup, serta meningkatkan keterampilandan daya ju ang keluarga sebagai bekalhidup dan penghidupan yang lebih baik.perlu dikendalikan perkembangannya.Arahan pengembangan kawasan permukimandalam RT/RW Jabar 2009-2029 terbagidalam pengembangan di perkotaan danperdesaan (sumber: Bapeda Provinsi Jawa Barat).Dengan menurunnya kualitas rumah yangtidak sehat dan terbatasnya kemampuanma syarakat tentunya akan berdampak padalingkungan. Hal itu tentunya perlu penangananseluruh stakeholder. Jawa Baratte lah lama memiliki lembaga yang peduliterhadap permukiman dan perumahan, yaituYayasan “Saung Kadeudeuh”. Lembagatersebut dibentuk oleh pemerintah ProvinsiJawa Barat dengan keputusan Gubernurno. 23 Tahun 2005 sebagai lembaga nonprofit. Saung Kadeudeuh memiliki visi danmisi mewujudkan ketahanan keluarga yangLangkah-langkahUntuk mewujudkan cita-cita itu, peme rin tahmengembangkan usaha kemitraan ker ja samamenanggulangi kemiskinan, pe ngang gurandan penyedia an perumahan. Se lain itu ju gamenyelenggarakan prog ram terpadu, membantumembangun pe ru mah an bagi PNS didesa terpencil, mem bantu perbaikan ru mahbagi masyarakat miskin, membantu per modalan usaha kepada masyarakat yang ti dakmampu, membantu uang muka pe milik anrumah, memberdayakan masya rakat berpenghasilan rendah, mem bantu me nyalur -kan te naga kerja dan me ngem bangkan usahake mitraaan/kerja sama. Sa at ini terdapat 2.928kawasan kumuh dan menyebabkan munculnyawabah penya kit.Beralihnya fungsi lahan menjadi per mukimanyang tak terkendali mengakibatkanpenurunan kualitas lingkungan lahan hutankonservasi, sawah-sawah produktif, kawasanbudidaya dan sebagainya. Kondisiitu mengakibatkan bencana yang tidak berkesudahan,seperti banjir, longsor dan ben -cana lainnya. Tahun 1994-2001 terjadi penurunanluas lahan hutan sebesar 235 ribuHa dan sawah sebesar 167 ribu Ha.Kerusakan lingkungan tersebut sebenarnyabukan dilakukan oleh masyarakat, tetapiseringkali oleh pemutus kebijakan, sepertipelanggaran perijinan diberikan melanggarterhadap tata ruang kawasan, wilayah maupunnasional. Dalam hal ini pengembangtentunya mengambil peran terhadap kebijakantersebut.Karena itu perlu disepakati bersamaten tang pembagian kewenangan sesu aiUU.32/2003 dan PP.38/2007 yang mengamanatkanbahwa perumahan adalah urusanwajib bagi Pemerintah Daerah, sedangkanPemerintah Pusat lebih banyak berada padaaspek koordinasi program dan regulasi nasional.Untuk menyelesaikan permasalahan tersebutsemua pihak perlu konsisten terhadapkebijakan-kebijakan yang ada.Akankah masyarakat MBR terpenuhi perumahan murah dan permukiman se h at?*) KaSatker PPIP Provinsi Jawa BaratBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 19