Download - Ditjen Cipta Karya

POJOKHUKUMkriteria penilaian seperti ke se tiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran,kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan (untuk pemegang jabatan struktural). Atas dasarkriteria penilaian bagi PNS yang tertuang dalam DP3 tersebut, maka dalam satu tahun bekerjasesuai dengan tugasnya masing-masing, diberikan nilai oleh atasan langsungnya.Mensikapi tata cara penilaian untuk ma sing-masing PNS, maka atasan langsung mempunyaihak untuk mempertahankan nilai yang diberikan dalam DP3. PNS yang dinilai masih diberikankesempatan untuk menyanggah sebelum DP3 ditanda tangani oleh PNS yang bersangkutan,dan atasan langsungnya. Apabila nilai DP3 rata-rata ku rang dari minimal nilai yang ada, makaDP3 tidak dapat untuk memproses kepegawaian yang bersangkutan (kenaikan pangkat) tidakmemenuhi syarat.Untuk mencapai pemerintahan yang ba ik (Good Governance) dapat diukur dari in dikatorkedisiplinan pegawai, terlihat ada nya pemenuhan kehadiran bekerja pada jam kerja kantoryang telah ditentukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan me libatkan prosespengendalian kinerja agar berhasilguna dan berdayaguna secara rutin dalam tugasnya sehariharidi kantor.Bagi aparatur pemerintahan disiplin ter sebut mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan,kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban, dalam arti mengorbankankepentingan pribadi dan golongannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.dirinya tidak peduli dengan disiplin pegawai.Oleh karena itu, terjadi kurangnya entitas padakomunitas kerjanya dan pada akhirnya tidakdapat melaksanakan tugas yang diberikanoleh atasan seperti yang diharapkan. Inisangat mempengaruhi kelancaran sinergisdan dapat menyebabkan tidak terwujudnyatujuan disiplin kepegawaian.Berdisiplin sesuai dengan aturan yangada, bagi PNS wajib untuk menjunjungtinggi korp dan melihat kondisi bagi pegawaiyang tidak disiplin seperti di atas. Karenanyadiperlukan kejelian dan inisiatif dari pimpinansatuan kerja, termasuk seluruh staf untukmenjadikan sebuah komunitas aparatur negarayang konsekuen dan senantiasa menjagaserta melaksanakan kedisiplinan.PemahamanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, pada prinsipnyadimanifestasikan ke da lam DaftarPenilaian Pekerjaan (DP3), di mana memuatPelanggaranSedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNSmenjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas. Untuk mencapai tujuantersebut ada beberapa hal yang harus diatur, yaitu Kewajiban dan larangan yang tidak bolehdilanggar oleh PNS; Tata cara pemeriksaan; Tata cara penjatuhan dan penyampaian hukumandisiplin; dan Tata cara pengajuan keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan.Pelanggaran disiplin yang dimaksud yaitu; setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawaiyang melanggar; Peraturan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jamkerja. Sedangkan pengertian disiplin itu sendiri adalah kondisi perilaku yang me nunjukkan nilainilaiketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Ke mudian untuk apa disiplinitu? Pertanyaan yang klasik dan tentunya banyak orang yang telah mengetahui jawabannyayaitu untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.Bagaimana dengan yang melanggar disiplin itu sendiri? Berdasarkan Keputusan MenteriPekerjaan Umum Nomor 142/KPTS/1982 Pe jabat yang berwenang menghukum ji ka adapelanggran disiplin beserta jenis hukuman disiplin digambarkan pada tabel 1 di bawah ini :Tabel 1: Pejabat yang berwenang menghukum jika ada pelanggaran disiplin besertajenis hukuman disiplin:JENIS HUKUMAN DISIPLIN• Teguran Lisan• Teguran Tertulis• Pernyataan TidakPuas Secara Tertulis• Penundaan KenaikanGaji Berkala• Penurunan GajiSebesar Satu KaliKenaikan Gaji Berkala• Penundaan KenaikanPangkat• Penurunan PangkatPada Pangkat YangSetingkat Lebih Rendah• Pembebasan Dari Jabatan• Pemberhentian DenganHormat Tidak AtasPermintaan Sendiri• Pemberhentian TidakDengan HormatPEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMANESELON IV ESELON II ESELON I MENTERIPPPESELON IIIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPBuletin Cipta Karya - 07/Tahun VIII/Juli 2010 27