INFOBARU 1dan penanganan kumuh perkotaan. Jenis kegiatan, indikator dan target pencapaian sertabesaran dana dapat terbaca dengan jelas pada tabel di bawah ini.*)Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Dit. Bina Program<strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>INDIKATOR KINERJA K/L TAHUN 2010 - 2011PROGRAMINDIKATORTARGETPENCAPAIANKUANTITATIFKEGIATANDANA(Rp Juta)RenstraK/L1Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraanPengembangan Dalam PermukimanKumuh Perkotaan1 Jumlah kawasan kumuh diperkotaan setara 414 Ha yangtertangani2 Jumlah kawasan perumahan bagiMBR3 Jumlah kawasan setara 500 Hayang terbangun prasarana dansarana lingkungan permukimannya11213625Bantuan Teknis Pendampingan Penyusunan PenyediaanInfrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh PerkotaanRencana tindak peremajaan kawasan permukiman kumuh diperkotaan(1) Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman diKawasan Kumuh melalui Peremajaan. (2)Perencanaan PenyediaanInfrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh melalui PeningkatanKualitas Lingkungan Permukiman.473.000298.90059.6002PPIP4 Jumlah Desa Tertinggal yangterbangun prasarana dan saranalingkungan permukimannya3.586 (lokasiberulang)(1) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastrukturdasar di wilayah perdesaan. (2) Meningkatkan peran sertamasyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan.1.011.260Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,Pengembangan Sumber Pembiayaan danPola Investasi, dan Penyelenggaraan sertaPengembangan Sistem Penyediaan AirMinum1 Jumlah desa yang terfasilitasi (PS airminum perdesaan)1.283(1) Memberikan penguatan terhadap Badan Pengelola yangtelah terbentuk agar dapat mengoperasikan, merawat, danmengembangkan sarana yang terbangun,(2) Memberikanpenguatan terhadap pelaksana program.(3) Memantapkankesiapan pelaksanaan PAMSIMAS TA 2011, terutama dalam halseleksi desa agar tepat sasaran.(4) Memberikan bantuan teknismanajemen program di tingkat pusat. (5) Mendapatkan data dasarsebagai acuan untuk mengukur keberhasilan program.(6) Fasilitasipelaksanaan audit kinerja.1.378.66811MDGs1RPJMNPAMSIMASPengaturan, Pembinaan, dan Pengawasandan Penyelenggaraan dalam PenataanBangunan dan Lingkungan TermasukPengelolaan Gedung dan Rumah NegaraP2KPPengaturan, Pembinaan, Pengawasan,Pengembangan Sumber Pembiayaan danPola Investasi, dan Penyelenggaraan sertaPengembangan Sistem Penyediaan AirMinumPAMSIMASPengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan Pengembangan DalamPermukiman1 Jumlah kelurahan/desa yangmendapatkan pendampinganpemberdayaan sosial (P2KP/PNPM)10.9481.283Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa Bantuan PendampinganMasyarakat, laki-laki dan perempuan dengan tahapan siklussebagai berikut :• Kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), yaitu masyarakat,laki-laki dan perempuan memutuskan menerima/menolakprogram• Kegiatan Refleksi Kemiskinan, yaitu kegiatan diskusi kelompokterarah diantara masyarakat untuk menggali persepsi kemiskinanmenurut masyarakat (5W + 1H)• Kegiatan Pemetaan Swadaya, yaitu serangkaian kegiatanmasyarakat, laki-laki dan perempuan untuk melakukan berbagaikajian (kelembagaan, lingkungan, kesehatan, pendidikan) danpemetaan kelurahan serta sensus keluarga miskin.• Kegiatan pembentukan lembaga masyarakat (LembagaKeswadayaan Masyarakat) sebagai lembaga representasimasyarakat, laki-laki dan perempuan yang akan mengelolaprogram penanggulangan kemiskinan di wilayahnya• Kegiatan penyusunan rencana kerja masyarakat, laki-laki danperempuan secara partisipatif (Perencanaan Jangka Menengahdan Rencana Tahunan Pronangkis)(2) 2. Bantuan Sosial (Bansos) yang berupa pemberian bantuandana Stimulan BLM untuk masyarakat khususnya masyarakatmiskin, laki-laki dan perempuan yang meliputi :• Kegiatan Infrastuktur• Kegiatan Sosial• Kegiatan Ekonomi Bergulir1.670.0001211(Kumuh Perkotaan)(PPIP)Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan,Pengembangan Sumber Pembiayaan danPola Investasi, dan Penyelenggaraan sertaPengembangan Sistem Penyediaan AirMinum(PAMSIMAS)Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasandan Penyelenggaraan dalam PenataanBangunan dan Lingkungan TermasukPengelolaan Gedung dan Rumah Negara(P2KP)1 Jumlah desa yang terfasilitasi (PS airminum perdesaan)Meningkatnya jumlah kawasanyang mendapat akses pelayananinfrastruktur bidang permukiman.Jumlah desa yang terfasilitasi(PS air minum perdesaan)Jumlah Kel/desa yang mendapatkanpendampingan pemberdayaanmasyarakat PNPM - P2KP.2733.586 (lokasiberulang)10.948Peningkatan pelayanan air minum di 4650 desaMeningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupanpelayanan (dasar) bidang PU untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat.penyediaan sarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskinperdesaan.Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakatmiskin laki-laki dan perempuan secara mandiri”. Dengan demikiansecara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskansebagai berikut: ”Masyarakat, laki-laki dan perempuan dikelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial-ekonomidan tata kepemerintahan lokal”411.850,0831.5001.011.2601.670.00016 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 07/Tahun VIII/ Juli 2010
INFOBARU 2Info Baru 2Miliki Backlog Rumah Terbesar di IndonesiaJawa Barat Perlu SeriusBenahi Perumahan MBRM. Yasin Kurdi*)Jawa Barat adalah provinsi yang palingbesar jumlah penduduknya, yaitu 42,5 jutajiwa (2008). Kondisi itu membuat provinsiini memiliki backlog rumah terbesar di Indonesia.Sebanyak 1,4 juta unit rumah (2004),980 ribu unit (2007), dan 1,164 juta unit(2013) menantang Jawa Barat di masa depan.Hal itu ditunjang pula dengan kemampuandaya beli masyarakat yang rendah sertaku rangnya sumber pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tentunyakebutuhan akan hunian terus bertambahbahkan diprediksi pada tahun 2025kebutuhan akan hunian mencapai 10 jutaunit (9.636.471 unit rumah).Pemenuhan kebutuhan rumah yang layakhuni dan terjangkau bagi MBR adalahprioritas pemerintah. Sementara itu rujukanrumah layak huni dan terjangkau denganmenitikberatkan kepada MBR merupakanStrategi GSC (Global Strategy For Shelter tothe Year 2000)-UNCHS, yaitu rumah yangdiinginkan adalah rumah yang nyaman, cukupruang dan aman, penerangan dan ventilasiyang cukup serta harga terjangkau olehMBR. Minimal yang diinginkan dengan seluas14 m 2 .Kebijakan nasional dalam pemenuhanperumahan dan permukiman yaitu denganpelibatan masyarakat. Sebagai pelaku utama,mereka diharapkan partisipasi dalampe menuhan kebutuhan papan sebagai sa-Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 07/Tahun VIII/Juli 2010 17