Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

More documents

Recommendations

Info

kebebasan ekonomi, perlindungan kebebasan sipil, dan hak-hak politik (Marsh, 2010: 40-41). Australia adalah negara monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya. Peran Ratu Elizabeth II sebagai Ratu Australia merupakan suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai ratu bagi negara-negara persemakmuran lainnya. Ratu menetap di Britania Raya, dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia (Gubernur Jenderal pada level federal dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasihat menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan diserahkan kepada Gubernur Jenderal (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 22-23). Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia yaitu: 1. Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan. 2. Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; praktisnya adalah Gubernur- Jenderal yang dinasihati oleh Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri Negara. 3. Yudikatif: Mahkamah Agung Australia, dan pengadilan-pengadilan federal lainnya, yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur-Jenderal berdasarkan nasihat Dewan (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 24). Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing kamarnya adalah Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator: yakni dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil. DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi, dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi. Pemilihan untuk masing-masing kamar biasanya diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara serempak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 dari 76 kursi di Senat 9
dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar (Department of Immigration and Citizenship, 2007: 24-25). Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Partai Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia, dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia. Anggota-anggota independen, dan beberapa partai kecil – termasuk di antaranya Partai Hijau Australia, dan Partai Demokrat Australia – memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi. Setelah pemilihan kepemimpinan Partai Buruh Australia tahun 2010, Julia Gillard menjadi Perdana Menteri perempuan pertama pada bulan Juni 2010. Pemilihan umum federal diselenggarakan pada 21 Agustus 2010, dan tidak ada partai yang menjadi mayoritas mutlak dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Julia Gillard mampu membentuk pemerintahan buruh minoritas dengan sokongan dari kaum independen. B. Praktek Pendidikan Kewarganegaraan di Australia 1. Perubahan Situasi Sosial dan Politik Australia, dalam Kaitannya dengan Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating, diluncurkan program pengembangan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan Discovering Democracy. Fokusnya adalah untuk memastikan generasi muda untuk sadar akan apresiatif terhadap institusiinstitusi pemerintahan serta sadar akan sejarah masa lalu yang membentuk Australia hari ini (Kennedy, 2008: 183). Namun Kemp yang merupakan Profesor Politik di Monash University pada saat itu berdiri menjadi pihak oposisi dan giat melakukan serangan pada Pemerintahan Paul Keating, terkait dengan isu-isu identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Kemp menyerang Paul Keating dalam topik mengenai Bendera Australia, konstitusi, dan akhirnya sejarah Negara. Kemp saat itu berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan liberal yang diambil oleh pemerintah Paul Keating terutama dalam kaitannya dengan niat pemerintah untuk merangkul liberalisme dan globalisme, merupakan serangan pada identitas nasional Australia. Kemp beranggapan bahwa kebijakan pemerintah Australia tidak boleh didasarkan pada tren serta perkembangan politik negara lain. Lebih lanjut, Kemp memandang pentingnya penyusunan kembali kerangka mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan keinginan pendiri, sebuah negara demokrasi yang tidak paralel dengan dunia lain. Kemp 10
Page 1 and 2: See discussions, stats, and author
Page 3 and 4: DAFTAR ISI BAB I ..................
Page 5 and 6: pembentukan keterampilan, nilai-nil
Page 7 and 8: mengenai: a. Praktek pembelajaran d
Page 9 and 10: pemahaman serta apresiasi terhadap
Page 11: BAB II PEMBAHASAN A. Profil Negara
Page 15 and 16: tahun 2007 ketika pemerintahan baru
Page 17 and 18: tim proyek telah menghasilkan sebua
Page 19 and 20: Adapun konsep dan konten Civics dan
Page 21 and 22: pengadopsian dan penambahan nilai-n
Page 23 and 24: Mean Score SE Upper Rank Lower Rank
Page 25 and 26: A. Kesimpulan BAB III KESIMPULAN Pe
Page 27 and 28: menerapkan CCE akan menentukan nasi
Page 29 and 30: REFERENSI ACARA. (2010). Australian
Page 31 and 32: Kennedy, K. J., & Howard, C. (2004)

Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?