Sebuah Kajian Mengenai Pendidikan Kewarganegaraan di Australia

memaparkan bahwa demokrasi Australia berpijak pada tradisi Inggris Raya dan
Eropa serta seragam dengan nilai kewarganegaraan mereka (Kemp, 1994: 12).
Pandangan Kemp ini lalu dirujuk oleh Perdana Menteri John Howard
yang lebih condong pada bentuk pemerintahan monarki konstitusional
sebagaimana yang dianut oleh Kerajaan Inggris dan bukan pada bentuk
pemerintahan republik.
Ketika Pemerintahan Paul Keating menjabat, terjadi tuntutan yang
mendorong perubahan bentuk Negara Australia menjadi bentuk Negara
Republik. Gelombang ini cukup besar sehingga sempat dilaksanakan referendum.
Walaupun rakyat bersemangat untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan
mulai terbuka akan perubahan paradigma global, namun perubahan bentuk
konstitusi negara merupakan soal lain. Akibatnya, setelah melalui beberapa
tahap kampanye, Partai Republik lalu kehilangan banyak sekali dukungan
terutama ketika mulai mengkampanyekan gagasan mengenai perubahan
konstitusi dasar negara. Hal ini tentunya menimbulkan kekecawaan dari berbagai
kalangan karena selisih suara antara partai yang pro republik dan partai pro
monarki konstitusional tidak begitu signifikan. Sejak saat itu, pemerintahan
Australia lalu kembali pada sistem monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth
II sebagai puncak kepemimpinannya. Partai Konservatif telah menang dan
pendapat Keating telah dikalahkan. Australia lalu kembali pada visi masa lalu
(Kennedy, 2008: 184).
Kejadian Serangan di Gedung World Trade Center pada bulan September
2011 dan Bom Bali Oktober 2002, lalu turut andil dalam mempengaruhi situasi
perpolitikan di Australia. Pemerintahan Australia kemudian bereaksi dengan
memperkuat hubungan multilateral dan unilateral dalam rangka memerangi
terorisme. Demokrasi semakin terjepit. Sejak saat itu, banyak sekali kebijakan
pemerintah terkait dengan politik yang mencederai demokrasi hanya karena
alasan perang melawan terorisme. Musuh demokrasi bukan hanya isu terorisme,
tetapi juga kebijakan internal negara yang diambil pemerintah dalam rangka
memberikan respon terhadap terorisme. Pemerintahan Howard lalu menyatakan
perang terhadap terorisme dan sebagai imbasnya, beberapa hak warga Negara
lalu dibatasi (Hocking, 2003; 2004). Hal ini menimbulkan reaksi yang sangat
keras dari media. Kebijakan Pemerintah Australia pada saat itu lalu menjadi antiliberal.
Hak hukum khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah
umur misalnya pada saat itu tidak lagi diberlakukan (Hocking, 2004: 91-93).
Fase anti-liberal ini tetap mewarnai kebijakan politik Australia sampai akhir
11